Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 28 April 2017 08:23
Kepala ULP Pemprov Riau Bantah Tudingan Keluarga Gubri Pungli Proyek

Jum’at, 28 April 2017 08:22
Bank Riau Kepri Serahkan CSR 6 RKB dan 10 Hektar Tambak di Kabupaten Lingga, Kepri

Jum’at, 28 April 2017 07:48
Tak Sampai Dua Jam, Dua Pedagang Ganja dan Sabu Ditangkap Polisi di Inhil

Jum’at, 28 April 2017 07:46
Ditlantas Polda Riau Gandeng UMRI Seminarkan Keselamatan Lalu-lintas

Kamis, 27 April 2017 22:32
Transaksi Sabu di Rohul, Warga Padang Lawas Sumut Ditangkap Polisi

Kamis, 27 April 2017 22:20
Hingga Juli, NAM Air Hadirkan Promo Spesial

Kamis, 27 April 2017 21:58
Nakhodai PGRI Rohul, Adolf Bastian Upayakan Sejahterakan Nasib Guru

Kamis, 27 April 2017 21:50
Bupati Meranti 'Beri' Uang Rp 2 Miliar dan 5 Unit Ambulance kepada Baznas

Kamis, 27 April 2017 21:10
Bupati Siak Syamsuar Menerima Gelar Kanjeng Raden Tumenggung

Kamis, 27 April 2017 21:00
Walikota Dumai Ajak Wujudkan Kota Pintar, Makmur dan Madani



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 4 Pebruari 2016 15:01
Imbas Rasionalisasi APBD,
7.800 Orang Honorer Pemkab Siak akan Dirumahkan


Dampak pengurangan DBH berpengaruh kepada tenaga honorer di Pemkab Siak. Untuk rasionalisasi anggaran, sekira 7.800 tenaga honor akan dievaluasi untuk dirumahkan.

Riauterkini-SIAK- Imbas dari penurunan harga minyak mentah dunia, berimbas pada APBD Siak 2016. Dari nilai yang disahkan DPRD Siak sekitar Rp2,5 triliun akan dikurangi lagi sekitar Rp500 miliar, untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak harus mengrasionalisasikan anggaran yang ada.

Diantara anggaran yang dirasionalisasikan, berimbas pada para honorer sekitar 7.800 orang. Pemkab Siak akan melakukan evaluasi dan merumahkan para honorer yang dianggap kurang bermanfaat dan karena pekerjaan tidak ada.

Kamis (4/2/16), keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Siak Lukman MPd, kepada riauterkini.com bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan jumlah honorer yang ada dan akan dilakukan evaluasi dan merumahkan sebahagian honorer yang ada.

"Kita masih melakukan pendataan jumlah honorer yang ada, baik itu honor Pemkab, SKPD, tenaga kegiatan, tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga harian lepas, tenaga sukarela, dan honor di kantor camat," ujar Lukman.

Selain itu Lukman mengungkapkan bahwa, saat ini jumlah honorer sekitar 7.800 orang terdiri dari diantaranya, honor Pemkab yang SK nya ditandatangani Bupati Siak yakni pada Satuan Pilisi Pamong Praja (Satpol PP), dan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) sekitar 298 orang.

Selain itu honor kantor yang diangkat para SKPD sebanyak 2.645 irang, honor di kantor camat se-Siak sekitar 294 orang, tenaga pendidik dan kependidikan sekitar 3.579 orang, tenaga harian lepas yang terdapat di Dinas Pasar sekitar 1.000 orang, dan honor kegiatan yang saat ini masih dalam pendataan.

"Untuk honor kegiatan, itu langsung ke SKPD masing-masing. Disesuaikan dengan kegiatan yang ada," tambah Lukman.

Mengenai berapa jumlah honorer yang akan dirumahkan, Lukman mengatakan belum mengetahui seberapa banyak karena masih dalam tahap evaluasi dan melihat kegiatan yang ada.

"Kita belum bisa mengatakan seberapa banyak honorer yang akan di rumahkan atau diistirahatkan, karena masih dalam evaluasi. Dan untuk honor kegiatan, itu tergantung kegiatan yang ada di SKPD dan untuk merumahkan itu tergantung kepala SKPD nya," ungkap Lukman.***(vila)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
generasi penerus putra siak yang dizolimi
mang sampai hati pejabat2 yg ado disiak ne membuang tenaga honorer dh mengabdi dgn sekian th bekejo di msing2 instansi.

Namaku
Jadilah orang yang kreatif. Janganlah mengandalkan status honorer anda. Janganlah mengkambinghitamkan modal.

