Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 21 Oktober 2019 21:52
Balon Bupati Ikut Diundang di Musancab Demokrat Rohul Sabtu Pekan ini

Senin, 21 Oktober 2019 20:57
Hibah Rp39 M, Akan Dibangun Pipa Distribusi Air Bersih di Bengkalis dan Bukitbatu

Senin, 21 Oktober 2019 20:37
Konsolidasi Pembangunan, Gubri Temui Anggota DPR RI Asal Riau

Senin, 21 Oktober 2019 20:18
Mendaftar ke Nasdem, Masuri akan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Senin, 21 Oktober 2019 19:28
Pendaftaran Jabatan BRK Cuma Ada Empat Pelamar

Senin, 21 Oktober 2019 19:22
Predikat Penduduk Miskin Tertinggi di Riau,
BMRB Rohul Menilai Pemerintahan Bupati Sukiman Gagal Mengatasi Kemiskinan


Senin, 21 Oktober 2019 18:26
Ambil Formulir di Demokrat dan NasDem, ini Motivasi Murnis Mansyur Maju Pilkada Rohul 2020

Senin, 21 Oktober 2019 17:28
Pasca Diresmikan, BLK Komunitas YP Muhammad Abduh Rohul Langsung Beri Pelatihan Kerja

Senin, 21 Oktober 2019 16:16
Bupati Kuansing Hadiri Rapat Koordinasi dan Teken MoU JKN-KIS 2020

Senin, 21 Oktober 2019 16:14
Wagubri Sampaikan Lima Arahan Jokowi

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Agustus 2019 13:12
Komisi IV DPRD Bengkalis Undang Kepala Sekolah 3 Kecamatan Bahas Isu Pungli

Para kepala sekolah di tiga kecamatan diundang Komisi IV DPRD Bengkalis. Diajak membahas isu pungutan liar.

Riauterkini - DURI - Maraknya modus baru dugaan pungutan liar (Pugli) yang dilakukan oleh oknum-oknum sekolah ramai dibahas di tengah masyarakat dan tentunya sangat meresahkan orang tua murid Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis bergerak cepat dengan menggelar hearing bersama, Selasa (13/8/19).

Dalam hearing itu, Komisi IV mengundang sejumlah Kepala sekolah (Kepsek) dari berbagai jenjang, SD dan SMP se Kecamatan Mandau, Bathin Solapan dan Pinggir serta Dinas Pendidikan terkait sumbangan sumbangan yang dilakukan pihak sekolah.

Dipimpin Ketua Komisi IV, Sofyan meminta agar sekolah tidak lagi melakukan pungutan dengan modus apapun, kecuali sumbangan suka rela dari wali murid."Kita mencari solusi terbaik, supaya jangan ada persoalan hukum di kemudian hari, kita satukan persepsi supaya nanti tidak tersandung persoalan hukum, sehinga kita perlu meminta pandangan dari kepala sekolah, Dinas Pendidikan, Polres, dan Inspektorat," terangnya.

Terpisah, perwakilan Dinas Pendidikan, Agusilfridimasil mengaku jika pihaknya telah melakukan sosialisasi larangan pungutan tersebut dengan membuat edaran ke seluruh sekolah yang tertuang pada pelaksanaan PPDB lalu sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB dan telah di ubah dengan Permendikbud 20 tahun 2019 juga mencakup masalah larangan.

"Intinya kami dari Dinas Pendidikan sudah berupaya untuk mengantisipasi agar jangan ada lagi kutipan kutipan dalam sumbangan ini dan kemarin saya sudah ke lapangan sesuai hasil rapat, ada beberapa sekolah yang saya temui dan saya telah berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah, insyaallah kami  berupaya semaksimal mungkin supaya jangan ada lagi hal seperti ini,"tegasnya.

Senada, Polres Bengkalis diwakili Kasatreskrim, AKP Andrie Setiawan menegaskan jika terbukti adanya pungli tersebut akan dilakukan penindakan sesuai aturan, seperti kejadian yang telah terjadi sebelumnya, pembuatan seragam sekolah, perpindahan siswa yang hingga saat ini masih terjadi.

"Ya, kami juga mendapat info terkait penjualan LKS ini, makanya perlu diskusi. Mungkin kita perlu membuat kajian atau standarisasi. Setelah dibuat lalu dilanggar, maka akan ada sangsi tegas. Kami akan tegakkan hukum jika terjadi pelanggaran sesuai Permendikbud nomor 44 tahun 2012 kemudian Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang berkaitan dengan komite sekolah. Tolong dipedomani,"pintanya.

Diakhir hearing, Wakil Ketua Komisi IV, Nanang Harianto menegaskan kembali kepada pihak sekolah agar tidak lagi memaksa kepada siswa untuk menggunakan LKS menggunakan dana pribadi.

"Jangan lagi paksa siswa untuk membeli LKS dengan dana pribadi dan jika guru masih ingin menggunakan LKS dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan, mestinya guru bidang studi yang membuatnya dan menggandakannya melalui dana BOS serta mengenai sumbangan, tidak ditentukan nominalnya dan tidak ada batasan waktu,"pintanya mengakhiri.*(hen)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Balon Bupati Ikut Diundang di Musancab Demokrat Rohul Sabtu Pekan ini
- Mendaftar ke Nasdem, Masuri akan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
- Ambil Formulir di Demokrat dan NasDem, ini Motivasi Murnis Mansyur Maju Pilkada Rohul 2020
- Ambil Formulir di Partai Demokrat,
Hamulian Mengaku Sudah Ada Calon Pendamping untuk Pilkada Rohul 2020

- Pimpin DPRD Dumai, Agus Purwanto dan Dua Wakilnya Dilantik
- Dihadiri Ratusan Kader Baru, DPD PKS Bengkalis Gelar TO
- Setelah Dilaporkan, Rektor UIN Suska Bakal Hadapi Gelombang Protes Mahasiswanya Pekan Ini
- Demi Kabupaten Rohul, Gustian Riau Harus Bolak-balik Batam-Pasirpangaraian
- Ketua DPRD Riau Ajak Masyarakat Sukseskan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024
- Suhardiman Ambi - Indra Putra Siapkan 30 Miliar Ikut Bertarung Pilkada 2020 Kuanisng
- Tanggapi Dugaan Pungli di SMAN 1 Mandau, Ini Penegasan Mira Roza
- Perekrutan Panwascam untuk Pilkada Rohul 2020 Baru Diumumkan Desember 2020
- Budi Artiful Mendaftar di Demokrat,
Putra Sulung Bupati Harris Ini Panaskan Suksesi Pilkada Pelalawan 2020

- Kader Golkar Rohul Dukung Murnis Mansyur Maju Pilkada Serentak 2020
- Putra Sulung Bupati Harris Nyatakan Diri Maju di Pilkada 2020 Pelalawan
- Daftar Balon Bupati Bengkalis ke Nasdem, Kasmarni Tak Ingin Kata "Melanjutkan" Visi Misi Suami
- Terancam tak Tuntas 2019, Wakil Rakyat Riau Sesalkan Lambannya Progres Jembatan Kaki Seribu di Siak
- Tak Masuk AKD DPRD Riau, FPAN Utamakan Kepentingan Masyarakat
- Pemuda Kunto Darussalam Menilai Khairul Zaman Layak Maju Pilkada Rohul 2020
- Ketua DPRD Riau Hadiri Baksos Kesehatan Ditaja Polda Riau di Teratakbuluh


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com