Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 17 Juni 2019 12:57
Pererat Silaturahmi, PT BSP Halal Bihalal Bersama StakeHolders

Senin, 17 Juni 2019 12:02
Pilkada 2020, KPU Bengkalis Usulkan Rp50 Miliar

Senin, 17 Juni 2019 11:55
Tiket Pesawat Mahal, Gubri Wacanakan ke Jakarta via Malaysia

Senin, 17 Juni 2019 09:20
Nunggak Pajak, 61 Mobdin Pemprov Riau Tetap Dikandangkan

Senin, 17 Juni 2019 07:36
Terdapat 34 Titik Kerusakan Jalan dari Rantau Berangin Sampai Batas Kampar-Rohul

Senin, 17 Juni 2019 06:48
Sepekan Menghilang, Remaja KHS Kuansing Ditemukan Selamat

Ahad, 16 Juni 2019 23:22
Isu Mutasi dan Rotasi Jajaran Pemkab Inhil, Bupati: Itu Hal yang Biasa, Tunggu Saja

Ahad, 16 Juni 2019 23:14
Milad Ke - 54 Inhil, Wakil Bupati Melepas Peserta Funbike

Ahad, 16 Juni 2019 19:44
‎Perkosa Korban di Depan Pacarnya, 2 Begal Sadis di Ujung Batu Ditangkap Polisi Rohul

Ahad, 16 Juni 2019 18:57
Diduga Cbuli Adik Ipar Berusia 13 Tahun,
Tukang Panen Sawit di Kepenuhan Diciduk Polisi Rohul


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Maret 2019 17:21
Baru Pemprov dan Lima Kabupaten yang Serahkan LKPD ke BPK Riau

Sampai saat ini, baru lima kabupaten ditambah Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau.

Riauterkini - PEKANBARU - Sampai saat ini, baru lima kabupaten ditambah Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau.

Ada pun ke lima daerah yang sudah menyerahkan LKPD tersebut, yakni Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu dan Siak. Kemudian kemarin daerah yang menyerahkan ada Indragiri Hulu dan Pelalawan.

"Baru lima daerah yang belum menyerahkan laporan keuangan. Kemudian hari ini ditambah Pemprov Riau, juga sudah menyerahkan yang langsung oleh pak Gubernur Riau," kata Kepala BPK Riau, Ipoeng Andjar Wasita, Jumat (22/3/19).

Masih ada tujuh kabupaten kota yang belum yang belum menyerahkan LKPD tersebut. Bagi daerah yang belum melaporkan sebelum 31 Maret, siap-siap akan terkena sanksi dari Kementerian Keuangan RI.

"Yang memberikan sanksi pusat, kalau kami sifatnya cuma mengaudit saja," ungkap Ipoeng.

Kepala BPK Riau ini berharap, daerah yang belum menyerahkan LKPD dapat menyerahkannya sebelum 31 Maret atau tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Hal ini juga selain untuk menghindari sanksi, juga untuk mempercepat proses pembangunan di daerah masing-masing.

Baru lima kabupaten kota yang menyerahkan LKPD ke BPK Riau. Mulai dari meranti, inhu, siak. Kemarin ada dua inhil dan pelalawan. Dan hari ini Pemprov Disutradarai ketentuan aturan, Batas akhir laporan tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.*(mok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pilkada 2020, KPU Bengkalis Usulkan Rp50 Miliar
- Meski Dirahasiakan,
Sekdaprov Mulai Surati Calon Tim Pansel Assessment PTP

- Ditetapkan Tersangka, Komisioner Bawaslu Inhu Gugat Polisi dan Jaksa
- Asal Tulis di Medsos, Caleg di Bengkalis Ini Divonis Hakim Setahun Penjara
- 'Aroma' Pilkada Makin Kental, Bupati Kuansing Terlihat Makan Siang dengan Para Kepala OPD
- Pilkada Bengkalis 2020,
PAN Ancang-ancang Siapkan Calon yang 'Layak Jual'

- Kader Golkar Provinsi Pastikan Ketua DPRD Riau Akan Diemban Sukarmis
- PAN Bertekad Usung Kadernya di Pilkada Pelalawan 2020
- Sharing Informasi, Anggota DPRD Inhu Berkunjung ke DPRD Kuansing
- Bersama Legislator Pangean, Ketua DPRD Kuansing Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Sako
- Bersiap Hadapi Pilkada, Hubungan Andi Putra Bersama Ketua NU Makin Intim
- Usai Lebaran, Pemkab Bengkalis Ajukan Ranperda LPPJ APBD TA 2018
- KPU Riau Umumkan Hasil Audit LPPDK
- 70 Persen Masyarakat Masih Inginkan Mursini,
Pengamat Ekonomi Riau Nilai Biasa Hasil Survei Lembaga IB

- Mursini Masih Kandidat Terkuat di Pilkada Kuansing 2020
- Kepala BKPP Tutup Usia, Ketua DPRD Kuansing Sampaikan Belangsungkawa
- Pilkada Masih Jauh, Tapi Bakal Calon Bupati di Kuansing Sudah Bermunculan
- Gagal Nyaleg, Seorang ASN Kemenag Inhu Kembali Ngantor
- Coblos Surat Suara Pilpres 20 Kali,
Magribi dan Anggota KPPS di Kampar Divonis 4 Bulan Penjara

- Tiga Kades di Pelalawan Dipanggil Jaksa


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com