Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 10 Desember 2018 22:27
SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 22:23
Bawaslu Bengkalis Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Senin, 10 Desember 2018 22:09
PD Tuah Sekata Pelalawan Kantongi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Senin, 10 Desember 2018 21:05
Terkuak, PT Surya Bratasena Garap 844 Hektar Lahan Diluar HGU di Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 20:58
Gelapkan Pajak Rp700 Juta, Dirut Asal Dumai Ditahan Kejati Riau

Senin, 10 Desember 2018 20:38
Perayaan Natal Bersama, Ini Pesan Pendeta ke Jemaat Gereja HKBP Eksodi Pasirpangaraian

Senin, 10 Desember 2018 18:45
PT EMP Bentu Klaim Sudah Pekerjakan Puluhan Naker Lokal di Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 18:36
Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja

Senin, 10 Desember 2018 18:18
‎Hari Ketujuh, Jasad Bocah Rohul Diduga Hanyut di Sungai Batang Lubuh Belum Ditemukan

Senin, 10 Desember 2018 18:14
Wan Thamrin Undang Khusus Andi Rachman Saat Pelantikannya di Istana Negara

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 Oktober 2018 14:50
Lindungi Hak Pilih, Ini yang Dilakukan KPU Kampar

KPU Kampar gencar menyosialisasikan Gerakan Melindungi Hak Pilih sampai ke tingkat PPS. Hal ini dilakukan dalam upaya minimalisir kesalahan meng-input DPTP-1.

Riauterkini-BANGKINANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar gencar mensosialisasikan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) sampai ke tingkat panitia pemungutan suara (PPS). Hal ini dilakukan dalam upaya minimalisir kesalahan di dalam peng-input-an Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-1). Gerakan ini hanya dilakukan mulai dari 1 hingga 28 Oktober 2018.

Divisi Program dan data Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Kampar Ahmad Dahlan kepada wartawan, Rabu (10/10/2018) mengatakan, gerakan ini bertujuannya untuk minimalisir kesalahan di dalam peng-input-an Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-1) dan Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar serta pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Dahlan menjelaskan, GMHP merupakan kesempatan yang terakhir masyarakat untuk mengkroscek DPT (Daftar Pemilih Tetap), yang digunakan di dalam Pemilu 2019.

Ketika ditanya tentang pencermatan DPTHP-1, Dahlan menjelaskan bahwa metode pencermatan meliputi metode kegandaan maupun metode analisis elemen data invalid DPTHP-1. Pencermatan kegandaan dilakukan terhadap 4 kategori kegandaan diantaranya pertama kegandaan Kategori K1 adalah mengecek kegandaan dengan parameter kesamaan elemen data (NIK, NKK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Kawin, Alamat, dan Disabilitas).

Kedua, kegandaan Kategori K2 adalah untuk mengecek kegandaan dengan parameter kesamaan elemen data (NIK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Alamat).

Ketiga, kegandaan Kategori K3 adalah untuk mengecek kegandaan dengan parameter kesamaan elemen data (NIK, Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir).

Keempat, kegandaan Kategori K4 adalah mengecek kegandaan dengan parameter kesamaan elemen data (NIK, Nama, dan Tanggal Lahir).

"KPU Kabupaten Kampar sudah melaunching layanan posko GMHP maka untuk itu mari kita bersama-sama memviralkan kepada masyarakat, agar mereka bisa mengecek data pemilih dengan www. lindungihakpilihmu.kpu.go.id dan mendownload melalui aplikasi mobile : KPU RI Pemilu 2019 yang saat ini telah disiapkan. Atau datang saja langsung ke Desa/kelurahan dan apabila namanya tidak ada dalam DPT yang telah diumumkan di papan pengumuman desa/kelurahan maka lansung di temui anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mendaftarkan diri sesuai dengan alamat domisili Kartu Tanda Penduduk  (KTP-el)," terangnya.

Dikatakan, pemilih yang melapor itu juga harus membawa KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK). "Populasi penduduk di Kabupaten Kampar sangat dinamis maka sangat mungkin kalau kemarin ada orang tinggal di luar Kabupaten Kampar  sekarang tinggal di Kabupaten Kampar," imbuhnya.

Apabila sudah memiliki NKK dan KTP Kabupaten Kampar, maka dia bisa jadi pemilih baru di KPU. "Untuk yang daerah asal mereka yang lama akan kita konfirmasi ke KPU RI agar langsung dilakukan penghapusan by sistem. Hal itu bertujuan agar warga itu dihapus datanya di kota yang lama. Biar enggak dobel," jelasnya.

Disampaikan Dahlan bahwa gerakan melindungi hak pilih bukan cuma pada pemilih saja yang belum terdaftar karena pindah domisili. Namun juga kepada keluarga pemilih yang meninggal dunia atau yang telah menjadi aparatur negara, seperti TNI-Polri dan sebaliknya telah pensiun dari anggota TNI-Polri . "Kami minta ke masyarakat, bila ditemukan, laporkan ke kami, agar kami perbaiki," ungkapnya.*(man)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan
- Bawaslu Bengkalis Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu
- PD Tuah Sekata Pelalawan Kantongi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja
- Legislator Noviwaldy Jusman Sayangkan Pelapornya tak Penuhi Panggilan Bawaslu Pekanbaru
- Ringankan Beban Sesama, Anak Sulung Bupati Bengkalis Kunjungi Bayi Penderita Kanker Ginjal di Duri
- Jelang Pelantikan Gubri Definitif,
Wan Thamrin: Rasanya Biasa Saja, Cuma Mengganti 'Plt'

- Persaingan Antar Caleg Memanas, Dedet pun Dipanggil Bawaslu
- DPRD Riau Sebut Pemilihan Rektor UNRI Penuh Nuansa Politis
- Pelajari Penanganan Bencana dan Fakir Miskin, Komisi C DPRD Kuansing Kunker ke Sumbar
- KPK Tahan M Nasir, Walikota Segara Cari Pengganti Sekda Dumai
- Said Hasyim Hadiri Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Riau
- Ekspos RKPD 2020, Pemkab Kuansing Harapkan Kesepakatan dengan Semua Pihak Terkait
- Rapat Persiapan Pelantikan Gubernur Riau Definitif Mulai Digelar di Setneg
- Semua OPD di Kuansing Diharuskan Punya Data Statistik yang Valid
- Pendemo Minta DPRD Riau Bantu Stabilkan Harga Kelapa
- Pilkades Serentak di Bengkalis, Satu Permohonan Keberatan Ditolak dan Satu Direkomendasikan Pencoblosan Ulang
- DPRD Kuansing Ingatkan Pemerintah Untuk Tidak Mengubah Kesepakatan APBD
- Membandel, Aparat Diminta Usut Dugaan Penyelewengan Izin PT ADEI Plantation
- Presiden Joko Widodo Batal Kunjungi Riau 8 Desember


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com