VISI : Menjadikan Rokan Hulu Sebagai Kabupaten yang terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020


13/11/2018 17:31
‎Syarat Akreditasi, Tim KARS Survey Simulasi RSUD Rohul

12/11/2018 16:16
Pemkab Rohul Wacanakan Buat Taman Makam Pahlawan di Desa Rambah Tahun 2020

8/11/2018 16:32
‎Dihadiri Plt Kakanwil Kemenag Riau,
Bupati Sukiman Resmikan Penegerian MTsN 5 Rohul dan MIN 3 Rohul di Tanjung Medan

7/11/2018 14:10
MTQ ke-18 Kabupaten Rohul 2018 Resmi Ditutup Bupati, Kafilah Rambah Juara Umum Lagi

6/11/2018 16:43
‎Buka Diklat Prajabatan, Sekda Pesankan ini kepada 185 CPNS‎ Pemkab Rohul

5/11/2018 16:24
Dana Hibah untuk Madrasah di Rohul Tunggu Perda Pendidikan Islam Disahkan DPRD

2/11/2018 14:37
Buka MTQ ke-18 Kabupaten Rohul 2018,
Bupati Sukiman Kembali Ajak Masyarakat Budayakan Membaca Alqur'an

1/11/2018 19:01
Ribuan Masyarakat Ramaikan Pawai Taaruf Pembukaan MTQ ke-18 Kabupaten Rohul‎ 2018

31/10/2018 10:46
‎Silaturahmi di Rumah Dinas, Bupati Rohul Ajak Wartawan Dukung Pembangunan Daerah

29/10/2018 18:39
‎Pelatihan Kelembagaan,‎ Bupati Sukiman Pesankan ini Kepada Ibu PKK Desa se-Rohul

25/10/2018 16:37
Serahkan 496 SHM Program PTSL di Desa Batas, Bupati Rohul Pesankan ini ke Warga

24/10/2018 17:26
Bupati Rohul dan Masyarakat Sei Kuning Tanam Pohon Aren di Hutan Desa

23/10/2018 16:55
Ini Pesan Kadisdikpora Rohul kepada 55 Kepsek‎ yang Baru Dilantik Bupati Sukiman

22/10/2018 18:06
‎Bupati Rohul Lantik dan Kukuhkan 68 Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Kepsek

18/10/2018 16:35
Peringati HAN 2018 Tingkat Kabupaten,
Bupati Sukiman Ingin Semua Anak Rohul Sehat dan Genius

 
 
Rabu, 28 Maret 2018 16:14
Program PTSL 2018, Kepala Desa di Rohul Diminta Tidak Pungli

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Seluruh Kepala Desa (Kades) dan aparat desa se-Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) diminta tidak melakukan praktik pungutan liar (Pungli), adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Program Nasional Agraria (Prona) dari Kementrian ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2018.

Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Rohul Juni Syafri saat membuka Sosialisasi Hukum Pertanahan, Alas Hak Tanah dan PPAT tingkat Kabupaten Rohul 2018‎ di Sapadia Hotel, Pasirpangaraian, Rabu (28/3/2018).

Menurut Juni, program PTSL‎ yang tengah digalakkan pemerintah pusat sepenuhnya gratis, karena ditanggung melalui APBN 2018.

Para Kades dan aparat desa diminta Juni tidak melakukan Pungli atau memberikan janji-janji dengan imbalan untuk‎ pengurusan. Di tingkat desa sendiri, masyarakat dikenakan ‎biaya, seperti biaya Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) dan biaya berlaku lainnya.

Selain itu, Juni juga mengimbau seluruh aparat desa serius dalam mengikuti sosialisasi tentang pertanahan tersebut, sebab aparat desa merupakan ujung tombak pemerintah daerah, termasuk untuk pengurusan alas hak tanah masyarakat, sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah.

Sementara, ‎Husaini, selaku Kepala Subdirektorat PPAT pada Direktorat Pengaturan dan Pendaftaran Hak tanah, Ruang dan PPAT Dirjen Hubungan Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, mengakui program PTSL tahun ini sepenuhnya gratis, karena ditanggung melalui APBN tahun anggaran 2018.

Husaini mengatakan sasaran dari sosialisasi salah satunya adalah mengurangi angka sengketa tanah yang kerap terjadi, termasuk di Kabupaten Rohul, dampak kepemilikan yang tidak jelas dan tidak lengkap.

"Dengan adanya itu (sosialisasi), kita memprogramkan pensertifikatan tanah ini dengan tujuan mengurangi sengketa-sengketa itu,"‎ jelasnya.

Husaini mengungkapkan pada 2018, BPN Pusat memprogramkan akan menerbitkan sekira 7 juta sertifikat‎ se-Indonesia, dan 15.500 sertifikat di antaranya di Kabupaten Rohul.

"Nah, dengan adanya sertifikat sudah terbit, Insya Allah itu mengurangi sengketa salah satunya. Karena di masyarakat kita‎ banyak kepemilikannya tidak jelas dan tidak lengkap, itulah yang sering menimbulkan sengketa," ujarnya.

Diakuinya, pengurusan sertifikat tanah diperlukan karena menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah. Pemerintah daerah juga diuntungkan karena mudah mendata tanah jika ada investor yang tertarik untuk berinvestasi.

Husaini mengatakan proses pendaftaran tanah sampai‎ terbit sertifikat seluruhnya dibiayai oleh APBN, termasuk untuk proses pengukuran tanah, pemeriksaan, hingga penerbitan dibiaya pemerintah.

Namun demikian‎, diakui Husaini, tidak dibiaya untuk persiapan pemberkasan dari pemohon di tingkat desa atau kecamatan, seperti pengurusan alas hak tanah, tanda batas tanah, biaya materai.

Adanya intruksi Presiden, melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri‎, yakni Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Desa Tertinggal. Salah satunya Mendagri, mengintruksikan kepala seluruh kepala daerah terhadap biaya persiapan pemberkasan untuk dibebankan di APBD.

"Tapi kalau seandainya‎ APBD tidak mencukupi untuk proses pemberkasan, nah Bupati harus mengeluarkan Peraturan Bupati, untuk membiayainya itu dibebankan kepada masyarakat yang ingin ikut program persertifikatan tanah melalui PTSL ini," tambahnya.

Husaini mengatakan untuk biaya dibebankan ke pemohon atau masyarakat juga ada beberapa kategorinya, ‎tergantung daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

"Tapi kita ingin kalau bisa dibiayai oleh APBD," tandas Husaini dan menegaskan untuk biaya pengukuran tanah pemohon dikenakan biaya lagi.***(adv/hum/zal)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012