Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 19 Agustus 2019 20:28
Korupsi Pembangunan Gedung Fisipol Unri,
Jaksa Nyatakan Banding Atas Vonis Dosen dan Kontraktor


Senin, 19 Agustus 2019 19:31
BNNP Riau Sita 8 Kilogram Sabu Dari Jaringan Internasional

Senin, 19 Agustus 2019 18:16
Hari Jadi ke-74 MA, PN Bengkalis Bertekad Tingkatkan Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi

Senin, 19 Agustus 2019 17:24
Dituduh Menista Agama, LAM Riau Tetap Dampingi UAS

Senin, 19 Agustus 2019 16:44
RAPP Turut Sukseskan Iven Pacu Jalur 2019

Senin, 19 Agustus 2019 16:32
BI Riau Launching QRIS

Senin, 19 Agustus 2019 16:29
FIFGroup Grebeg Pekanbaru Tebar Promo di Perumahan Permata Bukit Raya

Senin, 19 Agustus 2019 15:46
Niat Tampil Siswa SD Benai di Pembukaan FPJ Batal

Senin, 19 Agustus 2019 15:38
Ini Penjelasan MPW PP Riau Terkait Kisruh Dualisme di MPC PP Rohul

Senin, 19 Agustus 2019 15:31
RUPS BRK Bahas Pengesahan Pejabat Komut dan Seleksi Calon Direksi

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 18 Juli 2019 12:57
Kelak Perda KLA Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Bebasis Hak Anak di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru sedang membahas Ranperda KLA. Setelah disahkan jadi dasar kebijakan pembangunan berbasis hak anak.

Riauterkini - PEKANBARU- Ketua Panitia Khusus Ranperda Kota Layak Anak (KLA) DPRD Kota Pekanbaru Dian Sukheri menilai, keberadaan Perda KLA nantinya merupakan perda yang sangat ditunggu-tunggu dan nilai sangat penting bagi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar setiap kebijakan pembangunan yang dibuat berbasis atau memenuhi hak-hak anak itu sendiri.

Pasalnya menurut Dian, Kabupaten/Kota dikatakan layak anak apabila sudah menuhi 24 indikator yang mencerminkan lima klaster hak anak, diantaranya yakni adanya payung hukum seperti Perda untuk menjamin hak-hak anak terpenuhi. Untuk itu, pihak DPRD dan pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini DPPPA Pekanbaru terus melakukan pematangan pembahasan dan ditargetkan segera dilakukan pengesahan.

"Yang diinginkan dari perda ini adanya jaminan bahwa proses pembangunan harus ramah dan memperhatikan kebutuhan hak anak. Perda ini nantinya juga dibutuhkan opd-opd lain untuk membuat kebijakan pembangunan yang beroreantasi terhadap kebutuhan anak," Ungkap Dian Sukheri, Kamis (18/7/2019).

Makanya lanjut Dian lagi, perda ini dirasakan sangat penting dan realisasinya perlu dikawal dan disosialisasi lagi semua pihak termasuk masyarakat mengatahui pasti apa saja yang menjadi hak-hak anak.

"Jika di kota-kota besar ada masjid layak anak, sekolah ramah anak, teramsuk juga rumah sakit mereka juga menyediakan fasilitaas-fasilitas anak yang sesuai standar kebutuhan anak yang dianggab dilayani dengan baik. Makanya dengan adanya Perda ini nantinya semua liding sektor bisa disosialisasikan hak-hak anak itu apa saja karena kita yakin tidak semua yang mengetahui itu," Imbuh Dian lagi.

Dian optimis Pekanbaru bisa dikatakan kota layak anak jika semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk mendukung. Mulai dari pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, legislatif, penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), media, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, orangtua dan keluarga, anak-anak, dan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Butuh komitmen kita semua, tidak hanya pemerintah atau dprd saja, bahkan masyarakat sekalipun harus berperan aktif untuk bersama-sama memenuhi apa yang menjadi hak anak," Pungkas Dian.

Untuk diketahui 5 Klaster hak-hak anak yang harus dipenuhi diantaranya yakni:  Pertama, Hak sipil dan kebebasan, yakni hak untuk memiliki akte kelahiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadat menurut keyakinan masing-masing. 

Kedua, Keluarga dan pengasuhan alternatif yakni ketahanan keluarga di tengah arus informasi dan ancaman-ancaman bagi anak serta ketidakpahaman orangtua/wali. Ketiga kesehatan dan kesejahteraan sosial yakni untuk anak-anak telantar dan yang memerlukan perlindungan khusus. Yang ke empat pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Dan yang terakhir perlindungan khusus terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus, berhadapan masalah hukum, korban kekerasan, korban bencana dan lainnya. (dan)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Banyak Meninggal, KPU tak Bisa Perketat Seleksi KPPS
- KPU Riau Gelar Rapat Evaluasi Kampanye Pemilu 2019
- Warga Tumpah Saksikan Pesta Rakyat Bersama Husni Tamrin di Pelalawan
- Bakal Hadiri Upacara HUT RI ke-74,
Husni Tamrin Ramaikan Pesta Rakyat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan

- Anggota DPRD Bengkalis Sosialisasikan Perda Zakat di Bathin Solapan
- ‎Kabut Asap di Pelalawan Kian Pekat,
Ketua DPRD Pelalawan Desak Pemda Liburkan Sekolah-Sekolah

- Gugatan Teddy Dikabulkan Hakim,
Ini Tanggapan Ketua DPRD dan Bupati Rohul

- ..
- Disaksikan Ahmad Hijazi, Ahmad Syah Resmi Dilantik sebagai Pj Sekdaprov Riau
- Komisi IV DPRD Bengkalis Undang Kepala Sekolah 3 Kecamatan Bahas Isu Pungli
- KPU Temu Ramah Bersama Anggota DPRD Kuansing Terpilih
- DPP PAN Putuskan Anton Sugianto Capim DPRD Pelalawan
- KPU Serahkan Nama 35 Anggota DPRD Kuansing pada Pemkab
- Terungkap di Hearing DPRD Kampar, Anggaran Bantuan 24 Panti Asuhan Raib dari APBD 2019
- Pelantikan Dewan Terpilih Kuansing Dijadwalkan September
- Gerindra Ajukan‎ Abdul Halim Sebagai Ketua DPRD Rohul 2019-2024
- APBD Bengkalis TA 2019 Mungkin Akan Dirasionalisasi 20 Persen
- 8 Kursi, PKS Jawara di Pekanbaru
- Ini Dia Anggota Dewan Terpilih di DPRD Riau Hasil Pileg 2019
- Pleno Dikawal Polisi,
Ini 45 Anggota DPRD Bengkalis Terpilih 2019-2024 Ditetapkan KPU Setelah Putusan MK



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com