Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 September 2019 20:13
Lima Bakal Cabup Rohul Kembalikan Formulir Penjaringan ke PDIP, 2 Lagi Tidak Ada Kabar

Senin, 23 September 2019 20:05
Ingin Desanya Lebih Maju,
Masyarakat Bantan Sari, Bengkalis Sampaikan Aspirasi ke DPRD


Senin, 23 September 2019 19:00
Peduli Korban Kabut Asap, DPC Peradi Pekanbaru Bagikan Satu Juta Masker

Senin, 23 September 2019 18:17
Launching Keterbukaan Informasi Publik, Fitra Riau Nilai 3 Kabupaten Ini Tertutup

Senin, 23 September 2019 17:33
Bupati Rohul Keluarkan Surat Edaran Sholat Istisqo Serentak di Islamic Center Selasa Besok

Senin, 23 September 2019 17:25
Simpati Asap Karlahut, DPD PKS Rohul Buka Posko Siaga Korban Asap

Senin, 23 September 2019 16:46
Alhamdulillah, Sejumlah Wilayah di Riau Diguyur Hujan

Senin, 23 September 2019 15:17
Peduli Kabut Asap, PPMR Bengkalis Bagikan Ribuan Masker Gratis

Senin, 23 September 2019 15:13
Dua Perusahaan di Riau Ditetapkan Tersangka Karhutla

Senin, 23 September 2019 15:11
‎Asap Dampak Karlahut di Rohul Semakin Pekat, Penderita ISPA Terus Meningkat

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 22 Agustus 2019 11:14
Dewan Berharap Figur Sekda Definitif Punya Koneksi ke Pusat

Pemprov Riau sedang mencari Sekda definif. Wakil rakyat berharap yang terpilih kelak punya koneksi kuat ke pusat.

Riauterkini - PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Riau Abdul Wahid berharap figur Sekeretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau definitif ke depan adalah orang yang mempunyai koneksi ke pusat.

Hal ini menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diperlukannya figur Sekda yang memiliki network ke pusat, karena Riau tidak bisa lagi menghandalkan APBD. Dana Bagi Hasil (DBH) dari Minyak dan Gas (Migas) tidak lagi menjadi tumpuan. Pada hal potensi pendapatan daerah bisa dimaksimalkan lagi melalui sharing budget yang tersebar diberbagai kementerian.

"Karena kebutuhan Riau hari ini dalam membangun, tidak hanya mengandalkan APBD. Tetapi bagaimana menggali semua potensi dari sumber lainnya terutama menjemput anggaran di pusat. Peluang dalam mengamankan dana di pusat, tentu diperlukan orang yang punya network ke pusat," kata Wahid, Kamis (22/8/19).

Menurut Wahid, hal ini pulalah yang menjadi catatan untuk pejabat Sekda bagi DPRD Riau selama ini. Karena ketidakjelian menjemput dana di pusat, Riau hanya bisa menghandalkan APBD Riau saja, itu pun tidak sepenuhnya dicairkan khususnya dari DBH migas.

"Ini juga menjadi catatan bagi figur Sekda sebelumnya, meski secara administrasi memahami, tetapi peran Sekda juga harus cakap meraih potensi anggaran dipusat," ungkap Wahid.

Ada pun lainnya, soal Sekda harus komunikatif. Menurut Wahid lagi sudah sewajarnya karena Sekda adalah perpanjangan tangan dari Gubernur Riau.

Sekda merupakan orang yang selalu ditugasi Gubernur, untuk melaksanakan atau mengeksekusi kebijakan-kebijakan sesuai visi misi Gubernur dan Wakilnya dalam membangun Riau.

"Harus ada orang yang mampu melaksanakan kebijakannya. Kalau tidak seperti omong kosong jadinya. Jadi kebijakan itu jalan ditempat. Makanya selain punya network ke pusat juga komunikatif, baik di level kabupaten, parovinsi dan pusat," papar Wahid.

Ada pun soal Sekda harus memahami administrasi, sudah sewajarnya. Karena Sekda adalah sebagai pimpinan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan.

Seperti diketahui, sejumlah nama-nama mulai disebut-sebut bakal meramaikan assesment Sekdaprov tersebut. Diantaranya, Inspektur Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) SF Haryanto. Kemudian Sekretatis Daerah Kabupaten (Sekdakab) Indragiri Hilir Said Syarifuddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Riau Syahrial Abdi, Staf Ahli Gubernur Riau Joni Irwan, ASN Pemprov Riau Surya Maulana.

Sebagai catatan, untuk SF Haryanto sebelumnya, pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PU Riau ketika Gubernur Riau masih dijabat Rusli Zainal. Kemudian Staf Ahli saat era Annas Maamun serta Kepala Dispenda (sekarang Bapenda) Riau pada masa Arsyadjuliandi Rachman menjabat terakhir dipercaya menjadi jajaran pejabat di pusat sebagai Inspektur Wilayah II Kementerian PUPR.***(mok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Lima Bakal Cabup Rohul Kembalikan Formulir Penjaringan ke PDIP, 2 Lagi Tidak Ada Kabar
- Ingin Desanya Lebih Maju,
Masyarakat Bantan Sari, Bengkalis Sampaikan Aspirasi ke DPRD

- Kabut Asap Tebal, Ketua DPRD Riau Sebut Pelaku Karlahut Sama Levelnya Teroris
- Raih Suara Terbanyak di Partai, Zulhendri Dapat Rekomendasi Jadi Waka 1 DPRD Kuansing
- Besok, Susunan Ketua Fraksi DPRD Kuansing Diumumkan
- Dilantik Hari ini, Mengenal Ketua dan Dua Wakil Ketua DPRD Pelalawan
- Dilantik Hari ini, Mengenal Ketua dan Dua Wakil Ketua DPRD Pelalawan
- Ungkit Hasil Pilgubri, Ketua DPD PAN Pelalawan Disanggah Kader
- KPU Rohul Borong Tiga Kategori Penilaian Penyelenggaraan Pemilu 2019 Provinsi Riau
- ‎Pilkada 2020, Sukiman Kembalikan Formulir ke PDIP Rohul Didampingi Istri dan Pengurus Gerindra
- Pilkada 2020, Jendral Polisi dan Wabup Inhu Mendaftar di PDIP
- ‎Pilkada Rohul 2020, Kelmi Amri Ambil Formulir Penjaringan di PDIP Menjelang Penutupan
- ‎Kembalikan Formulir Penjaringan,
Arfizal Anwar Optimis Diusung PDIP di Pilkada Rohul 2020

- Tujuh Balon Bupati dan Wabup Resmi Mendaftar di PDI Perjuangan Pelalawan
- Kembalikan Formulir ke PDIP Rohul, Hafith Syukri tidak Maju Pilkada 2020 Kalau Nomor Dua
- Hari Terakhir Pendaftaran di PDIP,
Lima Kandidat Kembalikan Formulir Pendaftaran Balon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis

- Hari Terakhir Penjaringan PDIP, Lima Pendaftar Kembalikan Formulir Balon Peserta Pilkada Bengkalis
- Halim - Kompresi Deklarasikan Siap Maju Bersama di Pilkada 2020
- Halim-Kompresi Deklarasikan Siap Maju Bersama di Pilkada 2020
- DPP NasDem Tunjuk Basiran Nur Efendi Wakil Ketua DPRD Rohil


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com