Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 22 Agustus 2019 21:37
Resah dengan Konflik di Perbatasan,
Nelayan Panipahan Rencanakan Pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI


Kamis, 22 Agustus 2019 21:32
Sah, AMSI Wilayah Riau Terverifikasi Faktual!

Kamis, 22 Agustus 2019 21:06
Terjerat Korupsi Pengadaan Alkes,
Banding Dikabulkan, Pengadilan Tinggi Riau Bebaskan Tiga Dokter RSUD Arifin Achmad


Kamis, 22 Agustus 2019 18:17
Walau Titik Api Bertambah Jumlah Penderita ISPA di Inhu Justru Menurun

Kamis, 22 Agustus 2019 17:40
Juara 1 Rayon III, Sang Ratu Helmina Hari Pertama FPJ Sudah Pulang Kandang

Kamis, 22 Agustus 2019 17:32
Pemprov Riau Optimis APBD-P Tuntas Akhir Bulan Ini

Kamis, 22 Agustus 2019 16:37
Matangkan Persiapan Gelar Layanan 5G,
XL Axiata Kembali Uji Coba Teknologi 5G dan Gencarkan Fiberisasi Jaringan


Kamis, 22 Agustus 2019 16:34
Mahasiswa Dua PT di Bengkalis Wakili Riau Lomba Mengelas Nasional

Kamis, 22 Agustus 2019 16:05
Terbukti Diminati dan Berkualitas, Rabbani Sabet Tiga Award Top Brand 2019

Kamis, 22 Agustus 2019 15:28
558 Mahasiswa UPP Rohul Diwisuda, Irsadul Halim Sebagai Pemuncak

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 11 Pebruari 2019 19:50
Pleno Pilkades Bonai di Kantor Satpol PP Rohul Ricuh, Petahana Tetap Raih Suara Terbanyak

Pleno perhitungan suara Pilkades Bonai, Rohul yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP berlangsung ricuh. Permasalahan diawali dari protes seorang Calon Kades yang kalah.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Pleno perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bonai Kecamatan Bonai Darussalam, digelar di halaman Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) berlangsung ricuh, Senin sore (11/2/2019).

Kericuhan diawali protes Harpani, calon Kades Bonai yang kalah, didampingi kuasa hukumnya‎ Indra Ramos. Mereka menolak dilakukan pembukaan kotak dan dilakukan perhitungan suara ulang di enam TPS saat Pilkades serentak gelombang II pada 12 Desember 2018 silam.

Sempat terjadi adu mulut salah seorang calon Kades Bonai yang kalah dengan Panitia Pilkades. Adu mulut melebar setelah ada dua oknum warga‎ yang ikut-ikutan, bahkan sampai masuk ke dalam TPS.

Kericuhan di dalam TPS tersebut membuat puluhan personel‎ Satpol PP dan polisi yang berjaga, cepat tanggap dan turun tangan menenangkan kedua kubu.

Meski perhitungan suara diprotes ketiga calon Kades yang kalah, namun perhitungan suara tetap dilakukan Panitia Pilkades Bonai, disaksikan Panwas Desa Bonai, dan Camat Bonai Darussalam H. Basri. Dari perhitungan calon Kades nomor urut 1 juga petahana Rais AM tetap meraih suara terbanyak,‎ yakni 577 suara.

Selanjutnya, calon Kades Bonai nomor urut 2 Harpani meraih 465 suara,‎ nomor urut 3 Harmaini meraih 118 suara, sedangkan calon Kades Bonai nomor urut s Hermanto meraih 534 suara. Total suara sah di enam TPS 1.694 suara, dan suara tidak sah 41 suara.

Usai pleno, ‎Ketua Panitia Pilkades Bonai Irwan Sayup mengatakan pleno dilakukan di Kantor Satpol PP dan Damkar Rohul karena sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan di tingkat desa dan tingkat kecamatan.

"Jadi karena itu terjadi, kami tidak mau terjadi konflik,‎ jadi mengambil inisiatif dari pihak-pihak terkait, khususnya dari kabupaten untuk memfasilitasi pleno di tingkat kabupaten," jelas Irwan Sayup, dan mengaku calon Kades Bonai Rais AM yang meraih suara terbanyak.

Irwan‎ Sayup mengatakan pelantikan Kades Bonai peraih suara terbanyak dilantik oleh masyarakat banyak, bukan dilantik sendiri. Meski dirinya menantu dari Rais AM, merupakan calon petahana, dirinya mengaku punya prinsif dan tetap proaktif, serta tidak memihak kepada salah satu calon.

Irwan juga membantah adanya indikasi pemilih dari luar desa. Diakuinya, semua pemilih berdomisili atau warga Desa Bonai.

Ditanya ada indikasi pungutan pendaftaran sebesar Rp 20 juta kepada ketiga calon Kades, Irwan mengaku sesuai informasi dan peraturan, Panitia Pilkades Bonai tidak pernah‎ memungut uang pendaftaran.

"Ya kalau memang ada nantinya kesalahan ataupun kecurangan dari pihak panitia silahkan digugat, sesuai dengan jalur hukum yang ada. Kalau memang ya sesuai bukti-bukti di lapangan," tegas Irwan.

Irwan mengatakan Panitia Pilkades Bonai tidak pernah melakukan pungutan uang pendaftaran, karena mereka tahu hal itu melanggar Undang-Undang dan peraturan yang ada.

