Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 23 Oktober 2018 20:11
MUI Bengkalis Sesalkan Bendera Bertuliskan Tauhid Dibakar Oknum Banser

Selasa, 23 Oktober 2018 17:57
Cuaca Buruk Jadi Kendala Pencarian Nelayan Hilang di Perairan Pakning, Bengkalis

Selasa, 23 Oktober 2018 17:51
Korupsi Kredit Fiktif BRI Agro Pekanbaru, Mantan Kacab Diadili

Selasa, 23 Oktober 2018 17:34
Peduli Korban Banjir‎ di Rohul, BRK Pasirpangaraian Salurkan 100 Paket Sembako

Selasa, 23 Oktober 2018 17:23
Hilangkan Kesan 'Kejam',
Lapas Bengkalis Siapkan Fasilitas Taman Bermain Anak-anak Pengunjung


Selasa, 23 Oktober 2018 16:59
Diperiksa Bawaslu, Walikota Pekanbaru Akui Dukung Jokowi

Selasa, 23 Oktober 2018 16:55
Ini Pesan Kadisdikpora Rohul kepada 55 Kepsek‎ yang Baru Dilantik Bupati Sukiman

Selasa, 23 Oktober 2018 16:15
Alat Berat Sudah Dikerahkan ke Lokasi Longsor Lintas Riau-Sumbar

Selasa, 23 Oktober 2018 16:10
Bupati Inhil Pimpin Rakor Pejabat Pemda Bersama Forkopimda

Selasa, 23 Oktober 2018 16:06
Ikut Deklarasi Dukung Jokowi, Bupati Harris Siap Hadapi Panggilan Bawaslu

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 9 Oktober 2018 17:33
Sekdaprov Curhat Tunda Salur DBH di Depan Anggota Komisi II DPR RI

Sekdaprov menyampaikan dampak domino akibat tunda salur dana bagi hasil migas oleh Pusat. Tak saja perencanaan belanja daerah terganggu, bahkan APBD-P pun terpaksa ditiadakan.

Riauterkini - PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi sempat curhat di depan para anggota DPR RI soal tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih banyak belum dicairkan pusat.

Menurut Sekdaprov, akibatnya perencanaan belanja daerah menjadi terganggu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga terpaksa meniadakan kegiatan APBD Perubahan 2018, karena defisit pendapatan.

"Riau terkena imbas terkait adanya kebijakan tunda salur dari DBH pajak dan migas yang berakibat defisit anggaran. Sebagai daerah penghasil migas umumnya termasuk kita Riau bergantung damanya bagi hasil. Karena defisit, Pemprov Riau meniadakan APBD-P," kata Hijazi, Selasa (9/10/18).

Meski begitu, Hijazi mengaku memahami kondisi defisit anggaran tersebut. Karena bukan Pemprov Riau saja, tetapi hampir di setiap daerah terutama yang sebagian besar anggaran daerahnya bersumber dari dana bagi hasil migas.

Pertemuan yang juga dihadiri Ketua Ombudsman Perwakilan Riau Ahmad Fitri ini, juga dipaparkan Hijazi kondisi keuangan Pemprov Riau dari masa ke masa. Dimana jelas Hikazi, APBD Riau sebelumnya selalu surplus, karena Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang besar yakni mencapai 20-30 persen.

Kemudian tahun 2016 serapan semakin membaik, Silpa menurun. Di tahun 2017 SiLPA tinggal Rp 58 miliar. Namun saat ini Riau terkena imbas terkait adanya kebijakan tunda salur dari DBH pajak dan migas. DBH itu tidak dibayarkan di Triwulan IV 2017 sebesar Rp360 miliar. Akibatnya perhitungan SiLPA seharusnya Rp1 triliun hanya sisa Rp58 miliar.

"Tahun 2018 tidak disalurkan, terjadi ada defisut 1 triliun," ujarnya.

Mantan Kadisperindag Kota Batam ini juga memberikan gambaran seperti Provinsi Kepulauan Riau Kepri, ada Rp500 miliar DBH tidak disalurkan.*(mok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Diperiksa Bawaslu, Walikota Pekanbaru Akui Dukung Jokowi
- Ikut Deklarasi Dukung Jokowi, Bupati Harris Siap Hadapi Panggilan Bawaslu
- DPRD Kuansing Tinjau Lahan Pertanian Pemkab di Sentajo
- Target DPRD Riau APBD Riau 2019 Disahkan Akhir November
- Dugaan Kecurangan RAPBDP 2018,Tim Banggar DPRD Kuansing Diminta Buka Suara
- Peringati HUT ke-54 Golkar di Kuansing Digelar di Desa Terisolir
- Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih
- Bawaslu Gelar Sosialisasi AP-HPA di Area CFD
- Dugaan Kecurangan RPAPBD Kuansing 2018,
Pengamat Ekonomi Riau: Hubungan Harmonis Ekeskutif dan Legislatif Akan Terpengaruh

- Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018
- Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti

- Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul
- DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor
- Demo di Tugu Zapin,
Belasan Massa Pendukung Jokowi tak Mau Disebut Bayaran

- Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Sukiman Mengaku Tak Datang dan Tak Tandatangani Dokumen Dukungan
- Penuhi Panggilan Bawaslu Riau, Bupati Rohul Dicecar 33 pertanyaan
- Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu
- Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019
- Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com