Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 Juni 2019 21:09
Status 133 Honorer Pemkab Bengkalis Lulus Seleksi P3K Pusat Belum Jelas

Rabu, 26 Juni 2019 21:05
Aksi Penyelundupan Satwa Senilai Rp.1,4 Miliar Digagalkan

Rabu, 26 Juni 2019 21:03
Sehari, Polres Bengkalis Gulung 5 Pengedar Narkoba di 4 TKP

Rabu, 26 Juni 2019 19:28
Ketua Umum FKIJK Riau Diserahterimakan dari DR. Irvandi Gustari ke Wahyu Sulistiyono

Rabu, 26 Juni 2019 19:23
Produksi Minyak Block Rokan Menurun Sejak 2016

Rabu, 26 Juni 2019 19:00
Peringati HANI, Kampar Ingin Bebas dari Narkoba dan Miliki Rumah Sakit Rehabilitasi

Rabu, 26 Juni 2019 18:56
2019, Pengajuan Cerai di Pekanbaru Meningkat

Rabu, 26 Juni 2019 18:27
Enam Kendaraan Tabrakan Beruntun di Depan Stadion Utama Riau

Rabu, 26 Juni 2019 18:23
Mega Proyek 'Technopark' Pelalawan Dapat Kunjungan 17 Anggota DPR-RI

Rabu, 26 Juni 2019 17:31
Lepas 436 Peserta Kukerta Universitas Riau,‎ Sekda Rohul Pesankan ini ke Mahasiswa

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 22 September 2018 16:16
Atasi Kecemasan Kades, JE Berhasil Carikan Solusi Pengelolaan Dana Desa

Upaya anggota DPR RI Dapil Riau 1 dari PAN H Jon Erizal, mencarikan solusi permasalahan pengelolaan dana desa yang dikeluhkan kepala desa, akhirnya membuahkan hasil.

PEKANBARU-Riauterkini- Upaya H Jon Erizal, anggota DPR RI Dapil Riau 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN), untuk mencarikan solusi dalam permasalahan pengelolaan dana desa yang dikeluhkan kepala desa, akhirnya membuahkan hasil.

Dijelaskan Jon Erizal, solusi tersebut adalah, bagi desa yang sudah terlanjur melaksanakan program pembangunan dengan menggunakan dana desa atau yang belum terlaksana sesuai tanggal yang sudah ditetapkan oleh SKB 4 Menteri, desa bisa melampirkan dukungan berupa Berita Acara hasil musyawarah desa untuk memenuhi ketentuan SKB 4 Menteri tersebut.

Solusi itu, kata Jon, disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana pada saat rapat kerja pembahasan RKA KL bersama BPKP, Bappenas, BPS dan LKPP di Komisi XI DPR RI menjawab pertanyaan yang ia sampaikan terkait keluhan para kepala desa.

"Jawaban tersebut disampaikan tertulis maupun lisan pada saat dikonfirmasi ulang. Inysa Allah solusi ini bisa mengatasi kecemasan para kepala desa yang takut terjerat persoalan hukum dalam mengelola dana desa untuk pembanguan di desa," kata Jon Erizal, Sabtu (22/9/2018), seraya mengatakan ucapan terima kasih kepada Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana yang cepat memberikan solusi terkait persoalan pengelolaan dana desa ini.

Solusi itu sendiri, ujarnya, berdasarkan koordinasi lintas kementerian yang dituangkan dalam buku petunjuk teknis dan buku FAQ PKTD.

Untuk mendapatkan solusi itu, kata Jon, dirinya selaku anggota Komisi XI DPR RI, sebelumnya telah melakukan berbagai upaya dan terobosan ke Kementerian Keuangan dan BPKP RI.

Bahkan saat Rapat Kerja Komisi XI dengan BPKP di DPR RI tanggal 18 September 2018, dirinya sempat berbicara keras terkait persoalan pengelolaan dana desa tersebut.

Persoalan dana desa ini sempat membuat ketar-ketir ribuan kepala desa di sejumlah daerah, termasuk Riau. Mereka khawatir akan terjerat kasus hukum dan masuk penjara gara-gara salah dalam mengelola dana desa.

