Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 18 Juli 2019 21:35
Rasa Haru Warnai Pembukaan KIDBF 2019, 11 Bendera Negara Peserta Berkibar di Danau Rusa

Kamis, 18 Juli 2019 20:52
Sidang Lanjutan Sengketa Pileg, Rusidi Minta MK Hadirkan Bawaslu Bengkalis

Kamis, 18 Juli 2019 20:50
Berbagai Kegiatan Warnai HUT Adyaksa ke-59 Digelar Kejari Pelalawan

Kamis, 18 Juli 2019 19:47
Dua Prodi UIN Suska Riau Dapat Nilai A

Kamis, 18 Juli 2019 19:45
Selama Tiga Jam, Polisi Periksa Ketua KPU Pekanbaru Terkait Dugaan Suap Anggota DPRD

Kamis, 18 Juli 2019 18:56
Mampir di Pasirpangaraian, Istri Wagubri: Masjid Agung Terasa Masjid Madinah

Kamis, 18 Juli 2019 18:24
Dinastan Holtikultura dan Perkebunan Riau Targetkan Produksi Kebutuhan Beras Meningkat

Kamis, 18 Juli 2019 18:20
Baru Bercerai, Duda di Duri Ditemukan Jadi Mayat

Kamis, 18 Juli 2019 18:00
Gara-gara Berniat Ambil BB, DPO Narkoba Ini Ditangkap Jaksa di Bengkalis

Kamis, 18 Juli 2019 17:13
Panen Ikan di Lubuk Larangan Desa Sungai Salak, Bupati dan Sekda Rohul tak dapat Ikan

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 16 Mei 2019 15:19
Bawaslu Riau Gelar 2 Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pileg 2019 di Rohul

Bawaslu Riau menggelar dua sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Legislatif di Rokan Hulu. Dua laporan yang disidang adalah milik Hendra Mastar dari PAN dan Sabri dari Partai Gerindra.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau mulai menyelesaikan 2 laporan dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di Pemilu 17 April 2019.

Dua laporan dugaan pelanggaran diselesaikan melalui Sidang Pelanggaran Administrasi Acara Cepat Pemilu 2019 yang digelar di kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Kamis (16/5/2019).

Sidang dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dengan pelapor pertama yaitu Hendra Mastar dari PAN, dan pelapor kedua yakni Sabri dari Partai Gerindra‎. Kedua laporan diterima Bawaslu pasca pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Rokan Hulu.

Sidang acara penanganan administrasi dengan metode sidang acara cepat yang berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 dipimpin Ketua Bawaslu Riau‎ Rusidi Rusdan merangkap sebagai Ketua Majelis, dengan anggota Bawaslu Riau Amiruddin Sijaya merangkap anggota majelis.

Sidang yang dijaga ketat anggota Kepolisian dari jajaran Polres Rokan Hulu, turut dihadiri seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu, dan seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Rusidi Rusdan, ‎Ketua Mejelis Sidang juga Ketua Bawaslu Riau mengatakan sidang dengan metode sidang acara cepat adalah sidang acara penanganan administrasi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018, dimana kewenangan Bawaslu adalah menyelesaikan penanganan pelanggaran administrasi dilaksanakan secara cepat.

"Jadi putusannya nanti bisa dua atau tiga hari sudah selesai, ya sudah kita bisa putuskan," jelas Rusidi Rusdan, Kamis (16/5/2019).

Menurutnya, sidang acara cepat ini untuk menyelesaikan yang sifatnya penanganan administrasi seperti kesalahan administrasi, dengan mempertemukan kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Rokan Hulu.

Pelapor sendiri‎, ungkap Rusidi, harus memenuhi syarat formil dan materiil, yakni Warga Negara Indonesia, pelaporan masih dalam waktu yang bisa dilaporkan, ada kronologis kejadian, dan ada saksi dan bukti.

"Jadi semua sudah lengkap, sehingga kita register dan kita sidangkan hari ini," ujarnya.‎

Rusidi mengaku yang dilaporkan dua pelapor pada prinsipnya adalah kesalahan penulisan dan perbedaan-perbedaan antara form C1 yang diterima saksi pelapor dengan yang ada yang dibacakan di pleno kabupaten/ kota.

