Berita Terhangat.. |
Kamis, 9 September 2010 04:04 Empat Penakik Karet di Rohul Korban Serangan Beruang
Rabu, 8 September 2010 18:05 Diduga Akibat Konselting, 14 Pintu Los Pasar di Tambusai Terbakar
Rabu, 8 September 2010 18:03 Polres Rohul Musnahkan 10.445 Botol Miras dan Ribuan Petasan
Rabu, 8 September 2010 17:42 Pos PAM Operasi Ketupat Siak 2010 Masih Sepi Pengaduan
Rabu, 8 September 2010 16:01 PLN Pastikan Lebaran Tampa Pemadaman Bergilir
Rabu, 8 September 2010 15:57 11 Langsung Bebas, 280 Napi dan Terpidana Anak di Inhil Peroleh Remisi Lebaran
Rabu, 8 September 2010 14:19 Pembunuhan Sadis di Tenayan Raya, Penjual Lontong Disabet Pedang dan Anaknya Tewas Dimartil
|
|
|
|
Senin, 15 Maret 2010 13:35 Gubri Kecewa, Loby SKPD untuk APBN Lemah
Gubernur Riau M Rusli Zainal mengeluhkan lemahnya loby SKPD untuk mendapatkan dukungan APBN. Lebih parah lagi, ada yang sudah dapat, justru tak bisa melaksanakan.
Riauterkini-PEKANBARU- Gubernur Riau M Rusli Zainal menekankan pentingnya penginkatan koordinasi antara kepala dinas atau badan dengan menteri atau departemen terkait dalam rangka mendapatkan dukungan program dari APBN. Sayangnya, sejauh ini kinerja loby kepala dinas atau badan untuk keperluan tersebut masih jauh dari harapan. Bahkan, ada dinas yang sudah mendapat dukungan dari APBN, justru programnya tak bisa dilaksanakan.
"Sampai saat ini belum ada satupun dinas atau badan yang sudah berhasil membuat komitmen pertemuan dengan menteri untuk membicarakan dukungan program dari APBN," keluh gubernur saat memberikan pengarahan pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digelar di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, Senin (15/3/10).
Menurut gubernur, memang sudah ada beberapa dinas yang pengajuan programnya sudah sampai, tetapi tindaklanjutnya belum memadai. "Memang sudah ada suratnya yang sampai, tapi bagaimana smapainya, itu persoalan. Bisa dikirim lewat pos atau sekedar dititipkan ke Satpam, sampai juga kan, tetapi tindaklanjutnya itu yang penting," sindir gubernur.
Gubernur mengharapkan para kepala dinas dan badan menggesa loby kepada pusat, mulai dari departemen atau menteri terkait, lantas Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Percepatan loby penting, mengingat pada April ini DPR mulai membahas APBN perubahan.
Lebih lanjut gubernur mencontohkan dirinya saat mengawal kebijakan penetapan Riau dan Sumatera Utara sebagai lokas klaster industri hilir kelapa sawit. Ia menyebutkan, sampai-sampai Menteri Koordinator Ekonomi (Ekoin) Hatta Rajassa bilang dalam peresmian di Dumai, bahwa saat dia bangun tidur, saya sudah berada di rumahnya. "Itu yang dikatakan Pak Menko Ekuin, saya dibilang selalu mengikuti kemana pun dia pergi untuk mendapatkan kepastian penetapan Riau sebagai lokasi klaster," paparnya.
Lebih lanjut gubernur mengatakan, dari total Rp 1.000 trilyun APBN, baru 30 persennya atau sekitar Rp 300 trilyun yang didistribusikan ke daerah. Artinya masih ada Rp 700 trilyun yang masih berada di departemen-departemen. Sementara sampai saat ini Riau baru mendapat 6,2 trilyun. Jumlah ini turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 6,5 trilyun.***(mad)
Rp
Beri
tanggapan | Baca
tanggapan |
|