Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 11 Desember 2018 22:00
Pelantikan PWI Bengkalis Bakal Dihadiri Ketum Pusat

Selasa, 11 Desember 2018 21:55
Terseret Arus Banjir, Dua Warga Kampar Belum Ditemukan

Selasa, 11 Desember 2018 21:53
Kabupaten Peduli HAM, Bupati Bengkalis Terima Penghargaan Kemenkum HAM RI

Selasa, 11 Desember 2018 21:42
BNI-KODAM I Bukit Barisan Jalin Kerjasama Pembayaran Tunkin

Selasa, 11 Desember 2018 21:37
Pengacara Tak Datang, Sidang Pemalsuan Sertifikat Lahan Pengusaha Sawit Ditunda

Selasa, 11 Desember 2018 20:03
Pilkades Serentak di Meranti Direncanakan pada Mei - Juni 2019

Selasa, 11 Desember 2018 20:00
Tak Bisa Berenang, Seorang Bocah SMP di Labuh Baru Tenggelam di Sungai Air Hitam

Selasa, 11 Desember 2018 19:24
Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung Fisipol Unri Dituntut 3 Tahun Penjara

Selasa, 11 Desember 2018 19:16
‎Masyarakat Diimbau Untuk Waspada, Banjir di Bantaran Sungai Kampar Pelalawan Berpotensi Lebih Satu Bulan

Selasa, 11 Desember 2018 17:54
DLH Kuansing Serahkan Sebanyak 247 Kartu BPJS Kepada PHL

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 4 Desember 2018 21:08
DPRD Kuansing Ingatkan Pemerintah Untuk Tidak Mengubah Kesepakatan APBD

Anggota DPRD Kuansing kembali ingatkan Pemkab terkait anggaran. Dewan meminta untuk tidak merubah APBD yang telah disepakati.

Riauterkini - TELUKKUANTAN - DPRD Kuansing mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengubah kesepakatan APBD Tahun 2019 yang telah disetujui bersama, jika tidak ingin bermasalah dengan hukum.

"Kami di lembaga akan tuntut secara hukum, jika seandainya kesepakatan yang sudah disetujui bersama diubah ditengah jalan oleh pihak pemerintah," tegas Musliadi, Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Selasa (4/12/2018) sore kepada riauterkini.com, via telepon.

Dikatakan Musliadi atau yang akrab disapa Cak Mus ini, dengan telah disahkannya APBD Tahun 2019 pada Jum'at (3011/2018) lalu, oleh DPRD bersama pemerintah maka satu langkah sudah dilalui dan disambut gembira oleh masyarakat.

Dengan dituntaskannya, satu langkah ini, kata Cak Mus, maka Tahun 2019 Kuantan Singingi sah memiliki APBD. Kemudian terlepas dari itu semua, menurutnya, DPRD mengingatkan pemerintah daerah, bahwa tanggal 5 Desember 2018 adalah batas akhir penyerahan APBD ke Gubernur Riau.

"Nah kami mendengar ada riak kecil di interen pemerintah ada yang mengatakan, bahwa apa yang sudah menjadi kesepakatan, mau diotak atik juga oleh beberapa orang di pemerintahan. Oknumnya adalah para pembantu Sekda," ujar Cak Mus.

Menurut Cak Mus, oknumnya ini sebagian ada yang merupakan anggota TAPD dan di duar TAPD. Dalam hal ini, kata dia mencoba memberi pemahaman keliru kepada Bupati Kuantan Singingi.

"Untuk itu saya ingatkan Bupati dan pemerintahan daerah, jangan coba-coba menganulir keputusan rapat yang sudah diambil antara DPRD dan pemerintah daerah, terutama Tim Banggar dan TAPD eksekutif itu yang pertama," jelasnya.

"Kemudian yang kedua, saya kembali mengingatkan, jangan terulang lagi, persoalan APBDP 2018 lain yang dibahas, lain pula yang diantarkan untuk diverifikasi ke tingkat Provinsi," Cak Mus mengingatkan.

