Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 27 Juni 2019 10:33
Desa Seberang Taluk jadi Desa Bersinar Bebas Narkoba 2019

Kamis, 27 Juni 2019 07:06
Status 133 Honorer Pemkab Bengkalis Lulus Seleksi P3K Pusat Belum Jelas

Kamis, 27 Juni 2019 06:57
IRMBK Duri Bengkalis Taja Halal bi Halal 

Kamis, 27 Juni 2019 06:49
Dugaan Suap KPPS oleh Caleg Terpilih Sekaligus Anggota DPRD Riau Diselidiki Polresta Pekanbaru

Rabu, 26 Juni 2019 21:09
DPRD Rohul Mulai Bahas LKPj Penggunaan APBD 2018 yang Diajukan Pemkab

Rabu, 26 Juni 2019 21:05
Aksi Penyelundupan Satwa Senilai Rp.1,4 Miliar Digagalkan

Rabu, 26 Juni 2019 21:03
Sehari, Polres Bengkalis Gulung 5 Pengedar Narkoba di 4 TKP

Rabu, 26 Juni 2019 19:28
Ketua Umum FKIJK Riau Diserahterimakan dari DR. Irvandi Gustari ke Wahyu Sulistiyono

Rabu, 26 Juni 2019 19:23
Produksi Minyak Block Rokan Menurun Sejak 2016

Rabu, 26 Juni 2019 19:00
Peringati HANI, Kampar Ingin Bebas dari Narkoba dan Miliki Rumah Sakit Rehabilitasi

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 Oktober 2018 21:52
Deklarasi Projo di Pekanbaru, Bawaslu Sebut Tidak Etis

Bawaslu Riau sebut tak etis. Karena walaupun cuti kampanye, para kepala daerah itu tidak pantas menyebut bupati atau walikota saat memberikan dukungan. 

Riauterkini-PEKANBARU-Terkait deklarasi Projo Riau yang melibatkan dukungan dari berbagai kepala daerah di Riau, Bawaslu Riau menyebut tidak etis. Pasalnya, dukungan kepala daerah masih perlu dipertanyakan beberapa hal hal yang terkait.

Hal hal terkait tersebut misalnya, mengenai izin cuti kampanye, pelaksanaan deklarasi harus didaftarkan ke KPU Riau dan ditembuskan ke Bawaslu Riau, deklarasi menggunakan fasilitas negara atau tidak dan kegiatan tersebut memiliki STTP dari kepolisian atau tidak.

"Terkait oknum Bupati/Walikota yg menanda tangani Surat dukungan menuliskan Bupati/walikota saya nilai TIDAK ETIS, walaupun sebenarnya baru dianggap sah menyalahi aturan kalau ada stempel Bupati/walikota masing masibg," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, Rabu (10/10/18).

Rusidi menambahkan bahwa secara etika tidak pantas mereka menyebut disitu atas nama Bupati/walikota dalam menyatakan dukungannya pada salah satu capres tertentu.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- DPRD Rohul Mulai Bahas LKPj Penggunaan APBD 2018 yang Diajukan Pemkab
- 5 Pidana Pemilu Serentak 2019 di Bengkalis "Gagal" ke Pengadilan
- KPU Kuansing Terima Draft Jadwal Pilkada Serentak 2020
- Fakta-Fakta Terbaru Terungkap pada Sidang Pidana Pemilu Pelalawan
- Masuk Tahap Pendaftaran Balon Kades,
Pilkades Serentak di Kabupaten Meranti Dilaksanakan 26 Agustus 2019 Mendatang

- Pansus LPP APBD 2018 DPRD Bengkalis Konsultasi ke DPRD Provinsi
- Komisi A DPRD Kuansing Belajar Pengawasan ke Pemko Bandung
- Ketua DPRD Bengkalis Ajak Seluruh Pihak Dukung Visi Misi Bupati
- Tiga Pansus DPRD Bengkalis Sampaikan Laporan
- Pemprov Terus Lobi Pusat Agar DBH Riau Triwulan IV 2019 tak Tunda Salur
- Sharing tentang Pembahasan APBD Perubahan, DPRD Kota Solok Berkunjung ke Dewan Kuansing
- Ketua ARUN Riau Siap Maju Pilkada Bengkalis 2020
- Sebelum Panggil Wabup,
Komisi B DPRD Kuansing Akan Bahas Soal Bibit Sawit Palsu

- F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis
- Buka Layanan di Kantor Camat, Trobosan DPMPTSP Dipuji F-PAN DPRD Pelalawan
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPj TA 2018 ke DPRD
- Kalah atau Menang di Pengadilan,
Dua Tersangka PPK Rengat, Inhu Tetap Diberhentikan KPU

- Pansus Penyertaan Modal PT. BSP dan Pembiayaan Haji DPRD Bengkalis Lakukan Finalisasi Draft Perda
- Data Form DC1, Sabarudi Gantikan Syahril Caleg Terpilih
- Rahman Wijayanto Diperhitungkan untuk Pilkada Pelalawan 2020


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com