Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 13 Desember 2018 18:46
BI Akui Baru 14 Juta UMKM Dapatkan Pembiayaan Perbankan

Kamis, 13 Desember 2018 18:40
BAZNas Rohul Gelontorkan Rp 50 Juta untuk Bantu 100 Pasien Kategori Miskin di RSUD

Kamis, 13 Desember 2018 17:35
Nihil Syarat Wajib, Pria Ini Malah Bisa Lulus 10 Besar Timsel II KPU Bengkalis

Kamis, 13 Desember 2018 17:19
Lagi Pengedar Sabu diamankan di Kuansing

Kamis, 13 Desember 2018 17:16
SBY dan Jokowi Sama-sama ke Riau, Diklaim Hanya Kebetulan

Kamis, 13 Desember 2018 16:52
Bupati Rohul Resmikan Gerai Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Rambah Hilir

Kamis, 13 Desember 2018 15:44
Bupati dan Sekda Ramaikan Hari Kesehatan Nasional ke-54 di Kantor Dinkes Rohul

Kamis, 13 Desember 2018 15:34
Sejumlah Ruas Jalan Aspal Mulai Terendam, Limpahan Air PLTA Koto Panjang Tiba di Pelalawan

Kamis, 13 Desember 2018 15:25
Dua Korban Banjir Kampar Ditemukan Tak Bernyawa

Kamis, 13 Desember 2018 15:06
Hanya di Duri, Bengkalis, Proyek Siluman Bertebaran Tanpa Keterangan

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 Oktober 2018 21:52
Deklarasi Projo di Pekanbaru, Bawaslu Sebut Tidak Etis

Bawaslu Riau sebut tak etis. Karena walaupun cuti kampanye, para kepala daerah itu tidak pantas menyebut bupati atau walikota saat memberikan dukungan. 

Riauterkini-PEKANBARU-Terkait deklarasi Projo Riau yang melibatkan dukungan dari berbagai kepala daerah di Riau, Bawaslu Riau menyebut tidak etis. Pasalnya, dukungan kepala daerah masih perlu dipertanyakan beberapa hal hal yang terkait.

Hal hal terkait tersebut misalnya, mengenai izin cuti kampanye, pelaksanaan deklarasi harus didaftarkan ke KPU Riau dan ditembuskan ke Bawaslu Riau, deklarasi menggunakan fasilitas negara atau tidak dan kegiatan tersebut memiliki STTP dari kepolisian atau tidak.

"Terkait oknum Bupati/Walikota yg menanda tangani Surat dukungan menuliskan Bupati/walikota saya nilai TIDAK ETIS, walaupun sebenarnya baru dianggap sah menyalahi aturan kalau ada stempel Bupati/walikota masing masibg," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, Rabu (10/10/18).

Rusidi menambahkan bahwa secara etika tidak pantas mereka menyebut disitu atas nama Bupati/walikota dalam menyatakan dukungannya pada salah satu capres tertentu.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- SBY dan Jokowi Sama-sama ke Riau, Diklaim Hanya Kebetulan
- Pangdam Pimpin Apel Siaga Sambut Kedatangan Jokowi
- Ramaikan Kedatangan Presiden,
Undangan Terbuka Bupati Pelalawan Beredar di Masyarakat

- Seleksi Akhir Calon Komisioner KPU Kuansing Menyisakan 10 Nama
- ‎Daftar Pemenang Pilkades Serentak 2018 di 51 Desa di Rohul
- Lusa, SBY Dijadwalkan Empat Hari di Riau
- Timsel II Diduga Tidak Profesional, Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Menuai Protes
- ‎Pilkades Serentak 2018, Calon Kades di Rohul Diharapkan Siap Menang dan Siap Kalah
- Tahun Depan, DIPA Bengkalis Naik Jadi Rp3,801 Triliun dari APBN
- Sayangkan Banyak Anggota Dewan Tak Ngantor,
Pimpinan DPRD Riau: Masih Banyak Tugas yang Harus Diselesaikan

- Tim Advance Sisir Lokasi Kunjungan,
Gubri: Setelah Aceh, Presiden Baru Kunjungi Riau

- Reses Tuntas, Gedung DPRD Riau Masih Sepi-senyap
- Pilkades Gelombang Dua di 51 Desa di Rohul Aman dan Lancar
- Pilkades Serentak di Meranti Direncanakan pada Mei - Juni 2019
- Diterima Gubri, Presiden Serahkan DIPA Riau Sebesar Rp26,9 triliun
- Dilantik sebagai Gubri Definitif, Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Bekerja Maksimal
- Meneropong Pejabat yang Cocok Menduduki Kursi Sekda Kota Dumai
- Ketua KPU Kuansing Masuk 10 Besar Seleksi Komisioner KPU Riau
- Amiruddin Dinilai Layak Jadi Sekda Kota Dumai
- SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com