Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 26 Agustus 2019 11:46
DMPA, Jurus Jitu PT PSPI Ajaki Masyarakat Peduli Cegah Karlabut

Senin, 26 Agustus 2019 11:03
Rumah Panti Asuhan Sayang Omak di Bathin Solapan, Bengkalis Ludes Terbakar

Senin, 26 Agustus 2019 10:20
Kampus Jelang Ditutup, Mahasiswa AKN Bengkalis Juara Nasional Pasang Sepanduk Minta Perhatian Presiden di Pekanbaru

Senin, 26 Agustus 2019 08:22
Jadwal Penerbangan Normal, BMKG Pastikan Kabut Asap Kian Pekat

Senin, 26 Agustus 2019 08:00
Udara tak Sehat, Sekolah di Pekanbaru Diizinkan Liburkan Murid

Ahad, 25 Agustus 2019 21:23
Buat Limbago Tak Berkutik, Pahlawan Kuantan Juara FPJ 2019

Ahad, 25 Agustus 2019 16:49
Kualitas Udara Pekanbaru Tidak Sehat

Ahad, 25 Agustus 2019 16:46
Lahan di Bengkalis Kembali Terbakar

Ahad, 25 Agustus 2019 16:43
DPO Perkara Narkoba Ditangkap Polisi Rohul di Bengkalis, 300 Gram Ganja‎ Disita

Ahad, 25 Agustus 2019 16:36
Pansus Penyelenggara Pendidikan DPRD Bengkalis Sempurnakan Naskah Akademis

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 12 Pebruari 2019 15:51
‎Mengejutkan, 4 Calon Kades Bonai Akui Bayar Uang Pendaftaran Rp20 Juta ke Panitia Pilkades

Ada fakta seputar dugaan pungli di Pilkades Bonai, Rohul. Empat cakades mengaku membayarkan uang pendaftaran sebesar Rp20 juta.

Riauterkini-‎PASIRPANGARAIAN- Dugaan pungutan liar (Pungli) di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dilakukan Panitia Pilkades mengungkap fakta baru.

Bukan hanya harus membayar Rp 20 juta, ketiga calon Kepala Desa (Kades) Bonai‎, yakni Harpani, Harmaini, dan Hermanto, melalui Kuasa Hukumnya Indra Ramos mengakui bila ketiga kliennya telah membayar uang pendaftaran sebesar Rp 20 juta ke Panitia Pilkades Bonai.

Menurut Indra, sebenarnya tidak adalagi uang pendaftaran dikenakan kepada calon Kades yang akan mengikuti Pilkades serentak gelombang II pada 12 Desember 2018, sebab seluruh biaya sudah ditanggung di APBD Rohul tahun anggaran 2018.

Harpani, salah seorang calon Kades Bonai mengaku dirinya ikut membayar Rp20 juta ke Panitia Pilkades karena tidak tahu bila seluruh biaya Pilkades telah dibiayai oleh pemerintah daerah.

Perempuan ini terpaksa membayar karena untuk mendapatkan rekomendasi dari Panitia Pilkades Bonai. Bukan itu saja, Harpani juga keluarkan uang Rp 2 juta untuk‎ mengurus rekomendasi dari ninik mamak, dan Rp500 ribu untuk uang transport mobilisasi pemilih yang dilakukan panitia.

Calon Kades Bonai terpilih, Rais AM mengaku masalah uang pungutan pendaftaran tidak tahu menahu. Namun pada akhirnya diakuinya dirinya ikut membayar uang pembayaran Rp20 juta, namun tidak ada paksaan dari Panitia Pilkades Bonai.

"Ya kalau kesepakatan ada itu kan tidak dipaksa," kata Rais.

"Ya bayar cuma tidak dipaksa. Disitu ada kesepakatan bersama, ya cocok. Katanya tadi itu bilang kalau ndak ada uang 22 juta katanya ndak bisa (mendaftar calon Kades) semuanya itu bohong," tegas Rais, dan mengaku sudah sangat merindukan segera dilantik sebagai Kades Bonai terpilih.

