Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 19 Juni 2019 13:44
Seorang Warga Temukan Belasan Bungkus Diduga Sabu dan Pil Ekstasi di Pinggir Jalan Batang Duku, Bengkalis

Rabu, 19 Juni 2019 13:40
Bina Lingkungan Pertamina Dumai dan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Rabu, 19 Juni 2019 12:59
Sempena HUT Kodam I BB ke-69, Kodim 0314/Inhil Tanam Pohon Ekonomis

Rabu, 19 Juni 2019 12:53
Satreskrim Polres Pelalawan Serahkan Tersangka Ketua PPK ke Jaksa

Rabu, 19 Juni 2019 12:51
Terjerat OTT, Dua Pegawai BPN Siak Dituntut Hukuman 14 Bulan Penjara

Rabu, 19 Juni 2019 12:02
Indro dan Rahman, Dua Gajah Terlatih Bertugas Tarik Simpati Kawanannya di TNTN

Rabu, 19 Juni 2019 11:52
Perusahaan Migas Thailand Gelar Seminar dan Workshop di Pekanbaru

Rabu, 19 Juni 2019 11:01
Dibuka Perdana, Beasiswa 3T Kurang Diminati Tamatan SMA di Bengkalis

Rabu, 19 Juni 2019 10:56
Jadwal Pacu Jalur untuk Setiap Rayon 2019

Rabu, 19 Juni 2019 10:11
F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 21 Maret 2019 15:17
Rampingkan OPD, Gubri Minta Dukungan DPRD

Gubernur Riau H Syamsuar minta dukungan anggota DPRD Riau terkait rencana untuk merampingkan Organisasi Perangkat Daerah

Riauterkini - PEKANBARU - Gubernur Riau H Syamsuar minta dukungan anggota DPRD Riau terkait rencana untuk merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Direncanakan dari 40 instansi terdiri dinas, badan dan biro yang ada saat ini akan dikerucutkan menjadi 37 OPD).

Usulan perampingan OPD itu akan disusun, kemudian dilakukan kajian setelah diusulkan ke DPRD Riau. Diharapkan, sejumlah instansi yang akan dilebur tersebut nantinya dapat disetujui oleh anggota DPRD Riau dan disepakati dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

"Kita tentu meminta dukungan dari DPRD Riau, agar dengan adanya pemisahan dan penggabungan OPD ini bisa disetujui melalui Perda yang akan kita usulkan tersebut," kata Syamsuar, Kamis (21/3/19).

Peleburan sejumlah OPD itu dimaksudkan untuk efesiensi dan efektivitas. Yakni, efesiensi berarti berkurang anggaran. Sedangkan efektivitas berarti mereka yang bekerja juga lebih efektif. Sehingga nanti bisa lebih maksimal.

Ada pun sejumlah OPD yang bakal dimerger dalam satuan OPD lainnya itu seperti Dinas Ketahanan Pangan Riau akan digabungkan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Riau. Dinas ini berovulasi menjadi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Sementara untuk khusus untuk Perkebunan yang sebelumnya tergabung Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, akan berdiri sendiri, menjadi Dinas Perkebunan.

"Jumlah perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 ada 40 OPD. Setelah adanya usulan revisi, jumlah perangkat daerah yang baru ada 37 OPD," papar Syamsuar.

Selain itu, ada juga dinas yang bakal digabungkan yakni, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau yang akan digabungkan dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Instansi yang dimerger ini akan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Namun untuk urusan Kependudukan dan Catatan sipil kembali menjadi berada di bawah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan digabungkan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Nantinya akan menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau.

Selain itu ada juga Dinas Perindustrian kembali akan digabungkan menjadi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. Menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

"Mudah-mudahan akan berdampak positip untuk kinerja dan pelayanan. Serta dapat mewujudkan Riau lebih baik," ujar Syamsuar.*(mok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis
- Buka Layanan di Kantor Camat, Trobosan DPMPTSP Dipuji F-PAN DPRD Pelalawan
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPj TA 2018 ke DPRD
- Kalah atau Menang di Pengadilan,
Dua Tersangka PPK Rengat, Inhu Tetap Diberhentikan KPU

- Pansus Penyertaan Modal PT. BSP dan Pembiayaan Haji DPRD Bengkalis Lakukan Finalisasi Draft Perda
- Data Form DC1, Sabarudi Gantikan Syahril Caleg Terpilih
- Rahman Wijayanto Diperhitungkan untuk Pilkada Pelalawan 2020
- Demokrat Riau Tolak Gekaran KLB Max Sopacua
- Fraksi Demokrat dan PAN Kritik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau 2018
- Pilkada 2020, KPU Bengkalis Usulkan Rp50 Miliar
- Meski Dirahasiakan,
Sekdaprov Mulai Surati Calon Tim Pansel Assessment PTP

- Ditetapkan Tersangka, Komisioner Bawaslu Inhu Gugat Polisi dan Jaksa
- Asal Tulis di Medsos, Caleg di Bengkalis Ini Divonis Hakim Setahun Penjara
- 'Aroma' Pilkada Makin Kental, Bupati Kuansing Terlihat Makan Siang dengan Para Kepala OPD
- Pilkada Bengkalis 2020,
PAN Ancang-ancang Siapkan Calon yang 'Layak Jual'

- Kader Golkar Provinsi Pastikan Ketua DPRD Riau Akan Diemban Sukarmis
- PAN Bertekad Usung Kadernya di Pilkada Pelalawan 2020
- Sharing Informasi, Anggota DPRD Inhu Berkunjung ke DPRD Kuansing
- Bersama Legislator Pangean, Ketua DPRD Kuansing Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Sako
- Bersiap Hadapi Pilkada, Hubungan Andi Putra Bersama Ketua NU Makin Intim


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com