Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 20 Pebruari 2019 06:06
Pagi ini Dilantik Presiden, Gubri dan Wagubri Bersiap Syukuran di TMIi

Selasa, 19 Pebruari 2019 21:16
Tahun 2020 Pembangunan di Kampar Masih Diarahkan untuk Peningkatan Infrastruktur

Selasa, 19 Pebruari 2019 20:09
Pungli Pengurusan Prona, Mantan Pejabat BPN Inhu Dituntut Jaksa Lima Tahun Penjara

Selasa, 19 Pebruari 2019 19:37
Demokrat Bengkalis Perkuat Konsolidasi Tingkat Ranting

Selasa, 19 Pebruari 2019 19:30
Pekan Ini, Harga TBS Sawit Riau Turun Tipis

Selasa, 19 Pebruari 2019 19:29
Bupati dan Wabup Inhil Hadiri Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Kecamatan Enok

Selasa, 19 Pebruari 2019 17:35
2019, DJP Riau Kepri Ditarget Rp 17,7 Triliun

Selasa, 19 Pebruari 2019 17:21
Sekda Bengkalis Ingatkan ASN untuk Tingkatkan Kinerja

Selasa, 19 Pebruari 2019 17:17
Waka DPRD Riau Sarankan Pujasera Pekanbaru Dijadikan Pasar Seni

Selasa, 19 Pebruari 2019 16:46
Tak Lagi Masuk Kalender Pariwisata,
Event Pacu Jalur Akan Berdampak Buruk Terhadap Perekonomian


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 22 September 2018 16:16
Atasi Kecemasan Kades, JE Berhasil Carikan Solusi Pengelolaan Dana Desa

Upaya anggota DPR RI Dapil Riau 1 dari PAN H Jon Erizal, mencarikan solusi permasalahan pengelolaan dana desa yang dikeluhkan kepala desa, akhirnya membuahkan hasil.

PEKANBARU-Riauterkini- Upaya H Jon Erizal, anggota DPR RI Dapil Riau 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN), untuk mencarikan solusi dalam permasalahan pengelolaan dana desa yang dikeluhkan kepala desa, akhirnya membuahkan hasil.

Dijelaskan Jon Erizal, solusi tersebut adalah, bagi desa yang sudah terlanjur melaksanakan program pembangunan dengan menggunakan dana desa atau yang belum terlaksana sesuai tanggal yang sudah ditetapkan oleh SKB 4 Menteri, desa bisa melampirkan dukungan berupa Berita Acara hasil musyawarah desa untuk memenuhi ketentuan SKB 4 Menteri tersebut.

Solusi itu, kata Jon, disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana pada saat rapat kerja pembahasan RKA KL bersama BPKP, Bappenas, BPS dan LKPP di Komisi XI DPR RI menjawab pertanyaan yang ia sampaikan terkait keluhan para kepala desa.

"Jawaban tersebut disampaikan tertulis maupun lisan pada saat dikonfirmasi ulang. Inysa Allah solusi ini bisa mengatasi kecemasan para kepala desa yang takut terjerat persoalan hukum dalam mengelola dana desa untuk pembanguan di desa," kata Jon Erizal, Sabtu (22/9/2018), seraya mengatakan ucapan terima kasih kepada Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana yang cepat memberikan solusi terkait persoalan pengelolaan dana desa ini.

Solusi itu sendiri, ujarnya, berdasarkan koordinasi lintas kementerian yang dituangkan dalam buku petunjuk teknis dan buku FAQ PKTD.

Untuk mendapatkan solusi itu, kata Jon, dirinya selaku anggota Komisi XI DPR RI, sebelumnya telah melakukan berbagai upaya dan terobosan ke Kementerian Keuangan dan BPKP RI.

Bahkan saat Rapat Kerja Komisi XI dengan BPKP di DPR RI tanggal 18 September 2018, dirinya sempat berbicara keras terkait persoalan pengelolaan dana desa tersebut.

Persoalan dana desa ini sempat membuat ketar-ketir ribuan kepala desa di sejumlah daerah, termasuk Riau. Mereka khawatir akan terjerat kasus hukum dan masuk penjara gara-gara salah dalam mengelola dana desa.

