Berita Terhangat.. |
Ahad, 17 Pebruari 2019 20:37 PUPR Riau Anggarkan Rp14 Miliar Untuk Jalan Rusak dan Bergelombang
Ahad, 17 Pebruari 2019 17:13 Menuju Hari Peduli Sampah Nasional 2019, Sahabat Sungai Pekanbaru Gelar Aksi Bersih di Sungai Senapelan
Ahad, 17 Pebruari 2019 17:00 Tunjukkan Kepedulian, Golkar Riau Gelar Pasar Murah
Ahad, 17 Pebruari 2019 16:57 Satu Meninggal Dunia, Tiga Sekawan di Pekanbaru Dikeroyok Sekelompok Orang
Ahad, 17 Pebruari 2019 16:36 Pelepasan Jenazah Ajudan Istri Bupati Kuansing Berlangsung Penuh Haru
Ahad, 17 Pebruari 2019 15:54 Warga Okura Temukan Mayat Mr X Mengapung di Sungai Siak
Ahad, 17 Pebruari 2019 13:41 Satres Narkoba Polres Pelalawan Ungkap Tiga Kasus Narkoba dalam Sehari
Ahad, 17 Pebruari 2019 13:39 Tanggapi Pengaduan, Kepala UPT Parkir Mandau Datangi Sejumlah Jukir di Duri
Ahad, 17 Pebruari 2019 13:35 Di Duri, Polisi Tak Berdaya Tertibkan Balapan Liar
Ahad, 17 Pebruari 2019 12:17 Gunung Toar Siap Menuju Sentra Kampung Batik Ekonomi Kreatif
|
|
loading... |
|
|
Rabu, 26 September 2018 14:21 Pemprov Riau Diingatkan utuk Tak Sembarang Merasionalisasi Anggaran Kegiatan
Wakil rakyat di DPRD Riau mengingatkan Pemprov untuk tidak sembarangan merasionalisasi anggaran. Jangan asal coret.
Riauterkini-PEKANBARU- Rasionalisasi anggaran tengah dilakukan pemerintah
Provinsi (Pemprov) Riau. Wakil rakyat ingatkan Pemprov untuk tidak
merasionalisasi anggaran yang berasal dari pokok fikiran (Pokir) anggota
dewan saja.
"Jangan Pokir saja yang dirasionalisasi. Anggaran kegiatan seremoni
misalnya, mesti dirasionalisasi juga," kata Marwan Yohanis, anggota Banggar
DPRD Riau kepada wartawan, Rabu (26/09/18).
Ia pun lantas menyebut, setiap anggaran yang akan dirasionalisasi, mestinya
terlebih dahulu dibahas dengan DPRR Riau. Apalagi anggaran itu disahkan
oleh anggota dewan.
"Dalam APBD, tidak boleh sembarang masuk program dan juga main coret
program karena sudah disepakati di DPRD Riau. Harus diputuskan bersama,
termasuk program yang akan dirasionalisasi," jelasnya.
Lebih lanjut politisi Gerindra ini katakan, program prioritas yang
menyangkut kepentingan masyarakat banyak tidak boleh
dirasionalisasi.
"Program yang menyentuh masyarakat, kebanyakan dari Pokir anggota dewan,"
tutupnya. ***(ary)
|
|
|
Berita Politik lainnya.......... |
- Tunjukkan Kepedulian, Golkar Riau Gelar Pasar Murah - APK Caleg Eka Putra di Pelalawan Dirusak OTK - Target Menang, Golkar Riau Gelar Bimtek Aplikasi Saksiku - Goes to Campus, Cara KPU Bengkalis Ajak Pemula Gunakan Hak Pilih - Jadwal Pelantikan Gubri Terpilih Tak Pasti, Komisi A DPRD Riau Sayangkan Sikap Pemerintah Pusat - H-4 AMJ, Jadwal Pelantikan Gubri Terpilih Masih Gelap - 11 Rusak Tergores, Bawaslu: 3 Kardus Suara Pemilu di Riau Rusak Kena Hujan - DPRD Riau Ucapkan Syukur Atas Peresmian Jembatan Siak IV dan Dua Fly Over - Begitu Dilantik Jadi Gubri, Elit PAN Bersiap Usulkan Syamsuar sebagai Ketua DPW - DPRD Kuansing Belajar Regulasi Kelola Wisata ke DPRD Kepri - Komisi A DPRD Kuansing Kunjungi Inspektorat Batam - Rusli Zainal Bersyukur Jembatan Siak IV dan Dua Fly Over Besok Diresmikan - Jelang Pileg 2019, PAN Targetkan Kursi Ketua Dewan di Riau - Minta Dispensasi JCH Langsung ke Batam, DPRD Riau Beri Respon Positif Keinginan Meranti - Pedagang di Pasar Telukkuantan Terharu Dikunjungi Ketua DPRD Kuansing - Pedagang Curhat Kondisi Pasar Telukkuantan pada Ketua DPRD Kuansing - Sebelum Masa Jabatan Berakhir, Dewan Minta Wan Thamrin Hasyim Selesaikan Dua Persoalan - Jelang Pemilu Serentak, KPU Bengkalis Gelar Rakor Pengamanan Kantor dan Logistik - Mengejutkan, 4 Calon Kades Bonai Akui Bayar Uang Pendaftaran Rp20 Juta ke Panitia Pilkades - KPU, KPI dan Bawaslu Gelar Rakor Bahas Aturan Kampanye di Media |
|