Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 11 Desember 2018 21:42
BNI-KODAM I Bukit Barisan Jalin Kerjasama Pembayaran Tunkin

Selasa, 11 Desember 2018 21:37
Pengacara Tak Datang, Sidang Pemalsuan Sertifikat Lahan Pengusaha Sawit Ditunda

Selasa, 11 Desember 2018 20:03
Pilkades Serentak di Meranti Direncanakan pada Mei - Juni 2019

Selasa, 11 Desember 2018 20:00
Tak Bisa Berenang, Seorang Bocah SMP di Labuh Baru Tenggelam di Sungai Air Hitam

Selasa, 11 Desember 2018 19:24
Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung Fisipol Unri Dituntut 3 Tahun Penjara

Selasa, 11 Desember 2018 19:16
‎Masyarakat Diimbau Untuk Waspada, Banjir di Bantaran Sungai Kampar Pelalawan Berpotensi Lebih Satu Bulan

Selasa, 11 Desember 2018 17:54
DLH Kuansing Serahkan Sebanyak 247 Kartu BPJS Kepada PHL

Selasa, 11 Desember 2018 17:47
‎36 Pejabat Pemkab Rohul Ikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Selasa, 11 Desember 2018 17:29
Diterima Gubri, Presiden Serahkan DIPA Riau Sebesar Rp26,9 triliun

Selasa, 11 Desember 2018 17:26
Dilantik sebagai Gubri Definitif, Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Bekerja Maksimal

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 22 September 2018 16:16
Atasi Kecemasan Kades, JE Berhasil Carikan Solusi Pengelolaan Dana Desa

Upaya anggota DPR RI Dapil Riau 1 dari PAN H Jon Erizal, mencarikan solusi permasalahan pengelolaan dana desa yang dikeluhkan kepala desa, akhirnya membuahkan hasil.

PEKANBARU-Riauterkini- Upaya H Jon Erizal, anggota DPR RI Dapil Riau 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN), untuk mencarikan solusi dalam permasalahan pengelolaan dana desa yang dikeluhkan kepala desa, akhirnya membuahkan hasil.

Dijelaskan Jon Erizal, solusi tersebut adalah, bagi desa yang sudah terlanjur melaksanakan program pembangunan dengan menggunakan dana desa atau yang belum terlaksana sesuai tanggal yang sudah ditetapkan oleh SKB 4 Menteri, desa bisa melampirkan dukungan berupa Berita Acara hasil musyawarah desa untuk memenuhi ketentuan SKB 4 Menteri tersebut.

Solusi itu, kata Jon, disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana pada saat rapat kerja pembahasan RKA KL bersama BPKP, Bappenas, BPS dan LKPP di Komisi XI DPR RI menjawab pertanyaan yang ia sampaikan terkait keluhan para kepala desa.

"Jawaban tersebut disampaikan tertulis maupun lisan pada saat dikonfirmasi ulang. Inysa Allah solusi ini bisa mengatasi kecemasan para kepala desa yang takut terjerat persoalan hukum dalam mengelola dana desa untuk pembanguan di desa," kata Jon Erizal, Sabtu (22/9/2018), seraya mengatakan ucapan terima kasih kepada Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana yang cepat memberikan solusi terkait persoalan pengelolaan dana desa ini.

Solusi itu sendiri, ujarnya, berdasarkan koordinasi lintas kementerian yang dituangkan dalam buku petunjuk teknis dan buku FAQ PKTD.

Untuk mendapatkan solusi itu, kata Jon, dirinya selaku anggota Komisi XI DPR RI, sebelumnya telah melakukan berbagai upaya dan terobosan ke Kementerian Keuangan dan BPKP RI.

Bahkan saat Rapat Kerja Komisi XI dengan BPKP di DPR RI tanggal 18 September 2018, dirinya sempat berbicara keras terkait persoalan pengelolaan dana desa tersebut.

Persoalan dana desa ini sempat membuat ketar-ketir ribuan kepala desa di sejumlah daerah, termasuk Riau. Mereka khawatir akan terjerat kasus hukum dan masuk penjara gara-gara salah dalam mengelola dana desa.

