VISI : Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020


1/09/2018 18:14
156 Pejabat Eselon III dan Eselon IV Pemkab Rohul Dilantik Sekda,‎ Jabatan Kabag Humas Kosong

30/08/2018 16:37
Melalui Seminar RP3KP,
Pemkab Rohul Mulai Susun Konsep Kawasan Perumahan dan Permukiman

29/08/2018 20:43
Pemkab Rohul Wacanakan Bangun Makam Bersejarah Desa Rantau Binuang Sakti

28/08/2018 19:07
Didukung Kementrian LHK, Rohul Bakal Punya Tahura Tuanku Tambusai di Bangun Purba

21/08/2018 18:59
Rohul Raih 2 Kategori di Parade Tari Nusantara TMII 2018 untuk Provinsi Riau

17/08/2018 14:02
Marching Band Satpol PP Meriahkan Upacara HUT ke-73 RI di Kantor Bupati Rohul

16/08/2018 13:43
‎Dibuka Bupati Sukiman,
KPK RI Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi ke Pejabat Pemkab Rohul

15/08/2018 14:33
‎Bupati Sukiman Pimpin Upacara Pengukuhan Paskibraka Rohul 2018‎ di Islamic Center

14/08/2018 21:30
Pemkab Rohul Serahkan KUA-PPAS APBD 2019 ke DPRD, Proyeksi Belanja Rp 1,2 Triliun

14/08/2018 16:29
‎Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Rohul,
Bupati Ajak Masyarakat Gemar Makan Ikan

13/08/2018 13:45
Bersama PMI dan Dinkes,
Bupati Rohul Sosialisasikan Bahaya Narkoba di SMAN 1 Rambah

9/08/2018 22:42
‎Hari Jadi Ke-61 Provinsi Riau, Bupati Sukiman Berharap Infrastruktur di Rohul Ditingkatkan

7/08/2018 17:07
Terhitung 7 Agustus 2018,
Retribusi Menara Masjid Agung Islamic Center‎ Dikelola Disparbud Rohul

6/08/2018 15:31
Dilepas Bupati Sukiman, JCH Rohul Sudah Bertolak ke Jeddah

6/08/2018 07:32
Bupati Rohul Lantik Pengurus IKKRH Batam 2018-2021 dan Lepas JCH

 
 
Rabu, 28 Maret 2018 16:14
Program PTSL 2018, Kepala Desa di Rohul Diminta Tidak Pungli

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Seluruh Kepala Desa (Kades) dan aparat desa se-Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) diminta tidak melakukan praktik pungutan liar (Pungli), adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Program Nasional Agraria (Prona) dari Kementrian ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2018.

Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Rohul Juni Syafri saat membuka Sosialisasi Hukum Pertanahan, Alas Hak Tanah dan PPAT tingkat Kabupaten Rohul 2018‎ di Sapadia Hotel, Pasirpangaraian, Rabu (28/3/2018).

Menurut Juni, program PTSL‎ yang tengah digalakkan pemerintah pusat sepenuhnya gratis, karena ditanggung melalui APBN 2018.

Para Kades dan aparat desa diminta Juni tidak melakukan Pungli atau memberikan janji-janji dengan imbalan untuk‎ pengurusan. Di tingkat desa sendiri, masyarakat dikenakan ‎biaya, seperti biaya Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) dan biaya berlaku lainnya.

Selain itu, Juni juga mengimbau seluruh aparat desa serius dalam mengikuti sosialisasi tentang pertanahan tersebut, sebab aparat desa merupakan ujung tombak pemerintah daerah, termasuk untuk pengurusan alas hak tanah masyarakat, sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah.

Sementara, ‎Husaini, selaku Kepala Subdirektorat PPAT pada Direktorat Pengaturan dan Pendaftaran Hak tanah, Ruang dan PPAT Dirjen Hubungan Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, mengakui program PTSL tahun ini sepenuhnya gratis, karena ditanggung melalui APBN tahun anggaran 2018.

Husaini mengatakan sasaran dari sosialisasi salah satunya adalah mengurangi angka sengketa tanah yang kerap terjadi, termasuk di Kabupaten Rohul, dampak kepemilikan yang tidak jelas dan tidak lengkap.

"Dengan adanya itu (sosialisasi), kita memprogramkan pensertifikatan tanah ini dengan tujuan mengurangi sengketa-sengketa itu,"‎ jelasnya.

Husaini mengungkapkan pada 2018, BPN Pusat memprogramkan akan menerbitkan sekira 7 juta sertifikat‎ se-Indonesia, dan 15.500 sertifikat di antaranya di Kabupaten Rohul.

"Nah, dengan adanya sertifikat sudah terbit, Insya Allah itu mengurangi sengketa salah satunya. Karena di masyarakat kita‎ banyak kepemilikannya tidak jelas dan tidak lengkap, itulah yang sering menimbulkan sengketa," ujarnya.

Diakuinya, pengurusan sertifikat tanah diperlukan karena menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah. Pemerintah daerah juga diuntungkan karena mudah mendata tanah jika ada investor yang tertarik untuk berinvestasi.

Husaini mengatakan proses pendaftaran tanah sampai‎ terbit sertifikat seluruhnya dibiayai oleh APBN, termasuk untuk proses pengukuran tanah, pemeriksaan, hingga penerbitan dibiaya pemerintah.

Namun demikian‎, diakui Husaini, tidak dibiaya untuk persiapan pemberkasan dari pemohon di tingkat desa atau kecamatan, seperti pengurusan alas hak tanah, tanda batas tanah, biaya materai.

Adanya intruksi Presiden, melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri‎, yakni Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Desa Tertinggal. Salah satunya Mendagri, mengintruksikan kepala seluruh kepala daerah terhadap biaya persiapan pemberkasan untuk dibebankan di APBD.

"Tapi kalau seandainya‎ APBD tidak mencukupi untuk proses pemberkasan, nah Bupati harus mengeluarkan Peraturan Bupati, untuk membiayainya itu dibebankan kepada masyarakat yang ingin ikut program persertifikatan tanah melalui PTSL ini," tambahnya.

Husaini mengatakan untuk biaya dibebankan ke pemohon atau masyarakat juga ada beberapa kategorinya, ‎tergantung daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

"Tapi kita ingin kalau bisa dibiayai oleh APBD," tandas Husaini dan menegaskan untuk biaya pengukuran tanah pemohon dikenakan biaya lagi.***(adv/hum/zal)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012