Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 18 Juli 2019 21:35
Rasa Haru Warnai Pembukaan KIDBF 2019, 11 Bendera Negara Peserta Berkibar di Danau Rusa

Kamis, 18 Juli 2019 20:52
Sidang Lanjutan Sengketa Pileg, Rusidi Minta MK Hadirkan Bawaslu Bengkalis

Kamis, 18 Juli 2019 20:50
Berbagai Kegiatan Warnai HUT Adyaksa ke-59 Digelar Kejari Pelalawan

Kamis, 18 Juli 2019 19:47
Dua Prodi UIN Suska Riau Dapat Nilai A

Kamis, 18 Juli 2019 19:45
Selama Tiga Jam, Polisi Periksa Ketua KPU Pekanbaru Terkait Dugaan Suap Anggota DPRD

Kamis, 18 Juli 2019 18:56
Mampir di Pasirpangaraian, Istri Wagubri: Masjid Agung Terasa Masjid Madinah

Kamis, 18 Juli 2019 18:24
Dinastan Holtikultura dan Perkebunan Riau Targetkan Produksi Kebutuhan Beras Meningkat

Kamis, 18 Juli 2019 18:20
Baru Bercerai, Duda di Duri Ditemukan Jadi Mayat

Kamis, 18 Juli 2019 18:00
Gara-gara Berniat Ambil BB, DPO Narkoba Ini Ditangkap Jaksa di Bengkalis

Kamis, 18 Juli 2019 17:13
Panen Ikan di Lubuk Larangan Desa Sungai Salak, Bupati dan Sekda Rohul tak dapat Ikan

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 16 April 2019 14:24
Terkait Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV,
Ketua Komisi A DPRD Kuansing: Politis dan Asal-asalan


Ketua Komisi A DPRD Kuansing Musliadi menilai pelantikan pejabat eselon III dan IV bernuansa politik. Selain itu penempatan para pejabat itu juga terkesan asal-asalan.

Riauterkini - TELUKKUANTAN - Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi, S.Ag menilai pelantikan pejabat eselon III dan IV Jum'at lalu, terkesan bernuansa politik.

"Pelantikannya buru-buru, nampak dipaksakan, tentu ini menimbulkan polemik antara Bupati dan Wabup. Mau Pemilu langsung pelantikan. Kemudian pelantikan juga tanpa ada analisa," ungkap Musliadi, Selasa (16/4/2019) siang.

Menurut Musliadi, dari 131 orang pejabat dilantik yang terdiri dari 39 Pejabat Eselon III, dan 92 Pejabat Eselon IV, semestinya kata dia dilakukan dulu analisa untuk menentukan posisinya

Misalkan kata Musliadi, untuk delapan Kemudian 8 orang Camat, 5 diantaranya adalah Camat baru, sedangkan 3 lainnya mengalami pergeseran tempat kerja atau mutasi.

Sebelumnya kata Musliadi, Bupati juga menyatakan, bahwa penempatan pegawai ini sudah sesuai dengan keahliannya (the right man on the right job) yang merupakan kaedah dan prinsip yang berlaku.

Namun, nyatanya kata dia, dari 8 Camat yang dilantik ini, 3 ternyata tidak sesuai dengan keahliannya, seperti Camat Singingi Hilir, basicnya berlatar belakang perikanan, Camat Inuman dari Pertanian, kemudian Camat Hulu Kuantan, basic pendidikannya adalah teknik.

Sehingga, penempatan yang mengacu kepada the right man on the right job ini, menurutnya bertolak belakang dengan apa yang disebutkan Bupati, ibarat pepatah tukang jalur disuruh buat rumah, karena tak sesuai keahlianya.

Padahal Mendagri menurut Musliadi, sudah mengingatkan seluruh kepala daerah agar mengangkat Camat harus berlatar belakang pendidikan Pemerintahan. Hal itu diamanatkan melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dan hal ini menurutnya, juga ditegaskan dalam pasal 224 ayat 2 Bupati dan Walikota wajib mengangkat Camat yang meguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, sebut Musliadi, dalam ayat 3 juga ditegaskan, jika pengangkatan Camat tidak sesuai dengan ketentuan ayat 2 maka pengangkatanya bisa dibatalkan oleh Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat.

"Maka dari itu dengan ketentuan ini, kita minta Gubernur membatalkan pelantikan ini. Masa tanpa adanya analisa dan kajian langsung main tunjuk saja. Apa jadi negeri ini, jika pejabat-pejabat yang ditempatkan tak sesuai basicnya kan bisa kacau nanti," jelasnya.

Menyangkut masalah ini, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidkan (BKPP) Kuansing, Hernalis, saat dikonfirmasi, Senin (15/4/2019) siang kemarin via WhatsApp, terkait proses pelantikan eselon III dan IV di lingkup Pemkab Kuansing ini, tentang bagaimana mekanismenya, hingga kini belum memberikan jawaban.

Bahkan, terkesan tak mau memberikan keterangan, karena sudah sehari wartawan menunggu jawaban, namun tak ada balasan hingga berita ini dilayangkan.** (Jok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Sidang Lanjutan Sengketa Pileg, Rusidi Minta MK Hadirkan Bawaslu Bengkalis
- Kelak Perda KLA Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Bebasis Hak Anak di Pekanbaru
- Cari Solusi Penyelamatan, Komisi I DPRD Pelalawan Kunjungi AKN Bengkalis
- Pilkada Siak 2020, T S Hamzah Jadi Trending Topic di Masyarakat
- Sukiman Curi Start dan Minta Dukungan Maju Pilkada Rohul 2020
- Sah, Musliadi - Supriati Berpasangan Pilkada Kuansing 2020
- Ketua DPRD Kuansing Puji Aparat Kompak Layani Masyarakat
- Tagih Janji Jadi Ketua PAN Riau, Utusan DPP Temui Syamsuar
- Zukri Misran Ditunjuk Jadi Ketua DPD PDI-P Riau
- Susun Perda CSR, Pansus DPRD Bengkalis Konsultasi ke Kemenkum HAM Riau
- Terima Kunjungan Mabes Polri, Ketua Bawaslu Beberkan Pelanggaran Pemilu di Riau
- Bupati Kuansing Dinilai Belum Bernyali Evaluasi Kabinetnya
- Pantau PPDB, Ketua DPRD Pelalawan Lakukan Sidak ke Sejumlah Sekolah
- Siap Maju di Pilbup Meranti,
Masrul Kasmy Mulai Jalin Komunikasi dengan Partai

- Warganet Respon Negatif Wacana Duet Mursini-Adam di Pilkada Kuansing 2020
- Pilkada Kuansing, Golkar Bantah Pasangkan Adam dengan Mursini
- Pengurus Yakin Syamsuar Tepati Janji Jadi Ketua DPW PAN Riau
- Cek Pengaduan Warga, Anggota DPRD Kuansing Datangi Puskesmas Sungai Sirih
- LKPj 2018, Bupati Kuansing Sebut APBD Surplus 34,9 Miliar
- Sepelekan Dewan dan Bupati Kuansing, Banyak Pejabat Eselon III Tak Hadir di Sidang Paripurna


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com