Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 16 Juni 2019 13:48
Merujuk ke RAB,
Tim Independen UIR Rekomendasikan Bangunan DIC Gunakan Tiang Pabrikan


Ahad, 16 Juni 2019 11:13
Guru MDA Penderita Kanker Usus Dirujuk Dinkes Kampar ke Jakarta

Ahad, 16 Juni 2019 11:05
Nasib 5 Komisioner KPU Kuansing Menunggu Pleno DKPP RI

Ahad, 16 Juni 2019 11:00
Silaturahmi dengan Gubernur Riau, Apkasindo Keluhkan Harga Sawit

Ahad, 16 Juni 2019 04:26
Ops K2YD, Polsek Mandau Amankan Sejumlah Motor Balap Liar di Duri

Sabtu, 15 Juni 2019 21:53
Event Bakar Tongkang, Rohil Kedatangan Bule Perancis

Sabtu, 15 Juni 2019 20:44
Perduli Masyarakat, Polisi Bengkalis Bersih-bersih Rumah Ibadah dan Bantu Sembako

Sabtu, 15 Juni 2019 17:31
Mantap, Perpusdes Jangkang, Bengkalis Wakili Riau Lomba Tingkat Nasional

Sabtu, 15 Juni 2019 15:48
Pemkab Inhil Gelar Malam Resepsi Syukuran Milad ke-54 Tahun 2019

Sabtu, 15 Juni 2019 15:46
BLSDA Riau-Pemkab Kampar Teken MoU RPP Wisata Alam

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 Oktober 2018 21:52
Deklarasi Projo di Pekanbaru, Bawaslu Sebut Tidak Etis

Bawaslu Riau sebut tak etis. Karena walaupun cuti kampanye, para kepala daerah itu tidak pantas menyebut bupati atau walikota saat memberikan dukungan. 

Riauterkini-PEKANBARU-Terkait deklarasi Projo Riau yang melibatkan dukungan dari berbagai kepala daerah di Riau, Bawaslu Riau menyebut tidak etis. Pasalnya, dukungan kepala daerah masih perlu dipertanyakan beberapa hal hal yang terkait.

Hal hal terkait tersebut misalnya, mengenai izin cuti kampanye, pelaksanaan deklarasi harus didaftarkan ke KPU Riau dan ditembuskan ke Bawaslu Riau, deklarasi menggunakan fasilitas negara atau tidak dan kegiatan tersebut memiliki STTP dari kepolisian atau tidak.

"Terkait oknum Bupati/Walikota yg menanda tangani Surat dukungan menuliskan Bupati/walikota saya nilai TIDAK ETIS, walaupun sebenarnya baru dianggap sah menyalahi aturan kalau ada stempel Bupati/walikota masing masibg," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, Rabu (10/10/18).

Rusidi menambahkan bahwa secara etika tidak pantas mereka menyebut disitu atas nama Bupati/walikota dalam menyatakan dukungannya pada salah satu capres tertentu.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Meski Dirahasiakan,
Sekdaprov Mulai Surati Calon Tim Pansel Assessment PTP

- Ditetapkan Tersangka, Komisioner Bawaslu Inhu Gugat Polisi dan Jaksa
- Asal Tulis di Medsos, Caleg di Bengkalis Ini Divonis Hakim Setahun Penjara
- 'Aroma' Pilkada Makin Kental, Bupati Kuansing Terlihat Makan Siang dengan Para Kepala OPD
- Pilkada Bengkalis 2020,
PAN Ancang-ancang Siapkan Calon yang 'Layak Jual'

- Kader Golkar Provinsi Pastikan Ketua DPRD Riau Akan Diemban Sukarmis
- PAN Bertekad Usung Kadernya di Pilkada Pelalawan 2020
- Sharing Informasi, Anggota DPRD Inhu Berkunjung ke DPRD Kuansing
- Bersama Legislator Pangean, Ketua DPRD Kuansing Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Sako
- Bersiap Hadapi Pilkada, Hubungan Andi Putra Bersama Ketua NU Makin Intim
- Usai Lebaran, Pemkab Bengkalis Ajukan Ranperda LPPJ APBD TA 2018
- KPU Riau Umumkan Hasil Audit LPPDK
- 70 Persen Masyarakat Masih Inginkan Mursini,
Pengamat Ekonomi Riau Nilai Biasa Hasil Survei Lembaga IB

- Mursini Masih Kandidat Terkuat di Pilkada Kuansing 2020
- Kepala BKPP Tutup Usia, Ketua DPRD Kuansing Sampaikan Belangsungkawa
- Pilkada Masih Jauh, Tapi Bakal Calon Bupati di Kuansing Sudah Bermunculan
- Gagal Nyaleg, Seorang ASN Kemenag Inhu Kembali Ngantor
- Coblos Surat Suara Pilpres 20 Kali,
Magribi dan Anggota KPPS di Kampar Divonis 4 Bulan Penjara

- Tiga Kades di Pelalawan Dipanggil Jaksa
- Bawaslu Tunggu Penjelasan KPU Riau Soal Salah Imput Data Pilpres


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com