Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 15 Desember 2018 07:19
Hasil Dialog Kebudayaan, IPR Yogyakarta Tolak Gelar Adat untuk Presiden Jokowi

Jum’at, 14 Desember 2018 23:14
SBY Berikan Pesan Kepada Warga Pacitan di Riau

Jum’at, 14 Desember 2018 22:38
RAPP Beri Bantuan untuk Korban Banjir di Pelalawan

Jum’at, 14 Desember 2018 22:24
Gubernur Riau Sambut Kedatangan Jokowi dan Iriana

Jum’at, 14 Desember 2018 22:17
Gerakan Taat Pajak, Perdana Bupati Bengkalis Berikan Penghargaan 25 Perusahaan

Jum’at, 14 Desember 2018 19:30
Pengusaha Sawit Terjerat Kasus Pemalsuan Sertifikat Lahan Jalani Sidang Perdana

Jum’at, 14 Desember 2018 19:26
Chevron Dukung Pelestarian Lingkungan dan  Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB 

Jum’at, 14 Desember 2018 19:14
Bupati Sukiman Serahkan Bantuan ke Pasien Kurang Mampu di RSUD Rohul

Jum’at, 14 Desember 2018 19:05
Peringati Hari Korupsi Internasional, Pegawai Kejari Rohul Bagi-bagi ini di Jalan

Jum’at, 14 Desember 2018 18:58
Bawaslu Meranti Gelar Rakor Peningkatan SDM

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 3 Desember 2018 19:07
Pesta Demokrasi, Bupati Bengkalis Terbitkan SE Awasi ASN Tidak Netral

Para ASN di Bengkalis diikat dengan surat edaran Bupati agar netral di Pemilu nanti. Mereka juga diharuskan untuk bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan parpol.

Riauterkini-BENGKALIS- Untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, Bupati Bengkalis mengeluarkan Surat Edaran (SE) Netralitas ASN, nomor 270/BKPP-PKPP/2018/2899, tanggal 28 November 2018 ditandatangani Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Disebutkan, bahwa netralitasi ASN ini, diberlakukan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5/2014 tentang ASN, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah Netralitas. Artinya tidak memihak kepentingan siapapun.

Selanjutnya Pasal 9 ayat (2), pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Parpol). Pasal 27 ayat (4) huruf b, Pegawai ASN diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Larangan dan sanksi bagi ASN, sesuai Pasal 280 ayat (2) huruf f dan UU Nomor 7/ 2017, tentang Pemilu, disebutkan larangan mengikutsertakan ASN, anggota TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa. Bagi yang melanggar, sebagaimana pasal 521, dikenai pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

Sesuai Pasal 280 ayat (3) UU No 7 tahun 2017, ASN, anggota TNI, Polri dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu. Bagi yang melanggar pidana kurungna paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Selanjutnya, sebagaimana Pasal 4 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Sipil Negara, setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/wakil presiden, DPR dan DPRD.

Dalam surat edaran itu ditekankan agar Kepala Perangkat Daerah dan Camat untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan.***(dik/rls)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- SBY Berikan Pesan Kepada Warga Pacitan di Riau
- Bawaslu Meranti Gelar Rakor Peningkatan SDM
- Bergelar Datuk Seri Setia Amanah Negara,
Ini Skenario Penyambutan Jokowi di LAM Riau Besok

- Sakit, Seorang Napi Lapas Bengkalis Meninggal Dunia
- Mantan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono Tiba di Pekanbaru
- Beri Gelar Adat ke Jokowi, LAM Riau Mengaku Tak Tersandera
- Pelajari RKPD, Dewan Kuansing Stuban ke Batam
- Sambut Kehadiran Presiden di Riau, PWNU Imbau Masyarakat Jaga Kondusifitas dan Ketentraman
- SBY dan Jokowi Sama-sama ke Riau, Diklaim Hanya Kebetulan
- Pangdam Pimpin Apel Siaga Sambut Kedatangan Jokowi
- Ramaikan Kedatangan Presiden,
Undangan Terbuka Bupati Pelalawan Beredar di Masyarakat

- Seleksi Akhir Calon Komisioner KPU Kuansing Menyisakan 10 Nama
- ‎Daftar Pemenang Pilkades Serentak 2018 di 51 Desa di Rohul
- Lusa, SBY Dijadwalkan Empat Hari di Riau
- Timsel II Diduga Tidak Profesional, Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Menuai Protes
- ‎Pilkades Serentak 2018, Calon Kades di Rohul Diharapkan Siap Menang dan Siap Kalah
- Tahun Depan, DIPA Bengkalis Naik Jadi Rp3,801 Triliun dari APBN
- Sayangkan Banyak Anggota Dewan Tak Ngantor,
Pimpinan DPRD Riau: Masih Banyak Tugas yang Harus Diselesaikan

- Tim Advance Sisir Lokasi Kunjungan,
Gubri: Setelah Aceh, Presiden Baru Kunjungi Riau

- Reses Tuntas, Gedung DPRD Riau Masih Sepi-senyap


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com