Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 19 Juni 2019 13:44
Seorang Warga Temukan Belasan Bungkus Diduga Sabu dan Pil Ekstasi di Pinggir Jalan Batang Duku, Bengkalis

Rabu, 19 Juni 2019 13:40
Bina Lingkungan Pertamina Dumai dan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Rabu, 19 Juni 2019 12:59
Sempena HUT Kodam I BB ke-69, Kodim 0314/Inhil Tanam Pohon Ekonomis

Rabu, 19 Juni 2019 12:53
Satreskrim Polres Pelalawan Serahkan Tersangka Ketua PPK ke Jaksa

Rabu, 19 Juni 2019 12:51
Terjerat OTT, Dua Pegawai BPN Siak Dituntut Hukuman 14 Bulan Penjara

Rabu, 19 Juni 2019 12:02
Indro dan Rahman, Dua Gajah Terlatih Bertugas Tarik Simpati Kawanannya di TNTN

Rabu, 19 Juni 2019 11:52
Perusahaan Migas Thailand Gelar Seminar dan Workshop di Pekanbaru

Rabu, 19 Juni 2019 11:01
Dibuka Perdana, Beasiswa 3T Kurang Diminati Tamatan SMA di Bengkalis

Rabu, 19 Juni 2019 10:56
Jadwal Pacu Jalur untuk Setiap Rayon 2019

Rabu, 19 Juni 2019 10:11
F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Maret 2019 10:45
Batas 2 Mei, tak Serahkan LPPDK, Caleg Bakal Dicoret

Banyak Caleg terancam dicoret. Mereka tak bisa dipilih jika sampai 2 Mei tak serahkan KPPDK.

Riauterkini-PEKANBARU-Komisioner KPU Riau devisi Hukum dan Pengawasan, Firdaus mengatakan, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) wajib diserahkan pada 2 Mei 2019 pukul 18.00 wib. Jika tidak menyerahkan laporan peneriman dan pengeluaran dana kampanye akan diberikan sanksi dibatalkan caleg dalam pelantikan walaupun caleg memiliki suara tertinggi untuk dilantik menjadi anggota DPR.

Menurutnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Calon Kepala Daerah, Pasal 33 ayat (1) menyebutkan, LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon. Ayat (2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Pasal 34 ayat (1), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 52, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

"Pasal 53 Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon," terangnya.

Kemudian, tambahnya, pasal 54 Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIPKabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

"Konsekuensi pembatalan juga pada menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, LSM asing, pemerintah daerah, BUMD, BUMN, BUMDes, dan dari orang yang tidak disebutkan identitasnya," katanya.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis
- Buka Layanan di Kantor Camat, Trobosan DPMPTSP Dipuji F-PAN DPRD Pelalawan
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPj TA 2018 ke DPRD
- Kalah atau Menang di Pengadilan,
Dua Tersangka PPK Rengat, Inhu Tetap Diberhentikan KPU

- Pansus Penyertaan Modal PT. BSP dan Pembiayaan Haji DPRD Bengkalis Lakukan Finalisasi Draft Perda
- Data Form DC1, Sabarudi Gantikan Syahril Caleg Terpilih
- Rahman Wijayanto Diperhitungkan untuk Pilkada Pelalawan 2020
- Demokrat Riau Tolak Gekaran KLB Max Sopacua
- Fraksi Demokrat dan PAN Kritik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau 2018
- Pilkada 2020, KPU Bengkalis Usulkan Rp50 Miliar
- Meski Dirahasiakan,
Sekdaprov Mulai Surati Calon Tim Pansel Assessment PTP

- Ditetapkan Tersangka, Komisioner Bawaslu Inhu Gugat Polisi dan Jaksa
- Asal Tulis di Medsos, Caleg di Bengkalis Ini Divonis Hakim Setahun Penjara
- 'Aroma' Pilkada Makin Kental, Bupati Kuansing Terlihat Makan Siang dengan Para Kepala OPD
- Pilkada Bengkalis 2020,
PAN Ancang-ancang Siapkan Calon yang 'Layak Jual'

- Kader Golkar Provinsi Pastikan Ketua DPRD Riau Akan Diemban Sukarmis
- PAN Bertekad Usung Kadernya di Pilkada Pelalawan 2020
- Sharing Informasi, Anggota DPRD Inhu Berkunjung ke DPRD Kuansing
- Bersama Legislator Pangean, Ketua DPRD Kuansing Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Sako
- Bersiap Hadapi Pilkada, Hubungan Andi Putra Bersama Ketua NU Makin Intim


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com