VISI : Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020


24/04/2018 11:44
Bupati Rohul Bagikan KTP, KK dan Akta Kelahiran ke Masyarakat Rambah Samo

20/04/2018 16:42
‎Hasil Rakor,
DPH Rohul dan TNI Sepakat untuk Percepatan Pengembangan Swasembada Pangan

18/04/2018 13:41
Bupati dan Pegawai RSUD Rohul Teken Komitmen Peningkatan Pelayanan dan Percepatan Akreditasi

18/04/2018 07:42
Bupati Rohul Hadiri Workshop Penilaian Mandiri Online dan Teken MoU Dengan Rektor UIR

16/04/2018 15:05
Warga dan Perusahaan Diminta Kompak,
Bupati Rohul Tanam Perdana Pohon Aren di Desa Rokan Timur

12/04/2018 12:51
Cegah Korupsi, ULP Rohul Pasang CCTV, Pakai SPSE Versi 4.2 dan Teken Pakta Integritas

6/04/2018 16:17
Rencana Bangun Islamic Centre di Kota Duri,
Sekdakab Bengkalis dan Rombongan Kunjungi Masjid Agung Rohul

4/04/2018 16:52
Bupati Rohul Intruksikan Dinas Terkait Awasi Sarden Bercacing Sampai Kecamatan

3/04/2018 18:19
Galeri Foto Prosesi Adat Bupati Rohul dan Istri Masuk Suku Kandang Kopuh dan Bonuo

2/04/2018 18:17
Wakili Riau di Lomba PHBS Tingkat Nasional 2018,
Bupati Rohul Optimis Bangun Jaya Jadi Desa Terbaik‎ di Indonesia

29/03/2018 16:34
Dari FGD di Pasirpangaraian,
‎10 Cagar Budaya di Kabupaten Rohul Masuk Peringkat Provinsi Riau

28/03/2018 16:28
Bupati dan Ketua DPRD Rohul Hadiri Raker di Jakarta, Ini Permintaan Presiden Jokowi

28/03/2018 16:14
Program PTSL 2018, Kepala Desa di Rohul Diminta Tidak Pungli

26/03/2018 15:25
Bupati Rohul dan Kepala DPA Ikut Hadiri Rakornas Perpustakaan di Jakarta

23/03/2018 16:29
Patut Dicontoh, Bupati Rohul Laporkan SPT Tahunan dan PPh Pribadi Via e-Filing

 
 
Rabu, 28 Maret 2018 16:14
Program PTSL 2018, Kepala Desa di Rohul Diminta Tidak Pungli

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Seluruh Kepala Desa (Kades) dan aparat desa se-Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) diminta tidak melakukan praktik pungutan liar (Pungli), adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Program Nasional Agraria (Prona) dari Kementrian ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2018.

Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Rohul Juni Syafri saat membuka Sosialisasi Hukum Pertanahan, Alas Hak Tanah dan PPAT tingkat Kabupaten Rohul 2018‎ di Sapadia Hotel, Pasirpangaraian, Rabu (28/3/2018).

Menurut Juni, program PTSL‎ yang tengah digalakkan pemerintah pusat sepenuhnya gratis, karena ditanggung melalui APBN 2018.

Para Kades dan aparat desa diminta Juni tidak melakukan Pungli atau memberikan janji-janji dengan imbalan untuk‎ pengurusan. Di tingkat desa sendiri, masyarakat dikenakan ‎biaya, seperti biaya Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) dan biaya berlaku lainnya.

Selain itu, Juni juga mengimbau seluruh aparat desa serius dalam mengikuti sosialisasi tentang pertanahan tersebut, sebab aparat desa merupakan ujung tombak pemerintah daerah, termasuk untuk pengurusan alas hak tanah masyarakat, sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah.

Sementara, ‎Husaini, selaku Kepala Subdirektorat PPAT pada Direktorat Pengaturan dan Pendaftaran Hak tanah, Ruang dan PPAT Dirjen Hubungan Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, mengakui program PTSL tahun ini sepenuhnya gratis, karena ditanggung melalui APBN tahun anggaran 2018.

Husaini mengatakan sasaran dari sosialisasi salah satunya adalah mengurangi angka sengketa tanah yang kerap terjadi, termasuk di Kabupaten Rohul, dampak kepemilikan yang tidak jelas dan tidak lengkap.

"Dengan adanya itu (sosialisasi), kita memprogramkan pensertifikatan tanah ini dengan tujuan mengurangi sengketa-sengketa itu,"‎ jelasnya.

Husaini mengungkapkan pada 2018, BPN Pusat memprogramkan akan menerbitkan sekira 7 juta sertifikat‎ se-Indonesia, dan 15.500 sertifikat di antaranya di Kabupaten Rohul.

"Nah, dengan adanya sertifikat sudah terbit, Insya Allah itu mengurangi sengketa salah satunya. Karena di masyarakat kita‎ banyak kepemilikannya tidak jelas dan tidak lengkap, itulah yang sering menimbulkan sengketa," ujarnya.

Diakuinya, pengurusan sertifikat tanah diperlukan karena menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah. Pemerintah daerah juga diuntungkan karena mudah mendata tanah jika ada investor yang tertarik untuk berinvestasi.

Husaini mengatakan proses pendaftaran tanah sampai‎ terbit sertifikat seluruhnya dibiayai oleh APBN, termasuk untuk proses pengukuran tanah, pemeriksaan, hingga penerbitan dibiaya pemerintah.

Namun demikian‎, diakui Husaini, tidak dibiaya untuk persiapan pemberkasan dari pemohon di tingkat desa atau kecamatan, seperti pengurusan alas hak tanah, tanda batas tanah, biaya materai.

Adanya intruksi Presiden, melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri‎, yakni Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Desa Tertinggal. Salah satunya Mendagri, mengintruksikan kepala seluruh kepala daerah terhadap biaya persiapan pemberkasan untuk dibebankan di APBD.

"Tapi kalau seandainya‎ APBD tidak mencukupi untuk proses pemberkasan, nah Bupati harus mengeluarkan Peraturan Bupati, untuk membiayainya itu dibebankan kepada masyarakat yang ingin ikut program persertifikatan tanah melalui PTSL ini," tambahnya.

Husaini mengatakan untuk biaya dibebankan ke pemohon atau masyarakat juga ada beberapa kategorinya, ‎tergantung daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

"Tapi kita ingin kalau bisa dibiayai oleh APBD," tandas Husaini dan menegaskan untuk biaya pengukuran tanah pemohon dikenakan biaya lagi.***(adv/hum/zal)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012