Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 14 Desember 2018 23:14
SBY Berikan Pesan Kepada Warga Pacitan di Riau

Jum’at, 14 Desember 2018 22:38
RAPP Beri Bantuan untuk Korban Banjir di Pelalawan

Jum’at, 14 Desember 2018 22:24
Gubernur Riau Sambut Kedatangan Jokowi dan Iriana

Jum’at, 14 Desember 2018 22:17
Gerakan Taat Pajak, Perdana Bupati Bengkalis Berikan Penghargaan 25 Perusahaan

Jum’at, 14 Desember 2018 19:30
Pengusaha Sawit Terjerat Kasus Pemalsuan Sertifikat Lahan Jalani Sidang Perdana

Jum’at, 14 Desember 2018 19:26
Chevron Dukung Pelestarian Lingkungan dan  Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB 

Jum’at, 14 Desember 2018 19:14
Bupati Sukiman Serahkan Bantuan ke Pasien Kurang Mampu di RSUD Rohul

Jum’at, 14 Desember 2018 19:05
Peringati Hari Korupsi Internasional, Pegawai Kejari Rohul Bagi-bagi ini di Jalan

Jum’at, 14 Desember 2018 18:58
Bawaslu Meranti Gelar Rakor Peningkatan SDM

Jum’at, 14 Desember 2018 17:13
Kelola Sumur Tua,
Pertamina EP Asset 1 Lirik Field Inhu Tetap Berkontribusi di CSR Terpadu


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 Oktober 2018 21:52
Deklarasi Projo di Pekanbaru, Bawaslu Sebut Tidak Etis

Bawaslu Riau sebut tak etis. Karena walaupun cuti kampanye, para kepala daerah itu tidak pantas menyebut bupati atau walikota saat memberikan dukungan. 

Riauterkini-PEKANBARU-Terkait deklarasi Projo Riau yang melibatkan dukungan dari berbagai kepala daerah di Riau, Bawaslu Riau menyebut tidak etis. Pasalnya, dukungan kepala daerah masih perlu dipertanyakan beberapa hal hal yang terkait.

Hal hal terkait tersebut misalnya, mengenai izin cuti kampanye, pelaksanaan deklarasi harus didaftarkan ke KPU Riau dan ditembuskan ke Bawaslu Riau, deklarasi menggunakan fasilitas negara atau tidak dan kegiatan tersebut memiliki STTP dari kepolisian atau tidak.

"Terkait oknum Bupati/Walikota yg menanda tangani Surat dukungan menuliskan Bupati/walikota saya nilai TIDAK ETIS, walaupun sebenarnya baru dianggap sah menyalahi aturan kalau ada stempel Bupati/walikota masing masibg," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, Rabu (10/10/18).

Rusidi menambahkan bahwa secara etika tidak pantas mereka menyebut disitu atas nama Bupati/walikota dalam menyatakan dukungannya pada salah satu capres tertentu.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- SBY Berikan Pesan Kepada Warga Pacitan di Riau
- Bawaslu Meranti Gelar Rakor Peningkatan SDM
- Bergelar Datuk Seri Setia Amanah Negara,
Ini Skenario Penyambutan Jokowi di LAM Riau Besok

- Sakit, Seorang Napi Lapas Bengkalis Meninggal Dunia
- Mantan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono Tiba di Pekanbaru
- Beri Gelar Adat ke Jokowi, LAM Riau Mengaku Tak Tersandera
- Pelajari RKPD, Dewan Kuansing Stuban ke Batam
- Sambut Kehadiran Presiden di Riau, PWNU Imbau Masyarakat Jaga Kondusifitas dan Ketentraman
- SBY dan Jokowi Sama-sama ke Riau, Diklaim Hanya Kebetulan
- Pangdam Pimpin Apel Siaga Sambut Kedatangan Jokowi
- Ramaikan Kedatangan Presiden,
Undangan Terbuka Bupati Pelalawan Beredar di Masyarakat

- Seleksi Akhir Calon Komisioner KPU Kuansing Menyisakan 10 Nama
- ‎Daftar Pemenang Pilkades Serentak 2018 di 51 Desa di Rohul
- Lusa, SBY Dijadwalkan Empat Hari di Riau
- Timsel II Diduga Tidak Profesional, Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Menuai Protes
- ‎Pilkades Serentak 2018, Calon Kades di Rohul Diharapkan Siap Menang dan Siap Kalah
- Tahun Depan, DIPA Bengkalis Naik Jadi Rp3,801 Triliun dari APBN
- Sayangkan Banyak Anggota Dewan Tak Ngantor,
Pimpinan DPRD Riau: Masih Banyak Tugas yang Harus Diselesaikan

- Tim Advance Sisir Lokasi Kunjungan,
Gubri: Setelah Aceh, Presiden Baru Kunjungi Riau

- Reses Tuntas, Gedung DPRD Riau Masih Sepi-senyap


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com