Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 23 Pebruari 2019 17:37
4.000 an Peserta Bakal Banjiri Iven Millennial Road Safety Festival 2019 di Taman Kota Bangkinang Besok Pagi

Sabtu, 23 Pebruari 2019 17:17
Ilham Muhammad Yasir Didapuk Jadi Ketua KPU Riau

Sabtu, 23 Pebruari 2019 16:52
Bersama Korsupgah KPK RI.
Dirut Bank Riau Kepri Menjadi Narasumber Seminar Nasional di Solo


Sabtu, 23 Pebruari 2019 15:43
Banyak Kursi Kosong,
Deklarasi Sahabat Jokowi-Amin Riau Sepi


Sabtu, 23 Pebruari 2019 14:39
Jelang Pembukaan TMMD, Pabung Kasdim 0302 Inhu-Kuansing Tinjau Lokasi

Sabtu, 23 Pebruari 2019 13:48
Diserahterimakan, Drg Sri Sandono Mulyanto Resmi Jabat Plt RSUD Mandau

Sabtu, 23 Pebruari 2019 13:44
Sepanjang Beroperasi di Riau, 60 Persen Target BRG Tercapai

Sabtu, 23 Pebruari 2019 10:02
Penggerebekan Sindikat Narkoba di Bengkalis, Seorang Tewas dan Empat Ditangkap

Sabtu, 23 Pebruari 2019 07:30
Bupati Kuansing Minta OPD Tingkatkan Kinerja Demi Dongkrak Nilai SAKIP

Sabtu, 23 Pebruari 2019 07:24
Bupati Inhil Buka Perkemahan Pramuka Terpadu di Kempas

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 11 Pebruari 2019 19:50
Pleno Pilkades Bonai di Kantor Satpol PP Rohul Ricuh, Petahana Tetap Raih Suara Terbanyak

Pleno perhitungan suara Pilkades Bonai, Rohul yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP berlangsung ricuh. Permasalahan diawali dari protes seorang Calon Kades yang kalah.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Pleno perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bonai Kecamatan Bonai Darussalam, digelar di halaman Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) berlangsung ricuh, Senin sore (11/2/2019).

Kericuhan diawali protes Harpani, calon Kades Bonai yang kalah, didampingi kuasa hukumnya‎ Indra Ramos. Mereka menolak dilakukan pembukaan kotak dan dilakukan perhitungan suara ulang di enam TPS saat Pilkades serentak gelombang II pada 12 Desember 2018 silam.

Sempat terjadi adu mulut salah seorang calon Kades Bonai yang kalah dengan Panitia Pilkades. Adu mulut melebar setelah ada dua oknum warga‎ yang ikut-ikutan, bahkan sampai masuk ke dalam TPS.

Kericuhan di dalam TPS tersebut membuat puluhan personel‎ Satpol PP dan polisi yang berjaga, cepat tanggap dan turun tangan menenangkan kedua kubu.

Meski perhitungan suara diprotes ketiga calon Kades yang kalah, namun perhitungan suara tetap dilakukan Panitia Pilkades Bonai, disaksikan Panwas Desa Bonai, dan Camat Bonai Darussalam H. Basri. Dari perhitungan calon Kades nomor urut 1 juga petahana Rais AM tetap meraih suara terbanyak,‎ yakni 577 suara.

Selanjutnya, calon Kades Bonai nomor urut 2 Harpani meraih 465 suara,‎ nomor urut 3 Harmaini meraih 118 suara, sedangkan calon Kades Bonai nomor urut s Hermanto meraih 534 suara. Total suara sah di enam TPS 1.694 suara, dan suara tidak sah 41 suara.

Usai pleno, ‎Ketua Panitia Pilkades Bonai Irwan Sayup mengatakan pleno dilakukan di Kantor Satpol PP dan Damkar Rohul karena sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan di tingkat desa dan tingkat kecamatan.

"Jadi karena itu terjadi, kami tidak mau terjadi konflik,‎ jadi mengambil inisiatif dari pihak-pihak terkait, khususnya dari kabupaten untuk memfasilitasi pleno di tingkat kabupaten," jelas Irwan Sayup, dan mengaku calon Kades Bonai Rais AM yang meraih suara terbanyak.

Irwan‎ Sayup mengatakan pelantikan Kades Bonai peraih suara terbanyak dilantik oleh masyarakat banyak, bukan dilantik sendiri. Meski dirinya menantu dari Rais AM, merupakan calon petahana, dirinya mengaku punya prinsif dan tetap proaktif, serta tidak memihak kepada salah satu calon.

Irwan juga membantah adanya indikasi pemilih dari luar desa. Diakuinya, semua pemilih berdomisili atau warga Desa Bonai.

Ditanya ada indikasi pungutan pendaftaran sebesar Rp 20 juta kepada ketiga calon Kades, Irwan mengaku sesuai informasi dan peraturan, Panitia Pilkades Bonai tidak pernah‎ memungut uang pendaftaran.

"Ya kalau memang ada nantinya kesalahan ataupun kecurangan dari pihak panitia silahkan digugat, sesuai dengan jalur hukum yang ada. Kalau memang ya sesuai bukti-bukti di lapangan," tegas Irwan.

Irwan mengatakan Panitia Pilkades Bonai tidak pernah melakukan pungutan uang pendaftaran, karena mereka tahu hal itu melanggar Undang-Undang dan peraturan yang ada.

Soal biaya Rp 2 juta yang dibayarkan ketiga calon Kades Bonai, untuk mendapatkan rekomendasi‎ dari ninik mamak, Irwan mengaku tidak tahu menahu, sebab merupakan ranah daripada lembaga adat atau ninik mamak.

