Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 21 April 2019 10:54
Asia Farm Resmi Dibuka, Destinasi Wisata Penuh Edukasi di Pekanbaru

Ahad, 21 April 2019 10:12
Didiga Tewas Dianiaya Polisi, POSPERA Tuntut Pengusutan Kematian Warga Jake, Kuansing

Ahad, 21 April 2019 10:05
Bupati Mursini Wisuda Ribuan Murid TPA se-Kuansing

Ahad, 21 April 2019 10:02
Bawaslu Ingatkan Pidana Setahun Penjara tak Umumkan C1 di TPS

Ahad, 21 April 2019 06:42
Sekdakab dan Kadisparbud Rohul Hadiri Grand Opening Pasar Digital "Dangaoe-Dangaoe"

Sabtu, 20 April 2019 19:14
Hilang Sebulan Seorang Kakek di Inhu Ditemukan Tinggal Tulang Belulang

Sabtu, 20 April 2019 18:17
Dua Tahanan Narkoba di Inhu Melarikan Diri

Sabtu, 20 April 2019 16:43
Gebyar Undian Service ke AHASS, Service Honda, Dapet Honda

Sabtu, 20 April 2019 16:42
PKS Riau Panen Kursi di Tiga Parlemen

Sabtu, 20 April 2019 14:21
DPC Partai Demokrat Dumai Dikabarkan Dapat 5 Kursi Legislatif

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 12 Pebruari 2019 15:51
‎Mengejutkan, 4 Calon Kades Bonai Akui Bayar Uang Pendaftaran Rp20 Juta ke Panitia Pilkades

Ada fakta seputar dugaan pungli di Pilkades Bonai, Rohul. Empat cakades mengaku membayarkan uang pendaftaran sebesar Rp20 juta.

Riauterkini-‎PASIRPANGARAIAN- Dugaan pungutan liar (Pungli) di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dilakukan Panitia Pilkades mengungkap fakta baru.

Bukan hanya harus membayar Rp 20 juta, ketiga calon Kepala Desa (Kades) Bonai‎, yakni Harpani, Harmaini, dan Hermanto, melalui Kuasa Hukumnya Indra Ramos mengakui bila ketiga kliennya telah membayar uang pendaftaran sebesar Rp 20 juta ke Panitia Pilkades Bonai.

Menurut Indra, sebenarnya tidak adalagi uang pendaftaran dikenakan kepada calon Kades yang akan mengikuti Pilkades serentak gelombang II pada 12 Desember 2018, sebab seluruh biaya sudah ditanggung di APBD Rohul tahun anggaran 2018.

Harpani, salah seorang calon Kades Bonai mengaku dirinya ikut membayar Rp20 juta ke Panitia Pilkades karena tidak tahu bila seluruh biaya Pilkades telah dibiayai oleh pemerintah daerah.

Perempuan ini terpaksa membayar karena untuk mendapatkan rekomendasi dari Panitia Pilkades Bonai. Bukan itu saja, Harpani juga keluarkan uang Rp 2 juta untuk‎ mengurus rekomendasi dari ninik mamak, dan Rp500 ribu untuk uang transport mobilisasi pemilih yang dilakukan panitia.

Calon Kades Bonai terpilih, Rais AM mengaku masalah uang pungutan pendaftaran tidak tahu menahu. Namun pada akhirnya diakuinya dirinya ikut membayar uang pembayaran Rp20 juta, namun tidak ada paksaan dari Panitia Pilkades Bonai.

"Ya kalau kesepakatan ada itu kan tidak dipaksa," kata Rais.

"Ya bayar cuma tidak dipaksa. Disitu ada kesepakatan bersama, ya cocok. Katanya tadi itu bilang kalau ndak ada uang 22 juta katanya ndak bisa (mendaftar calon Kades) semuanya itu bohong," tegas Rais, dan mengaku sudah sangat merindukan segera dilantik sebagai Kades Bonai terpilih.

