Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 24 Mei 2019 20:15
Serunya Midnight Sale di Mal SKA, Diskon Melimpah Sampai 70 Persen

Jum’at, 24 Mei 2019 19:29
Mahasiswa UR Taja Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa di SMA Negeri Pintar Provinsi Riau

Jum’at, 24 Mei 2019 19:15
Buka Bersama Pengurus, Apindo Gandeng ACI NUS Gelar Survey Daya Saing Usaha 2019

Jum’at, 24 Mei 2019 19:11
Kutuk Tindakan Represif, HMI Pekanbaru Minta Kapolri Dicopot

Jum’at, 24 Mei 2019 17:24
Berbagi Berkah Ramadan, Alumni Unri RAPP Santuni Anak Yatim

Jum’at, 24 Mei 2019 17:08
Tanggapi Pendemo, Waka DPRD Riau Janji Akan Sampaikan Tuntutan Hingga ke Pusat

Jum’at, 24 Mei 2019 17:05
Cegah Barang Haram Masuk, Dermaga BSL Bengkalis Bakal Dipasang X-Ray

Jum’at, 24 Mei 2019 16:35
Terkesan Sengaja Dibiarkan Terbengkalai,
Warga Meskom, Bengkalis Pertanyakan Lampu Jalan Setahun Tak Nyala


Jum’at, 24 Mei 2019 16:21
Protes Kecurangan Pemilu, Pendemo Kepung DPRD Riau

Jum’at, 24 Mei 2019 15:44
Perbup Sudah Diteken Bupati,
Pemkab Rohul Alokasikan Rp25 Miliar untuk THR ASN dan 45 Anggota DPRD


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 22 April 2019 15:14
KPK Ingatkan Komitmen Pemprov Riau Cegah Korupsi

KPK mendorong Pemprov Riau mengoptimalkan PAD, pengelolaan aset serta penerapan manajemen SDM. Tak lupa mengingatkan komitmen pemprov untuk mencegah terjadinya korupsi.

Riauterkini - PEKANBARU - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengoptimalkan pendapatan daerah, pengelolaan aset daerah serta mengimplementasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

Kegiatan komisi anti rasuah yang digelar di ruang melati lantai tiga Kantor Gubernur Riau ini, Senin (22/4/19) merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi tindak lanjut program pemberantas korupsi terintegrasi tahun 2019 yang sudah digelar sebelumnya. Yakni, Bidang Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD), Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan Manajemen SDM Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu, KPK juga melakukan koordinasi dan audiensi bersama Gubernur Riau H Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar Nasution serta jajarab terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Kita terus mendorong pemerintah daerah khususnya Pemprov Riau mengoptimalkan pendapatan daerah, Pengelolaan Aset Daerah dan Implementasi Manajemen SDM. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Monev yang dilakukan di Riau pada 1 Maret lalu," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (22/4/19).

Selain bidang tersebut, beberapa kegiatan yang termasuk dalam kegiatan tim Koordinasi dan Wilayah (Korwil) KPK di Riau adalah mengptimalisasi dan menimplementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang endidikan dasar dan menengah, dan program Diklat Pemda se Provinsi Riau.

Kemudian monitoring dan evaluasi tindak lanjut program Kor Bicara supgah Sektor BUMD di Provinsi Riau. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau. Bimbingan teknis pengelolaan aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) bagi para admin MCP dan serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut rencana aksi sektor sumber daya alam Pemerintah Provinsi Riau.

KPK juga mengingatkan kembali tentang komitmen terkait dengan program-program pencegahan korupsi dan berharap tidak ada lagi konfilik kepentingan dan upaya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk program-program yang dilaksanakan tidak hanya bersifat formalitas tapi harus di check benar implementasinya.

Kemudian KPK dalam rangkaian kegiatan ini akan melakukan program terintegrasi dengan melibatkan beberapa tim di KPK. Pemprov diminta menyiapkan data dan pejabat terkait untuk hadir pada tiap tahapan monev. Selain lokus pemprov, kegiatan monev pada minggu ini juga dilakukan di Dumai, Rokan Hilir, Pekanbaru, Pelalawan.

"Penekanan program korsup di tahun 2019, selain 8 program regular lanjutan 2018, ada 7 program yg hrs fokus tahun ini, yaitu: Program Optimalisasi Penerimaan daerah, Pembenahan Aset Daerah, Penguatan Tata Kelola BUMD (terutama sektor perbankan/keuangan), Pengelolaan SDM pemda, Insersi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang dikdasmen dan Diklat Pemda, Optimalisasi Peran Komite Advokasi Daerah, serta Penyelesaian permasalahan sektor sumber daya alam," papar Febri.*(mok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Tanggapi Pendemo, Waka DPRD Riau Janji Akan Sampaikan Tuntutan Hingga ke Pusat
- Partisipasi Pemilih Pemilu di Bengkalis 80 Persen
- 21 Tahun Reformasi, Mahasiswa Demo Malam di Depan Kantor Bupati Bengkalis
- Datangi Polda Riau, Puluhan Massa HMI-MPO Pertanyakan Buruknya Komitmen Penegakan Hukum
- Kuansing Aman, Tidak Ada Pergerakan Massa Demo Bawaslu
- Polda Riau Berlakukan Siaga 1
- Animo Pemilih Cerdas Meningkat,
Kapemary Apresiasi Pesta Demokrasi di Duri, Bengkalis

- Seribuan Masyarakat Riau Ikut Aksi Damai 22 Mei di Jakarta
- Geruduk DPRD Riau, Ratusan Mahasiswa Desak Masuk
- Tunggu Pemberitahuan MK,
KPU Kampar Belum Tetapkan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih DPRD Kabupaten

- Hampir Seluruh OPD Pemkab Pelalawan Habiskan Belanja ATK Rp80-Rp100 Juta/Tahun
- Kinerja PU-PR Pelalawan Disorot Fraksi PDI Perjuangan
- Tiga Petahana Gagal, ini Daftar 13 Caleg Lolos ke DPR RI Asal Riau
- KPU Riau Sampaikan Rekapnas
- KPU Riau Sampaikan Rekapnas
- Raup Suara Terbanyak di Riau, Jon Elrizal Kembali Lolos ke Senayan
- PKS Pemenang,
Berikut 45 Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis 2019-2024

- Kapolres Bidik Tersangka Lain Tindak Pidana Pemilu di Pelalawan
- Jelang Aksi 22 Mei, Wagub Imbau Warga dan ASN Riau tak Perlu Ikut Demo
- FH UIR Gelar Aksi Demo ke KPU Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com