Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 24 Mei 2019 15:44
Perbup Sudah Diteken Bupati,
Pemkab Rohul Alokasikan Rp25 Miliar untuk THR ASN dan 45 Anggota DPRD


Jum’at, 24 Mei 2019 15:40
‎Begini Cara Lapas Kelas IIB Pasirpangaraian Membina Warga Binaan di Bulan Suci Ramadhan

Jum’at, 24 Mei 2019 15:38
Guru, Wali Murid dan Pelajar SMAN 2 Bengkalis Santuni Anak Yatim dan Dhuafa Belasan Juta Rupiah

Jum’at, 24 Mei 2019 15:34
Partisipasi Pemilih Pemilu di Bengkalis 80 Persen

Jum’at, 24 Mei 2019 15:31
Korupsi Pembangunan Drainase Pekanbaru, ASN Dihukum 14 dan 16 Bulan

Jum’at, 24 Mei 2019 15:29
Gedung Baru SDN 019 Air Hitam,Kuansing Diresmikan

Jum’at, 24 Mei 2019 15:24
Akan Dibawa ke Malaysia, 77,4 Ribu Bibit Baby Lobster Diamankan Polairud Polda Riau

Jum’at, 24 Mei 2019 15:20
Wagubri Bersilaturrahmi Bersama Jamaah Mesjid Besar Darul Hikmah Tembilahan

Jum’at, 24 Mei 2019 10:06
Sebagian Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Sudah Bayar Sewa

Kamis, 23 Mei 2019 22:26
Pekerja PT RIA di Kecamatan Pelangiran Diduga Tewas Diterkam Harimau

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 20 April 2019 07:10
Bawaslu Riau Resmi Rokemendasikan 112 TPS PSU dan PSL

112 TPS di Riau direkomendasikan Bawaslu Riau untuk wajib PSU dan PSL. Rekomendasi diberikan kepada KPU Riau.

Riauterkini-PEKANBARU-Jum'at (19/4/19) malam, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, akhirnya secara resmi merekomendasikan 112 TPS di Riau untuk wajib melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemilu Lanjutan (PSL) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.

Rekomendasi dikeluarkqn setelah melalui verifikasi dan pengumpukqn data hasil pengawasan Pengawas TPS se Riau. Hasil pengawasan itu kemudian dikaji dan dibahas, tepat 2 hari setelah pencoblosan. Pembahasan secara konfrehensif dengan melakukan rekapitulasi kejadian khusus serta permasalahan yang terjadi di seluruh TPS di Provinsi Riau.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas di tiap tingkatan untuk merekapitulasi permasalahan yang terjadi di tiap TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara 17 April 2019 lalu.

"Berdasarkan hasil pengumpulan permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau, sebanyak 26 TPS dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan 86 TPS Pemilu Lanjutan (PSL) yang tersebar di 10 Kabupaten/ Kota se Riau." tutur Rusidi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat (2) yang berbunyi 'Pemungutan Suara di TPS wajib di ulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan diantaranya Pembukaan Kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, adanya Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat, Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan sehingga menjadi tidak sah, dan adanya Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb'.

Rusidi menegaskan bahwa batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

"Berdasarkan Pasal 373 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 yang menerangkan bahwa batas waktu Pemungutan Suara Ulang paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota." terang Rusidi.

Kemudian dalam Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 menerangkan bahwa dalam hal pelaksanaan pemilu sebagai sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 ayat (1), pasal 432 ayat (1), tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi dan 50% dari jumlah pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU.

Berdasarkan data yang terangkum dalam laporan jajaran pengawas Pemilu untuk di Provinsi Riau terdapat sebanyak 2.816 Pemilih yang tidak dapat memberikan hak suaranya pada hari pencoblosan dengan permasalahan surat suara yang telah habis.

"Kami menerima banyak sekali laporan dari pengawas pemilu se Riau yang melaporkan banyaknya warga masyarakat se Provinsi Riau yang tidak bisa memilih karena kekurangan surat suara, maka kami kemudian melakukan rapat untuk membahas solusi demi menyelamatkan hak pilih warga negara dalam memberikan suaranya dalam pemilu 2019. Kesimpulannya adalah dalam bentuk rekomendasi kepada KPU agar dilakukan PSU dan PSL di 112 TPS se-Provinsi Riau, tutup Rusidi.*( H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Partisipasi Pemilih Pemilu di Bengkalis 80 Persen
- 21 Tahun Reformasi, Mahasiswa Demo Malam di Depan Kantor Bupati Bengkalis
- Datangi Polda Riau, Puluhan Massa HMI-MPO Pertanyakan Buruknya Komitmen Penegakan Hukum
- Kuansing Aman, Tidak Ada Pergerakan Massa Demo Bawaslu
- Polda Riau Berlakukan Siaga 1
- Animo Pemilih Cerdas Meningkat,
Kapemary Apresiasi Pesta Demokrasi di Duri, Bengkalis

- Seribuan Masyarakat Riau Ikut Aksi Damai 22 Mei di Jakarta
- Geruduk DPRD Riau, Ratusan Mahasiswa Desak Masuk
- Tunggu Pemberitahuan MK,
KPU Kampar Belum Tetapkan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih DPRD Kabupaten

- Hampir Seluruh OPD Pemkab Pelalawan Habiskan Belanja ATK Rp80-Rp100 Juta/Tahun
- Kinerja PU-PR Pelalawan Disorot Fraksi PDI Perjuangan
- Tiga Petahana Gagal, ini Daftar 13 Caleg Lolos ke DPR RI Asal Riau
- KPU Riau Sampaikan Rekapnas
- KPU Riau Sampaikan Rekapnas
- Raup Suara Terbanyak di Riau, Jon Elrizal Kembali Lolos ke Senayan
- PKS Pemenang,
Berikut 45 Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis 2019-2024

- Kapolres Bidik Tersangka Lain Tindak Pidana Pemilu di Pelalawan
- Jelang Aksi 22 Mei, Wagub Imbau Warga dan ASN Riau tak Perlu Ikut Demo
- FH UIR Gelar Aksi Demo ke KPU Riau
- Gesa Perda PDAM, Pansus DPRD Bengkalis Stuban ke Perumda Sleman, Yogyakarta


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com