Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 23 Oktober 2018 17:57
Cuaca Buruk Jadi Kendala Pencarian Nelayan Hilang di Perairan Pakning, Bengkalis

Selasa, 23 Oktober 2018 17:51
Korupsi Kredit Fiktif BRI Agro Pekanbaru, Mantan Kacab Diadili

Selasa, 23 Oktober 2018 17:34
Peduli Korban Banjir‎ di Rohul, BRK Pasirpangaraian Salurkan 100 Paket Sembako

Selasa, 23 Oktober 2018 17:23
Hilangkan Kesan 'Kejam',
Lapas Bengkalis Siapkan Fasilitas Taman Bermain Anak-anak Pengunjung


Selasa, 23 Oktober 2018 16:59
Diperiksa Bawaslu, Walikota Pekanbaru Akui Dukung Jokowi

Selasa, 23 Oktober 2018 16:55
Ini Pesan Kadisdikpora Rohul kepada 55 Kepsek‎ yang Baru Dilantik Bupati Sukiman

Selasa, 23 Oktober 2018 16:15
Alat Berat Sudah Dikerahkan ke Lokasi Longsor Lintas Riau-Sumbar

Selasa, 23 Oktober 2018 16:10
Bupati Inhil Pimpin Rakor Pejabat Pemda Bersama Forkopimda

Selasa, 23 Oktober 2018 16:06
Ikut Deklarasi Dukung Jokowi, Bupati Harris Siap Hadapi Panggilan Bawaslu

Selasa, 23 Oktober 2018 15:58
Konflik Lahan,
BPN Riau Didesak Segera Mediasi Masyarakat Banja Ladang Pasungan dengan PTPN V


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 Oktober 2018 14:50
Lindungi Hak Pilih, Ini yang Dilakukan KPU Kampar

KPU Kampar gencar menyosialisasikan Gerakan Melindungi Hak Pilih sampai ke tingkat PPS. Hal ini dilakukan dalam upaya minimalisir kesalahan meng-input DPTP-1.

Riauterkini-BANGKINANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar gencar mensosialisasikan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) sampai ke tingkat panitia pemungutan suara (PPS). Hal ini dilakukan dalam upaya minimalisir kesalahan di dalam peng-input-an Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-1). Gerakan ini hanya dilakukan mulai dari 1 hingga 28 Oktober 2018.

Divisi Program dan data Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Kampar Ahmad Dahlan kepada wartawan, Rabu (10/10/2018) mengatakan, gerakan ini bertujuannya untuk minimalisir kesalahan di dalam peng-input-an Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-1) dan Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar serta pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Dahlan menjelaskan, GMHP merupakan kesempatan yang terakhir masyarakat untuk mengkroscek DPT (Daftar Pemilih Tetap), yang digunakan di dalam Pemilu 2019.

Ketika ditanya tentang pencermatan DPTHP-1, Dahlan menjelaskan bahwa metode pencermatan meliputi metode kegandaan maupun metode analisis elemen data invalid DPTHP-1. Pencermatan kegandaan dilakukan terhadap 4 kategori kegandaan diantaranya pertama kegandaan Kategori K1 adalah mengecek kegandaan dengan parameter kesamaan elemen data (NIK, NKK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Kawin, Alamat, dan Disabilitas).

Kedua, kegandaan Kategori K2 adalah untuk mengecek kegandaan dengan parameter kesamaan elemen data (NIK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Alamat).

Ketiga, kegandaan Kategori K3 adalah untuk mengecek kegandaan dengan parameter kesamaan elemen data (NIK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir).

Keempat, kegandaan Kategori K4 adalah mengecek kegandaan dengan parameter kesamaan elemen data (NIK, Nama, dan Tanggal Lahir).

"KPU Kabupaten Kampar sudah melaunching layanan posko GMHP maka untuk itu mari kita bersama-sama memviralkan kepada masyarakat, agar mereka bisa mengecek data pemilih dengan www. lindungihakpilihmu.kpu.go.id dan mendownload melalui aplikasi mobile : KPU RI Pemilu 2019 yang saat ini telah disiapkan. Atau datang saja langsung ke Desa/kelurahan dan apabila namanya tidak ada dalam DPT yang telah diumumkan di papan pengumuman desa/kelurahan maka lansung di temui anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mendaftarkan diri sesuai dengan alamat domisili Kartu Tanda Penduduk  (KTP-el)," terangnya.

Dikatakan, pemilih yang melapor itu juga harus membawa KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK). "Populasi penduduk di Kabupaten Kampar sangat dinamis maka sangat mungkin kalau kemarin ada orang tinggal di luar Kabupaten Kampar  sekarang tinggal di Kabupaten Kampar," imbuhnya.

Apabila sudah memiliki NKK dan KTP Kabupaten Kampar, maka dia bisa jadi pemilih baru di KPU. "Untuk yang daerah asal mereka yang lama akan kita konfirmasi ke KPU RI agar langsung dilakukan penghapusan by sistem. Hal itu bertujuan agar warga itu dihapus datanya di kota yang lama. Biar enggak dobel," jelasnya.

Disampaikan Dahlan bahwa gerakan melindungi hak pilih bukan cuma pada pemilih saja yang belum terdaftar karena pindah domisili. Namun juga kepada keluarga pemilih yang meninggal dunia atau yang telah menjadi aparatur negara, seperti TNI-Polri dan sebaliknya telah pensiun dari anggota TNI-Polri . "Kami minta ke masyarakat, bila ditemukan, laporkan ke kami, agar kami perbaiki," ungkapnya.*(man)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Diperiksa Bawaslu, Walikota Pekanbaru Akui Dukung Jokowi
- Ikut Deklarasi Dukung Jokowi, Bupati Harris Siap Hadapi Panggilan Bawaslu
- DPRD Kuansing Tinjau Lahan Pertanian Pemkab di Sentajo
- Target DPRD Riau APBD Riau 2019 Disahkan Akhir November
- Dugaan Kecurangan RAPBDP 2018,Tim Banggar DPRD Kuansing Diminta Buka Suara
- Peringati HUT ke-54 Golkar di Kuansing Digelar di Desa Terisolir
- Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih
- Bawaslu Gelar Sosialisasi AP-HPA di Area CFD
- Dugaan Kecurangan RPAPBD Kuansing 2018,
Pengamat Ekonomi Riau: Hubungan Harmonis Ekeskutif dan Legislatif Akan Terpengaruh

- Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018
- Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti

- Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul
- DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor
- Demo di Tugu Zapin,
Belasan Massa Pendukung Jokowi tak Mau Disebut Bayaran

- Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Sukiman Mengaku Tak Datang dan Tak Tandatangani Dokumen Dukungan
- Penuhi Panggilan Bawaslu Riau, Bupati Rohul Dicecar 33 pertanyaan
- Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu
- Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019
- Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com