Pasalnya, ada desa yang sudah memakai dana desa untuk pembangunan di desa tanpa panduan yang jelas. Setelah pembangunan di desa berjalan, pada Januari 2018 baru keluar peraturan melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri. Salah satu point penting dalam SKB 4 Menteri ini adalah dana desa yang digunakan untuk Padat Karya Tunai (PKP) di desa, tiga puluh persen upah berasal dari Anggaran Bidang Pembangunan.

Saat itu pascakeluarnya SKB 4 Menteri, Jon Erizal banyak menerima keluhan dari para kepala desa yang sungguh-sungguh membangun desanya dengan menggunakan dana desa.

"Kepala desa cemas dan takut tersandung hukum dan masuk penjara akibat tidak sesuai ketentuan dalam mengelola dana. Saya sangat prihatin dengan kegalauan yang dihadapi kepala desa saat itu," ujar politisi kelahiran Bengkalis ini.

Setelah mendengarkan kegalauan dan kecemasan para kades tersebut, tutur Jon Erizal, dirinya tidak tinggal diam dan langsung berupaya mencarikan jalan keluarnya, yakni dengan melakukan evaluasi implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ke daerah, seperti ke Bengkalis dan Siak.

Saat itu, kata Jon, ia langsung membawa Kepala BPKP RI, Ardan Adiperdana, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat, Nurdin, Kepala Perwakilan BPK Riau Harry Purwaka, Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin, dan pejabat dari Ditkrimsus Polda Riau Kompol Yogi Riau Samudra yang mewakili Kapolda Riau ke Bengkalis dan Siak.

Di hadapan para kepala desa, Jon Erizal, menyatakan, sebagai wakil masyarakat Riau di Senayan, ia akan mencarikan solusinya.

"Saya tidak mau saudara-saudara saya kepala desa nanti menjumpai masalah hukum dengan sistem ini," tegas politisi Senayan kelahiran Bengkalis tahun 1961 itu.

Usai menerima keluhan para kades dan membawa Kepala BPKP RI ke daerah, Jon terus melakukan komunikasi dan terobosan ke Menteri Keuangan dan BPKP, hingga digelarnya Rapat Kerja Komisi XI dengan BPKP RI yang membahas pengelolaan dana desa tersebut.***(rls)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- 5 Pidana Pemilu Serentak 2019 di Bengkalis "Gagal" ke Pengadilan
- KPU Kuansing Terima Draft Jadwal Pilkada Serentak 2020
- Fakta-Fakta Terbaru Terungkap pada Sidang Pidana Pemilu Pelalawan
- Masuk Tahap Pendaftaran Balon Kades,
Pilkades Serentak di Kabupaten Meranti Dilaksanakan 26 Agustus 2019 Mendatang

- Pansus LPP APBD 2018 DPRD Bengkalis Konsultasi ke DPRD Provinsi
- Komisi A DPRD Kuansing Belajar Pengawasan ke Pemko Bandung
- Ketua DPRD Bengkalis Ajak Seluruh Pihak Dukung Visi Misi Bupati
- Tiga Pansus DPRD Bengkalis Sampaikan Laporan
- Pemprov Terus Lobi Pusat Agar DBH Riau Triwulan IV 2019 tak Tunda Salur
- Sharing tentang Pembahasan APBD Perubahan, DPRD Kota Solok Berkunjung ke Dewan Kuansing
- Ketua ARUN Riau Siap Maju Pilkada Bengkalis 2020
- Sebelum Panggil Wabup,
Komisi B DPRD Kuansing Akan Bahas Soal Bibit Sawit Palsu

- F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis
- Buka Layanan di Kantor Camat, Trobosan DPMPTSP Dipuji F-PAN DPRD Pelalawan
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPj TA 2018 ke DPRD
- Kalah atau Menang di Pengadilan,
Dua Tersangka PPK Rengat, Inhu Tetap Diberhentikan KPU

- Pansus Penyertaan Modal PT. BSP dan Pembiayaan Haji DPRD Bengkalis Lakukan Finalisasi Draft Perda
- Data Form DC1, Sabarudi Gantikan Syahril Caleg Terpilih
- Rahman Wijayanto Diperhitungkan untuk Pilkada Pelalawan 2020
- Demokrat Riau Tolak Gekaran KLB Max Sopacua


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com