Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 20 April 2019 19:14
Hilang Sebulan Seorang Kakek di Inhu Ditemukan Tinggal Tulang Belulang

Sabtu, 20 April 2019 18:17
Dua Tahanan Narkoba di Inhu Melarikan Diri

Sabtu, 20 April 2019 16:43
Gebyar Undian Service ke AHASS, Service Honda, Dapet Honda

Sabtu, 20 April 2019 16:42
PKS Riau Panen Kursi di Tiga Parlemen

Sabtu, 20 April 2019 14:21
DPC Partai Demokrat Dumai Dikabarkan Dapat 5 Kursi Legislatif

Sabtu, 20 April 2019 08:50
Bupati Inhil : RA Kartini Pioner Pejuang Kaum Perempuan

Sabtu, 20 April 2019 07:10
Bawaslu Riau Resmi Rokemendasikan 112 TPS PSU dan PSL

Jum’at, 19 April 2019 20:57
Catatan Rahman Rahim,
Riau Hijau, Solusi Permasalahan Lingkungan di Riau


Jum’at, 19 April 2019 20:41
Dari Tokyo ke Pekanbaru, UNIQLO Membuka Toko Pertama di Living World

Jum’at, 19 April 2019 16:31
Empat ABK Kapal BG Maju Tewas Terjebak di Bunker

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Maret 2019 10:45
Batas 2 Mei, tak Serahkan LPPDK, Caleg Bakal Dicoret

Banyak Caleg terancam dicoret. Mereka tak bisa dipilih jika sampai 2 Mei tak serahkan KPPDK.

Riauterkini-PEKANBARU-Komisioner KPU Riau devisi Hukum dan Pengawasan, Firdaus mengatakan, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) wajib diserahkan pada 2 Mei 2019 pukul 18.00 wib. Jika tidak menyerahkan laporan peneriman dan pengeluaran dana kampanye akan diberikan sanksi dibatalkan caleg dalam pelantikan walaupun caleg memiliki suara tertinggi untuk dilantik menjadi anggota DPR.

Menurutnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Calon Kepala Daerah, Pasal 33 ayat (1) menyebutkan, LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon. Ayat (2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Pasal 34 ayat (1), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

"Pasal 53 Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon," terangnya.

Kemudian, tambahnya, pasal 54 Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIPKabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

"Konsekuensi pembatalan juga pada menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, LSM asing, pemerintah daerah, BUMD, BUMN, BUMDes, dan dari orang yang tidak disebutkan identitasnya," katanya.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- PKS Riau Panen Kursi di Tiga Parlemen
- DPC Partai Demokrat Dumai Dikabarkan Dapat 5 Kursi Legislatif
- Bawaslu Riau Resmi Rokemendasikan 112 TPS PSU dan PSL
- Tentang PSU/PSL, KPU Belum Terima Rekomendasi Resmi
- Viral di Medsos Suara Prabowo Hilang 100,
KPU Dumai Akui Salah dan Minta Maaf

- Bawaslu Riau Rekomendasikan 98 TPS Gelar PSL dan PSU
- Melalui Teleconference, Bupati Kampar Laporkan Pemilu di Kampar Aman dan Lancar
- Teleconference Bersama Kemendagri,
Gubri Laporkan Situasi Pasca Pemilu Hingga Kekurangan Surat Suara

- Bawaslu Rohul Sebut Pemilih DPKtb Membludak di Pemilu 2019, Tapi Surat Suara Terbatas
- Laporkan Hasil Pemilu, Sekda Pelalawa Video Conference Bersama Pemprov Riau
- Hasil Sementara, Prabowo-Sandi Menang di Pelalawan
- Pasca Qiuck Count Pilpres, Polda Riau Imbau Masyarakat Jangan Terprovokasi
- Bawaslu Rekomendasikan PSU di 7 TPS di Riau
- Coblos Surat Suara Pilpres 20 Lembar, Pemuda Ini Harus Berurusan dengan Bawaslu Kampar
- 414 Warga Binaan Lapas Kelas IIB Pasirpangaraian Nyoblos di Dua TPS, Abis Nyoblos Dapat Kopi Gratis
- Ribuan Warga Riau Kompleks Antusias Ikut Pemilu
- Surat Suara Habis, Puluhan Warga Pasirpangaraian "Mengamuk" di TPS 07 Lingkungan Longgopan
- ‎Pemilu 2019, Bupati dan Sekda Rohul Nyoblos di TPS Berbeda di Desa Pematang Berangan
- Gubri: Pemenang Pilpres Versi Quick Count Kehendak Allah, Jangan Euforia Berlebihan
- Sejumlah TPS Kekurangan Surat Suara KPU Bengkalis Identifikasikan Masalah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com