Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Oktober 2018 21:25
Persiapan Sudah 95 Persen, Event Sepeda Nusantara Etape Pekanbaru Bakal Dibuka Walikota

Jum’at, 19 Oktober 2018 20:33
Polda Riau Tahan Tiga Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Transmisi Inhil

Jum’at, 19 Oktober 2018 20:16
Bank Riau Kepri Dumai Salurkan Bantuan Banjir di Kelurahan Bumi Ayu

Jum’at, 19 Oktober 2018 20:07
Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018

Jum’at, 19 Oktober 2018 20:02
Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti


Jum’at, 19 Oktober 2018 19:15
Kalah di Andi Putra Cup ke 4, Pasangan Kembar Fandra-Fandri Targetkan Juara di Tahun Depan

Jum’at, 19 Oktober 2018 18:53
Sebut Sanksi PT.ASL dari Kementrian, BPN Inhu Dikecam Warga

Jum’at, 19 Oktober 2018 18:11
Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul

Jum’at, 19 Oktober 2018 18:08
DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor

Jum’at, 19 Oktober 2018 17:15
Diduga Gelapkan Aset Gereja, Pengalihan Penahanan Pendeta Ini Dikabulkan Hakim

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 22 September 2018 16:16
Atasi Kecemasan Kades, JE Berhasil Carikan Solusi Pengelolaan Dana Desa

Upaya anggota DPR RI Dapil Riau 1 dari PAN H Jon Erizal, mencarikan solusi permasalahan pengelolaan dana desa yang dikeluhkan kepala desa, akhirnya membuahkan hasil.

PEKANBARU-Riauterkini- Upaya H Jon Erizal, anggota DPR RI Dapil Riau 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN), untuk mencarikan solusi dalam permasalahan pengelolaan dana desa yang dikeluhkan kepala desa, akhirnya membuahkan hasil.

Dijelaskan Jon Erizal, solusi tersebut adalah, bagi desa yang sudah terlanjur melaksanakan program pembangunan dengan menggunakan dana desa atau yang belum terlaksana sesuai tanggal yang sudah ditetapkan oleh SKB 4 Menteri, desa bisa melampirkan dukungan berupa Berita Acara hasil musyawarah desa untuk memenuhi ketentuan SKB 4 Menteri tersebut.

Solusi itu, kata Jon, disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana pada saat rapat kerja pembahasan RKA KL bersama BPKP, Bappenas, BPS dan LKPP di Komisi XI DPR RI menjawab pertanyaan yang ia sampaikan terkait keluhan para kepala desa.

"Jawaban tersebut disampaikan tertulis maupun lisan pada saat dikonfirmasi ulang. Inysa Allah solusi ini bisa mengatasi kecemasan para kepala desa yang takut terjerat persoalan hukum dalam mengelola dana desa untuk pembanguan di desa," kata Jon Erizal, Sabtu (22/9/2018), seraya mengatakan ucapan terima kasih kepada Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana yang cepat memberikan solusi terkait persoalan pengelolaan dana desa ini.

Solusi itu sendiri, ujarnya, berdasarkan koordinasi lintas kementerian yang dituangkan dalam buku petunjuk teknis dan buku FAQ PKTD.

Untuk mendapatkan solusi itu, kata Jon, dirinya selaku anggota Komisi XI DPR RI, sebelumnya telah melakukan berbagai upaya dan terobosan ke Kementerian Keuangan dan BPKP RI.

Bahkan saat Rapat Kerja Komisi XI dengan BPKP di DPR RI tanggal 18 September 2018, dirinya sempat berbicara keras terkait persoalan pengelolaan dana desa tersebut.

Persoalan dana desa ini sempat membuat ketar-ketir ribuan kepala desa di sejumlah daerah, termasuk Riau. Mereka khawatir akan terjerat kasus hukum dan masuk penjara gara-gara salah dalam mengelola dana desa.

Pasalnya, ada desa yang sudah memakai dana desa untuk pembangunan di desa tanpa panduan yang jelas. Setelah pembangunan di desa berjalan, pada Januari 2018 baru keluar peraturan melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri. Salah satu point penting dalam SKB 4 Menteri ini adalah dana desa yang digunakan untuk Padat Karya Tunai (PKP) di desa, tiga puluh persen upah berasal dari Anggaran Bidang Pembangunan.

Saat itu pascakeluarnya SKB 4 Menteri, Jon Erizal banyak menerima keluhan dari para kepala desa yang sungguh-sungguh membangun desanya dengan menggunakan dana desa.

"Kepala desa cemas dan takut tersandung hukum dan masuk penjara akibat tidak sesuai ketentuan dalam mengelola dana. Saya sangat prihatin dengan kegalauan yang dihadapi kepala desa saat itu," ujar politisi kelahiran Bengkalis ini.

Setelah mendengarkan kegalauan dan kecemasan para kades tersebut, tutur Jon Erizal, dirinya tidak tinggal diam dan langsung berupaya mencarikan jalan keluarnya, yakni dengan melakukan evaluasi implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ke daerah, seperti ke Bengkalis dan Siak.

Saat itu, kata Jon, ia langsung membawa Kepala BPKP RI, Ardan Adiperdana, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat, Nurdin, Kepala Perwakilan BPK Riau Harry Purwaka, Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin, dan pejabat dari Ditkrimsus Polda Riau Kompol Yogi Riau Samudra yang mewakili Kapolda Riau ke Bengkalis dan Siak.

Di hadapan para kepala desa, Jon Erizal, menyatakan, sebagai wakil masyarakat Riau di Senayan, ia akan mencarikan solusinya.

"Saya tidak mau saudara-saudara saya kepala desa nanti menjumpai masalah hukum dengan sistem ini," tegas politisi Senayan kelahiran Bengkalis tahun 1961 itu.

Usai menerima keluhan para kades dan membawa Kepala BPKP RI ke daerah, Jon terus melakukan komunikasi dan terobosan ke Menteri Keuangan dan BPKP, hingga digelarnya Rapat Kerja Komisi XI dengan BPKP RI yang membahas pengelolaan dana desa tersebut.***(rls)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018
- Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti

- Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul
- DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor
- Demo di Tugu Zapin,
Belasan Massa Pendukung Jokowi tak Mau Disebut Bayaran

- Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Sukiman Mengaku Tak Datang dan Tak Tandatangani Dokumen Dukungan
- Penuhi Panggilan Bawaslu Riau, Bupati Rohul Dicecar 33 pertanyaan
- Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu
- Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019
- Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD
- Hasilkan Tiga Poin Kesepakatan, Komisi V DPRD Riau Sebut PT Ricky Salah
- Bahas Tata Cara Rapat Banggar, Sekwan DPRD Batang Hari Jambi Berguru ke Kuansing
- Ketua LSM Permata Kuansing Minta Penegak Hukum Usut Pidana Umum APBDP Kuansing
- Panggilan Diabaikan, Bawaslu Panggil Ulang Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi
- Efek Masuknya Visi Misi Gubernur Terpilih, Anggaran Jalan di Rohil Dicoret
- Tak Masuk RKPD 2018, Jalan Siberakun Tak Bisa Dilakukan Perbaikan
- Kepala Madrasah Minta DPRD Rohul Perjuangkan Dana Hibah di APBD
- DBH Migas Tak Turun, Pemerintah Pusat Dituding Zalim
- Awasi Penyelewengan, BPH Migas Selidiki Keberadaan 9 BU di Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com