Untitled Document
Rabu, 30 Ramadhan 1431 H |
Home > Politik >>

Berita Terhangat..
  Rabu, 8 September 2010 18:05
Diduga Akibat Konselting, 14 Pintu Los Pasar di Tambusai Terbakar

Rabu, 8 September 2010 18:03
Polres Rohul Musnahkan 10.445 Botol Miras dan Ribuan Petasan

Rabu, 8 September 2010 17:42
Pos PAM Operasi Ketupat Siak 2010 Masih Sepi Pengaduan

Rabu, 8 September 2010 16:01
PLN Pastikan Lebaran Tampa Pemadaman Bergilir

Rabu, 8 September 2010 15:57
11 Langsung Bebas,
280 Napi dan Terpidana Anak di Inhil Peroleh Remisi Lebaran


Rabu, 8 September 2010 14:19
Pembunuhan Sadis di Tenayan Raya,
Penjual Lontong Disabet Pedang dan Anaknya Tewas Dimartil


Rabu, 8 September 2010 13:34
RTB Dituding Hanya Habiskan Anggaran



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 4 Pebruari 2010 18:15
Gubri Minta Banggar DPR RI Bantu Hutang DBH Cepat Dilunasi

Gubri M Rusli Zainal diundang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dalam kesempatan itu, ditegaskan agar pusat secepatnya melunasi hutang DBH Migas pada Riau.

Riauterkini-JAKARTA --Gubernur Riau HM Rusli Zainal membuktikan keseriusannya guna memperjuangkan hak masyarakat Riau memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH). Meski tidak masuk dalam undangan resmi, namun Gubri memboyong hampir seluruh Bupati Walikota se Provinsi Riau dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (4/2) di Jakarta. Bersama Gubri juga terlihat hadir Wakil Gubri, HR Mambang Mit dan Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus.

‘’Pemerintah pusat memiliki hutang DBH ke Riau mencapai Rp 4,3 triliun. Jumlah ini menjadi jumlah yang paling terbesar dari daerah penghasil Migas lainnya di Indonesia . Karena itu kami datang bersama rombongan seluruh Bupati dan Wali kota , guna membuktikan bahwa Provinsi Riau sangat serius menuntut hutang pemerintah pusat kepada daerah,’’ tegas Gubri di hadapan anggota Banggar dan enam Gubernur daerah penghasil migas lainnya.

Gubri menjelaskan bahwa hutang DBH pemerintah pusat yang mencapai Rp 4,3 Triliun memiliki arti penting bagi 12 kabupaten/kota se Riau. Karena itu, Gubri mendesak agar hutang DBH pusat dimasukkan kedalam APBN-P 2010. ‘’Karena jumlah hutang DBH tersebut sudah dialokasikan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau tahun 2010. Dana ini dialokasikan untuk membiayai pembangunan dalam rangka mengejar ketertinggalan Riau,’’ kata Gubri.

Gubri sangat menyayangkan dengan adanya penilaian bahwa Provinsi Riau merupakan Provinsi kaya.’’Kami sangat dirugikan dengan penilaian tersebut. Karena sesungguhnya, selama bertahun-tahun pembangunan Riau tidak mendapat perhatian. Barulah 10 tahun terakhir saat otonomi daerah kami bisa bangkit dan mengejar ketertinggalan. Itupun hak kami dalam bentuk DBH selalu ditunda pembayarannya,’’ kata Gubri.

Dijelaskan Gubri, salah satu penyebab terlambatnya penyaluran DBH karena mulai tahun 2008, tidak lagi mengacu pada Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 namun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Padahal kata Gubri, PMK mengakibatkan penyaluran DBH dalam satu tahun hanya 80 persen saja diterima daerah. Setiap pencairan hanya 20 persen dari hak daerah. Akibatnya setiap tahunnya pemerintah pusat selalu menumpuk hutang DBH ke daerah penghasil migas sebesar 20 persen.

Bukan hanya itu, dalam pelaksanaannya penyaluran DBH Sumber daya alam Migas untuk daerah penghasil dilakukan dengan cara penyaluran Triwulan I dan II berdasarkan pragnosa atau rencana pemerintah. Sedangkan penyaluran triwulan III dan IV berdasarkan realisasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Sehingga berdampak terjadinya kekurangan penyaluran pada triwulan ke IV.

‘’Karena itu, melalui Badan anggaran DPR RI yang terhormat, kami meminta agar penyaluran DBH migas harus kembali mengacu pada UU nomor 33 tahun 2004 dan PP nomor 55 tahun 2005, yaitu per tri wulan daerah mendapatkan pencairan sebesar 25 persen dan disalurkan sepenuhnya pada tahun berjalan. Selain itu penyaluran juga harus berdasakan perhitungan realisasi,’’ tegas Gubri.

Karena mendesaknya pembangunan di daerah, Gubri mengharapkan agar hutang DBH pemerintah pusat ke Riau dibayarkan secepatnya.’’Kalau bisa sesegera mungkin. Karena tahun 2012 nanti Riau akan menjadi tuan rumah PON XVII dan anggaran ini sangat kami butuhkan untuk kesuksesan PON,’’ tegasnya.***(rls)



Beri tanggapan | Baca tanggapan

Berita Politik lainnya..........
- DPRD Sahkan Tambahan Rp 153 Milyar APBD Riau 2010
- Golkar Harus Menangi 5 Pemilukada Riau 2011
- DPRD Sahkan Tambahan Rp 89,211 Milyar APBD Pekanbaru 2010
- Diajak Rapat, Yose Saputra Ancam Tinju Ketua Komisi I
- Pemilukada Pekabaru 2011 Perlu 234 PPK dan PPS
- Pelantikan PAW Lengkapi Keanggotaan KPU Pelalawan
- Jelang Pemilukada Pelalawan,
Kembali Mencuat Dua Pasangan Siap Bersaing



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 38.107.191.85
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com