| Home > Raga >> |
Berita Terhangat.. |
|
Rabu, 22 Mei 2013 12:46 PDIP Ambil Formulir Balon Gubri ke KPU Riau Rabu, 22 Mei 2013 12:42 Polres Bidik SPPD Fiktif di Sekertariat DPRD Dumai Rabu, 22 Mei 2013 12:35 Lusa, Demokrat Umumkan Jago di Pilkada Inhil Rabu, 22 Mei 2013 10:05 Truk Muatan Seng Terguling Macetkan Jalan Soeta Rabu, 22 Mei 2013 07:18 Jon Erizal Konsolidasi dengan Bacaleg PAK Siak Rabu, 22 Mei 2013 07:16 Demokrat Rubah Bacaleg untuk DPRD Riau Rabu, 22 Mei 2013 07:14 Belasan Juta Rupiah, Lapak Pasar Terubuk Bengkalis Diperdagangkan |
| |
|
Jum’at, 13 Juli 2012 14:52 Selalu Sulitkan Daerah, Pusat tetap Ingin PON Digelar di Luar Jakarta Hampir seluruh daerah yang jadi tuan rumah PON panen masalah serius. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap ingin daerah di luar Jakarta kebagian jatah jadi tuan rumah. Riauterkini-PEKANBARU- Berkaca pada pengalaman-pengalaman daerah yang menyelenggarakan PON, ternyata banyak menimbulkan masalah dan persoalan. Seperti, timbulnya korupsi, dan kurang siapnya daerah menjadi tuan rumah. Tapi pemerintah pusat melihatnya lain, dan tetap mendukung setiap provinsi menjadi tuan rumah PON di luar Jakarta event empat tahunan ini. "Setiap provinsi di indonesia berhak menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan PON," katanya Menteri Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Andi Malarangeng kepada wartawan, Jum'at (13/7) di bandara udara Sutan Syarif Kasim II seusai meninjau venue PON. Mantan juru bicara presiden ini juga mengatakan, kalau penyelenggaraan PON tidak dilakukan di daerah-daerah, tidak akan ada venue dan bagaimana caranya daerah membuat gedung cabang-cabang olahraga. "Kalau penyelenggaraan PON dilaksanakan di Jakarta, kapan daerah-daerah akan memiliki venue dan cabang olahraga sendiri untuk bertanding," sebut politisi partai Demokrat ini. Saat ditanya, dengan adanya penyelenggaan PON di luar Jakarta telah menimbulkan banyak persoalan dan masalah, seperti korupsi dan ketidak siapan daerah untuk menjadi tuan rumah menjelang PON berlangsung, Andi malah berdalil bahwa masalah itulah harus diselesaikan sesuai aturan dan bukan penyelenggaraan PON. "Masalah itulah yang harus diselesaikan dengan aturan yang berlaku, bukan penyelenggaraan PON-nya," ujarnya.***(jor) Beri tanggapan | Baca tanggapan |
|
Asal Bual Aje Bung Andi neh..... Kite setuju saje kalau mekanisme pendanaannya lewat APBN, tapi kenyataanya dana APBD juga yang terkuras... Sudahlah Bung Andi, jangan %@!*-%@!*in orang daerah, kita orang daerah sudah mengerti dan pintar-pintar kok.... |
| |
|
All
Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com |