VISI : BERTEKAT MEWUJUDKAN KABUPATEN ROKAN HULU SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR, KESEHATAN DAN KEHIDUPAN AGAMIS YANG HARMONIS DAN BERBUDAYA


2/10/2019 09:01
PHE Siak‎ Syukuran Tajak Sumur Eksplorasi Kota Lama-3, ini Harapan Besar Bupati Rohul

1/10/2019 15:28
Rapat Forum TJSP, Bupati Rohul Mengaku Penyaluran CSR Perusahaan Belum Terkoordinir

30/09/2019 19:08
30 PNS Lagi Memasuki Masa Pensiun,
450 PNS Terima SK Kenaikan Pangkat dari Bupati Rohul

26/09/2019 18:59
Buka Open Turnamen Volley Ball Rambah Jaya CUP 2019, Bupati Rohul Pesankan Ini

24/09/2019 19:17
Peringati HUT ke-15, RSUD Rohul Gelar Berbagai Lomba dan Beri Penghargaan ke Pegawai Teladan

22/09/2019 20:03
Sekda Rohul Ingin Panen Ikan di Rantau Larangan Kubang Buaya Jadi Even Wisata

22/09/2019 20:03
Sekda Rohul Ingin Panen Ikan di Rantau Larangan Kubang Buaya Jadi Even Wisata

18/09/2019 23:28
PKK Rambah Samo Juara Umum Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Rohul 2019

17/09/2019 21:13
Kunjungi Rohul, Bupati Solok Selatan Belajar Program Keagamaan di Masjid Agung ICP

13/09/2019 10:57
‎Bupati Rohul Kunjungi Kampung Kelahiran Syekh Abdul Wahab Rokan di Desa RBS

11/09/2019 20:08
‎Lomba Pacu Sampan di Danau Purieh Desa Pematang Berangan Dibuka Bupati Rohul

9/09/2019 17:50
Dilaunching Sekda Rohul, Desa Teluk Aur Dicanangkan Sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

5/09/2019 15:31
Menyambut di Batam, Bupati Sukiman Minta Jemaah Haji Rohul Menjadi Teladan Masyarakat

2/09/2019 18:03
Bupati Sukiman Harapkan Anggota DPRD Rohul 2019-2024 Tetap Bersinergi Membangun Daerah

30/08/2019 16:31
Begini Cara Dinsos P3A Rohul Menekan Tindak KDRT dan Kekerasan Terhadap Anak

 
 
Senin, 26 Agustus 2019 14:13
Peserta Diminta Belajar Serius‎,
80 PNS Pemkab Rohul Ikuti Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Riauterkini-PASIRPANGARAIAN-‎ Sekira 80 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Rokan Hulu (Rohul), perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Pendidikan Pelatihan (Diklat) dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemkab Rokan Hulu, difasilitasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) di aula Masjid Agung‎ dibuka oleh Pelaksana Harian Asisten II Ekbang Setdakab Rokan Hulu Irpan Rido, Senin (26/8/2019).

Pembukaan Diklat turut dihadiri Kepala Badan Layanan Pengadaan (BLP) Barang/Jasa Setdakab Rokan Hulu Muhardan Zulfatoni, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional (Pusdiklatnas) Buyung Kurniawan.

Kepala BLP Barang/Jasa Setda Kabupaten Rokan Hulu, Muhardan Zulfatoni‎, menerangkan Dilkat dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan mulai 26 Agustus sampai 6 September 2019, diikuti 80 PNS Pemkab Rokan Hulu dari seluruh OPD, terdiri 40 peserta Diklat dan 40 peserta lagi akan mengikuti Ujian Sertifikasi yang akan dilaksanakan pada 4-6 September 2019.

Muhardhan mengatakan peserta perwakilan dari OPD bervariasi, mulai staf, bendahara, beberapa sekretaris, bahkan salah satu pesertanya Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu Suparno.

"Tentunya kami dari panitia mengharapkan peserta Diklat dan Ujian Sertifikasi mengikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh‎ dan serius, seperti pesan disampaikan pak Bupati melalui pak (Plh) Asisten dua tadi," harapnya.

Muhardhan mengungkapkan metode Ujian Sertifikasi tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni metode blended learning, atau penggabungan e-learning‎ secara online dengan kelas klasik atau kelas tatap muka.

"Jadi memang waktunya sedikit lebih panjang dari biasanya.‎ Yang mana untuk tahap pertama ini dengan metode e-learning atau belajar secara online melalui gadget ataupun perangkat yang dimiliki oleh masing-masing peserta," ungkapnya.

Karena ujian sertifikasi tingkat dasar, sambung Muhardhan, materi utama yang diberikan ke peserta adalah pengetahuan secara umum dalam penguasaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Jadi memang secara umum itu, dan nanti mungkin lebih khususnya lagi aturan-aturan turunan setelah diterbitkannya Perpres 16 tahun 2018 tersebut," ujarnya.

Muhardhan menambahkan sejauh PNS di lingkungan Pemkab Rokan Hulu yang sudah bersertifikasi ada sekira 179 orang, termasuk para Kepala Dinas.

Ia menilai jumlah tersebut masih terbilang sedikit, dibandingkan jumlah PNS Pemkab Rokan Hulu lebih kurang 6 ribu orang, dan idealnya setiap OPD sebaiknya sudah ada PNS yang bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.

"Memang yang paling-paling sangat diharapkan tentunya para pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, kemudian pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan kontrak‎ itu sebaiknya memang sudah memiliki sertifikat BPJ tingkat dasar, idealnya seperti itu. Jadi pengelolaan anggaran itu mereka lebih memahami," pungkas Muhardhan.

‎Sementara, Plh Asisten Ekbang Setdakab Rokan Hulu Irpan Rido, juga menjabat Staf Ahli Bupati Rokan Hulu, mengharapkan Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa ini terlaksana dengan baik, sehingga tidak ada keraguan masyarakat, terutama dalam hal pengadaan barang/jasa.

"Ke depannya, PNS atau petugas pengadaan barang/jasa sendiri tidak ragu-ragu lagi untuk mengambil langkah-langkah pengadaan barang/jasa sebenarnya," jelasnya.

Pria yang pernah menjabat Kepala Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu ini mengatakan lulus tidaknya ujian sertifikasi tergantung kemampuan PNS masing-masing, apalagi difasilitasi lembaga dan hanya PNS yang memenuhi persyaratan saja yang lulus.

"Kita berharap para peserta belajar, mempelajari apa-apa saja‎ yang perlu untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini, sehingga mereka lebih banyak yang lulus daripada yang tidak lulusnya," pungkas Irpan Rido.***(Adv/Pemkab Rokan Hulu)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012