Pasalnya, ada desa yang sudah memakai dana desa untuk pembangunan di desa tanpa panduan yang jelas. Setelah pembangunan di desa berjalan, pada Januari 2018 baru keluar peraturan melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri. Salah satu point penting dalam SKB 4 Menteri ini adalah dana desa yang digunakan untuk Padat Karya Tunai (PKP) di desa, tiga puluh persen upah berasal dari Anggaran Bidang Pembangunan.

Saat itu pascakeluarnya SKB 4 Menteri, Jon Erizal banyak menerima keluhan dari para kepala desa yang sungguh-sungguh membangun desanya dengan menggunakan dana desa.

"Kepala desa cemas dan takut tersandung hukum dan masuk penjara akibat tidak sesuai ketentuan dalam mengelola dana. Saya sangat prihatin dengan kegalauan yang dihadapi kepala desa saat itu," ujar politisi kelahiran Bengkalis ini.

Setelah mendengarkan kegalauan dan kecemasan para kades tersebut, tutur Jon Erizal, dirinya tidak tinggal diam dan langsung berupaya mencarikan jalan keluarnya, yakni dengan melakukan evaluasi implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ke daerah, seperti ke Bengkalis dan Siak.

Saat itu, kata Jon, ia langsung membawa Kepala BPKP RI, Ardan Adiperdana, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat, Nurdin, Kepala Perwakilan BPK Riau Harry Purwaka, Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin, dan pejabat dari Ditkrimsus Polda Riau Kompol Yogi Riau Samudra yang mewakili Kapolda Riau ke Bengkalis dan Siak.

Di hadapan para kepala desa, Jon Erizal, menyatakan, sebagai wakil masyarakat Riau di Senayan, ia akan mencarikan solusinya.

"Saya tidak mau saudara-saudara saya kepala desa nanti menjumpai masalah hukum dengan sistem ini," tegas politisi Senayan kelahiran Bengkalis tahun 1961 itu.

Usai menerima keluhan para kades dan membawa Kepala BPKP RI ke daerah, Jon terus melakukan komunikasi dan terobosan ke Menteri Keuangan dan BPKP, hingga digelarnya Rapat Kerja Komisi XI dengan BPKP RI yang membahas pengelolaan dana desa tersebut.***(rls)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Demokrat Bengkalis Perkuat Konsolidasi Tingkat Ranting
- H-1, Begini Sosok Syamsuar di Mata Wakil Gubernur Kepri
- Legislator Bagus Santoso Dukung Pengelolaan Istana Rokan Diserahkan ke Daerah
- KPU Riau Gelar Pleno DPTb
- Pacu Jalur Tak Masuk Kalender Pariwisata, Kader PPP Kritik Pemkab Jangan Hanya Sekedar Kunker
- Hasil RDP DPRD Rohul, Kendaraan Berat Dilarang Melintas Saat Jam Belajar Sebelum Kurangi Tonase
- Fraksi PAN Kritisi Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Riau 2018
- Panwaslu Kecamatan di Rohul Kewalahan Tertibkan APK, Ini yang Dilakukan Bawaslu Riau
- Kosong dalam Hitungan Jam,
Besok Plh Gubri Ditentukan dalam Rapat di Setneg

- Lusa, Dipastikan Pelantikan Gubri Terpilih Digelar di Istana
- Kasus Pengrusakan Bendera dan Atribut Partai,
Ketua Demokrat Pekanbaru: Ungkap Aktor Utamanya, atau Bebaskan Pelakunya

- Disaksikan Caleg DPR RI, PBB Lantik Pengurus Ranting di Duri
- Tunjukkan Kepedulian, Golkar Riau Gelar Pasar Murah
- APK Caleg Eka Putra di Pelalawan Dirusak OTK
- Target Menang, Golkar Riau Gelar Bimtek Aplikasi Saksiku
- Goes to Campus, Cara KPU Bengkalis Ajak Pemula Gunakan Hak Pilih
- Jadwal Pelantikan Gubri Terpilih Tak Pasti, Komisi A DPRD Riau Sayangkan Sikap Pemerintah Pusat
- H-4 AMJ, Jadwal Pelantikan Gubri Terpilih Masih Gelap
- 11 Rusak Tergores,
Bawaslu: 3 Kardus Suara Pemilu di Riau Rusak Kena Hujan

- DPRD Riau Ucapkan Syukur Atas Peresmian Jembatan Siak IV dan Dua Fly Over


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com