Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 19 Juni 2019 13:44
Seorang Warga Temukan Belasan Bungkus Diduga Sabu dan Pil Ekstasi di Pinggir Jalan Batang Duku, Bengkalis

Rabu, 19 Juni 2019 13:40
Bina Lingkungan Pertamina Dumai dan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Rabu, 19 Juni 2019 12:59
Sempena HUT Kodam I BB ke-69, Kodim 0314/Inhil Tanam Pohon Ekonomis

Rabu, 19 Juni 2019 12:53
Satreskrim Polres Pelalawan Serahkan Tersangka Ketua PPK ke Jaksa

Rabu, 19 Juni 2019 12:51
Terjerat OTT, Dua Pegawai BPN Siak Dituntut Hukuman 14 Bulan Penjara

Rabu, 19 Juni 2019 12:02
Indro dan Rahman, Dua Gajah Terlatih Bertugas Tarik Simpati Kawanannya di TNTN

Rabu, 19 Juni 2019 11:52
Perusahaan Migas Thailand Gelar Seminar dan Workshop di Pekanbaru

Rabu, 19 Juni 2019 11:01
Dibuka Perdana, Beasiswa 3T Kurang Diminati Tamatan SMA di Bengkalis

Rabu, 19 Juni 2019 10:56
Jadwal Pacu Jalur untuk Setiap Rayon 2019

Rabu, 19 Juni 2019 10:11
F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Maret 2019 07:59
Tak Serahkan LADK 11 Parpol Dicoret di Sejumlah Daerah

Hanya 5 Parpol berhak ikut Pemilu 2019 secara menyeluruh. 11 lainnya dicoret di sejumlah daerah karena tak serahkan LADK.

Riauterkini-PEKANBARU- KPU RI membatalkan 11 partai politik (parpol) pada kepesertaannya di Pemilu 2019, untuk beberapa tingkatan (provinsi dan kab/kota) akibat tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanyenya (LADK) hingga batas akhir yang telah ditentukan. Batas akhir LADK pada 10 Maret 2019 atau 14 hari sebelum jadwal kampanye rapat umum.

Aturan terkait kewajiban peserta pemilu melaporkan LADK di tiap tingkatan dan batas akhir pelaporan tertuang dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017. Sanksinya diatur Pasal 338 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 serta Pasal 71 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 24 Tahun 2018.

"KPU RI telah melakukan rapat pleno dan berdasarkan laporan yang telah dikirim KPU kab/kota, provinsi, KPU memverifikasi dan kemudian memutuskan sebagaimana ketentuan pasal 334 ayat 2 yaitu terkait pembatalan parpol sebagai peserta pemilu anggota DPRD provinsi, kab/kota yang tidak menyerahkan LADK,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman Kamis (21/3/19).

Hal senada dikatakan anggota KPU RI Hasyim Asy’ari mengungkapkan ada 11 parpol yang tidak menyerahkan LADK. Untuk tingkat provinsi hanya satu parpol yakni Partai Garuda di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Partai tersebut juga tidak menyerahkan LADK-nya di 110 kab, 20 kota (di 26 provinsi).

Sementara untuk 10 partai lainnya, secara berurutan yang tidak menyerahkan LADK di tingkat kabupaten/kota adalah PKB (6 kabupaten, 3 kota (di 6 provinsi), Partai Berkarya (27 kabupaten, 1 kota (di 11 provinsi), PKS 8 kabupaten, 1 kota (di 6 provinsi), Perindo 2 kabupaten dan 2 kota (di 4 provinsi).

PPP 19 kabupaten, 1 kota (di 9 provinsi), PSI 43 kabuoaten, 6 kota (di 19 provinsi), PAN 5 kabupaten, 2 kota (di 2 provinsi), Hanura 7 kabupaten, 1 kota (di 6 provinsi), PBB 57 kabupaten, 1 kota (di 18 provinsi) serta PKPI 90 kabupaten, 16 kota (di 24 provinsi).

“Ada 5 parpol yang LADK-nya dinyatakan lengkap artinya dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota,” ucap Hasyim.

Hasyim menjelaskan partai yang tidak menyerahkan LADK terdiri dari tiga kategori. Pertama, partai yang memiliki pengurus dan mengajukan caleg. Kedua, partai yang memiliki pengurus namun tidak mengajukan caleg. Ketiga partai yang tidak memiliki pengurus juga tidak mengajukan caleg.

Berdasarkan Pasal 338 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 parpol peserta pemilu akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah bersangkutan apabila tidak menyampaikan sampai batas waktu yang ditentukan.

“Jadi ini sanksinya sifatnya administratif karena parpol tidak memenuhi ketentuan administratif yakni LADK,” kata Hasyim.

Hasyim menekankan sanksi yang diberikan ini sifatnya kepesertaan partai politik untuk ikut dalam pemilu di daerah bersangkutan bukan pembatalan kepengurusannya.

“Karena bukan kewenangan KPU membatalkan kepengurusan parpol. Dan bisa saja misalkan dia tetap mengirimkan saksi di TPS untuk pemilu DPR,” lanjut Hasyim.

Terkait munculnya pertanyaan bagaimana jika ada suara masuk ke parpol dan caleg yang telah dibatalkan kepesertaannya dalam pemilu ditingkat provinsi maupun kab/kota.

Hasyim menjelaskan mekanismenya nanti setiap suara yang diperoleh parpol maupun caleg di hari pemungutan suara tetap dianggap sah. Hanya saja penetapannya akan dinyatakan tidak ada atau dianggap tidak bermakna.*(rilis-H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis
- Buka Layanan di Kantor Camat, Trobosan DPMPTSP Dipuji F-PAN DPRD Pelalawan
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPj TA 2018 ke DPRD
- Kalah atau Menang di Pengadilan,
Dua Tersangka PPK Rengat, Inhu Tetap Diberhentikan KPU

- Pansus Penyertaan Modal PT. BSP dan Pembiayaan Haji DPRD Bengkalis Lakukan Finalisasi Draft Perda
- Data Form DC1, Sabarudi Gantikan Syahril Caleg Terpilih
- Rahman Wijayanto Diperhitungkan untuk Pilkada Pelalawan 2020
- Demokrat Riau Tolak Gekaran KLB Max Sopacua
- Fraksi Demokrat dan PAN Kritik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau 2018
- Pilkada 2020, KPU Bengkalis Usulkan Rp50 Miliar
- Meski Dirahasiakan,
Sekdaprov Mulai Surati Calon Tim Pansel Assessment PTP

- Ditetapkan Tersangka, Komisioner Bawaslu Inhu Gugat Polisi dan Jaksa
- Asal Tulis di Medsos, Caleg di Bengkalis Ini Divonis Hakim Setahun Penjara
- 'Aroma' Pilkada Makin Kental, Bupati Kuansing Terlihat Makan Siang dengan Para Kepala OPD
- Pilkada Bengkalis 2020,
PAN Ancang-ancang Siapkan Calon yang 'Layak Jual'

- Kader Golkar Provinsi Pastikan Ketua DPRD Riau Akan Diemban Sukarmis
- PAN Bertekad Usung Kadernya di Pilkada Pelalawan 2020
- Sharing Informasi, Anggota DPRD Inhu Berkunjung ke DPRD Kuansing
- Bersama Legislator Pangean, Ketua DPRD Kuansing Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Sako
- Bersiap Hadapi Pilkada, Hubungan Andi Putra Bersama Ketua NU Makin Intim


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com