Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 11 Desember 2018 21:37
Pengacara Tak Datang, Sidang Pemalsuan Sertifikat Lahan Pengusaha Sawit Ditunda

Selasa, 11 Desember 2018 20:03
Pilkades Serentak di Meranti Direncanakan pada Mei - Juni 2019

Selasa, 11 Desember 2018 20:00
Tak Bisa Berenang, Seorang Bocah SMP di Labuh Baru Tenggelam di Sungai Air Hitam

Selasa, 11 Desember 2018 19:24
Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung Fisipol Unri Dituntut 3 Tahun Penjara

Selasa, 11 Desember 2018 19:16
‎Masyarakat Diimbau Untuk Waspada, Banjir di Bantaran Sungai Kampar Pelalawan Berpotensi Lebih Satu Bulan

Selasa, 11 Desember 2018 17:54
DLH Kuansing Serahkan Sebanyak 247 Kartu BPJS Kepada PHL

Selasa, 11 Desember 2018 17:47
‎36 Pejabat Pemkab Rohul Ikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Selasa, 11 Desember 2018 17:29
Diterima Gubri, Presiden Serahkan DIPA Riau Sebesar Rp26,9 triliun

Selasa, 11 Desember 2018 17:26
Dilantik sebagai Gubri Definitif, Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Bekerja Maksimal

Selasa, 11 Desember 2018 16:54
Puluhan 'Pelayan' di Bengkalis Ikuti Sosialisasi UU KIP

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 Oktober 2018 21:52
Deklarasi Projo di Pekanbaru, Bawaslu Sebut Tidak Etis

Bawaslu Riau sebut tak etis. Karena walaupun cuti kampanye, para kepala daerah itu tidak pantas menyebut bupati atau walikota saat memberikan dukungan. 

Riauterkini-PEKANBARU-Terkait deklarasi Projo Riau yang melibatkan dukungan dari berbagai kepala daerah di Riau, Bawaslu Riau menyebut tidak etis. Pasalnya, dukungan kepala daerah masih perlu dipertanyakan beberapa hal hal yang terkait.

Hal hal terkait tersebut misalnya, mengenai izin cuti kampanye, pelaksanaan deklarasi harus didaftarkan ke KPU Riau dan ditembuskan ke Bawaslu Riau, deklarasi menggunakan fasilitas negara atau tidak dan kegiatan tersebut memiliki STTP dari kepolisian atau tidak.

"Terkait oknum Bupati/Walikota yg menanda tangani Surat dukungan menuliskan Bupati/walikota saya nilai TIDAK ETIS, walaupun sebenarnya baru dianggap sah menyalahi aturan kalau ada stempel Bupati/walikota masing masibg," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, Rabu (10/10/18).

Rusidi menambahkan bahwa secara etika tidak pantas mereka menyebut disitu atas nama Bupati/walikota dalam menyatakan dukungannya pada salah satu capres tertentu.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pilkades Serentak di Meranti Direncanakan pada Mei - Juni 2019
- Diterima Gubri, Presiden Serahkan DIPA Riau Sebesar Rp26,9 triliun
- Dilantik sebagai Gubri Definitif, Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Bekerja Maksimal
- Meneropong Pejabat yang Cocok Menduduki Kursi Sekda Kota Dumai
- Ketua KPU Kuansing Masuk 10 Besar Seleksi Komisioner KPU Riau
- Amiruddin Dinilai Layak Jadi Sekda Kota Dumai
- SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan
- Bawaslu Bengkalis Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu
- PD Tuah Sekata Pelalawan Kantongi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja
- Legislator Noviwaldy Jusman Sayangkan Pelapornya tak Penuhi Panggilan Bawaslu Pekanbaru
- Ringankan Beban Sesama, Anak Sulung Bupati Bengkalis Kunjungi Bayi Penderita Kanker Ginjal di Duri
- Jelang Pelantikan Gubri Definitif,
Wan Thamrin: Rasanya Biasa Saja, Cuma Mengganti 'Plt'

- Persaingan Antar Caleg Memanas, Dedet pun Dipanggil Bawaslu
- DPRD Riau Sebut Pemilihan Rektor UNRI Penuh Nuansa Politis
- Pelajari Penanganan Bencana dan Fakir Miskin, Komisi C DPRD Kuansing Kunker ke Sumbar
- KPK Tahan M Nasir, Walikota Segara Cari Pengganti Sekda Dumai
- Said Hasyim Hadiri Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Riau
- Ekspos RKPD 2020, Pemkab Kuansing Harapkan Kesepakatan dengan Semua Pihak Terkait
- Rapat Persiapan Pelantikan Gubernur Riau Definitif Mulai Digelar di Setneg


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com