Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 23 Oktober 2018 20:11
MUI Bengkalis Sesalkan Bendera Bertuliskan Tauhid Dibakar Oknum Banser

Selasa, 23 Oktober 2018 17:57
Cuaca Buruk Jadi Kendala Pencarian Nelayan Hilang di Perairan Pakning, Bengkalis

Selasa, 23 Oktober 2018 17:51
Korupsi Kredit Fiktif BRI Agro Pekanbaru, Mantan Kacab Diadili

Selasa, 23 Oktober 2018 17:34
Peduli Korban Banjir‎ di Rohul, BRK Pasirpangaraian Salurkan 100 Paket Sembako

Selasa, 23 Oktober 2018 17:23
Hilangkan Kesan 'Kejam',
Lapas Bengkalis Siapkan Fasilitas Taman Bermain Anak-anak Pengunjung


Selasa, 23 Oktober 2018 16:59
Diperiksa Bawaslu, Walikota Pekanbaru Akui Dukung Jokowi

Selasa, 23 Oktober 2018 16:55
Ini Pesan Kadisdikpora Rohul kepada 55 Kepsek‎ yang Baru Dilantik Bupati Sukiman

Selasa, 23 Oktober 2018 16:15
Alat Berat Sudah Dikerahkan ke Lokasi Longsor Lintas Riau-Sumbar

Selasa, 23 Oktober 2018 16:10
Bupati Inhil Pimpin Rakor Pejabat Pemda Bersama Forkopimda

Selasa, 23 Oktober 2018 16:06
Ikut Deklarasi Dukung Jokowi, Bupati Harris Siap Hadapi Panggilan Bawaslu

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 Oktober 2018 21:52
Deklarasi Projo di Pekanbaru, Bawaslu Sebut Tidak Etis

Bawaslu Riau sebut tak etis. Karena walaupun cuti kampanye, para kepala daerah itu tidak pantas menyebut bupati atau walikota saat memberikan dukungan. 

Riauterkini-PEKANBARU-Terkait deklarasi Projo Riau yang melibatkan dukungan dari berbagai kepala daerah di Riau, Bawaslu Riau menyebut tidak etis. Pasalnya, dukungan kepala daerah masih perlu dipertanyakan beberapa hal hal yang terkait.

Hal hal terkait tersebut misalnya, mengenai izin cuti kampanye, pelaksanaan deklarasi harus didaftarkan ke KPU Riau dan ditembuskan ke Bawaslu Riau, deklarasi menggunakan fasilitas negara atau tidak dan kegiatan tersebut memiliki STTP dari kepolisian atau tidak.

"Terkait oknum Bupati/Walikota yg menanda tangani Surat dukungan menuliskan Bupati/walikota saya nilai TIDAK ETIS, walaupun sebenarnya baru dianggap sah menyalahi aturan kalau ada stempel Bupati/walikota masing masibg," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, Rabu (10/10/18).

Rusidi menambahkan bahwa secara etika tidak pantas mereka menyebut disitu atas nama Bupati/walikota dalam menyatakan dukungannya pada salah satu capres tertentu.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Diperiksa Bawaslu, Walikota Pekanbaru Akui Dukung Jokowi
- Ikut Deklarasi Dukung Jokowi, Bupati Harris Siap Hadapi Panggilan Bawaslu
- DPRD Kuansing Tinjau Lahan Pertanian Pemkab di Sentajo
- Target DPRD Riau APBD Riau 2019 Disahkan Akhir November
- Dugaan Kecurangan RAPBDP 2018,Tim Banggar DPRD Kuansing Diminta Buka Suara
- Peringati HUT ke-54 Golkar di Kuansing Digelar di Desa Terisolir
- Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih
- Bawaslu Gelar Sosialisasi AP-HPA di Area CFD
- Dugaan Kecurangan RPAPBD Kuansing 2018,
Pengamat Ekonomi Riau: Hubungan Harmonis Ekeskutif dan Legislatif Akan Terpengaruh

- Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018
- Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti

- Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul
- DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor
- Demo di Tugu Zapin,
Belasan Massa Pendukung Jokowi tak Mau Disebut Bayaran

- Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Sukiman Mengaku Tak Datang dan Tak Tandatangani Dokumen Dukungan
- Penuhi Panggilan Bawaslu Riau, Bupati Rohul Dicecar 33 pertanyaan
- Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu
- Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019
- Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com