Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 22 Mei 2019 07:13
Hadiri Nuzulul Qur'an, Wako Pekanbaru Jadi Amil.Zakat Masjid Mukarromah

Selasa, 21 Mei 2019 22:46
Wabup Inhil: Nuzulul Qur'an Momentum Meningkatkan Kesadaran Mengamalkan Ajaran Al Qur'an

Selasa, 21 Mei 2019 22:10
Jalin Silaturahmi, Terminal Bangkinang Gelar Buka Bersama

Selasa, 21 Mei 2019 21:06
Wali Kota Pekanbaru Kukuhkan Kepengurusan Fankoper

Selasa, 21 Mei 2019 20:51
Prime Park Hotel Pekanbaru Undang Ratusan Anak Yatin Berbuka Puasa Bersama

Selasa, 21 Mei 2019 20:49
Pererat Silaturahmi, Keluarga Besar Dinas PUPR Rohul Buka Puasa Ramadhan Bersama

Selasa, 21 Mei 2019 19:29
Korupsi Pengadaan Pipa Transmisi PDAM Tembilahan, Inhil, PNS dan Kontraktor Dituntut Berbeda

Selasa, 21 Mei 2019 19:26
Kejari Kuansing Gelar Bukber Bersama Dengan Awak Media

Selasa, 21 Mei 2019 18:14
Cek Jalur Mudik Lintas Barat di Kampar, Kapolda Riau Minta Pihak Kontraktor Gesa Perbaikan Jalan

Selasa, 21 Mei 2019 18:06
Santuni Anak Yatim, APHI Komda Riau Gelar Buka Bersama

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Mei 2019 16:22
Mencoblos Atas Nama Orang Lain, Warga Rokan Hilir Lolos dari Ancaman Penjara

Tindak pidana pemilu, warga Rohil lolos dari jerat hukum. Padahal mencoblos atas nama orang lain.

Riauterkini-PEKANBARU-Senin tgl 13 Mei 2019 Pukul 20.00 Wib bertempat di Polres Rokan Hilir telah melaksanakan SG2 (Pembahasan Kedua) terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Darmawati Sitorus. Pada 17 April 2019 lalu, Darmawati Sitorus membawa C.6 (Undangan Pemilih) orang lain Maysarah datang dan melakukan pencoblosan di TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Perbuatan ini diduga melanggar Pasal 533 UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Dugaan pelanggaran tersebut merupakan laporan warga masyarakat yang dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Rimba Melintang. Warga pelapor merupakan saksi dari partai politik Nasdem, Siti Patimah yang pada saat itu menjadi saksi partai di TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu dan perkara tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu.

Dalam rapat pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu dihadiri oleh unsur Bawaslu yaitu Ketua Bawaslu Rokan Hilir Syahyuri, S.HI. dan Koordinator Sentra Gakkumdu Bimantara Prima Adi Cipta, S.H. dari unsur Kejaksaan hadir Maruli Tua Sitanggang, S.H. dan Rizki Fadillah, S.H, sedangkan dari unsur Kepolisian hadir Maringan P. Silalahi, S.H. dan Anta Arif Siregar.

Dalam keterangannya, Anggota Bawaslu Rokan Hilir Bimantara yang juga selaku Kordinator Sentra Gakkumdu menjelaskan, "sebelum pembahasan kedua ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengambil keterangan ahli hukum pidana.

"Kami menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti ke proses tahapan penyidikan dikarenakan pertama, bahwa unsur meansrea (niat jahat) dari Terlapor tidak terpenuhi. Kedua, bahwa terhadap pasal yang disangkakan kepada Terlapor masih kekurangan unsur tindak pidananya, dimana seharusnya Terlapor memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih. Padahal faktanya bahwa Terlapor hanya memberikan (mencoblos) di TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu saja tidak lebih dari 1 (satu) TPS. Karena dalam unsur pasal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. sehingga meskipun Terlapor mengaku dirinya sebagai orang lain yaitu Maysarah datang ke TPS akan tetapi Terlapor hanya memberikan (melakukan pencoblosan) di TPS itu saja dan hanya 1 (satu) kali dan tidak pula Terlapor mencoblos di tempat TPS yang lain," ujarnya.

Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, tamvah Bima, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Kepolisian Resort Rokan Hilir menyimpulkan perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya dan proses perkara ini selesai dan ditutup.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Geruduk DPRD Riau, Ratusan Mahasiswa Desak Masuk
- Tunggu Pemberitahuan MK,
KPU Kampar Belum Tetapkan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih DPRD Kabupaten

- Hampir Seluruh OPD Pemkab Pelalawan Habiskan Belanja ATK Rp80-Rp100 Juta/Tahun
- Kinerja PU-PR Pelalawan Disorot Fraksi PDI Perjuangan
- Tiga Petahana Gagal, ini Daftar 13 Caleg Lolos ke DPR RI Asal Riau
- KPU Riau Sampaikan Rekapnas
- KPU Riau Sampaikan Rekapnas
- Raup Suara Terbanyak di Riau, Jon Elrizal Kembali Lolos ke Senayan
- PKS Pemenang,
Berikut 45 Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis 2019-2024

- Kapolres Bidik Tersangka Lain Tindak Pidana Pemilu di Pelalawan
- Jelang Aksi 22 Mei, Wagub Imbau Warga dan ASN Riau tak Perlu Ikut Demo
- FH UIR Gelar Aksi Demo ke KPU Riau
- Gesa Perda PDAM, Pansus DPRD Bengkalis Stuban ke Perumda Sleman, Yogyakarta
- Perhitungan Usai, Berikut 12 Caleg Terpilih Dapil Mandau Untuk DPRD Bengkalis
- Jangan Takut Lapor Kecurangan,
Sandi: Prabowo Bakal Sampaikan Surat Wasiat Sebelum 22 Mei

- Pleno KPU Riau Kembali Diundur
- Jelang Pengumuman Hasil Pilpres,
Sandi: Jaga Amanah Pemiu yang Jujur dan Adil

- Periksa 28 Kotak Suara: Bawaslu Riau Nyatakan KPU Rohul Tidak Langgar Aturan
- Sampaikan Tuntutan, Ketua KPU Riau Temui Massa Aksi Super Damai
- Gubri Sebut Kasus Korupsi Dua Kepala Daerah Jadi Pelajaran


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com