‎Sebelumnya, dikonfirmasi usai pleno di halaman Kantor Satpol PP dan Damkar Rohul, di Pasirpangaraian, Senin sore (11/2/2019), Ketua Panitia Pilkades Bonai Irwan Sayup membantah bila panitia‎ melakukan pungutan sebesar Rp20 juta sebagai uang pendaftaran dan uang Rp500 ribu sebagai uang untuk jemput pemilih kepada tiga calon Kades.

Irwan Sayup mengatakan sesuai informasi dan peraturan yang ada, panitia tidak pernah melakukan pungutan ataupun uang pendaftaran kepada calon Kades.

Menurut Irwan, menerapkan uang pendaftaran kepada calon Kades sudah melanggar Undang-Undang dan peraturan yang ada.

"Kalau memang ada nantinya kesalahan ataupun kecurangan dari pihak panitia silahkan digugat, sesuai dengan jalur hukum yang ada‎. Ya sesuai bukti-bukti di lapangan," ujar Irwan.

‎Ditanya soal biaya Rp2 juta yang harus dibayarkan calon Kades, Irwan mengaku soal biaya ninik mamak tidak ada kaitannya dengan Panitia Pilkades Bonai.

"Kalau biaya ninik mamak tidak ada kaitannya dengan panitia. Karena itu mungkin ranah daripada lembaga adat ataupun ninik mamak, mungkin aja itu adalah itu untuk masalah lainnya," jelasnya.

"Tidak, kami tidak menerima uang itu," pungkas Irwan Sayup

‎Sementara, Prasetyo, anggota Pilkades‎ tingkat kabupaten sekaligus Sekretaris Dinas PMPD Rohul mengaku baru mendapat informasi dan akan kroscek kembali ke Panitia Pilkades Bonai.‎

"Kita akan kroscek kembali ke panitia," kata Prasetyo.***(zal)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- PKS Riau Panen Kursi di Tiga Parlemen
- DPC Partai Demokrat Dumai Dikabarkan Dapat 5 Kursi Legislatif
- Bawaslu Riau Resmi Rokemendasikan 112 TPS PSU dan PSL
- Tentang PSU/PSL, KPU Belum Terima Rekomendasi Resmi
- Viral di Medsos Suara Prabowo Hilang 100,
KPU Dumai Akui Salah dan Minta Maaf

- Bawaslu Riau Rekomendasikan 98 TPS Gelar PSL dan PSU
- Melalui Teleconference, Bupati Kampar Laporkan Pemilu di Kampar Aman dan Lancar
- Teleconference Bersama Kemendagri,
Gubri Laporkan Situasi Pasca Pemilu Hingga Kekurangan Surat Suara

- Bawaslu Rohul Sebut Pemilih DPKtb Membludak di Pemilu 2019, Tapi Surat Suara Terbatas
- Laporkan Hasil Pemilu, Sekda Pelalawa Video Conference Bersama Pemprov Riau
- Hasil Sementara, Prabowo-Sandi Menang di Pelalawan
- Pasca Qiuck Count Pilpres, Polda Riau Imbau Masyarakat Jangan Terprovokasi
- Bawaslu Rekomendasikan PSU di 7 TPS di Riau
- Coblos Surat Suara Pilpres 20 Lembar, Pemuda Ini Harus Berurusan dengan Bawaslu Kampar
- 414 Warga Binaan Lapas Kelas IIB Pasirpangaraian Nyoblos di Dua TPS, Abis Nyoblos Dapat Kopi Gratis
- Ribuan Warga Riau Kompleks Antusias Ikut Pemilu
- Surat Suara Habis, Puluhan Warga Pasirpangaraian "Mengamuk" di TPS 07 Lingkungan Longgopan
- ‎Pemilu 2019, Bupati dan Sekda Rohul Nyoblos di TPS Berbeda di Desa Pematang Berangan
- Gubri: Pemenang Pilpres Versi Quick Count Kehendak Allah, Jangan Euforia Berlebihan
- Sejumlah TPS Kekurangan Surat Suara KPU Bengkalis Identifikasikan Masalah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com