"Artinya ada pelapor yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU (Rokan Hulu) yang menurut mereka tidak sesuai dengan fakta sebenarnya terjadi," ungkap Rusidi dan mengaku rata-rata laporan terkait Pemilihan Legislatif untuk form C1 kabupaten.‎

Rusidi mengaku di sidang perkara penanganan administrasi cepat ada beberapa berapa poin atau keputusan alternatif‎ yang bisa diputuskan Bawaslu Riau, tergantung hasil sidang, pertama perbaikan administrasi, kedua sanksi peringatan atau kode etik peringatan kepada penyelanggara, perhitungan kembali, dan sanksi lainnya.‎

"Untuk PSU‎ (pemungutan suara ulang) tentu kita masih berkoordinasi dengan Bawaslu RI," katanya.

"Ya paling lambat dua atau tiga hari sudah kita putuskan, namanya acara cepat. Kalau administrasi biasa itu waktunya 14 hari, jadi ini karena ini situasinya mendesak kita akan putuskan secara cepat," pungkas Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan.‎

Sementara, Ketua KPU Rokan Hulu, Elfendri, mengatakan kewajiban KPU sebagai penyelenggara adalah mengikuti penyelesaian laporan.

Elfendri meyakini beberapa yang dilaporkan pelapor sudah dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara sesuai prosedur, baik itu penempelan form C1, termasuk kesalahan-kesalahan lain sudah diperbaiki seperti kesalahan penulisan jumlah total suara.

"Kita mempunyai dokumen-dokumen mulai dari C1 sampai ke DB-1 terakhir alhamdulillah sudah lengkap," kata Komisioner KPU Rokan Hulu dua periode ini, dan mengaku penempelan C1 oleh penyelenggara dikuatkan oleh dokumen foto.

Diakuinya, yang dilaporkan pelapor adalah pelaksanaan prosedur yang dilaksanakan. Menurutnya, bila terjadi perbedaan penjumlahan atau tulisan di C1 tentunya terkonfirmasi saat pleno tingkat desa maupun pleno tingkat kecamatan.

‎Elfendri menambahkan dan sejauh ini tidak ada keberatan dari saksi di form DA2 saat pleno tingkat desa maupun pleno tingkat kecamatan.***(zal)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Sidang Lanjutan Sengketa Pileg, Rusidi Minta MK Hadirkan Bawaslu Bengkalis
- Kelak Perda KLA Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Bebasis Hak Anak di Pekanbaru
- Cari Solusi Penyelamatan, Komisi I DPRD Pelalawan Kunjungi AKN Bengkalis
- Pilkada Siak 2020, T S Hamzah Jadi Trending Topic di Masyarakat
- Sukiman Curi Start dan Minta Dukungan Maju Pilkada Rohul 2020
- Sah, Musliadi - Supriati Berpasangan Pilkada Kuansing 2020
- Ketua DPRD Kuansing Puji Aparat Kompak Layani Masyarakat
- Tagih Janji Jadi Ketua PAN Riau, Utusan DPP Temui Syamsuar
- Zukri Misran Ditunjuk Jadi Ketua DPD PDI-P Riau
- Susun Perda CSR, Pansus DPRD Bengkalis Konsultasi ke Kemenkum HAM Riau
- Terima Kunjungan Mabes Polri, Ketua Bawaslu Beberkan Pelanggaran Pemilu di Riau
- Bupati Kuansing Dinilai Belum Bernyali Evaluasi Kabinetnya
- Pantau PPDB, Ketua DPRD Pelalawan Lakukan Sidak ke Sejumlah Sekolah
- Siap Maju di Pilbup Meranti,
Masrul Kasmy Mulai Jalin Komunikasi dengan Partai

- Warganet Respon Negatif Wacana Duet Mursini-Adam di Pilkada Kuansing 2020
- Pilkada Kuansing, Golkar Bantah Pasangkan Adam dengan Mursini
- Pengurus Yakin Syamsuar Tepati Janji Jadi Ketua DPW PAN Riau
- Cek Pengaduan Warga, Anggota DPRD Kuansing Datangi Puskesmas Sungai Sirih
- LKPj 2018, Bupati Kuansing Sebut APBD Surplus 34,9 Miliar
- Sepelekan Dewan dan Bupati Kuansing, Banyak Pejabat Eselon III Tak Hadir di Sidang Paripurna


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com