‎Masih di tempat sama, Harpani, salah seorang Kades Bonai nomor urut 2 mengaku tidak senang dilakukan pleno di tingkat kabupaten. Menurutnya hal itu tidak adil.

"Karena sesuai kesepakatan kami sidang pleno tidak ada, tapi nyatanya dibuka meski tahapan Pilkades sudah selesai," ungkapnya.

Harpani mengaku ikut membayar uang pendaftaran sebesar Rp 20 juta ke Panitia Pilkades Bonai, sebab dirinya tidak tahu menahu bahwa biaya pelaksanaan Pilkades serentak gelombang dua tahun 2018 sudah ditanggung sepenuhnya di APBD Rohul.

"Kalau tidak ada uang Rp 22,5 juta kami tidak bisa mencalon karena tidak rekomendasi dari panitia dengan ninik mamak," ungkapnya.

Harpani merincikan, uang Rp 20,5 juta‎ yang diduga diserahkan ke Panitia Pilkades terdiri uang pendaftaran Rp 20 juta, dan uang transportasi Rp 500 ribu. Sedangkan uang untuk mendapatkan rekomendasi dari ninik mamak‎ mereka membayar sebesar Rp 2 juta.

"Bukti ada difoto,"‎ tegas Harpani.

Indra Ramos, selaku Kuasa Hukum ketiga calon Kades Bonai yang kalah sendiri menganggap pleno di Kantor Satpol PP Rohul tidak sah, karena baik Panitia Pilkades dan Panwas tidak bisa menunjukkan SK mereka saat bertugas.

"Dan saat kita tanyakan SK, ternyata SK mereka tidak ada. Dan tanda tangan mereka hari ini adalah ilegal," tegas Indra Ramos.

Selain itu, Prasetyo selaku anggota Panitia Pilkades tingkat kabupaten juga Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD Rohul) mengaku bersyukur karena Panitia Pilkades Bonai sudah menggelar pleno di tingkat kabupaten.

Menurutnya, sudah beberapa kali dilaksanakan pleno perhitungan suara di tingkat desa dna kecamatan tidak terlaksana dengan baik.

Prasetyo mengaku panitia kabupaten mengeluarkan kebijakan baru khusus Pilkades Bonai, dan diterbitkan untuk tahapan kembali. Ia juga mengaku panitia kabupaten telah menge‎luarkan SK perpanjangan untuk panitia desa.

Ia mempersilahkan kepada calon Kades yang tidak puas atas pleno kabupaten untuk mengajukan keberatan yang dilakukan Panitia Pilkades Bonai.

Sementara itu, Rais AM, selaku calon Kades Bonai petahana mengatakan soal Pilkades Bonai dirinya pasrah kepada Allah SWT. Ia berterima kasih kembali diberi amanah oleh masyarakat.

Dirinya menunggu bagaimana peraturan dan aturan mainnya, namun pada pelantikan Kades tahap pertama beberapa waktu lalu, ternyata dirinya tidak bisa dilantik, karena pleno belum dilaksanakan.

"Kalau kita sebagai yang sudah menang bertahan saja lagi," ujar Rais, dan mengatakan pelaksanaan Pilkades Bonai berjalan sesuai aturan, dan dirinya merupakan pilihan masyarakat.‎***(zal)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ilham Muhammad Yasir Didapuk Jadi Ketua KPU Riau
- Banyak Kursi Kosong,
Deklarasi Sahabat Jokowi-Amin Riau Sepi

- Bagus Santoso :Syamsuar dan Edi Natar Pemimpin Ksatria Bijaksana
- Komisi I DPRD Riau Ingatkan Syamsuar Agar Tak Salahgunakan Jabatan
- Dilantik Presiden RI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Kuansing Sampaikan Ucapan Selamat pada Syamsuar dan Edy Natar

- Hari Pertama Ngantor,
Wagubri Sidak Ruang Kerja dan Soroti Pemakaian listrik dan Mesin Pendingin

- Hari Pertama Kerja, Wagubri Canangkan Penghematan Listrik di Kantornya
- Gubernur Riau dan Wakil Ikuti Proses Tepung Tawar LAM
- Mursini Terpilih Aklamasi Pimpin DPW PPP Riau
- Ini Alasan Kenapa 16 Kades Hasil Pilkades Serentak 2018 di Rohul Belum Dilantik
- Senin Baru Ngantor,
Gubri Besok Dampingi Moeldoko ke Dumai

- Bawaslu Sebut Ada Empat TPS Rawan Secara Geografis
- Program Kerja 100 Hari,
Syamsuar-Edy Fokus Benahi Birokrasi dan Pencegahan Karhutla

- Ketika Legislator Bagus Santoso Takjub Sekaligus Prihatin Melihat Obyek Wisata Air Sikabau Jaya
- Datangi KPK Pasca Dilantik, Syamsuar Berkomitmen Lawan Korupsi
- Dilantik sebagai Gubri dan Wagubri,
Fraksi PAN: Semoga Syamsuar-Edy Natar Jadi Pemimpin dengan Komitmen dan Integritas Tinggi

- Usai Dilantik, Syamsuar Tegaskan Dukungannya untuk Jokowi
- Ucapkan Selamat pada Syamsuar-Edy Natar,
Ketua DPRD Riau: Pesta Politik Telah Usai, Saatnya Bekerja

- Dilantik Presiden,
Luhut dan Surya Paloh Hadiri Pelantikan Gubri dan Wagubri di Istana Negara

- Presiden Joko Widodo Lantik Syamsuar dan Edy Natar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com