Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 18 Juli 2019 19:47
Dua Prodi UIN Suska Riau Dapat Nilai A

Kamis, 18 Juli 2019 19:45
Selama Tiga Jam, Polisi Periksa Ketua KPU Pekanbaru Terkait Dugaan Suap Anggota DPRD

Kamis, 18 Juli 2019 18:56
Mampir di Pasirpangaraian, Istri Wagubri: Masjid Agung Terasa Masjid Madinah

Kamis, 18 Juli 2019 18:24
Dinastan Holtikultura dan Perkebunan Riau Targetkan Produksi Kebutuhan Beras Meningkat

Kamis, 18 Juli 2019 18:20
Baru Bercerai, Duda di Duri Ditemukan Jadi Mayat

Kamis, 18 Juli 2019 18:00
Gara-gara Berniat Ambil BB, DPO Narkoba Ini Ditangkap Jaksa di Bengkalis

Kamis, 18 Juli 2019 17:13
Panen Ikan di Lubuk Larangan Desa Sungai Salak, Bupati dan Sekda Rohul tak dapat Ikan

Kamis, 18 Juli 2019 16:58
Merasa Tertipu, Nasabah PT RFB Akan Lapor ke Polisi

Kamis, 18 Juli 2019 16:35
Bupati Apresiasi Panitia Pacu Jalur Rayon II Kecamatan Pangean

Kamis, 18 Juli 2019 16:32
Demo di Kantor Bupati, Masyarakat Tiga Desa di Tambusai Desak Pemkab Rohul Tuntaskan Lahan KKPA di PT. Hutahaean

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 21 April 2019 20:09
Bawaslu : Otak atik Suara Peserta Pemilu, Bisa Dipidana

Bawaslu Riau Himbau untuk tidak mengotak atik perolehan suara peserta pemilu. Ancamannya adalah pidana.

Riauterkini-PEKANBARU- Ahad (21/4/19) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, Rusidi Rusdan mengimbau ke seluruh jajan pengawas pemilu se-Riau agar memastikan berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara tidak diubah ubah.

Hari ini, 4 (empat) hari Pasca Pencoblosan dalam pemilihan umum serentak Tahun 2019. Sejumlah masyarakat meminta kepada Bawaslu Provinsi Riau khususnya, untuk melakukan pengawasan terkait hasil dan rekap pemungutan suara yang berasal dari TPS.

Gejala ini terlihat dari alotnya Pleno rekakapitilasi di tingkat PPK dan banyaknya kecemasan dari caleg.

oleh sebab itu, Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas melalui Group jejaring (Whatsapp) Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan hasil pemungutan dan perhitungan dan rekapitulasi suara tidak berubah dari tiap TPS diwilayahnya.

Rusidi mengutip Pasal 505 Undang-undang No.7 Tahun 2017, yang menegaskan kepada Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi perolehan suara, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun." jelas Rusidi.

Rusidi juga menambahkan bahwa pada Pasal 504 UU No.7 Tahun 2017, menekankan kepada setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

"Dilihat dari 2 pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapapun, termasuk penyelenggara (KPU, Bawaslu dan jajarannya) yang merusak, menghilangkan, bahkan merubah hasil perhitungan suara dari TPS, akan dipidana dengan pidana paling lama 1 Tahun dan denda Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)." tegas Rusidi.

Intruksi ini, menurut Rusidi agar Pengawas, Penyelenggara, dan Peserta Pemilu benar-benar menjaga amanat rakyat Indonesia demi menciptanya pemilu yang jujur, bersih, dan adil.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Kelak Perda KLA Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Bebasis Hak Anak di Pekanbaru
- Cari Solusi Penyelamatan, Komisi I DPRD Pelalawan Kunjungi AKN Bengkalis
- Pilkada Siak 2020, T S Hamzah Jadi Trending Topic di Masyarakat
- Sukiman Curi Start dan Minta Dukungan Maju Pilkada Rohul 2020
- Sah, Musliadi - Supriati Berpasangan Pilkada Kuansing 2020
- Ketua DPRD Kuansing Puji Aparat Kompak Layani Masyarakat
- Tagih Janji Jadi Ketua PAN Riau, Utusan DPP Temui Syamsuar
- Zukri Misran Ditunjuk Jadi Ketua DPD PDI-P Riau
- Susun Perda CSR, Pansus DPRD Bengkalis Konsultasi ke Kemenkum HAM Riau
- Terima Kunjungan Mabes Polri, Ketua Bawaslu Beberkan Pelanggaran Pemilu di Riau
- Bupati Kuansing Dinilai Belum Bernyali Evaluasi Kabinetnya
- Pantau PPDB, Ketua DPRD Pelalawan Lakukan Sidak ke Sejumlah Sekolah
- Siap Maju di Pilbup Meranti,
Masrul Kasmy Mulai Jalin Komunikasi dengan Partai

- Warganet Respon Negatif Wacana Duet Mursini-Adam di Pilkada Kuansing 2020
- Pilkada Kuansing, Golkar Bantah Pasangkan Adam dengan Mursini
- Pengurus Yakin Syamsuar Tepati Janji Jadi Ketua DPW PAN Riau
- Cek Pengaduan Warga, Anggota DPRD Kuansing Datangi Puskesmas Sungai Sirih
- LKPj 2018, Bupati Kuansing Sebut APBD Surplus 34,9 Miliar
- Sepelekan Dewan dan Bupati Kuansing, Banyak Pejabat Eselon III Tak Hadir di Sidang Paripurna
- Jadwal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih,
KPU Rohul Masih Tunggu Surat Register dari Panitera MK



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com