Anto
Apakah semua sudah dipikirkan oleh pemerintah siak. Alasan APBD siak tahun ini menurun, gak logis setuju di UJI jika hasil ujinya jujur. Dan jika di permainkan bahkan ada honorer titipan."Ibarat Tikus diberi ikan asain" siapa yang tidak mengiurkan.

Pemerhati Nasib Honorer
Menterinyo yang salah, bukan tenaga honorer, koq anggaran dipangkas dengan alasan tk jelas

tuan siak
jika di rumah kan ksian anak istrinya dampak psikologi nya.jika itu pemkab siak harus banyak mencari sumber pad yg baru kan masih ado minyak sawit,pajak di optimalkan lagi,jika bisa pns ny di suruh kreatif perlu diketahui setiap skpd yg banyak kejo itu honorexe bukan pns kasin udh gaji nya dibawah u

diany sei apit
ass...cum. wr..wb.. pak pimpinan kab siak... masalah menggaji honorer tk ada anggaran.. tk masuk akal lah... lau skrg APBD sikit.. lebih baik anggaran pembangunan pangkas sikit untuk gaji honorer.... dengo daerah tetangga malu jadi nyo.... kab siak dulu kayo.. skrg susah beno.. tk bisa menggaji te

Awal
Saye tak setuju, kasihan la mereka yang sudah berkeluarga, bisa2 ade yang stres, gilo,tolonglah anggota dewan dan pak syamsuar , dan wabup, 7.800 orang pendukung anda yang mengantarkan anda terpilih kembali.

Anto Hoed
Kalau tidak bisa ngurus masalah ini, jangan jadi pimpinan. Jangan hanya bisa rekrut, tetapi tidak mempertimbangkan anggaran selanjutnya. KONYOL namanya.

Tenaga hororer
Pelajari lg apa peran hadir nya pemerintah bukan mencari profit,yg harudwdi evaluasi itu kegiatan yg di nilai boros,kerja dr pemerintah sgt di harapkan karna siak ni bukan daerah indrustri,bkn jg daerah wisata yg memadai. Mari buka nurani

MUHAMMAD HASYRIZAL
Kalau permasalahan merumahkan honorer harus betul2 di evaluasi dengan benar. tapi jangan berpihak kalau honorer titipan Si Pejabat atau anggota dewan tidak boleh diberhentikan. kalau memiliki kinerja yang baik n bagus harus dipertahankan!! kalau bisa carilah solusi yang benar!! jangan pula sampai me

Sukarmis, Bupati Kuansing
Koq Pemkab Siak pusing soal honorer. Study banding aja ke Kuansing, gampang solusinya. Di Kuansing tahun 2016 ini banyak penambahan honor, syaratnya jadi anggota timses IKO. Yang bukan timses IKO, lsg putus kontrak. Nggak ada gejolak, dijamin

budak sengapet
Aslamkm...genk..kt sebagai tenaga honor jg membanding2kanlah dg PNS...kan dari bbrp tahun terakhir dah disebut..pemerintah tak membolehkan pemda menerima tenaga honor..tp pemkab kite teking...msh juge terime tnpa ado pernyataan yg jelas ttg nasib tenaga honor yg diterimonyo itu utk masa depan..jd ki

wak kernal
Seharus ny bkn tenaga honorer aja yg dievaluasi.PNS juga harus ny ada evaluasi kinerja ny jg dong.minimal setiap tahun lah.malah yg saya liat dan nilai yg lebih kinerja ny itu malah honorer.sedangkn yg pns merasa ud paling ngerti n paling paham.coba aja lh uji kopetensi para tenaga honorer dan pns.

nonorer siak
Justru yg memiliki etos kerja tu yg honor. Evaluasi jg dong pns tu. Banyak yg duduk di kedai kopi ja. Pns banyak yg gaptek.

Gelamai
Di Kuansing tak perlu merumahkan Honorer, kalau perlu anggaran pembangunan dirubah untuk gaji Honorer...sonangnye duuu


Berita Sosial lainnya..........
- Nakhodai PGRI Rohul, Adolf Bastian Upayakan Sejahterakan Nasib Guru
- Bupati Meranti 'Beri' Uang Rp 2 Miliar dan 5 Unit Ambulance kepada Baznas
- Walikota Dumai Ajak Wujudkan Kota Pintar, Makmur dan Madani
- Pj Bupati Kampar Buka Workshop Tunas Integritas
- Terpilih Sebagai Ketua LAM Rohul, Ini yang akan Dilakukan Zulyadaini
- Ratusan Hektar Sawit Atur Brown di Hutan Lindung Kuansing
- Bupati Kuansing Ikuti Diklatpim


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.81.72.117
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com