Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 20 April 2019 19:14
Hilang Sebulan Seorang Kakek di Inhu Ditemukan Tinggal Tulang Belulang

Sabtu, 20 April 2019 18:17
Dua Tahanan Narkoba di Inhu Melarikan Diri

Sabtu, 20 April 2019 16:43
Gebyar Undian Service ke AHASS, Service Honda, Dapet Honda

Sabtu, 20 April 2019 16:42
PKS Riau Panen Kursi di Tiga Parlemen

Sabtu, 20 April 2019 14:21
DPC Partai Demokrat Dumai Dikabarkan Dapat 5 Kursi Legislatif

Sabtu, 20 April 2019 08:50
Bupati Inhil : RA Kartini Pioner Pejuang Kaum Perempuan

Sabtu, 20 April 2019 07:10
Bawaslu Riau Resmi Rokemendasikan 112 TPS PSU dan PSL

Jum’at, 19 April 2019 20:57
Catatan Rahman Rahim,
Riau Hijau, Solusi Permasalahan Lingkungan di Riau


Jum’at, 19 April 2019 20:41
Dari Tokyo ke Pekanbaru, UNIQLO Membuka Toko Pertama di Living World

Jum’at, 19 April 2019 16:31
Empat ABK Kapal BG Maju Tewas Terjebak di Bunker

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Maret 2019 07:59
Tak Serahkan LADK 11 Parpol Dicoret di Sejumlah Daerah

Hanya 5 Parpol berhak ikut Pemilu 2019 secara menyeluruh. 11 lainnya dicoret di sejumlah daerah karena tak serahkan LADK.

Riauterkini-PEKANBARU- KPU RI membatalkan 11 partai politik (parpol) pada kepesertaannya di Pemilu 2019, untuk beberapa tingkatan (provinsi dan kab/kota) akibat tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanyenya (LADK) hingga batas akhir yang telah ditentukan. Batas akhir LADK pada 10 Maret 2019 atau 14 hari sebelum jadwal kampanye rapat umum.

Aturan terkait kewajiban peserta pemilu melaporkan LADK di tiap tingkatan dan batas akhir pelaporan tertuang dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017. Sanksinya diatur Pasal 338 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 serta Pasal 71 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 24 Tahun 2018.

"KPU RI telah melakukan rapat pleno dan berdasarkan laporan yang telah dikirim KPU kab/kota, provinsi, KPU memverifikasi dan kemudian memutuskan sebagaimana ketentuan pasal 334 ayat 2 yaitu terkait pembatalan parpol sebagai peserta pemilu anggota DPRD provinsi, kab/kota yang tidak menyerahkan LADK,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman Kamis (21/3/19).

Hal senada dikatakan anggota KPU RI Hasyim Asy’ari mengungkapkan ada 11 parpol yang tidak menyerahkan LADK. Untuk tingkat provinsi hanya satu parpol yakni Partai Garuda di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Partai tersebut juga tidak menyerahkan LADK-nya di 110 kab, 20 kota (di 26 provinsi).

Sementara untuk 10 partai lainnya, secara berurutan yang tidak menyerahkan LADK di tingkat kabupaten/kota adalah PKB (6 kabupaten, 3 kota (di 6 provinsi), Partai Berkarya (27 kabupaten, 1 kota (di 11 provinsi), PKS 8 kabupaten, 1 kota (di 6 provinsi), Perindo 2 kabupaten dan 2 kota (di 4 provinsi).

PPP 19 kabupaten, 1 kota (di 9 provinsi), PSI 43 kabuoaten, 6 kota (di 19 provinsi), PAN 5 kabupaten, 2 kota (di 2 provinsi), Hanura 7 kabupaten, 1 kota (di 6 provinsi), PBB 57 kabupaten, 1 kota (di 18 provinsi) serta PKPI 90 kabupaten, 16 kota (di 24 provinsi).

“Ada 5 parpol yang LADK-nya dinyatakan lengkap artinya dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota,” ucap Hasyim.

Hasyim menjelaskan partai yang tidak menyerahkan LADK terdiri dari tiga kategori. Pertama, partai yang memiliki pengurus dan mengajukan caleg. Kedua, partai yang memiliki pengurus namun tidak mengajukan caleg. Ketiga partai yang tidak memiliki pengurus juga tidak mengajukan caleg.

Berdasarkan Pasal 338 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 parpol peserta pemilu akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah bersangkutan apabila tidak menyampaikan sampai batas waktu yang ditentukan.

“Jadi ini sanksinya sifatnya administratif karena parpol tidak memenuhi ketentuan administratif yakni LADK,” kata Hasyim.

Hasyim menekankan sanksi yang diberikan ini sifatnya kepesertaan partai politik untuk ikut dalam pemilu di daerah bersangkutan bukan pembatalan kepengurusannya.

“Karena bukan kewenangan KPU membatalkan kepengurusan parpol. Dan bisa saja misalkan dia tetap mengirimkan saksi di TPS untuk pemilu DPR,” lanjut Hasyim.

Terkait munculnya pertanyaan bagaimana jika ada suara masuk ke parpol dan caleg yang telah dibatalkan kepesertaannya dalam pemilu ditingkat provinsi maupun kab/kota.

Hasyim menjelaskan mekanismenya nanti setiap suara yang diperoleh parpol maupun caleg di hari pemungutan suara tetap dianggap sah. Hanya saja penetapannya akan dinyatakan tidak ada atau dianggap tidak bermakna.*(rilis-H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- PKS Riau Panen Kursi di Tiga Parlemen
- DPC Partai Demokrat Dumai Dikabarkan Dapat 5 Kursi Legislatif
- Bawaslu Riau Resmi Rokemendasikan 112 TPS PSU dan PSL
- Tentang PSU/PSL, KPU Belum Terima Rekomendasi Resmi
- Viral di Medsos Suara Prabowo Hilang 100,
KPU Dumai Akui Salah dan Minta Maaf

- Bawaslu Riau Rekomendasikan 98 TPS Gelar PSL dan PSU
- Melalui Teleconference, Bupati Kampar Laporkan Pemilu di Kampar Aman dan Lancar
- Teleconference Bersama Kemendagri,
Gubri Laporkan Situasi Pasca Pemilu Hingga Kekurangan Surat Suara

- Bawaslu Rohul Sebut Pemilih DPKtb Membludak di Pemilu 2019, Tapi Surat Suara Terbatas
- Laporkan Hasil Pemilu, Sekda Pelalawa Video Conference Bersama Pemprov Riau
- Hasil Sementara, Prabowo-Sandi Menang di Pelalawan
- Pasca Qiuck Count Pilpres, Polda Riau Imbau Masyarakat Jangan Terprovokasi
- Bawaslu Rekomendasikan PSU di 7 TPS di Riau
- Coblos Surat Suara Pilpres 20 Lembar, Pemuda Ini Harus Berurusan dengan Bawaslu Kampar
- 414 Warga Binaan Lapas Kelas IIB Pasirpangaraian Nyoblos di Dua TPS, Abis Nyoblos Dapat Kopi Gratis
- Ribuan Warga Riau Kompleks Antusias Ikut Pemilu
- Surat Suara Habis, Puluhan Warga Pasirpangaraian "Mengamuk" di TPS 07 Lingkungan Longgopan
- ‎Pemilu 2019, Bupati dan Sekda Rohul Nyoblos di TPS Berbeda di Desa Pematang Berangan
- Gubri: Pemenang Pilpres Versi Quick Count Kehendak Allah, Jangan Euforia Berlebihan
- Sejumlah TPS Kekurangan Surat Suara KPU Bengkalis Identifikasikan Masalah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com