Soal biaya Rp 2 juta yang dibayarkan ketiga calon Kades Bonai, untuk mendapatkan rekomendasi‎ dari ninik mamak, Irwan mengaku tidak tahu menahu, sebab merupakan ranah daripada lembaga adat atau ninik mamak.

‎Masih di tempat sama, Harpani, salah seorang Kades Bonai nomor urut 2 mengaku tidak senang dilakukan pleno di tingkat kabupaten. Menurutnya hal itu tidak adil.

"Karena sesuai kesepakatan kami sidang pleno tidak ada, tapi nyatanya dibuka meski tahapan Pilkades sudah selesai," ungkapnya.

Harpani mengaku ikut membayar uang pendaftaran sebesar Rp 20 juta ke Panitia Pilkades Bonai, sebab dirinya tidak tahu menahu bahwa biaya pelaksanaan Pilkades serentak gelombang dua tahun 2018 sudah ditanggung sepenuhnya di APBD Rohul.

"Kalau tidak ada uang Rp 22,5 juta kami tidak bisa mencalon karena tidak rekomendasi dari panitia dengan ninik mamak," ungkapnya.

Harpani merincikan, uang Rp 20,5 juta‎ yang diduga diserahkan ke Panitia Pilkades terdiri uang pendaftaran Rp 20 juta, dan uang transportasi Rp 500 ribu. Sedangkan uang untuk mendapatkan rekomendasi dari ninik mamak‎ mereka membayar sebesar Rp 2 juta.

"Bukti ada difoto,"‎ tegas Harpani.

Indra Ramos, selaku Kuasa Hukum ketiga calon Kades Bonai yang kalah sendiri menganggap pleno di Kantor Satpol PP Rohul tidak sah, karena baik Panitia Pilkades dan Panwas tidak bisa menunjukkan SK mereka saat bertugas.

"Dan saat kita tanyakan SK, ternyata SK mereka tidak ada. Dan tanda tangan mereka hari ini adalah ilegal," tegas Indra Ramos.

Selain itu, Prasetyo selaku anggota Panitia Pilkades tingkat kabupaten juga Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD Rohul) mengaku bersyukur karena Panitia Pilkades Bonai sudah menggelar pleno di tingkat kabupaten.

Menurutnya, sudah beberapa kali dilaksanakan pleno perhitungan suara di tingkat desa dna kecamatan tidak terlaksana dengan baik.

Prasetyo mengaku panitia kabupaten mengeluarkan kebijakan baru khusus Pilkades Bonai, dan diterbitkan untuk tahapan kembali. Ia juga mengaku panitia kabupaten telah menge‎luarkan SK perpanjangan untuk panitia desa.

Ia mempersilahkan kepada calon Kades yang tidak puas atas pleno kabupaten untuk mengajukan keberatan yang dilakukan Panitia Pilkades Bonai.

Sementara itu, Rais AM, selaku calon Kades Bonai petahana mengatakan soal Pilkades Bonai dirinya pasrah kepada Allah SWT. Ia berterima kasih kembali diberi amanah oleh masyarakat.

Dirinya menunggu bagaimana peraturan dan aturan mainnya, namun pada pelantikan Kades tahap pertama beberapa waktu lalu, ternyata dirinya tidak bisa dilantik, karena pleno belum dilaksanakan.

"Kalau kita sebagai yang sudah menang bertahan saja lagi," ujar Rais, dan mengatakan pelaksanaan Pilkades Bonai berjalan sesuai aturan, dan dirinya merupakan pilihan masyarakat.‎***(zal)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pemprov Riau Optimis APBD-P Tuntas Akhir Bulan Ini
- Dewan Berharap Figur Sekda Definitif Punya Koneksi ke Pusat
- Punya Nilai Plus, Doktor Ferryandi Dinilai Paling Layak Pimpin DPRD Inhil
- Bertambah Rp186 M, Estimasi Perubahan APBD Bengkalis 2019 Rp4,06 T
- Banyak Meninggal, KPU tak Bisa Perketat Seleksi KPPS
- KPU Riau Gelar Rapat Evaluasi Kampanye Pemilu 2019
- Warga Tumpah Saksikan Pesta Rakyat Bersama Husni Tamrin di Pelalawan
- Bakal Hadiri Upacara HUT RI ke-74,
Husni Tamrin Ramaikan Pesta Rakyat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan

- Anggota DPRD Bengkalis Sosialisasikan Perda Zakat di Bathin Solapan
- ‎Kabut Asap di Pelalawan Kian Pekat,
Ketua DPRD Pelalawan Desak Pemda Liburkan Sekolah-Sekolah

- Gugatan Teddy Dikabulkan Hakim,
Ini Tanggapan Ketua DPRD dan Bupati Rohul

- ..
- Disaksikan Ahmad Hijazi, Ahmad Syah Resmi Dilantik sebagai Pj Sekdaprov Riau
- Komisi IV DPRD Bengkalis Undang Kepala Sekolah 3 Kecamatan Bahas Isu Pungli
- KPU Temu Ramah Bersama Anggota DPRD Kuansing Terpilih
- DPP PAN Putuskan Anton Sugianto Capim DPRD Pelalawan
- KPU Serahkan Nama 35 Anggota DPRD Kuansing pada Pemkab
- Terungkap di Hearing DPRD Kampar, Anggaran Bantuan 24 Panti Asuhan Raib dari APBD 2019
- Pelantikan Dewan Terpilih Kuansing Dijadwalkan September
- Gerindra Ajukan‎ Abdul Halim Sebagai Ketua DPRD Rohul 2019-2024


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com