Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 16 Juni 2019 11:13
Guru MDA Penderita Kanker Usus Dirujuk Dinkes Kampar ke Jakarta

Ahad, 16 Juni 2019 11:05
Nasib 5 Komisioner KPU Kuansing Menunggu Pleno DKPP RI

Ahad, 16 Juni 2019 11:00
Silaturahmi dengan Gubernur Riau, Apkasindo Keluhkan Harga Sawit

Ahad, 16 Juni 2019 04:26
Ops K2YD, Polsek Mandau Amankan Sejumlah Motor Balap Liar di Duri

Sabtu, 15 Juni 2019 21:53
Event Bakar Tongkang, Rohil Kedatangan Bule Perancis

Sabtu, 15 Juni 2019 20:44
Perduli Masyarakat, Polisi Bengkalis Bersih-bersih Rumah Ibadah dan Bantu Sembako

Sabtu, 15 Juni 2019 17:31
Mantap, Perpusdes Jangkang, Bengkalis Wakili Riau Lomba Tingkat Nasional

Sabtu, 15 Juni 2019 15:48
Pemkab Inhil Gelar Malam Resepsi Syukuran Milad ke-54 Tahun 2019

Sabtu, 15 Juni 2019 15:46
BLSDA Riau-Pemkab Kampar Teken MoU RPP Wisata Alam

Sabtu, 15 Juni 2019 15:44
Bupati Inhil Hadiri Pisah Sambut Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 9 Oktober 2018 17:33
Sekdaprov Curhat Tunda Salur DBH di Depan Anggota Komisi II DPR RI

Sekdaprov menyampaikan dampak domino akibat tunda salur dana bagi hasil migas oleh Pusat. Tak saja perencanaan belanja daerah terganggu, bahkan APBD-P pun terpaksa ditiadakan.

Riauterkini - PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi sempat curhat di depan para anggota DPR RI soal tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih banyak belum dicairkan pusat.

Menurut Sekdaprov, akibatnya perencanaan belanja daerah menjadi terganggu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga terpaksa meniadakan kegiatan APBD Perubahan 2018, karena defisit pendapatan.

"Riau terkena imbas terkait adanya kebijakan tunda salur dari DBH pajak dan migas yang berakibat defisit anggaran. Sebagai daerah penghasil migas umumnya termasuk kita Riau bergantung damanya bagi hasil. Karena defisit, Pemprov Riau meniadakan APBD-P," kata Hijazi, Selasa (9/10/18).

Meski begitu, Hijazi mengaku memahami kondisi defisit anggaran tersebut. Karena bukan Pemprov Riau saja, tetapi hampir di setiap daerah terutama yang sebagian besar anggaran daerahnya bersumber dari dana bagi hasil migas.

Pertemuan yang juga dihadiri Ketua Ombudsman Perwakilan Riau Ahmad Fitri ini, juga dipaparkan Hijazi kondisi keuangan Pemprov Riau dari masa ke masa. Dimana jelas Hikazi, APBD Riau sebelumnya selalu surplus, karena Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang besar yakni mencapai 20-30 persen.

Kemudian tahun 2016 serapan semakin membaik, Silpa menurun. Di tahun 2017 SiLPA tinggal Rp 58 miliar. Namun saat ini Riau terkena imbas terkait adanya kebijakan tunda salur dari DBH pajak dan migas. DBH itu tidak dibayarkan di Triwulan IV 2017 sebesar Rp360 miliar. Akibatnya perhitungan SiLPA seharusnya Rp1 triliun hanya sisa Rp58 miliar.

"Tahun 2018 tidak disalurkan, terjadi ada defisut 1 triliun," ujarnya.

Mantan Kadisperindag Kota Batam ini juga memberikan gambaran seperti Provinsi Kepulauan Riau Kepri, ada Rp500 miliar DBH tidak disalurkan.*(adv/mok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Meski Dirahasiakan,
Sekdaprov Mulai Surati Calon Tim Pansel Assessment PTP

- Ditetapkan Tersangka, Komisioner Bawaslu Inhu Gugat Polisi dan Jaksa
- Asal Tulis di Medsos, Caleg di Bengkalis Ini Divonis Hakim Setahun Penjara
- 'Aroma' Pilkada Makin Kental, Bupati Kuansing Terlihat Makan Siang dengan Para Kepala OPD
- Pilkada Bengkalis 2020,
PAN Ancang-ancang Siapkan Calon yang 'Layak Jual'

- Kader Golkar Provinsi Pastikan Ketua DPRD Riau Akan Diemban Sukarmis
- PAN Bertekad Usung Kadernya di Pilkada Pelalawan 2020
- Sharing Informasi, Anggota DPRD Inhu Berkunjung ke DPRD Kuansing
- Bersama Legislator Pangean, Ketua DPRD Kuansing Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Sako
- Bersiap Hadapi Pilkada, Hubungan Andi Putra Bersama Ketua NU Makin Intim
- Usai Lebaran, Pemkab Bengkalis Ajukan Ranperda LPPJ APBD TA 2018
- KPU Riau Umumkan Hasil Audit LPPDK
- 70 Persen Masyarakat Masih Inginkan Mursini,
Pengamat Ekonomi Riau Nilai Biasa Hasil Survei Lembaga IB

- Mursini Masih Kandidat Terkuat di Pilkada Kuansing 2020
- Kepala BKPP Tutup Usia, Ketua DPRD Kuansing Sampaikan Belangsungkawa
- Pilkada Masih Jauh, Tapi Bakal Calon Bupati di Kuansing Sudah Bermunculan
- Gagal Nyaleg, Seorang ASN Kemenag Inhu Kembali Ngantor
- Coblos Surat Suara Pilpres 20 Kali,
Magribi dan Anggota KPPS di Kampar Divonis 4 Bulan Penjara

- Tiga Kades di Pelalawan Dipanggil Jaksa
- Bawaslu Tunggu Penjelasan KPU Riau Soal Salah Imput Data Pilpres


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com