Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 Pebruari 2019 08:17
237 Honorer Lulus Administrasi P3K  Pemkab Bengkalis

Kamis, 21 Pebruari 2019 08:12
Ketika Ketua Komisi.C DPRD Kuansing Bantu dan Ajak Sumarno Pelesiran ke Teluk Kuantan

Rabu, 20 Pebruari 2019 23:00
Edarkan Shabu, Pasangan Suami Istri Warga Karya Indah ini diciduk Polsek Tapung

Rabu, 20 Pebruari 2019 20:51
Bupati Inhil Pimpin Rapat Penyelesaian Kredit Kelompok Tani Dengan BNI

Rabu, 20 Pebruari 2019 18:07
Bersama IBI Pekanbaru, Disdalduk KB Siap Wujudkan KKBPK

Rabu, 20 Pebruari 2019 17:50
Syamsuar dan Edy Natar Diajak Jenguk Ruang Penjara KPK

Rabu, 20 Pebruari 2019 17:36
Dinsos Bengkalis Sosialisasikan Penyaluran Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai

Rabu, 20 Pebruari 2019 17:34
Dilantik Presiden,
Bupati Bengkalis Siap Dukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Baru


Rabu, 20 Pebruari 2019 17:28
Hujan Lebat, Beberapa Desa Kebanjiran di Kuansing

Rabu, 20 Pebruari 2019 17:25
Miris, Gedung Parkir Senilai Rp 4,7 Miliar di Duri, Bengkalis Mulai Beralih Fungsi

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 9 Oktober 2018 17:33
Sekdaprov Curhat Tunda Salur DBH di Depan Anggota Komisi II DPR RI

Sekdaprov menyampaikan dampak domino akibat tunda salur dana bagi hasil migas oleh Pusat. Tak saja perencanaan belanja daerah terganggu, bahkan APBD-P pun terpaksa ditiadakan.

Riauterkini - PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi sempat curhat di depan para anggota DPR RI soal tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih banyak belum dicairkan pusat.

Menurut Sekdaprov, akibatnya perencanaan belanja daerah menjadi terganggu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga terpaksa meniadakan kegiatan APBD Perubahan 2018, karena defisit pendapatan.

"Riau terkena imbas terkait adanya kebijakan tunda salur dari DBH pajak dan migas yang berakibat defisit anggaran. Sebagai daerah penghasil migas umumnya termasuk kita Riau bergantung damanya bagi hasil. Karena defisit, Pemprov Riau meniadakan APBD-P," kata Hijazi, Selasa (9/10/18).

Meski begitu, Hijazi mengaku memahami kondisi defisit anggaran tersebut. Karena bukan Pemprov Riau saja, tetapi hampir di setiap daerah terutama yang sebagian besar anggaran daerahnya bersumber dari dana bagi hasil migas.

Pertemuan yang juga dihadiri Ketua Ombudsman Perwakilan Riau Ahmad Fitri ini, juga dipaparkan Hijazi kondisi keuangan Pemprov Riau dari masa ke masa. Dimana jelas Hikazi, APBD Riau sebelumnya selalu surplus, karena Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang besar yakni mencapai 20-30 persen.

Kemudian tahun 2016 serapan semakin membaik, Silpa menurun. Di tahun 2017 SiLPA tinggal Rp 58 miliar. Namun saat ini Riau terkena imbas terkait adanya kebijakan tunda salur dari DBH pajak dan migas. DBH itu tidak dibayarkan di Triwulan IV 2017 sebesar Rp360 miliar. Akibatnya perhitungan SiLPA seharusnya Rp1 triliun hanya sisa Rp58 miliar.

"Tahun 2018 tidak disalurkan, terjadi ada defisut 1 triliun," ujarnya.

Mantan Kadisperindag Kota Batam ini juga memberikan gambaran seperti Provinsi Kepulauan Riau Kepri, ada Rp500 miliar DBH tidak disalurkan.*(adv/mok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Datangi KPK Pasca Dilantik, Syamsuar Berkomitmen Lawan Korupsi
- Dilantik sebagai Gubri dan Wagubri,
Fraksi PAN: Semoga Syamsuar-Edy Natar Jadi Pemimpin dengan Komitmen dan Integritas Tinggi

- Usai Dilantik, Syamsuar Tegaskan Dukungannya untuk Jokowi
- Ucapkan Selamat pada Syamsuar-Edy Natar,
Ketua DPRD Riau: Pesta Politik Telah Usai, Saatnya Bekerja

- Dilantik Presiden,
Luhut dan Surya Paloh Hadiri Pelantikan Gubri dan Wagubri di Istana Negara

- Presiden Joko Widodo Lantik Syamsuar dan Edy Natar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
- Demokrat Bengkalis Perkuat Konsolidasi Tingkat Ranting
- H-1, Begini Sosok Syamsuar di Mata Wakil Gubernur Kepri
- Legislator Bagus Santoso Dukung Pengelolaan Istana Rokan Diserahkan ke Daerah
- KPU Riau Gelar Pleno DPTb
- Pacu Jalur Tak Masuk Kalender Pariwisata, Kader PPP Kritik Pemkab Jangan Hanya Sekedar Kunker
- Hasil RDP DPRD Rohul, Kendaraan Berat Dilarang Melintas Saat Jam Belajar Sebelum Kurangi Tonase
- Fraksi PAN Kritisi Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Riau 2018
- Panwaslu Kecamatan di Rohul Kewalahan Tertibkan APK, Ini yang Dilakukan Bawaslu Riau
- Kosong dalam Hitungan Jam,
Besok Plh Gubri Ditentukan dalam Rapat di Setneg

- Lusa, Dipastikan Pelantikan Gubri Terpilih Digelar di Istana
- Kasus Pengrusakan Bendera dan Atribut Partai,
Ketua Demokrat Pekanbaru: Ungkap Aktor Utamanya, atau Bebaskan Pelakunya

- Disaksikan Caleg DPR RI, PBB Lantik Pengurus Ranting di Duri
- Tunjukkan Kepedulian, Golkar Riau Gelar Pasar Murah
- APK Caleg Eka Putra di Pelalawan Dirusak OTK


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com