Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 16 Juni 2019 13:48
Merujuk ke RAB,
Tim Independen UIR Rekomendasikan Bangunan DIC Gunakan Tiang Pabrikan


Ahad, 16 Juni 2019 11:13
Guru MDA Penderita Kanker Usus Dirujuk Dinkes Kampar ke Jakarta

Ahad, 16 Juni 2019 11:05
Nasib 5 Komisioner KPU Kuansing Menunggu Pleno DKPP RI

Ahad, 16 Juni 2019 11:00
Silaturahmi dengan Gubernur Riau, Apkasindo Keluhkan Harga Sawit

Ahad, 16 Juni 2019 04:26
Ops K2YD, Polsek Mandau Amankan Sejumlah Motor Balap Liar di Duri

Sabtu, 15 Juni 2019 21:53
Event Bakar Tongkang, Rohil Kedatangan Bule Perancis

Sabtu, 15 Juni 2019 20:44
Perduli Masyarakat, Polisi Bengkalis Bersih-bersih Rumah Ibadah dan Bantu Sembako

Sabtu, 15 Juni 2019 17:31
Mantap, Perpusdes Jangkang, Bengkalis Wakili Riau Lomba Tingkat Nasional

Sabtu, 15 Juni 2019 15:48
Pemkab Inhil Gelar Malam Resepsi Syukuran Milad ke-54 Tahun 2019

Sabtu, 15 Juni 2019 15:46
BLSDA Riau-Pemkab Kampar Teken MoU RPP Wisata Alam

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 Oktober 2018 14:50
Lindungi Hak Pilih, Ini yang Dilakukan KPU Kampar

KPU Kampar gencar menyosialisasikan Gerakan Melindungi Hak Pilih sampai ke tingkat PPS. Hal ini dilakukan dalam upaya minimalisir kesalahan meng-input DPTP-1.

Riauterkini-BANGKINANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar gencar mensosialisasikan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) sampai ke tingkat panitia pemungutan suara (PPS). Hal ini dilakukan dalam upaya minimalisir kesalahan di dalam peng-input-an Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-1). Gerakan ini hanya dilakukan mulai dari 1 hingga 28 Oktober 2018.

Divisi Program dan data Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Kampar Ahmad Dahlan kepada wartawan, Rabu (10/10/2018) mengatakan, gerakan ini bertujuannya untuk minimalisir kesalahan di dalam peng-input-an Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-1) dan Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar serta pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Dahlan menjelaskan, GMHP merupakan kesempatan yang terakhir masyarakat untuk mengkroscek DPT (Daftar Pemilih Tetap), yang digunakan di dalam Pemilu 2019.

Ketika ditanya tentang pencermatan DPTHP-1, Dahlan menjelaskan bahwa metode pencermatan meliputi metode kegandaan maupun metode analisis elemen data invalid DPTHP-1. Pencermatan kegandaan dilakukan terhadap 4 kategori kegandaan diantaranya pertama kegandaan Kategori K1 adalah mengecek kegandaan dengan parameter kesamaan elemen data (NIK, NKK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Kawin, Alamat, dan Disabilitas).

Kedua, kegandaan Kategori K2 adalah untuk mengecek kegandaan dengan parameter kesamaan elemen data (NIK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Alamat).

Ketiga, kegandaan Kategori K3 adalah untuk mengecek kegandaan dengan parameter kesamaan elemen data (NIK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir).

Keempat, kegandaan Kategori K4 adalah mengecek kegandaan dengan parameter kesamaan elemen data (NIK, Nama, dan Tanggal Lahir).

"KPU Kabupaten Kampar sudah melaunching layanan posko GMHP maka untuk itu mari kita bersama-sama memviralkan kepada masyarakat, agar mereka bisa mengecek data pemilih dengan www. lindungihakpilihmu.kpu.go.id dan mendownload melalui aplikasi mobile : KPU RI Pemilu 2019 yang saat ini telah disiapkan. Atau datang saja langsung ke Desa/kelurahan dan apabila namanya tidak ada dalam DPT yang telah diumumkan di papan pengumuman desa/kelurahan maka lansung di temui anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mendaftarkan diri sesuai dengan alamat domisili Kartu Tanda Penduduk  (KTP-el)," terangnya.

Dikatakan, pemilih yang melapor itu juga harus membawa KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK). "Populasi penduduk di Kabupaten Kampar sangat dinamis maka sangat mungkin kalau kemarin ada orang tinggal di luar Kabupaten Kampar  sekarang tinggal di Kabupaten Kampar," imbuhnya.

Apabila sudah memiliki NKK dan KTP Kabupaten Kampar, maka dia bisa jadi pemilih baru di KPU. "Untuk yang daerah asal mereka yang lama akan kita konfirmasi ke KPU RI agar langsung dilakukan penghapusan by sistem. Hal itu bertujuan agar warga itu dihapus datanya di kota yang lama. Biar enggak dobel," jelasnya.

Disampaikan Dahlan bahwa gerakan melindungi hak pilih bukan cuma pada pemilih saja yang belum terdaftar karena pindah domisili. Namun juga kepada keluarga pemilih yang meninggal dunia atau yang telah menjadi aparatur negara, seperti TNI-Polri dan sebaliknya telah pensiun dari anggota TNI-Polri . "Kami minta ke masyarakat, bila ditemukan, laporkan ke kami, agar kami perbaiki," ungkapnya.*(man)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Meski Dirahasiakan,
Sekdaprov Mulai Surati Calon Tim Pansel Assessment PTP

- Ditetapkan Tersangka, Komisioner Bawaslu Inhu Gugat Polisi dan Jaksa
- Asal Tulis di Medsos, Caleg di Bengkalis Ini Divonis Hakim Setahun Penjara
- 'Aroma' Pilkada Makin Kental, Bupati Kuansing Terlihat Makan Siang dengan Para Kepala OPD
- Pilkada Bengkalis 2020,
PAN Ancang-ancang Siapkan Calon yang 'Layak Jual'

- Kader Golkar Provinsi Pastikan Ketua DPRD Riau Akan Diemban Sukarmis
- PAN Bertekad Usung Kadernya di Pilkada Pelalawan 2020
- Sharing Informasi, Anggota DPRD Inhu Berkunjung ke DPRD Kuansing
- Bersama Legislator Pangean, Ketua DPRD Kuansing Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Sako
- Bersiap Hadapi Pilkada, Hubungan Andi Putra Bersama Ketua NU Makin Intim
- Usai Lebaran, Pemkab Bengkalis Ajukan Ranperda LPPJ APBD TA 2018
- KPU Riau Umumkan Hasil Audit LPPDK
- 70 Persen Masyarakat Masih Inginkan Mursini,
Pengamat Ekonomi Riau Nilai Biasa Hasil Survei Lembaga IB

- Mursini Masih Kandidat Terkuat di Pilkada Kuansing 2020
- Kepala BKPP Tutup Usia, Ketua DPRD Kuansing Sampaikan Belangsungkawa
- Pilkada Masih Jauh, Tapi Bakal Calon Bupati di Kuansing Sudah Bermunculan
- Gagal Nyaleg, Seorang ASN Kemenag Inhu Kembali Ngantor
- Coblos Surat Suara Pilpres 20 Kali,
Magribi dan Anggota KPPS di Kampar Divonis 4 Bulan Penjara

- Tiga Kades di Pelalawan Dipanggil Jaksa
- Bawaslu Tunggu Penjelasan KPU Riau Soal Salah Imput Data Pilpres


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com