Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 21 Mei 2019 22:46
Wabup Inhil: Nuzulul Qur'an Momentum Meningkatkan Kesadaran Mengamalkan Ajaran Al Qur'an

Selasa, 21 Mei 2019 22:10
Jalin Silaturahmi, Terminal Bangkinang Gelar Buka Bersama

Selasa, 21 Mei 2019 21:06
Wali Kota Pekanbaru Kukuhkan Kepengurusan Fankoper

Selasa, 21 Mei 2019 20:51
Prime Park Hotel Pekanbaru Undang Ratusan Anak Yatin Berbuka Puasa Bersama

Selasa, 21 Mei 2019 20:49
Pererat Silaturahmi, Keluarga Besar Dinas PUPR Rohul Buka Puasa Ramadhan Bersama

Selasa, 21 Mei 2019 19:29
Korupsi Pengadaan Pipa Transmisi PDAM Tembilahan, Inhil, PNS dan Kontraktor Dituntut Berbeda

Selasa, 21 Mei 2019 19:26
Kejari Kuansing Gelar Bukber Bersama Dengan Awak Media

Selasa, 21 Mei 2019 18:14
Cek Jalur Mudik Lintas Barat di Kampar, Kapolda Riau Minta Pihak Kontraktor Gesa Perbaikan Jalan

Selasa, 21 Mei 2019 18:06
Santuni Anak Yatim, APHI Komda Riau Gelar Buka Bersama

Selasa, 21 Mei 2019 17:31
Demi Selamatkan MAN 1 Telukkuantan, Kepsek Baru Diminta Mundur

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 Oktober 2018 21:52
Deklarasi Projo di Pekanbaru, Bawaslu Sebut Tidak Etis

Bawaslu Riau sebut tak etis. Karena walaupun cuti kampanye, para kepala daerah itu tidak pantas menyebut bupati atau walikota saat memberikan dukungan. 

Riauterkini-PEKANBARU-Terkait deklarasi Projo Riau yang melibatkan dukungan dari berbagai kepala daerah di Riau, Bawaslu Riau menyebut tidak etis. Pasalnya, dukungan kepala daerah masih perlu dipertanyakan beberapa hal hal yang terkait.

Hal hal terkait tersebut misalnya, mengenai izin cuti kampanye, pelaksanaan deklarasi harus didaftarkan ke KPU Riau dan ditembuskan ke Bawaslu Riau, deklarasi menggunakan fasilitas negara atau tidak dan kegiatan tersebut memiliki STTP dari kepolisian atau tidak.

"Terkait oknum Bupati/Walikota yg menanda tangani Surat dukungan menuliskan Bupati/walikota saya nilai TIDAK ETIS, walaupun sebenarnya baru dianggap sah menyalahi aturan kalau ada stempel Bupati/walikota masing masibg," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, Rabu (10/10/18).

Rusidi menambahkan bahwa secara etika tidak pantas mereka menyebut disitu atas nama Bupati/walikota dalam menyatakan dukungannya pada salah satu capres tertentu.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Geruduk DPRD Riau, Ratusan Mahasiswa Desak Masuk
- Tunggu Pemberitahuan MK,
KPU Kampar Belum Tetapkan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih DPRD Kabupaten

- Hampir Seluruh OPD Pemkab Pelalawan Habiskan Belanja ATK Rp80-Rp100 Juta/Tahun
- Kinerja PU-PR Pelalawan Disorot Fraksi PDI Perjuangan
- Tiga Petahana Gagal, ini Daftar 13 Caleg Lolos ke DPR RI Asal Riau
- KPU Riau Sampaikan Rekapnas
- KPU Riau Sampaikan Rekapnas
- Raup Suara Terbanyak di Riau, Jon Elrizal Kembali Lolos ke Senayan
- PKS Pemenang,
Berikut 45 Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis 2019-2024

- Kapolres Bidik Tersangka Lain Tindak Pidana Pemilu di Pelalawan
- Jelang Aksi 22 Mei, Wagub Imbau Warga dan ASN Riau tak Perlu Ikut Demo
- FH UIR Gelar Aksi Demo ke KPU Riau
- Gesa Perda PDAM, Pansus DPRD Bengkalis Stuban ke Perumda Sleman, Yogyakarta
- Perhitungan Usai, Berikut 12 Caleg Terpilih Dapil Mandau Untuk DPRD Bengkalis
- Jangan Takut Lapor Kecurangan,
Sandi: Prabowo Bakal Sampaikan Surat Wasiat Sebelum 22 Mei

- Pleno KPU Riau Kembali Diundur
- Jelang Pengumuman Hasil Pilpres,
Sandi: Jaga Amanah Pemiu yang Jujur dan Adil

- Periksa 28 Kotak Suara: Bawaslu Riau Nyatakan KPU Rohul Tidak Langgar Aturan
- Sampaikan Tuntutan, Ketua KPU Riau Temui Massa Aksi Super Damai
- Gubri Sebut Kasus Korupsi Dua Kepala Daerah Jadi Pelajaran


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com