| Home > Politik >> |
Berita Terhangat.. |
|
Jum’at, 24 Mei 2013 08:16 Galeri Foto Kunjungan Bupati Pelalawan ke Karimuan Kepri Jum’at, 24 Mei 2013 08:15 RAPP Taja Pelatihan Para Da'i Pulau Padang Jum’at, 24 Mei 2013 07:56 Sudah Panggil Puluhan Saksi, KPK Belum Jadwalkan Pemeriksaan Tersangka Gubri Jum’at, 24 Mei 2013 06:53 Tentukan Jago di Pilgubri, DPP Demokrat Terbelah antara Mambang dan Achmad Jum’at, 24 Mei 2013 06:51 Dibuka Bupati Siak, Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Riau di Kampung Rempak Jum’at, 24 Mei 2013 06:49 Riau Tertinggi Imput Data SDDKN Jum’at, 24 Mei 2013 06:46 IKBR Inhu Tuding Forlet Timbulkan Konflik |
| |
| Rabu, 25 Juli 2012 16:57 DPRD Siak Minta Pemkab Selektif pada Pengajuan RAPBD-P 2012 Proses pembahasan RAPBD-P 2012 dimulai. Kalangan DPRD Siak minta Pemkab selektif dalam mengusulkan perubahan anggaran. Riauterkini-SIAK - DPRD Siak menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab Siak) selektif dalam mengakomodir jenis kegiatan yang diajukan satuan kerja (satker) dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2012 ini, sehingga kegiatan dipenghujung tahun yang akan didanai uang daerah tersebut, tidak terkesan hanya pengulangan kegiatan dengan penambahan biaya bagi yang telah dianggarkan dalam APBD Murni. Rabu (25/7/12), dikatakan anggota Komisi II Abdul Muis Usman SPdi kepada wartawan di kantornya bahwa Dewan ini kan tidak bicara program, namun Plafon anggaran, makanya di himbau Bupati selektif dalam mengakomodir butir-butir yang diajukan setiap satker dan hal ini kita sampaikan mengingat dalam KUA PPAS yang baru saja selesai bahas.Selain itu banyak sekali mata anggaran yang bersifat kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD murni, jadi hanya penambahan anggaran saja. "Kita berharap pada APBD-P 2012 ini Pemkab Siak selektif dalam mengakomodir kegiatan-kegiatan yang ada, karena dalam rancangan perubahan ini hanya tambahan saja yang tidak dapat terlaksana pada APBD murni," ungkap Abdul Muis Usman. Selain itu dikatakannya, kondisi tersebut selain mencerminkan ketiadaan upaya dari satker untuk menggali potensi satuan kerjanya dalam peningkatan kinerja melalui kegiatan produktif, juga cenderung menimbulkan kecurigaan masyarakat atas indikasi kegiatan fiktif. "Bayangkan saja, hampir setiap satker, hanya meminta tambahan anggaran baru untuk kegiatan jenis pengadaan yang telah dianggarkan di APBD Murni, contohnya dana makan pegawai, alat tulis kantor (ATK), baju seragam pegawai dan lain-lain, padahal, bukankah dalam APBD murni anggaran pengadaan tersebut telah diketok untuk satu tahun ? kenapa harus diminta lagi dalam APBD P ?," tegas Abdul Muis Usman. APBD Perubahan dijadikan moment pemkab Siak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan yang masih belum selesai di APBD murni, bukan hanya menjadi ajang penambahan anggaran bagi pengadaan yang itu-itu saja sehingga memberi kesan mengada-ada. Politisi PPP ini juga menegaskan, agar Pemkab Siak tidak menunda-nunda waktu pengajuan draf APBD-P ke DPRD. "Harusnya bulan Juni kemarin, draf sudah diajukan ke Dewan, ternyata hingga kini, masih belum, saya berprediksi, pemkab baru akan mengajukannya ke Dewan pada Agustus atau September, tengoklah nanti !," ujar Abdul Muis Usman.****(vila) Beri tanggapan | Baca tanggapan |
| |
|
All
Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com |