Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 23 Oktober 2018 16:06
Ikut Deklarasi Dukung Jokowi, Bupati Harris Siap Hadapi Panggilan Bawaslu

Selasa, 23 Oktober 2018 15:58
Konflik Lahan,
BPN Riau Didesak Segera Mediasi Masyarakat Banja Ladang Pasungan dengan PTPN V


Selasa, 23 Oktober 2018 15:03
Polda Riau Buru Tersangka Korupsi Pipa Transmisi Inhil

Selasa, 23 Oktober 2018 14:56
Pemda, LAM dan MUI Sepakat,
Permainan Ketangkasan di Meranti Terindikasi 'Judi', Direkomendasikan Ditutup


Selasa, 23 Oktober 2018 14:51
Salurkan Beasiswa, Apkasindo Kuliahkan Anak Buruh Tani Sawit

Selasa, 23 Oktober 2018 14:17
Longsor di Rantau Berangin, Jalur Riau-Sumbar Tersendat

Selasa, 23 Oktober 2018 13:34
Pertama Digelar, Sidang Sengketa Informasi SKK Migas Dilanjutkan Akhir Oktober Mendatang

Selasa, 23 Oktober 2018 13:19
Berakhir 30 November 2018,
Catat, Ini Persyaratan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di Kantor Samsat Rohul


Selasa, 23 Oktober 2018 12:51
Avsec SSK II Pekanbaru Amankan Penumpang Bawa Narkoba dalam Pembalut

Selasa, 23 Oktober 2018 12:46
Gubri Terpilih Umroh Sambil Promosikan Daerah di Arab Saudi

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 Oktober 2018 14:46
Masyarakat Kampar Diingatkan Jangan Ada Lagi yang Dipenjara karena Langgar Aturan Pemilu

Pemkab Kampar dan Polres setempat menggelar rapat sinergitas Operasi Mantap Brata Muara Takus 2018. Pihak terkait akan gencar sosialisasi ke masyarakat agar tak ada lagi yang dipenjara akibat melanggar aturan pemilu.

Riauterkini-BANGKINANG - Untuk menciptakan pemilihan umum (Pemilu) yang damai, Pemerintah Kabupaten Kampar dan Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudhistira dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Kampar Jamilus memimpin rapat sinergitas Operasi Mantap Brata Muara Takus - 2018 di ruang rapat lantai tiga kantor Bupati Kampar, Rabu (10/10/2018).

Rapat ini dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) diantara Kejari Kampar yang diwakili Eka Mulya Putra , Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar Yatarullah dan anggota, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kampar Syawir Abdullah dan anggota, pimpinan organisasi wartawan diantaranya Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kampar Akhir Yani dan unsur terkait lainnya seperti pimpinan partai politik, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Buya Zulhermis, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan lainnya.

Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kampar Jamilus yang mewakili Bupati Kampar mengingatkan agar jangan ada masyarakat yang berurusan dengan pihak penegak hukum karena melakukan pelanggaran Pemilu.

Ia berharap Pemilu berjalan damai, demokratis dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Salah satu bentuk komitmen kita agar Pemilu berjalan damai, tahap demi tahap proses Pemilu dikawal secara bersama-bersama," ujar Jamilus.

Menurutnya sinergitas salah satu wujud kepedulian bersama agar semua komponen mewujudkan Pemilu secara damai.

Kepada pengurus parpol ia minta ada pengawasan kepada pengurus parpol agar tak melakukan pelanggaran Pemilu. "Jangan coba-coba main duit, sanksi hukum minimal tiga tahun," ingatnya.

Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudhistira menyampaikan, Pemilu layaknya sebuah pertandingan, dalam pertandingan ada wasit, pengamanan, penonton dan peserta. "Semua sudah ada aturan. Pengamanan harus bekerja prosedural, wasit harus fair. Penonton dihimbau jangan sampai pertandingan ricuh. Sudah banyak kejadian ketika melihat sebuah pertandingan pesertanya damai penontonnya ricuh," katanya. Lebih lanjut dikatakan, kegiatan rapat sinergitas ini tidak hanya dilakukan satu kali. "Insya Allah akan dilaksanakan rutin setiap bulan dan akan bergilir," ulasnya.

Menurut Kapolres, pihak media sengaja diundang dalam rapat ini karena media salah satu elemen yang penting untuk mewujudkan Pemilu yang damai.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kampar Syawir Abdullah menghimbau masyarakat dan insan pers membantu sosialisasi aturan-aturan yang berkaitan dengan Pemilu dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada Bawaslu dan jajaran.

Sedangkan Ketua KPU Kampar Yatarullah menyampaikan beberapa hal terkait agenda KPU termasuk himbauan kepada masyarakat yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) agar mendaftarkan diri di KPU atau di panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun panitia pemungutan suara (PPS).

Perwakilan Kejaksaan Negeri Kampar Kajari Kampar Eka Mulya Putra juga mengingatkan masyarakat Kampar agar jangan sampai diproses secara hukum akibat pelanggaran yang dilakukan. Pada pelaksanaan dua pesta demokrasi sebelumnya ada dua perkara yang diproses Kejari Kampar dan sangat disayangkan sekali bahwa yang melakukan pelanggaran adalah dari penyelenggara sendiri yaitu PPS dan KPPS. "Miris tersangka kedua-duanya penyelenggara, anggota PPP dan KPPS yang notabene tahu hukum ternyata dia yang melanggar," ucap Eka.

"Undang-undang Pemilu sepele tapi ancamannya seperti memilih ganda ancaman maksimal enam tahun. Money politics ancaman tiga tahun," ulasnya. Dia berpendapat, kedepan perlu dibentuk tim antara Forkopimda dan penyelenggara Pemilu dan tim ini masuk ke desa-desa guna menyampaikan sosialisasi.*(man)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ikut Deklarasi Dukung Jokowi, Bupati Harris Siap Hadapi Panggilan Bawaslu
- DPRD Kuansing Tinjau Lahan Pertanian Pemkab di Sentajo
- Target DPRD Riau APBD Riau 2019 Disahkan Akhir November
- Dugaan Kecurangan RAPBDP 2018,Tim Banggar DPRD Kuansing Diminta Buka Suara
- Peringati HUT ke-54 Golkar di Kuansing Digelar di Desa Terisolir
- Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih
- Bawaslu Gelar Sosialisasi AP-HPA di Area CFD
- Dugaan Kecurangan RPAPBD Kuansing 2018,
Pengamat Ekonomi Riau: Hubungan Harmonis Ekeskutif dan Legislatif Akan Terpengaruh

- Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018
- Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti

- Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul
- DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor
- Demo di Tugu Zapin,
Belasan Massa Pendukung Jokowi tak Mau Disebut Bayaran

- Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Sukiman Mengaku Tak Datang dan Tak Tandatangani Dokumen Dukungan
- Penuhi Panggilan Bawaslu Riau, Bupati Rohul Dicecar 33 pertanyaan
- Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu
- Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019
- Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD
- Hasilkan Tiga Poin Kesepakatan, Komisi V DPRD Riau Sebut PT Ricky Salah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com