VISI : Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020


15/02/2019 12:35
‎Disnakbun Rohul Bersama WRI Indonesia Petakan Luas Perkebunan Rakyat di 16 Kecamatan

14/02/2019 15:33
‎Bupati Rohul Dukung Pengembangan Desa RBS dan Perintahkan Disparbud Buat Buku Sejarah

11/02/2019 15:54
Bupati dan Sekda Rohul Hadiri Pisah Sambut Kades Sungai Dua Indah

7/02/2019 16:21
Buka Konferensi IGTKI-PGRI Rohul 2019, Bupati Sukiman Janji Perhatikan Nasib Guru TK

6/02/2019 19:18
‎Disparbud Rohul Benahi Makam Raja-raja Rambah Pakai Bantuan DAK 2019 Rp1,3 Miliar

4/02/2019 17:02
‎7 Pejabat Eselon II Pemkab Rohul Sertijab Serentak dan Teken Pakta Integritas

2/02/2019 19:45
‎Ribuan Masyarakat Ramaikan Pasar 1.000 Durian Rokan Hulu di Objek Wisata Danau Sipogas

1/02/2019 18:03
Lantik 71 Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, Bupati Rohul Pesankan ini ke Pejabat

24/01/2019 17:21
‎Hadiri HUT ke-18 Desa Sialang Jaya,
Sekda Rohul Pesankan ini ke Kades dan Masyarakat

14/01/2019 15:40
‎Bupati Sukiman Buka Kuliah Umum dan Pentas Seni Budaya Melayu Rohul di Islamic Center

11/01/2019 15:04
Bupati Rohul Resmikan Jalan Simpang PIR-Desa Dayo Sepanjang 3,7 Kilometer

10/01/2019 17:18
Bupati Rohul Pimpin Apel dan Senam Bersama di Kantor Kecamatan Rambah Samo

27/12/2018 13:47
‎Bupati Rohul Resmikan Pemakaian Ruas Jalan Pematang Tebih-Sangkir Indah

26/12/2018 21:21
Bupati Rohul Ikut Meriahkan Peringatan Hari Ibu di Ujung Batu

22/12/2018 15:53
PPID Diskominfo Rohul Meraih Juara III Anugerah KIP KI Award 2018

 
 
Rabu, 28 Maret 2018 16:14
Program PTSL 2018, Kepala Desa di Rohul Diminta Tidak Pungli

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Seluruh Kepala Desa (Kades) dan aparat desa se-Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) diminta tidak melakukan praktik pungutan liar (Pungli), adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Program Nasional Agraria (Prona) dari Kementrian ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2018.

Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Rohul Juni Syafri saat membuka Sosialisasi Hukum Pertanahan, Alas Hak Tanah dan PPAT tingkat Kabupaten Rohul 2018‎ di Sapadia Hotel, Pasirpangaraian, Rabu (28/3/2018).

Menurut Juni, program PTSL‎ yang tengah digalakkan pemerintah pusat sepenuhnya gratis, karena ditanggung melalui APBN 2018.

Para Kades dan aparat desa diminta Juni tidak melakukan Pungli atau memberikan janji-janji dengan imbalan untuk‎ pengurusan. Di tingkat desa sendiri, masyarakat dikenakan ‎biaya, seperti biaya Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) dan biaya berlaku lainnya.

Selain itu, Juni juga mengimbau seluruh aparat desa serius dalam mengikuti sosialisasi tentang pertanahan tersebut, sebab aparat desa merupakan ujung tombak pemerintah daerah, termasuk untuk pengurusan alas hak tanah masyarakat, sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah.

Sementara, ‎Husaini, selaku Kepala Subdirektorat PPAT pada Direktorat Pengaturan dan Pendaftaran Hak tanah, Ruang dan PPAT Dirjen Hubungan Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, mengakui program PTSL tahun ini sepenuhnya gratis, karena ditanggung melalui APBN tahun anggaran 2018.

Husaini mengatakan sasaran dari sosialisasi salah satunya adalah mengurangi angka sengketa tanah yang kerap terjadi, termasuk di Kabupaten Rohul, dampak kepemilikan yang tidak jelas dan tidak lengkap.

"Dengan adanya itu (sosialisasi), kita memprogramkan pensertifikatan tanah ini dengan tujuan mengurangi sengketa-sengketa itu,"‎ jelasnya.

Husaini mengungkapkan pada 2018, BPN Pusat memprogramkan akan menerbitkan sekira 7 juta sertifikat‎ se-Indonesia, dan 15.500 sertifikat di antaranya di Kabupaten Rohul.

"Nah, dengan adanya sertifikat sudah terbit, Insya Allah itu mengurangi sengketa salah satunya. Karena di masyarakat kita‎ banyak kepemilikannya tidak jelas dan tidak lengkap, itulah yang sering menimbulkan sengketa," ujarnya.

Diakuinya, pengurusan sertifikat tanah diperlukan karena menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah. Pemerintah daerah juga diuntungkan karena mudah mendata tanah jika ada investor yang tertarik untuk berinvestasi.

Husaini mengatakan proses pendaftaran tanah sampai‎ terbit sertifikat seluruhnya dibiayai oleh APBN, termasuk untuk proses pengukuran tanah, pemeriksaan, hingga penerbitan dibiaya pemerintah.

Namun demikian‎, diakui Husaini, tidak dibiaya untuk persiapan pemberkasan dari pemohon di tingkat desa atau kecamatan, seperti pengurusan alas hak tanah, tanda batas tanah, biaya materai.

Adanya intruksi Presiden, melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri‎, yakni Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Desa Tertinggal. Salah satunya Mendagri, mengintruksikan kepala seluruh kepala daerah terhadap biaya persiapan pemberkasan untuk dibebankan di APBD.

"Tapi kalau seandainya‎ APBD tidak mencukupi untuk proses pemberkasan, nah Bupati harus mengeluarkan Peraturan Bupati, untuk membiayainya itu dibebankan kepada masyarakat yang ingin ikut program persertifikatan tanah melalui PTSL ini," tambahnya.

Husaini mengatakan untuk biaya dibebankan ke pemohon atau masyarakat juga ada beberapa kategorinya, ‎tergantung daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

"Tapi kita ingin kalau bisa dibiayai oleh APBD," tandas Husaini dan menegaskan untuk biaya pengukuran tanah pemohon dikenakan biaya lagi.***(adv/hum/zal)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012