Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 25 Agustus 2019 12:13
Tandingkan 10 Kelas, 108 Pembalap Berpacu Cepat di HDC 2019 Pekanbaru

Ahad, 25 Agustus 2019 10:53
Berakhir, 4 Kecamatan Jadi yang Terbaik di Festival Tari Daerah Kampar

Ahad, 25 Agustus 2019 10:04
Minggu Pagi, PLN UP3 Pekanbaru Gelar Promo Gebyar Kemerdekaan*

Ahad, 25 Agustus 2019 09:08
Pedayung Kuansing Bersama Tim Kembali Raih Emas di Kejuaraan Dunia di Thailand

Ahad, 25 Agustus 2019 06:50
Uniknya Pentas Seni Kemerdekaan RI Anak-anak Perbatasan Negara di Rohil

Sabtu, 24 Agustus 2019 21:16
Festival Mangonang Kampuong Lamo,
Kisah Pilu Masyarakat Pulau Godang, Kampar Meniggalkan Tanah Leluhur untuk Listrik Negara


Sabtu, 24 Agustus 2019 21:09
Meski Limbago Pulangkan Siposan, Pecinta FPJ Lebih Unggulkan Pahlawan Kuantan Jadi Juara

Sabtu, 24 Agustus 2019 19:35
Diramaikan dan Permainan Rakyat,
Besok Penutupan Hortikultura Festival


Sabtu, 24 Agustus 2019 19:28
Dihadapan Gubri, Pedagang Tembilahan Menangis Minta Dibangunkan Kios Sementara

Sabtu, 24 Agustus 2019 14:24
Ini Data Pemilik Ruko yang Hangus Terbakar di Pasar Sungai Apit

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Agustus 2019 13:12
Komisi IV DPRD Bengkalis Undang Kepala Sekolah 3 Kecamatan Bahas Isu Pungli

Para kepala sekolah di tiga kecamatan diundang Komisi IV DPRD Bengkalis. Diajak membahas isu pungutan liar.

Riauterkini - DURI - Maraknya modus baru dugaan pungutan liar (Pugli) yang dilakukan oleh oknum-oknum sekolah ramai dibahas di tengah masyarakat dan tentunya sangat meresahkan orang tua murid Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis bergerak cepat dengan menggelar hearing bersama, Selasa (13/8/19).

Dalam hearing itu, Komisi IV mengundang sejumlah Kepala sekolah (Kepsek) dari berbagai jenjang, SD dan SMP se Kecamatan Mandau, Bathin Solapan dan Pinggir serta Dinas Pendidikan terkait sumbangan sumbangan yang dilakukan pihak sekolah.

Dipimpin Ketua Komisi IV, Sofyan meminta agar sekolah tidak lagi melakukan pungutan dengan modus apapun, kecuali sumbangan suka rela dari wali murid."Kita mencari solusi terbaik, supaya jangan ada persoalan hukum di kemudian hari, kita satukan persepsi supaya nanti tidak tersandung persoalan hukum, sehinga kita perlu meminta pandangan dari kepala sekolah, Dinas Pendidikan, Polres, dan Inspektorat," terangnya.

Terpisah, perwakilan Dinas Pendidikan, Agusilfridimasil mengaku jika pihaknya telah melakukan sosialisasi larangan pungutan tersebut dengan membuat edaran ke seluruh sekolah yang tertuang pada pelaksanaan PPDB lalu sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB dan telah di ubah dengan Permendikbud 20 tahun 2019 juga mencakup masalah larangan.

"Intinya kami dari Dinas Pendidikan sudah berupaya untuk mengantisipasi agar jangan ada lagi kutipan kutipan dalam sumbangan ini dan kemarin saya sudah ke lapangan sesuai hasil rapat, ada beberapa sekolah yang saya temui dan saya telah berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah, insyaallah kami  berupaya semaksimal mungkin supaya jangan ada lagi hal seperti ini,"tegasnya.

Senada, Polres Bengkalis diwakili Kasatreskrim, AKP Andrie Setiawan menegaskan jika terbukti adanya pungli tersebut akan dilakukan penindakan sesuai aturan, seperti kejadian yang telah terjadi sebelumnya, pembuatan seragam sekolah, perpindahan siswa yang hingga saat ini masih terjadi.

"Ya, kami juga mendapat info terkait penjualan LKS ini, makanya perlu diskusi. Mungkin kita perlu membuat kajian atau standarisasi. Setelah dibuat lalu dilanggar, maka akan ada sangsi tegas. Kami akan tegakkan hukum jika terjadi pelanggaran sesuai Permendikbud nomor 44 tahun 2012 kemudian Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang berkaitan dengan komite sekolah. Tolong dipedomani,"pintanya.

Diakhir hearing, Wakil Ketua Komisi IV, Nanang Harianto menegaskan kembali kepada pihak sekolah agar tidak lagi memaksa kepada siswa untuk menggunakan LKS menggunakan dana pribadi.

"Jangan lagi paksa siswa untuk membeli LKS dengan dana pribadi dan jika guru masih ingin menggunakan LKS dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan, mestinya guru bidang studi yang membuatnya dan menggandakannya melalui dana BOS serta mengenai sumbangan, tidak ditentukan nominalnya dan tidak ada batasan waktu,"pintanya mengakhiri.*(hen)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Sudah Dibentuk, Pengumuman Pansel Tunggu Jawaban KASN
- Pemprov Riau Optimis APBD-P Tuntas Akhir Bulan Ini
- Dewan Berharap Figur Sekda Definitif Punya Koneksi ke Pusat
- Punya Nilai Plus, Doktor Ferryandi Dinilai Paling Layak Pimpin DPRD Inhil
- Bertambah Rp186 M, Estimasi Perubahan APBD Bengkalis 2019 Rp4,06 T
- Banyak Meninggal, KPU tak Bisa Perketat Seleksi KPPS
- KPU Riau Gelar Rapat Evaluasi Kampanye Pemilu 2019
- Warga Tumpah Saksikan Pesta Rakyat Bersama Husni Tamrin di Pelalawan
- Bakal Hadiri Upacara HUT RI ke-74,
Husni Tamrin Ramaikan Pesta Rakyat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan

- Anggota DPRD Bengkalis Sosialisasikan Perda Zakat di Bathin Solapan
- ‎Kabut Asap di Pelalawan Kian Pekat,
Ketua DPRD Pelalawan Desak Pemda Liburkan Sekolah-Sekolah

- Gugatan Teddy Dikabulkan Hakim,
Ini Tanggapan Ketua DPRD dan Bupati Rohul

- ..
- Disaksikan Ahmad Hijazi, Ahmad Syah Resmi Dilantik sebagai Pj Sekdaprov Riau
- Komisi IV DPRD Bengkalis Undang Kepala Sekolah 3 Kecamatan Bahas Isu Pungli
- KPU Temu Ramah Bersama Anggota DPRD Kuansing Terpilih
- DPP PAN Putuskan Anton Sugianto Capim DPRD Pelalawan
- KPU Serahkan Nama 35 Anggota DPRD Kuansing pada Pemkab
- Terungkap di Hearing DPRD Kampar, Anggaran Bantuan 24 Panti Asuhan Raib dari APBD 2019
- Pelantikan Dewan Terpilih Kuansing Dijadwalkan September


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com