Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 Juni 2019 13:26
Bupati Inhil Pimpin Rapat Pematangan Konsep dan Pemodelan Program 1 Desa 1 Rumah Tahfidz

Rabu, 26 Juni 2019 13:23
Dalam Upaya Pembangunan SDM, Pemkab Inhil Titik Beratkan Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan

Rabu, 26 Juni 2019 13:21
‎Kapolda Riau Resmikan Mako Polres Rohul Senilai Rp13 Miliar

Rabu, 26 Juni 2019 13:03
Kebakaran Paksa 30 KK di Panipahan, Rohil Mengungsi

Rabu, 26 Juni 2019 11:13
Warga Cerenti, Kuansing Resah, Kawanan Gajah Berkeliaran di Ladang

Rabu, 26 Juni 2019 10:13
Bupati Harris Bertekad Bangun Pelabuhan Sokoi di Kuala Kampar

Rabu, 26 Juni 2019 10:03
Kebakaran di Panipahan, Rohil Ludeskan Puluhan Rumah dan Kios

Rabu, 26 Juni 2019 09:13
APBD-P 2019 Terus Digesa, MTQ dan Pelaksanaan Visi Misi Gubri Jadi Prioritas

Rabu, 26 Juni 2019 06:56
Dandim 0313/KPR Tutup Turnamen Idul Fitri Persatuan Pemuda Pulau Balai

Selasa, 25 Juni 2019 21:14
10 Tahun Tanpa ADD, 14 Desa di Rohil Segera Diberi Kode Registrasi

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 4 Juni 2019 15:40
Usai Lebaran, Pemkab Bengkalis Ajukan Ranperda LPPJ APBD TA 2018

Pemkab Bengkalis akan mengajukan Ranperd LPPJ APBD tahun anggaran 2018. Segera setelah libur Lebaran.

Riauterkini-BENGKALIS- Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, H. Bustami, HY mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis sudah mulai menyusun Perubahan APBD tahun anggaran (TA) 2019. Saat ini sudah memproses serta menginventarisir untuk perubahan-perubahan yang disusun dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan perkembangannya masih menunggu laporan sesuai dengan jadwal dan skedulnya.

Lanjut H. Bustami, salah satu syarat untuk mengusulkan Perubahan APBD TA 2019 adalah setelah mendapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), kemudian LHP BPK tersebut dijadikan dasar untuk usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPJ) APBD TA 2018.

"Setelah Perda pertanggungjawaban tersebut disahkan dan keluar, maka kita akan usulkan Perubahan APBD TA 2019 ke DPRD Bengkalis. Apakah disisi pendapatan ada pertambahan atau berkurang dan disisi belanja apakah ada bertambah atau berkurang, intinya perubahan," papar Bustami kepada sejumlah awak media belum lama ini di Bengkalis.

"Karena ini dalam suasana libur, kita akan usahakan secepatnya pada hari kerja pertama nanti menyampaikan kepada kawan-kawan untuk memprioritaskan hal ini. Agar segera menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2018 ke DPRD Bengkalis," katanya lagi.

Untuk diketahui, laporan Pemkab Bengkalis ada empat. Yaitu, Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) batas akhir waktu penyerahan 31 Maret setiap tahun disampaikan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemen PAN), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur juga berakhir pada 31 Maret setiap tahun.

Kemudian, Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis TA 2018 disampaikan kepada DPRD Bengkalis dan hasilnya nanti rekomendasi apakah ada perbaikan atau catatan dari DPRD. Selanjutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada BPK RI hasilnya adalah opini dari BPK dan untuk TA 2018, LKPD Bengkalis memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Nah, hasil audit dari BPK ini, akan kita jadikan dasar pengusulan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018, dan setelah nanti menjadi Perda Pertanggungjawaban sebagai dasar lagi untuk pengusulan Perubahan APBD TA 2019," tutupnya.***(dik)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- 5 Pidana Pemilu Serentak 2019 di Bengkalis "Gagal" ke Pengadilan
- KPU Kuansing Terima Draft Jadwal Pilkada Serentak 2020
- Fakta-Fakta Terbaru Terungkap pada Sidang Pidana Pemilu Pelalawan
- Masuk Tahap Pendaftaran Balon Kades,
Pilkades Serentak di Kabupaten Meranti Dilaksanakan 26 Agustus 2019 Mendatang

- Pansus LPP APBD 2018 DPRD Bengkalis Konsultasi ke DPRD Provinsi
- Komisi A DPRD Kuansing Belajar Pengawasan ke Pemko Bandung
- Ketua DPRD Bengkalis Ajak Seluruh Pihak Dukung Visi Misi Bupati
- Tiga Pansus DPRD Bengkalis Sampaikan Laporan
- Pemprov Terus Lobi Pusat Agar DBH Riau Triwulan IV 2019 tak Tunda Salur
- Sharing tentang Pembahasan APBD Perubahan, DPRD Kota Solok Berkunjung ke Dewan Kuansing
- Ketua ARUN Riau Siap Maju Pilkada Bengkalis 2020
- Sebelum Panggil Wabup,
Komisi B DPRD Kuansing Akan Bahas Soal Bibit Sawit Palsu

- F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis
- Buka Layanan di Kantor Camat, Trobosan DPMPTSP Dipuji F-PAN DPRD Pelalawan
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPj TA 2018 ke DPRD
- Kalah atau Menang di Pengadilan,
Dua Tersangka PPK Rengat, Inhu Tetap Diberhentikan KPU

- Pansus Penyertaan Modal PT. BSP dan Pembiayaan Haji DPRD Bengkalis Lakukan Finalisasi Draft Perda
- Data Form DC1, Sabarudi Gantikan Syahril Caleg Terpilih
- Rahman Wijayanto Diperhitungkan untuk Pilkada Pelalawan 2020
- Demokrat Riau Tolak Gekaran KLB Max Sopacua


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com