Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 20 Juni 2019 07:50
Speed Boat Milik Pemkab Pelalawan Dibiarkan Tenggelam di Kuala Kampar

Rabu, 19 Juni 2019 22:04
Temuan Diduga Sabu Dalam Koper dan Ekstasi di Bengkalis, Polisi Dikabarkan Amankan Pelaku

Rabu, 19 Juni 2019 20:41
Terpilih Secara Aklamasi Erdiansyah Ketuai IKPTK Kuansing

Rabu, 19 Juni 2019 19:09
Sempena HUT Bhayangkara ke-73, Polsek Pangkalan Kuras Gelar Kegiatan Bhakti Sosial dan 'Fogging'

Rabu, 19 Juni 2019 18:08
Kabur Berhasil Ditangkap, Tiga Napi Diserahkan Polres Bengkalis ke Lapas Kerinci, Jambi

Rabu, 19 Juni 2019 18:01
‎Dari Ritual Menjadi Budaya Pertunjukan,
Tari Burung Kuayang di Ulak Patian Rohul Tercatat Sebagai Warisan Budaya Takbenda


Rabu, 19 Juni 2019 17:55
90 Persen‎ Guru PAUD di Rohul Masih Tamatan SMA, Pemkab Sudah Gandeng UPP

Rabu, 19 Juni 2019 17:30
DPPPA Pekanbaru Tegaskan Perlindungan Anak Adalah Tugas Bersama

Rabu, 19 Juni 2019 16:39
Ketua ARUN Riau Siap Maju Pilkada Bengkalis 2020

Rabu, 19 Juni 2019 16:33
Sebelum Panggil Wabup,
Komisi B DPRD Kuansing Akan Bahas Soal Bibit Sawit Palsu


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2019 15:19
Bawaslu Riau Gelar 2 Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pileg 2019 di Rohul

Bawaslu Riau menggelar dua sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Legislatif di Rokan Hulu. Dua laporan yang disidang adalah milik Hendra Mastar dari PAN dan Sabri dari Partai Gerindra.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau mulai menyelesaikan 2 laporan dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di Pemilu 17 April 2019.

Dua laporan dugaan pelanggaran diselesaikan melalui Sidang Pelanggaran Administrasi Acara Cepat Pemilu 2019 yang digelar di kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Kamis (16/5/2019).

Sidang dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dengan pelapor pertama yaitu Hendra Mastar dari PAN, dan pelapor kedua yakni Sabri dari Partai Gerindra‎. Kedua laporan diterima Bawaslu pasca pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Rokan Hulu.

Sidang acara penanganan administrasi dengan metode sidang acara cepat yang berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 dipimpin Ketua Bawaslu Riau‎ Rusidi Rusdan merangkap sebagai Ketua Majelis, dengan anggota Bawaslu Riau Amiruddin Sijaya merangkap anggota majelis.

Sidang yang dijaga ketat anggota Kepolisian dari jajaran Polres Rokan Hulu, turut dihadiri seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu, dan seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Rusidi Rusdan, ‎Ketua Mejelis Sidang juga Ketua Bawaslu Riau mengatakan sidang dengan metode sidang acara cepat adalah sidang acara penanganan administrasi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018, dimana kewenangan Bawaslu adalah menyelesaikan penanganan pelanggaran administrasi dilaksanakan secara cepat.

"Jadi putusannya nanti bisa dua atau tiga hari sudah selesai, ya sudah kita bisa putuskan," jelas Rusidi Rusdan, Kamis (16/5/2019).

Menurutnya, sidang acara cepat ini untuk menyelesaikan yang sifatnya penanganan administrasi seperti kesalahan administrasi, dengan mempertemukan kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Rokan Hulu.

Pelapor sendiri‎, ungkap Rusidi, harus memenuhi syarat formil dan materiil, yakni Warga Negara Indonesia, pelaporan masih dalam waktu yang bisa dilaporkan, ada kronologis kejadian, dan ada saksi dan bukti.

"Jadi semua sudah lengkap, sehingga kita register dan kita sidangkan hari ini," ujarnya.‎

Rusidi mengaku yang dilaporkan dua pelapor pada prinsipnya adalah kesalahan penulisan dan perbedaan-perbedaan antara form C1 yang diterima saksi pelapor dengan yang ada yang dibacakan di pleno kabupaten/ kota.

