Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 15 Desember 2018 18:37
‎Puluhan Crosser Ramaikan Kejurda Motorcross Piala Bupati Rohul Putaran V Riau

Sabtu, 15 Desember 2018 18:04
Digelar di Aula Pustaka Unilak, Ujian Profesi Advokat Peradi Digelar Serentak se Indonesia

Sabtu, 15 Desember 2018 17:54
Jaman Minta Bangunkan Jembatan Pulau Bengkalis-Sumatera ke Jokowi

Sabtu, 15 Desember 2018 17:06
Sajikan Makanan Jepang dan Western, Zenbu dan Beatrice Quarters Hadir di Mal SKA Pekanbaru

Sabtu, 15 Desember 2018 16:15
Jelang Akhir Tahun 2018,
Management Grand Meranti Hotel dan Paragon Sambangi Panti Asuhan


Sabtu, 15 Desember 2018 16:11
Ribuan Warga Kampar Sambut Kedatangan SBY dan Rombongan di Tapung

Sabtu, 15 Desember 2018 14:39
Serahkan Sertifikat Tanah, Jokowi Minta Jangan 'Cepat Disekolahkan'

Sabtu, 15 Desember 2018 13:56
Polisi Tangkap Satu Orang Perusak Atribut Partai Demokrat

Sabtu, 15 Desember 2018 13:02
Masyarakat Kecewa, Jokowi tak Kunjungi Korban Banjir

Sabtu, 15 Desember 2018 11:41
Jokowi Berterima Kasih Diberi Gelar Adat LAM Riau

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 Oktober 2018 21:52
Deklarasi Projo di Pekanbaru, Bawaslu Sebut Tidak Etis

Bawaslu Riau sebut tak etis. Karena walaupun cuti kampanye, para kepala daerah itu tidak pantas menyebut bupati atau walikota saat memberikan dukungan. 

Riauterkini-PEKANBARU-Terkait deklarasi Projo Riau yang melibatkan dukungan dari berbagai kepala daerah di Riau, Bawaslu Riau menyebut tidak etis. Pasalnya, dukungan kepala daerah masih perlu dipertanyakan beberapa hal hal yang terkait.

Hal hal terkait tersebut misalnya, mengenai izin cuti kampanye, pelaksanaan deklarasi harus didaftarkan ke KPU Riau dan ditembuskan ke Bawaslu Riau, deklarasi menggunakan fasilitas negara atau tidak dan kegiatan tersebut memiliki STTP dari kepolisian atau tidak.

"Terkait oknum Bupati/Walikota yg menanda tangani Surat dukungan menuliskan Bupati/walikota saya nilai TIDAK ETIS, walaupun sebenarnya baru dianggap sah menyalahi aturan kalau ada stempel Bupati/walikota masing masibg," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, Rabu (10/10/18).

Rusidi menambahkan bahwa secara etika tidak pantas mereka menyebut disitu atas nama Bupati/walikota dalam menyatakan dukungannya pada salah satu capres tertentu.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ribuan Warga Kampar Sambut Kedatangan SBY dan Rombongan di Tapung
- Serahkan Sertifikat Tanah, Jokowi Minta Jangan 'Cepat Disekolahkan'
- Baleho dan Bendera PD Dirusak, Hinca Tuding untuk Ganggu Kunjungan SBY
- Andi Arif Sebut Perusak Atribut PD di Pekanbaru Dibayar Partai Penguasa
- Pelantikan DPC PD se-Riau Disaksikan Langsung SBY dan Istri
- Ani Yudhoyono Nangis Saksikan Video Perusakan Balehonya dan Bendera PD
- Balehonya dan Bendera PD Dirusak, SBY Pilih Mengalah
- SBY Berikan Pesan Kepada Warga Pacitan di Riau
- Bawaslu Meranti Gelar Rakor Peningkatan SDM
- Bergelar Datuk Seri Setia Amanah Negara,
Ini Skenario Penyambutan Jokowi di LAM Riau Besok

- Sakit, Seorang Napi Lapas Bengkalis Meninggal Dunia
- Mantan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono Tiba di Pekanbaru
- Beri Gelar Adat ke Jokowi, LAM Riau Mengaku Tak Tersandera
- Pelajari RKPD, Dewan Kuansing Stuban ke Batam
- Sambut Kehadiran Presiden di Riau, PWNU Imbau Masyarakat Jaga Kondusifitas dan Ketentraman
- SBY dan Jokowi Sama-sama ke Riau, Diklaim Hanya Kebetulan
- Pangdam Pimpin Apel Siaga Sambut Kedatangan Jokowi
- Ramaikan Kedatangan Presiden,
Undangan Terbuka Bupati Pelalawan Beredar di Masyarakat

- Seleksi Akhir Calon Komisioner KPU Kuansing Menyisakan 10 Nama
- ‎Daftar Pemenang Pilkades Serentak 2018 di 51 Desa di Rohul


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com