Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 20 Agustus 2019 13:47
Mahfud MD Sebut Kasus Ustadz Ubdul Somad Sudah Kadaluarsa

Selasa, 20 Agustus 2019 13:43
Penikaman Kanit Reskrim, Diawali Keributan Pelaku dengan Warga

Selasa, 20 Agustus 2019 13:06
Dilantik Wakapolda Riau, AKBP Andri Sudarmadi Jabat Direktur Reskrim

Selasa, 20 Agustus 2019 13:01
Besok Dibuka Menteri Pariwisata, 175 Jalur Siap Menjadi Tercepat di FPJ 2019

Selasa, 20 Agustus 2019 12:54
Rok Terlilit Rantai Motor, Seorang Ibu di Perawang Terhempas ke Aspal

Selasa, 20 Agustus 2019 11:43
Forum Diskusi Publik Kemen Kominfo Hadirkan Mahfud MD dan Gun-Gun Siswandi

Selasa, 20 Agustus 2019 11:38
Muncul 44 Titik Panas, Kebakaran Lahan di Riau Kembali Meluas

Selasa, 20 Agustus 2019 11:25
Tikam Kanit Reskrim, Warga Inhil Tewas Ditembak

Selasa, 20 Agustus 2019 11:21
Dijadwalkan Tiba Sore, Menpar Besok Buka Festival Pacu Jalur 2019

Selasa, 20 Agustus 2019 09:11
Sempat Dikabarkan Batal, Murid SDN 002 Telukkuantan Siap Tampil Dipembukaan FPJ 2019

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2019 15:19
Bawaslu Riau Gelar 2 Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pileg 2019 di Rohul

Bawaslu Riau menggelar dua sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Legislatif di Rokan Hulu. Dua laporan yang disidang adalah milik Hendra Mastar dari PAN dan Sabri dari Partai Gerindra.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau mulai menyelesaikan 2 laporan dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di Pemilu 17 April 2019.

Dua laporan dugaan pelanggaran diselesaikan melalui Sidang Pelanggaran Administrasi Acara Cepat Pemilu 2019 yang digelar di kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Kamis (16/5/2019).

Sidang dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dengan pelapor pertama yaitu Hendra Mastar dari PAN, dan pelapor kedua yakni Sabri dari Partai Gerindra‎. Kedua laporan diterima Bawaslu pasca pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Rokan Hulu.

Sidang acara penanganan administrasi dengan metode sidang acara cepat yang berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 dipimpin Ketua Bawaslu Riau‎ Rusidi Rusdan merangkap sebagai Ketua Majelis, dengan anggota Bawaslu Riau Amiruddin Sijaya merangkap anggota majelis.

Sidang yang dijaga ketat anggota Kepolisian dari jajaran Polres Rokan Hulu, turut dihadiri seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu, dan seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Rusidi Rusdan, ‎Ketua Mejelis Sidang juga Ketua Bawaslu Riau mengatakan sidang dengan metode sidang acara cepat adalah sidang acara penanganan administrasi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018, dimana kewenangan Bawaslu adalah menyelesaikan penanganan pelanggaran administrasi dilaksanakan secara cepat.

"Jadi putusannya nanti bisa dua atau tiga hari sudah selesai, ya sudah kita bisa putuskan," jelas Rusidi Rusdan, Kamis (16/5/2019).

Menurutnya, sidang acara cepat ini untuk menyelesaikan yang sifatnya penanganan administrasi seperti kesalahan administrasi, dengan mempertemukan kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Rokan Hulu.

Pelapor sendiri‎, ungkap Rusidi, harus memenuhi syarat formil dan materiil, yakni Warga Negara Indonesia, pelaporan masih dalam waktu yang bisa dilaporkan, ada kronologis kejadian, dan ada saksi dan bukti.

"Jadi semua sudah lengkap, sehingga kita register dan kita sidangkan hari ini," ujarnya.‎

Rusidi mengaku yang dilaporkan dua pelapor pada prinsipnya adalah kesalahan penulisan dan perbedaan-perbedaan antara form C1 yang diterima saksi pelapor dengan yang ada yang dibacakan di pleno kabupaten/ kota.

