Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 20 April 2019 19:14
Hilang Sebulan Seorang Kakek di Inhu Ditemukan Tinggal Tulang Belulang

Sabtu, 20 April 2019 18:17
Dua Tahanan Narkoba di Inhu Melarikan Diri

Sabtu, 20 April 2019 16:43
Gebyar Undian Service ke AHASS, Service Honda, Dapet Honda

Sabtu, 20 April 2019 16:42
PKS Riau Panen Kursi di Tiga Parlemen

Sabtu, 20 April 2019 14:21
DPC Partai Demokrat Dumai Dikabarkan Dapat 5 Kursi Legislatif

Sabtu, 20 April 2019 08:50
Bupati Inhil : RA Kartini Pioner Pejuang Kaum Perempuan

Sabtu, 20 April 2019 07:10
Bawaslu Riau Resmi Rokemendasikan 112 TPS PSU dan PSL

Jum’at, 19 April 2019 20:57
Catatan Rahman Rahim,
Riau Hijau, Solusi Permasalahan Lingkungan di Riau


Jum’at, 19 April 2019 20:41
Dari Tokyo ke Pekanbaru, UNIQLO Membuka Toko Pertama di Living World

Jum’at, 19 April 2019 16:31
Empat ABK Kapal BG Maju Tewas Terjebak di Bunker

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 21 Maret 2019 15:17
Rampingkan OPD, Gubri Minta Dukungan DPRD

Gubernur Riau H Syamsuar minta dukungan anggota DPRD Riau terkait rencana untuk merampingkan Organisasi Perangkat Daerah

Riauterkini - PEKANBARU - Gubernur Riau H Syamsuar minta dukungan anggota DPRD Riau terkait rencana untuk merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Direncanakan dari 40 instansi terdiri dinas, badan dan biro yang ada saat ini akan dikerucutkan menjadi 37 OPD).

Usulan perampingan OPD itu akan disusun, kemudian dilakukan kajian setelah diusulkan ke DPRD Riau. Diharapkan, sejumlah instansi yang akan dilebur tersebut nantinya dapat disetujui oleh anggota DPRD Riau dan disepakati dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

"Kita tentu meminta dukungan dari DPRD Riau, agar dengan adanya pemisahan dan penggabungan OPD ini bisa disetujui melalui Perda yang akan kita usulkan tersebut," kata Syamsuar, Kamis (21/3/19).

Peleburan sejumlah OPD itu dimaksudkan untuk efesiensi dan efektivitas. Yakni, efesiensi berarti berkurang anggaran. Sedangkan efektivitas berarti mereka yang bekerja juga lebih efektif. Sehingga nanti bisa lebih maksimal.

Ada pun sejumlah OPD yang bakal dimerger dalam satuan OPD lainnya itu seperti Dinas Ketahanan Pangan Riau akan digabungkan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Riau. Dinas ini berovulasi menjadi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Sementara untuk khusus untuk Perkebunan yang sebelumnya tergabung Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, akan berdiri sendiri, menjadi Dinas Perkebunan.

"Jumlah perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 ada 40 OPD. Setelah adanya usulan revisi, jumlah perangkat daerah yang baru ada 37 OPD," papar Syamsuar.

Selain itu, ada juga dinas yang bakal digabungkan yakni, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau yang akan digabungkan dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Instansi yang dimerger ini akan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Namun untuk urusan Kependudukan dan Catatan sipil kembali menjadi berada di bawah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan digabungkan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Nantinya akan menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau.

Selain itu ada juga Dinas Perindustrian kembali akan digabungkan menjadi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. Menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

"Mudah-mudahan akan berdampak positip untuk kinerja dan pelayanan. Serta dapat mewujudkan Riau lebih baik," ujar Syamsuar.*(mok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- PKS Riau Panen Kursi di Tiga Parlemen
- DPC Partai Demokrat Dumai Dikabarkan Dapat 5 Kursi Legislatif
- Bawaslu Riau Resmi Rokemendasikan 112 TPS PSU dan PSL
- Tentang PSU/PSL, KPU Belum Terima Rekomendasi Resmi
- Viral di Medsos Suara Prabowo Hilang 100,
KPU Dumai Akui Salah dan Minta Maaf

- Bawaslu Riau Rekomendasikan 98 TPS Gelar PSL dan PSU
- Melalui Teleconference, Bupati Kampar Laporkan Pemilu di Kampar Aman dan Lancar
- Teleconference Bersama Kemendagri,
Gubri Laporkan Situasi Pasca Pemilu Hingga Kekurangan Surat Suara

- Bawaslu Rohul Sebut Pemilih DPKtb Membludak di Pemilu 2019, Tapi Surat Suara Terbatas
- Laporkan Hasil Pemilu, Sekda Pelalawa Video Conference Bersama Pemprov Riau
- Hasil Sementara, Prabowo-Sandi Menang di Pelalawan
- Pasca Qiuck Count Pilpres, Polda Riau Imbau Masyarakat Jangan Terprovokasi
- Bawaslu Rekomendasikan PSU di 7 TPS di Riau
- Coblos Surat Suara Pilpres 20 Lembar, Pemuda Ini Harus Berurusan dengan Bawaslu Kampar
- 414 Warga Binaan Lapas Kelas IIB Pasirpangaraian Nyoblos di Dua TPS, Abis Nyoblos Dapat Kopi Gratis
- Ribuan Warga Riau Kompleks Antusias Ikut Pemilu
- Surat Suara Habis, Puluhan Warga Pasirpangaraian "Mengamuk" di TPS 07 Lingkungan Longgopan
- ‎Pemilu 2019, Bupati dan Sekda Rohul Nyoblos di TPS Berbeda di Desa Pematang Berangan
- Gubri: Pemenang Pilpres Versi Quick Count Kehendak Allah, Jangan Euforia Berlebihan
- Sejumlah TPS Kekurangan Surat Suara KPU Bengkalis Identifikasikan Masalah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com