Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 19 Juni 2019 13:44
Seorang Warga Temukan Belasan Bungkus Diduga Sabu dan Pil Ekstasi di Pinggir Jalan Batang Duku, Bengkalis

Rabu, 19 Juni 2019 13:40
Bina Lingkungan Pertamina Dumai dan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Rabu, 19 Juni 2019 12:59
Sempena HUT Kodam I BB ke-69, Kodim 0314/Inhil Tanam Pohon Ekonomis

Rabu, 19 Juni 2019 12:53
Satreskrim Polres Pelalawan Serahkan Tersangka Ketua PPK ke Jaksa

Rabu, 19 Juni 2019 12:51
Terjerat OTT, Dua Pegawai BPN Siak Dituntut Hukuman 14 Bulan Penjara

Rabu, 19 Juni 2019 12:02
Indro dan Rahman, Dua Gajah Terlatih Bertugas Tarik Simpati Kawanannya di TNTN

Rabu, 19 Juni 2019 11:52
Perusahaan Migas Thailand Gelar Seminar dan Workshop di Pekanbaru

Rabu, 19 Juni 2019 11:01
Dibuka Perdana, Beasiswa 3T Kurang Diminati Tamatan SMA di Bengkalis

Rabu, 19 Juni 2019 10:56
Jadwal Pacu Jalur untuk Setiap Rayon 2019

Rabu, 19 Juni 2019 10:11
F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 21 Maret 2019 15:46
Usulan Perampingan OPD, BP2D Nilai Tidak Begitu Penting

Ketua BP2D DPRD Riau menilai usulan Gubri untuk merampingnya OPD, tidak begitu penting. Apalagi perampingan itu baru bisa diterapkan tahun depan.

Riauterkini - Pekanbaru - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau, Sumiyanti menilai ulasan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar soal pengerucutan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak begitu penting.

"Rasa saya tidak begitu urgen untuk diubah. Karena, Perda perubahan OPD baru saja disahkan pada 2016 lalu. Kan sudah kita kaji semua dan kesepakatan bersama juga," ujar Sumiyanti, di Kantornya, Kamis (21/3/19).

Sumiyanti mengatakan jika OPD dirampingkan sebenarnya tidak masalah. Tetapi ini perlu dipertanyakan alasannya. Tak cuma itu, mekanisme yang harus diikuti juga cukup banyak. Dari anggaran, kinerja maupun jabatan OPD tersebut akan turut berubah.

"Itupun tidak bisa berlaku cepat, paling tidak 2020 atau 2021. Jadi kita harus minta penjelasan pada pemerintah. Apa dasarnya merampingkan? Apakah untuk efektivitas?," Kata politisi Partai Golkar ini.

Meskipun demikian, Sumiyanti mengaku tetap akan mendukung keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. "Kalau memang penting, kita siap mendukung perampingan OPD," tutur dia.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Gubernur Riau H Syamsuar akan merampingkan struktur instansi pemerintahan dari 40 menjadi 37 OPD.

Ada pun sejumlah OPD yang bakal dimerger dalam satuan OPD lainnya itu seperti Dinas Ketahanan Pangan Riau akan digabungkan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Riau. Dinas ini berovulasi menjadi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Sementara khusus untuk Perkebunan yang sebelumnya tergabung Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, akan berdiri sendiri, seperti sebelumnya Dinas Perkebunan.

Selain itu, ada juga dinas yang bakal digabungkan yakni, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau yang akan digabungkan dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau.

Instansi yang dimerger ini akan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Namun untuk urusan Kependudukan dan Catatan sipil kembali menjadi berada di bawah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan digabungkan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Nantinya akan menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau.

Selain itu ada juga Dinas Perindustrian kembali akan digabungkan menjadi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. Menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. *** (Uli)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis
- Buka Layanan di Kantor Camat, Trobosan DPMPTSP Dipuji F-PAN DPRD Pelalawan
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPj TA 2018 ke DPRD
- Kalah atau Menang di Pengadilan,
Dua Tersangka PPK Rengat, Inhu Tetap Diberhentikan KPU

- Pansus Penyertaan Modal PT. BSP dan Pembiayaan Haji DPRD Bengkalis Lakukan Finalisasi Draft Perda
- Data Form DC1, Sabarudi Gantikan Syahril Caleg Terpilih
- Rahman Wijayanto Diperhitungkan untuk Pilkada Pelalawan 2020
- Demokrat Riau Tolak Gekaran KLB Max Sopacua
- Fraksi Demokrat dan PAN Kritik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau 2018
- Pilkada 2020, KPU Bengkalis Usulkan Rp50 Miliar
- Meski Dirahasiakan,
Sekdaprov Mulai Surati Calon Tim Pansel Assessment PTP

- Ditetapkan Tersangka, Komisioner Bawaslu Inhu Gugat Polisi dan Jaksa
- Asal Tulis di Medsos, Caleg di Bengkalis Ini Divonis Hakim Setahun Penjara
- 'Aroma' Pilkada Makin Kental, Bupati Kuansing Terlihat Makan Siang dengan Para Kepala OPD
- Pilkada Bengkalis 2020,
PAN Ancang-ancang Siapkan Calon yang 'Layak Jual'

- Kader Golkar Provinsi Pastikan Ketua DPRD Riau Akan Diemban Sukarmis
- PAN Bertekad Usung Kadernya di Pilkada Pelalawan 2020
- Sharing Informasi, Anggota DPRD Inhu Berkunjung ke DPRD Kuansing
- Bersama Legislator Pangean, Ketua DPRD Kuansing Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Sako
- Bersiap Hadapi Pilkada, Hubungan Andi Putra Bersama Ketua NU Makin Intim


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com