"Artinya ada pelapor yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU (Rokan Hulu) yang menurut mereka tidak sesuai dengan fakta sebenarnya terjadi," ungkap Rusidi dan mengaku rata-rata laporan terkait Pemilihan Legislatif untuk form C1 kabupaten.‎

Rusidi mengaku di sidang perkara penanganan administrasi cepat ada beberapa berapa poin atau keputusan alternatif‎ yang bisa diputuskan Bawaslu Riau, tergantung hasil sidang, pertama perbaikan administrasi, kedua sanksi peringatan atau kode etik peringatan kepada penyelanggara, perhitungan kembali, dan sanksi lainnya.‎

"Untuk PSU‎ (pemungutan suara ulang) tentu kita masih berkoordinasi dengan Bawaslu RI," katanya.

"Ya paling lambat dua atau tiga hari sudah kita putuskan, namanya acara cepat. Kalau administrasi biasa itu waktunya 14 hari, jadi ini karena ini situasinya mendesak kita akan putuskan secara cepat," pungkas Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan.‎

Sementara, Ketua KPU Rokan Hulu, Elfendri, mengatakan kewajiban KPU sebagai penyelenggara adalah mengikuti penyelesaian laporan.

Elfendri meyakini beberapa yang dilaporkan pelapor sudah dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara sesuai prosedur, baik itu penempelan form C1, termasuk kesalahan-kesalahan lain sudah diperbaiki seperti kesalahan penulisan jumlah total suara.

"Kita mempunyai dokumen-dokumen mulai dari C1 sampai ke DB-1 terakhir alhamdulillah sudah lengkap," kata Komisioner KPU Rokan Hulu dua periode ini, dan mengaku penempelan C1 oleh penyelenggara dikuatkan oleh dokumen foto.

Diakuinya, yang dilaporkan pelapor adalah pelaksanaan prosedur yang dilaksanakan. Menurutnya, bila terjadi perbedaan penjumlahan atau tulisan di C1 tentunya terkonfirmasi saat pleno tingkat desa maupun pleno tingkat kecamatan.

‎Elfendri menambahkan dan sejauh ini tidak ada keberatan dari saksi di form DA2 saat pleno tingkat desa maupun pleno tingkat kecamatan.***(zal)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Banyak Meninggal, KPU tak Bisa Perketat Seleksi KPPS
- KPU Riau Gelar Rapat Evaluasi Kampanye Pemilu 2019
- Warga Tumpah Saksikan Pesta Rakyat Bersama Husni Tamrin di Pelalawan
- Bakal Hadiri Upacara HUT RI ke-74,
Husni Tamrin Ramaikan Pesta Rakyat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan

- Anggota DPRD Bengkalis Sosialisasikan Perda Zakat di Bathin Solapan
- ‎Kabut Asap di Pelalawan Kian Pekat,
Ketua DPRD Pelalawan Desak Pemda Liburkan Sekolah-Sekolah

- Gugatan Teddy Dikabulkan Hakim,
Ini Tanggapan Ketua DPRD dan Bupati Rohul

- ..
- Disaksikan Ahmad Hijazi, Ahmad Syah Resmi Dilantik sebagai Pj Sekdaprov Riau
- Komisi IV DPRD Bengkalis Undang Kepala Sekolah 3 Kecamatan Bahas Isu Pungli
- KPU Temu Ramah Bersama Anggota DPRD Kuansing Terpilih
- DPP PAN Putuskan Anton Sugianto Capim DPRD Pelalawan
- KPU Serahkan Nama 35 Anggota DPRD Kuansing pada Pemkab
- Terungkap di Hearing DPRD Kampar, Anggaran Bantuan 24 Panti Asuhan Raib dari APBD 2019
- Pelantikan Dewan Terpilih Kuansing Dijadwalkan September
- Gerindra Ajukan‎ Abdul Halim Sebagai Ketua DPRD Rohul 2019-2024
- APBD Bengkalis TA 2019 Mungkin Akan Dirasionalisasi 20 Persen
- 8 Kursi, PKS Jawara di Pekanbaru
- Ini Dia Anggota Dewan Terpilih di DPRD Riau Hasil Pileg 2019
- Pleno Dikawal Polisi,
Ini 45 Anggota DPRD Bengkalis Terpilih 2019-2024 Ditetapkan KPU Setelah Putusan MK



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com