Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 21 Oktober 2019 11:52
Pembangunan Kebudayaan Riau di Atas Angka Nasional

Senin, 21 Oktober 2019 07:16
Tunggangi Trail, Bupati Kuansing Pimpin Parade Kebangsaan dan Merah Putih

Ahad, 20 Oktober 2019 18:00
DPRD Desak Pemkab Bengkalis Sampaikan RAPBD 2020

Ahad, 20 Oktober 2019 17:15
Gelar Konferensi IV, Ini Nama-Nama Calon Ketua PWI Rohil

Ahad, 20 Oktober 2019 17:12
Terkesan Diskriminasi,
Kalangan di Bengkalis Kecewa Beasiswa Pemprov Riau Abaikan PT di Pesisir


Ahad, 20 Oktober 2019 13:41
Bupati Kuansing Lepas Peserta Jelajah Alam Kota Jalur 6

Ahad, 20 Oktober 2019 12:47
Dihadiri Ratusan Kader Baru, DPD PKS Bengkalis Gelar TO

Ahad, 20 Oktober 2019 11:12
Setelah Dilaporkan, Rektor UIN Suska Bakal Hadapi Gelombang Protes Mahasiswanya Pekan Ini

Ahad, 20 Oktober 2019 11:07
Bupati Kuansing Hadiri Apel Pengamanan Jelang Pelantikan Presiden

Ahad, 20 Oktober 2019 09:25
Terjatuh dari Rakit Penyeberangan di Pulau Kijang, Mahasiswi UNISI Ditemukan Tewas

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 18 Juli 2019 12:57
Kelak Perda KLA Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Bebasis Hak Anak di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru sedang membahas Ranperda KLA. Setelah disahkan jadi dasar kebijakan pembangunan berbasis hak anak.

Riauterkini - PEKANBARU- Ketua Panitia Khusus Ranperda Kota Layak Anak (KLA) DPRD Kota Pekanbaru Dian Sukheri menilai, keberadaan Perda KLA nantinya merupakan perda yang sangat ditunggu-tunggu dan nilai sangat penting bagi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar setiap kebijakan pembangunan yang dibuat berbasis atau memenuhi hak-hak anak itu sendiri.

Pasalnya menurut Dian, Kabupaten/Kota dikatakan layak anak apabila sudah menuhi 24 indikator yang mencerminkan lima klaster hak anak, diantaranya yakni adanya payung hukum seperti Perda untuk menjamin hak-hak anak terpenuhi. Untuk itu, pihak DPRD dan pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini DPPPA Pekanbaru terus melakukan pematangan pembahasan dan ditargetkan segera dilakukan pengesahan.

"Yang diinginkan dari perda ini adanya jaminan bahwa proses pembangunan harus ramah dan memperhatikan kebutuhan hak anak. Perda ini nantinya juga dibutuhkan opd-opd lain untuk membuat kebijakan pembangunan yang beroreantasi terhadap kebutuhan anak," Ungkap Dian Sukheri, Kamis (18/7/2019).

Makanya lanjut Dian lagi, perda ini dirasakan sangat penting dan realisasinya perlu dikawal dan disosialisasi lagi semua pihak termasuk masyarakat mengatahui pasti apa saja yang menjadi hak-hak anak.

"Jika di kota-kota besar ada masjid layak anak, sekolah ramah anak, teramsuk juga rumah sakit mereka juga menyediakan fasilitaas-fasilitas anak yang sesuai standar kebutuhan anak yang dianggab dilayani dengan baik. Makanya dengan adanya Perda ini nantinya semua liding sektor bisa disosialisasikan hak-hak anak itu apa saja karena kita yakin tidak semua yang mengetahui itu," Imbuh Dian lagi.

Dian optimis Pekanbaru bisa dikatakan kota layak anak jika semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk mendukung. Mulai dari pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, legislatif, penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), media, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, orangtua dan keluarga, anak-anak, dan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Butuh komitmen kita semua, tidak hanya pemerintah atau dprd saja, bahkan masyarakat sekalipun harus berperan aktif untuk bersama-sama memenuhi apa yang menjadi hak anak," Pungkas Dian.

Untuk diketahui 5 Klaster hak-hak anak yang harus dipenuhi diantaranya yakni:  Pertama, Hak sipil dan kebebasan, yakni hak untuk memiliki akte kelahiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadat menurut keyakinan masing-masing. 

Kedua, Keluarga dan pengasuhan alternatif yakni ketahanan keluarga di tengah arus informasi dan ancaman-ancaman bagi anak serta ketidakpahaman orangtua/wali. Ketiga kesehatan dan kesejahteraan sosial yakni untuk anak-anak telantar dan yang memerlukan perlindungan khusus. Yang ke empat pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Dan yang terakhir perlindungan khusus terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus, berhadapan masalah hukum, korban kekerasan, korban bencana dan lainnya. (dan)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Dihadiri Ratusan Kader Baru, DPD PKS Bengkalis Gelar TO
- Setelah Dilaporkan, Rektor UIN Suska Bakal Hadapi Gelombang Protes Mahasiswanya Pekan Ini
- Demi Kabupaten Rohul, Gustian Riau Harus Bolak-balik Batam-Pasirpangaraian
- Ketua DPRD Riau Ajak Masyarakat Sukseskan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024
- Suhardiman Ambi - Indra Putra Siapkan 30 Miliar Ikut Bertarung Pilkada 2020 Kuanisng
- Tanggapi Dugaan Pungli di SMAN 1 Mandau, Ini Penegasan Mira Roza
- Perekrutan Panwascam untuk Pilkada Rohul 2020 Baru Diumumkan Desember 2020
- Budi Artiful Mendaftar di Demokrat,
Putra Sulung Bupati Harris Ini Panaskan Suksesi Pilkada Pelalawan 2020

- Kader Golkar Rohul Dukung Murnis Mansyur Maju Pilkada Serentak 2020
- Putra Sulung Bupati Harris Nyatakan Diri Maju di Pilkada 2020 Pelalawan
- Daftar Balon Bupati Bengkalis ke Nasdem, Kasmarni Tak Ingin Kata "Melanjutkan" Visi Misi Suami
- Terancam tak Tuntas 2019, Wakil Rakyat Riau Sesalkan Lambannya Progres Jembatan Kaki Seribu di Siak
- Tak Masuk AKD DPRD Riau, FPAN Utamakan Kepentingan Masyarakat
- Pemuda Kunto Darussalam Menilai Khairul Zaman Layak Maju Pilkada Rohul 2020
- Ketua DPRD Riau Hadiri Baksos Kesehatan Ditaja Polda Riau di Teratakbuluh
- Demokrat Bengkalis Buka Penjaringan Kepala Daerah
- Partai Demokrat Buka Penjaringan Balon Bupati dan Wabup Rohul 2020-2025, ini Persyaratannya
- Ketua DPRD Riau Dukung Penuh Program Gubri Hapus Denda Pajak Ranmor
- Pilkada Bengkalis 2020,
14 Balon Bupati dan Wakil Kembalikan Berkas ke PAN

- Kian Mengkhawatirkan, Sesepuh Golkar Rohul Temui Akbar Tanjung Bahas Konflik Internal Partai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com