Terkait masalah tersebut, dirinya mencium dan mendengar ada upaya-upaya untuk itu, dan kalau ini terjadi, kata dia, berarti pemerintah daerah sendiri yang sudah mengangkangi keputusan yang dibuat bersama.

"Kalau ini sempat terjadi, kensekwensinya nanti, DPRD tentu akan melaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena merubah ini tidak bisa sendiri, sebab merupakan peraturan daerah. Peraturan daerah ini tidak semena-mena bisa diubah oleh sepihak," tegasnya.

Maka dari itu, Cak Mus, menyampaikan warning kepada pemerintah daerah baik TAPD maupun orang-orang yang punya kepentingan terhadap APBD untuk tidak mengubahnya, karena APBD ini, menurutnya, milik rakyat dan harus mendahulukan kepentingan rakyat diatas segalanya.

Dan dalam hal ini kata Cak Mus, jika Bupati tidak tegas, maka APBD ini bisa saja diotak atik digunakan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, maka dari itu ia minta diawasi secara bersama-sama. Dan seandainya, kata Cak Mus, besok tak masuk juga ke Provinsi, maka Kuansing dinyatakan tidak punya APBD 2019 alias off site.
Padahal kata dia, DPRD siang malam melakukan pembahasan APBD ini, baik itu pengambilan keputusan dan kesepahaman bersama. Namun, ia tak habis fikir apalagi permasalahannya belum juga disampaikan ke Provinsi. Dan ia mengingatkan kembali agar jangan membongi rakyat dan DPRD dengan menganulir kesepahaman bersama ini.

"APBD ini produk bersama, maka kalau ada persoalan, harus dibicarakan kembali bersama DPRD. Jika besok juga tak masuk maka Kuansing 2019 tanpa APBD. Maka dari kita minta tuntaskan polemik dan persoalan di Pemerintah daerah, jangan ada yang menjadi pahlawan kesiangan, sekali saya tegaskan jangan ada pejabat dan pembantu Sekda jadi pahlawan kesiangan dalam APBD ini. Kalau ingin jadi pahalwan kesiangan tak disitu tempatnya. Maka ini segera diantar ke Gubernur, jangan diotak atik lagi, jika itu terjadi DPRD akan mengambil langkah upaya hukum," pungkasnya.* (Jok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pilkades Serentak di Meranti Direncanakan pada Mei - Juni 2019
- Diterima Gubri, Presiden Serahkan DIPA Riau Sebesar Rp26,9 triliun
- Dilantik sebagai Gubri Definitif, Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Bekerja Maksimal
- Meneropong Pejabat yang Cocok Menduduki Kursi Sekda Kota Dumai
- Ketua KPU Kuansing Masuk 10 Besar Seleksi Komisioner KPU Riau
- Amiruddin Dinilai Layak Jadi Sekda Kota Dumai
- SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan
- Bawaslu Bengkalis Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu
- PD Tuah Sekata Pelalawan Kantongi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja
- Legislator Noviwaldy Jusman Sayangkan Pelapornya tak Penuhi Panggilan Bawaslu Pekanbaru
- Ringankan Beban Sesama, Anak Sulung Bupati Bengkalis Kunjungi Bayi Penderita Kanker Ginjal di Duri
- Jelang Pelantikan Gubri Definitif,
Wan Thamrin: Rasanya Biasa Saja, Cuma Mengganti 'Plt'

- Persaingan Antar Caleg Memanas, Dedet pun Dipanggil Bawaslu
- DPRD Riau Sebut Pemilihan Rektor UNRI Penuh Nuansa Politis
- Pelajari Penanganan Bencana dan Fakir Miskin, Komisi C DPRD Kuansing Kunker ke Sumbar
- KPK Tahan M Nasir, Walikota Segara Cari Pengganti Sekda Dumai
- Said Hasyim Hadiri Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Riau
- Ekspos RKPD 2020, Pemkab Kuansing Harapkan Kesepakatan dengan Semua Pihak Terkait
- Rapat Persiapan Pelantikan Gubernur Riau Definitif Mulai Digelar di Setneg


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com