Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 Juni 2019 16:37
Korupsi, Tiga ASN Pemkab Inhu Ditahan Kejari

Rabu, 26 Juni 2019 15:38
Bertema "Kampanye Akbar Stop Narkoba", BNNP Riau Taja Peringatan HANI 2019

Rabu, 26 Juni 2019 15:06
5 Bulan Lalu Lintas Warga Asing ke Bengkalis 1.537 Orang

Rabu, 26 Juni 2019 14:49
Polres Kuansing Bagikan Bantuan ke Panti Asuhan dalam Rangka HUT Bhyangkara

Rabu, 26 Juni 2019 14:28
‎Kembali Gulirkan Program Desa Bebas Api, PT RAPP Bertekad 'Zonk-kan' Karhutla

Rabu, 26 Juni 2019 13:58
Puluhan ASN dan Honorer PN Bengkalis Mendadak Ikuti Tes Urine

Rabu, 26 Juni 2019 13:47
LAMR Sokong Langkah Hukum Pemprov Riau Laporkan Penghina Gubri

Rabu, 26 Juni 2019 13:33
Diikuti 564 JCH , Bupati Inhil Buka Kegiatan Manasik Haji 2019

Rabu, 26 Juni 2019 13:26
Bupati Inhil Pimpin Rapat Pematangan Konsep dan Pemodelan Program 1 Desa 1 Rumah Tahfidz

Rabu, 26 Juni 2019 13:23
Dalam Upaya Pembangunan SDM, Pemkab Inhil Titik Beratkan Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 18 Maret 2019 15:19
Dituding Tak Bermanfaat bagi Masyarakat,
DPRD Riau Panggil Empat Perusahaan di Inhu


Berdasarkan laporan Lembaga Adat Melayu (LAM) Indragiri Hulu (Inhu), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Riau memanggil empat perusahaan yang diduga keberadaanya tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Riauterkini-Pekanbaru- Berdasarkan laporan Lembaga Adat Melayu (LAM)  Indragiri Hulu (Inhu), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Riau memanggil empat perusahaan yang diduga keberadaanya tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Padahal pada pasal 58 UU Perkebunan tentang Kemitraan Usaha Perkebunan ayat 1 menegaskan perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan.

"LAM Inhu lapor ke kita ada empat perusahan yang berdiri lama tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Mana CSRnya? mana plasmanya? Jadi kita lakukan hearing dengan perusahan itu bersama dinas terkait. Karena HGU harus memfasilitasi kebun masyarakat mininal 20 persen plasma," jelas Ketua Komisi III, Erizal Muluk, di Pekanbaru, Senin (18/3/19).

Dari empat perusahaan, kata Erizal hanya dua perusahaan yang dapat hadir dalam hearing tersebut. "Alasannya kita tidak tau kenapa mereka tidak hadir, tapi nanti kita akan turun langsung," katanya.

Disebutkannya, selain dari pada itu, pihaknya juga melakukan pengecekan terkait luas lahan yang dimiliki masing-masing perusahaan. "Kita juga cek luas lahan yang dimiliki, makanya kita undang dinas terkait untuk masalah ini," ujar dia.

Erizal menambahkan, jika apa yang telah disampaikan oleh pihak perusahaan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Maka LAM Inhu bisa menuntut perusahaan tersebut. 

"Apakah jawaban perusahaan tadi sudah sesuai jika dilihat langsung oleh LAM di lapangan. Manfaaat yang disampaikan oleh perusahaan tadi benar atau tidak. Kita juga akan cek nanti ke lapangan," ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby mengatakan selain masalah tanaman yang diluar HGU juga ada persoalan lingkungan seperti limbah pabrik.

"Sehingga kita sepakat akan cek ke lapangan. Jika tak bisa mufakat kita selesaikan secara hukum," sebutnya. * (Uli)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- 5 Pidana Pemilu Serentak 2019 di Bengkalis "Gagal" ke Pengadilan
- KPU Kuansing Terima Draft Jadwal Pilkada Serentak 2020
- Fakta-Fakta Terbaru Terungkap pada Sidang Pidana Pemilu Pelalawan
- Masuk Tahap Pendaftaran Balon Kades,
Pilkades Serentak di Kabupaten Meranti Dilaksanakan 26 Agustus 2019 Mendatang

- Pansus LPP APBD 2018 DPRD Bengkalis Konsultasi ke DPRD Provinsi
- Komisi A DPRD Kuansing Belajar Pengawasan ke Pemko Bandung
- Ketua DPRD Bengkalis Ajak Seluruh Pihak Dukung Visi Misi Bupati
- Tiga Pansus DPRD Bengkalis Sampaikan Laporan
- Pemprov Terus Lobi Pusat Agar DBH Riau Triwulan IV 2019 tak Tunda Salur
- Sharing tentang Pembahasan APBD Perubahan, DPRD Kota Solok Berkunjung ke Dewan Kuansing
- Ketua ARUN Riau Siap Maju Pilkada Bengkalis 2020
- Sebelum Panggil Wabup,
Komisi B DPRD Kuansing Akan Bahas Soal Bibit Sawit Palsu

- F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis
- Buka Layanan di Kantor Camat, Trobosan DPMPTSP Dipuji F-PAN DPRD Pelalawan
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPj TA 2018 ke DPRD
- Kalah atau Menang di Pengadilan,
Dua Tersangka PPK Rengat, Inhu Tetap Diberhentikan KPU

- Pansus Penyertaan Modal PT. BSP dan Pembiayaan Haji DPRD Bengkalis Lakukan Finalisasi Draft Perda
- Data Form DC1, Sabarudi Gantikan Syahril Caleg Terpilih
- Rahman Wijayanto Diperhitungkan untuk Pilkada Pelalawan 2020
- Demokrat Riau Tolak Gekaran KLB Max Sopacua


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com