"Artinya ada pelapor yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU (Rokan Hulu) yang menurut mereka tidak sesuai dengan fakta sebenarnya terjadi," ungkap Rusidi dan mengaku rata-rata laporan terkait Pemilihan Legislatif untuk form C1 kabupaten.‎

Rusidi mengaku di sidang perkara penanganan administrasi cepat ada beberapa berapa poin atau keputusan alternatif‎ yang bisa diputuskan Bawaslu Riau, tergantung hasil sidang, pertama perbaikan administrasi, kedua sanksi peringatan atau kode etik peringatan kepada penyelanggara, perhitungan kembali, dan sanksi lainnya.‎

"Untuk PSU‎ (pemungutan suara ulang) tentu kita masih berkoordinasi dengan Bawaslu RI," katanya.

"Ya paling lambat dua atau tiga hari sudah kita putuskan, namanya acara cepat. Kalau administrasi biasa itu waktunya 14 hari, jadi ini karena ini situasinya mendesak kita akan putuskan secara cepat," pungkas Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan.‎

Sementara, Ketua KPU Rokan Hulu, Elfendri, mengatakan kewajiban KPU sebagai penyelenggara adalah mengikuti penyelesaian laporan.

Elfendri meyakini beberapa yang dilaporkan pelapor sudah dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara sesuai prosedur, baik itu penempelan form C1, termasuk kesalahan-kesalahan lain sudah diperbaiki seperti kesalahan penulisan jumlah total suara.

"Kita mempunyai dokumen-dokumen mulai dari C1 sampai ke DB-1 terakhir alhamdulillah sudah lengkap," kata Komisioner KPU Rokan Hulu dua periode ini, dan mengaku penempelan C1 oleh penyelenggara dikuatkan oleh dokumen foto.

Diakuinya, yang dilaporkan pelapor adalah pelaksanaan prosedur yang dilaksanakan. Menurutnya, bila terjadi perbedaan penjumlahan atau tulisan di C1 tentunya terkonfirmasi saat pleno tingkat desa maupun pleno tingkat kecamatan.

‎Elfendri menambahkan dan sejauh ini tidak ada keberatan dari saksi di form DA2 saat pleno tingkat desa maupun pleno tingkat kecamatan.***(zal)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ketua ARUN Riau Siap Maju Pilkada Bengkalis 2020
- Sebelum Panggil Wabup,
Komisi B DPRD Kuansing Akan Bahas Soal Bibit Sawit Palsu

- F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis
- Buka Layanan di Kantor Camat, Trobosan DPMPTSP Dipuji F-PAN DPRD Pelalawan
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPj TA 2018 ke DPRD
- Kalah atau Menang di Pengadilan,
Dua Tersangka PPK Rengat, Inhu Tetap Diberhentikan KPU

- Pansus Penyertaan Modal PT. BSP dan Pembiayaan Haji DPRD Bengkalis Lakukan Finalisasi Draft Perda
- Data Form DC1, Sabarudi Gantikan Syahril Caleg Terpilih
- Rahman Wijayanto Diperhitungkan untuk Pilkada Pelalawan 2020
- Demokrat Riau Tolak Gekaran KLB Max Sopacua
- Fraksi Demokrat dan PAN Kritik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau 2018
- Pilkada 2020, KPU Bengkalis Usulkan Rp50 Miliar
- Meski Dirahasiakan,
Sekdaprov Mulai Surati Calon Tim Pansel Assessment PTP

- Ditetapkan Tersangka, Komisioner Bawaslu Inhu Gugat Polisi dan Jaksa
- Asal Tulis di Medsos, Caleg di Bengkalis Ini Divonis Hakim Setahun Penjara
- 'Aroma' Pilkada Makin Kental, Bupati Kuansing Terlihat Makan Siang dengan Para Kepala OPD
- Pilkada Bengkalis 2020,
PAN Ancang-ancang Siapkan Calon yang 'Layak Jual'

- Kader Golkar Provinsi Pastikan Ketua DPRD Riau Akan Diemban Sukarmis
- PAN Bertekad Usung Kadernya di Pilkada Pelalawan 2020
- Sharing Informasi, Anggota DPRD Inhu Berkunjung ke DPRD Kuansing


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com