Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 22 Agustus 2019 17:40
Juara 1 Rayon III, Sang Ratu Helmina Hari Pertama FPJ Sudah Pulang Kandang

Kamis, 22 Agustus 2019 17:32
Pemprov Riau Optimis APBD-P Tuntas Akhir Bulan Ini

Kamis, 22 Agustus 2019 16:37
Matangkan Persiapan Gelar Layanan 5G,
XL Axiata Kembali Uji Coba Teknologi 5G dan Gencarkan Fiberisasi Jaringan


Kamis, 22 Agustus 2019 16:34
Mahasiswa Dua PT di Bengkalis Wakili Riau Lomba Mengelas Nasional

Kamis, 22 Agustus 2019 16:05
Terbukti Diminati dan Berkualitas, Rabbani Sabet Tiga Award Top Brand 2019

Kamis, 22 Agustus 2019 15:28
558 Mahasiswa UPP Rohul Diwisuda, Irsadul Halim Sebagai Pemuncak

Kamis, 22 Agustus 2019 15:04
Dianggarkan 10,6 Miliar, Pengadaan Meubelair Kantor Polda Mulai Dilelang

Kamis, 22 Agustus 2019 15:00
Rio Akbar Bersama Tim Persembahkan Medali Emas Untuk Negara

Kamis, 22 Agustus 2019 14:57
Kunker ke Bengkalis, Ini Pesan Danrem 031/WB ke Prajurit Kodim 0303

Kamis, 22 Agustus 2019 14:54
Terjerat Korupsi Dana Pendamping Desa di BPMD, Tiga PNS Pemkab Inhu Diadili

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 22 April 2019 15:14
KPK Ingatkan Komitmen Pemprov Riau Cegah Korupsi

KPK mendorong Pemprov Riau mengoptimalkan PAD, pengelolaan aset serta penerapan manajemen SDM. Tak lupa mengingatkan komitmen pemprov untuk mencegah terjadinya korupsi.

Riauterkini - PEKANBARU - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengoptimalkan pendapatan daerah, pengelolaan aset daerah serta mengimplementasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

Kegiatan komisi anti rasuah yang digelar di ruang melati lantai tiga Kantor Gubernur Riau ini, Senin (22/4/19) merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi tindak lanjut program pemberantas korupsi terintegrasi tahun 2019 yang sudah digelar sebelumnya. Yakni, Bidang Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD), Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan Manajemen SDM Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu, KPK juga melakukan koordinasi dan audiensi bersama Gubernur Riau H Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar Nasution serta jajarab terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Kita terus mendorong pemerintah daerah khususnya Pemprov Riau mengoptimalkan pendapatan daerah, Pengelolaan Aset Daerah dan Implementasi Manajemen SDM. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Monev yang dilakukan di Riau pada 1 Maret lalu," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (22/4/19).

Selain bidang tersebut, beberapa kegiatan yang termasuk dalam kegiatan tim Koordinasi dan Wilayah (Korwil) KPK di Riau adalah mengptimalisasi dan menimplementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang endidikan dasar dan menengah, dan program Diklat Pemda se Provinsi Riau.

Kemudian monitoring dan evaluasi tindak lanjut program Kor Bicara supgah Sektor BUMD di Provinsi Riau. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau. Bimbingan teknis pengelolaan aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) bagi para admin MCP dan serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut rencana aksi sektor sumber daya alam Pemerintah Provinsi Riau.

KPK juga mengingatkan kembali tentang komitmen terkait dengan program-program pencegahan korupsi dan berharap tidak ada lagi konfilik kepentingan dan upaya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk program-program yang dilaksanakan tidak hanya bersifat formalitas tapi harus di check benar implementasinya.

Kemudian KPK dalam rangkaian kegiatan ini akan melakukan program terintegrasi dengan melibatkan beberapa tim di KPK. Pemprov diminta menyiapkan data dan pejabat terkait untuk hadir pada tiap tahapan monev. Selain lokus pemprov, kegiatan monev pada minggu ini juga dilakukan di Dumai, Rokan Hilir, Pekanbaru, Pelalawan.

"Penekanan program korsup di tahun 2019, selain 8 program regular lanjutan 2018, ada 7 program yg hrs fokus tahun ini, yaitu: Program Optimalisasi Penerimaan daerah, Pembenahan Aset Daerah, Penguatan Tata Kelola BUMD (terutama sektor perbankan/keuangan), Pengelolaan SDM pemda, Insersi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang dikdasmen dan Diklat Pemda, Optimalisasi Peran Komite Advokasi Daerah, serta Penyelesaian permasalahan sektor sumber daya alam," papar Febri.*(mok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pemprov Riau Optimis APBD-P Tuntas Akhir Bulan Ini
- Dewan Berharap Figur Sekda Definitif Punya Koneksi ke Pusat
- Punya Nilai Plus, Doktor Ferryandi Dinilai Paling Layak Pimpin DPRD Inhil
- Bertambah Rp186 M, Estimasi Perubahan APBD Bengkalis 2019 Rp4,06 T
- Banyak Meninggal, KPU tak Bisa Perketat Seleksi KPPS
- KPU Riau Gelar Rapat Evaluasi Kampanye Pemilu 2019
- Warga Tumpah Saksikan Pesta Rakyat Bersama Husni Tamrin di Pelalawan
- Bakal Hadiri Upacara HUT RI ke-74,
Husni Tamrin Ramaikan Pesta Rakyat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan

- Anggota DPRD Bengkalis Sosialisasikan Perda Zakat di Bathin Solapan
- ‎Kabut Asap di Pelalawan Kian Pekat,
Ketua DPRD Pelalawan Desak Pemda Liburkan Sekolah-Sekolah

- Gugatan Teddy Dikabulkan Hakim,
Ini Tanggapan Ketua DPRD dan Bupati Rohul

- ..
- Disaksikan Ahmad Hijazi, Ahmad Syah Resmi Dilantik sebagai Pj Sekdaprov Riau
- Komisi IV DPRD Bengkalis Undang Kepala Sekolah 3 Kecamatan Bahas Isu Pungli
- KPU Temu Ramah Bersama Anggota DPRD Kuansing Terpilih
- DPP PAN Putuskan Anton Sugianto Capim DPRD Pelalawan
- KPU Serahkan Nama 35 Anggota DPRD Kuansing pada Pemkab
- Terungkap di Hearing DPRD Kampar, Anggaran Bantuan 24 Panti Asuhan Raib dari APBD 2019
- Pelantikan Dewan Terpilih Kuansing Dijadwalkan September
- Gerindra Ajukan‎ Abdul Halim Sebagai Ketua DPRD Rohul 2019-2024


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com