Pasalnya, ada desa yang sudah memakai dana desa untuk pembangunan di desa tanpa panduan yang jelas. Setelah pembangunan di desa berjalan, pada Januari 2018 baru keluar peraturan melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri. Salah satu point penting dalam SKB 4 Menteri ini adalah dana desa yang digunakan untuk Padat Karya Tunai (PKP) di desa, tiga puluh persen upah berasal dari Anggaran Bidang Pembangunan.

Saat itu pascakeluarnya SKB 4 Menteri, Jon Erizal banyak menerima keluhan dari para kepala desa yang sungguh-sungguh membangun desanya dengan menggunakan dana desa.

"Kepala desa cemas dan takut tersandung hukum dan masuk penjara akibat tidak sesuai ketentuan dalam mengelola dana. Saya sangat prihatin dengan kegalauan yang dihadapi kepala desa saat itu," ujar politisi kelahiran Bengkalis ini.

Setelah mendengarkan kegalauan dan kecemasan para kades tersebut, tutur Jon Erizal, dirinya tidak tinggal diam dan langsung berupaya mencarikan jalan keluarnya, yakni dengan melakukan evaluasi implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ke daerah, seperti ke Bengkalis dan Siak.

Saat itu, kata Jon, ia langsung membawa Kepala BPKP RI, Ardan Adiperdana, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat, Nurdin, Kepala Perwakilan BPK Riau Harry Purwaka, Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin, dan pejabat dari Ditkrimsus Polda Riau Kompol Yogi Riau Samudra yang mewakili Kapolda Riau ke Bengkalis dan Siak.

Di hadapan para kepala desa, Jon Erizal, menyatakan, sebagai wakil masyarakat Riau di Senayan, ia akan mencarikan solusinya.

"Saya tidak mau saudara-saudara saya kepala desa nanti menjumpai masalah hukum dengan sistem ini," tegas politisi Senayan kelahiran Bengkalis tahun 1961 itu.

Usai menerima keluhan para kades dan membawa Kepala BPKP RI ke daerah, Jon terus melakukan komunikasi dan terobosan ke Menteri Keuangan dan BPKP, hingga digelarnya Rapat Kerja Komisi XI dengan BPKP RI yang membahas pengelolaan dana desa tersebut.***(rls)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pilkades Serentak di Meranti Direncanakan pada Mei - Juni 2019
- Diterima Gubri, Presiden Serahkan DIPA Riau Sebesar Rp26,9 triliun
- Dilantik sebagai Gubri Definitif, Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Bekerja Maksimal
- Meneropong Pejabat yang Cocok Menduduki Kursi Sekda Kota Dumai
- Ketua KPU Kuansing Masuk 10 Besar Seleksi Komisioner KPU Riau
- Amiruddin Dinilai Layak Jadi Sekda Kota Dumai
- SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan
- Bawaslu Bengkalis Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu
- PD Tuah Sekata Pelalawan Kantongi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja
- Legislator Noviwaldy Jusman Sayangkan Pelapornya tak Penuhi Panggilan Bawaslu Pekanbaru
- Ringankan Beban Sesama, Anak Sulung Bupati Bengkalis Kunjungi Bayi Penderita Kanker Ginjal di Duri
- Jelang Pelantikan Gubri Definitif,
Wan Thamrin: Rasanya Biasa Saja, Cuma Mengganti 'Plt'

- Persaingan Antar Caleg Memanas, Dedet pun Dipanggil Bawaslu
- DPRD Riau Sebut Pemilihan Rektor UNRI Penuh Nuansa Politis
- Pelajari Penanganan Bencana dan Fakir Miskin, Komisi C DPRD Kuansing Kunker ke Sumbar
- KPK Tahan M Nasir, Walikota Segara Cari Pengganti Sekda Dumai
- Said Hasyim Hadiri Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Riau
- Ekspos RKPD 2020, Pemkab Kuansing Harapkan Kesepakatan dengan Semua Pihak Terkait
- Rapat Persiapan Pelantikan Gubernur Riau Definitif Mulai Digelar di Setneg


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com