‎Sebelumnya, dikonfirmasi usai pleno di halaman Kantor Satpol PP dan Damkar Rohul, di Pasirpangaraian, Senin sore (11/2/2019), Ketua Panitia Pilkades Bonai Irwan Sayup membantah bila panitia‎ melakukan pungutan sebesar Rp20 juta sebagai uang pendaftaran dan uang Rp500 ribu sebagai uang untuk jemput pemilih kepada tiga calon Kades.

Irwan Sayup mengatakan sesuai informasi dan peraturan yang ada, panitia tidak pernah melakukan pungutan ataupun uang pendaftaran kepada calon Kades.

Menurut Irwan, menerapkan uang pendaftaran kepada calon Kades sudah melanggar Undang-Undang dan peraturan yang ada.

"Kalau memang ada nantinya kesalahan ataupun kecurangan dari pihak panitia silahkan digugat, sesuai dengan jalur hukum yang ada‎. Ya sesuai bukti-bukti di lapangan," ujar Irwan.

‎Ditanya soal biaya Rp2 juta yang harus dibayarkan calon Kades, Irwan mengaku soal biaya ninik mamak tidak ada kaitannya dengan Panitia Pilkades Bonai.

"Kalau biaya ninik mamak tidak ada kaitannya dengan panitia. Karena itu mungkin ranah daripada lembaga adat ataupun ninik mamak, mungkin aja itu adalah itu untuk masalah lainnya," jelasnya.

"Tidak, kami tidak menerima uang itu," pungkas Irwan Sayup

‎Sementara, Prasetyo, anggota Pilkades‎ tingkat kabupaten sekaligus Sekretaris Dinas PMPD Rohul mengaku baru mendapat informasi dan akan kroscek kembali ke Panitia Pilkades Bonai.‎

"Kita akan kroscek kembali ke panitia," kata Prasetyo.***(zal)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Sudah Dibentuk, Pengumuman Pansel Tunggu Jawaban KASN
- Pemprov Riau Optimis APBD-P Tuntas Akhir Bulan Ini
- Dewan Berharap Figur Sekda Definitif Punya Koneksi ke Pusat
- Punya Nilai Plus, Doktor Ferryandi Dinilai Paling Layak Pimpin DPRD Inhil
- Bertambah Rp186 M, Estimasi Perubahan APBD Bengkalis 2019 Rp4,06 T
- Banyak Meninggal, KPU tak Bisa Perketat Seleksi KPPS
- KPU Riau Gelar Rapat Evaluasi Kampanye Pemilu 2019
- Warga Tumpah Saksikan Pesta Rakyat Bersama Husni Tamrin di Pelalawan
- Bakal Hadiri Upacara HUT RI ke-74,
Husni Tamrin Ramaikan Pesta Rakyat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan

- Anggota DPRD Bengkalis Sosialisasikan Perda Zakat di Bathin Solapan
- ‎Kabut Asap di Pelalawan Kian Pekat,
Ketua DPRD Pelalawan Desak Pemda Liburkan Sekolah-Sekolah

- Gugatan Teddy Dikabulkan Hakim,
Ini Tanggapan Ketua DPRD dan Bupati Rohul

- ..
- Disaksikan Ahmad Hijazi, Ahmad Syah Resmi Dilantik sebagai Pj Sekdaprov Riau
- Komisi IV DPRD Bengkalis Undang Kepala Sekolah 3 Kecamatan Bahas Isu Pungli
- KPU Temu Ramah Bersama Anggota DPRD Kuansing Terpilih
- DPP PAN Putuskan Anton Sugianto Capim DPRD Pelalawan
- KPU Serahkan Nama 35 Anggota DPRD Kuansing pada Pemkab
- Terungkap di Hearing DPRD Kampar, Anggaran Bantuan 24 Panti Asuhan Raib dari APBD 2019
- Pelantikan Dewan Terpilih Kuansing Dijadwalkan September


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com