Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 17 Oktober 2017 07:28
Pendataran Ditutup, KPU Beri Waktu 1x24 Parpol Lengkapi Berkas

Selasa, 17 Oktober 2017 07:20
Daftarkan Partai ke KPU, Pengurus PAN Rohul Kompak Pakai Tanjak Biru

Selasa, 17 Oktober 2017 07:15
Bupati Inhil Adakan Pertemuan Bisnis Dengan Investor Asal Malaysia

Selasa, 17 Oktober 2017 07:12
‎DPC Partai Demokrat Mendaftar ke KPU 1 Jam Sebelum Injury Time

Senin, 16 Oktober 2017 22:13
4 Hektar Kebun Sawit di Desa Pauh Rohul Hangus Terbakar

Senin, 16 Oktober 2017 22:08
DPRD dan Pemkab Bengkalis Teken MoU KUPA PPAS APBD Perubahan 2017

Senin, 16 Oktober 2017 21:37
Bupati Rohil Minta Pemprov dan Pusat Bantu Kembangkan Pulau Jemur

Senin, 16 Oktober 2017 21:32
KPU Inhu Terima Pendaftaran Partai Demokrat

Senin, 16 Oktober 2017 21:09
Diduga Akan Menjual Sabu-sabu,
Polres Siak Tangkap Seorang Pemuda Warga Dayun


Senin, 16 Oktober 2017 20:17
43 Orang Terjaring Operasi Bina Kesuma Siak 2017

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 30 Maret 2016 13:49
Tersangkut Aturan,
Pemkab Siak Tiadakan Bantuan Bersifat Hibah ke Masyarakat


Malangnya warga miskin di Siak. Dengan alasan aturan pemerintah dan undang-undang, Pemkab Siak tahun ini meniadakan dana hibah kepada mereka.

Riauterkini-SIAK- Masyarakat kurang mampu di Kabupaten Siak, di 2016 ini tidak akan mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak karena terkendala aturan Pemerintah dan Undang-undang. Hanya diharapkan bantuan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada untuk mengurangi beban masyarakat.

Di antara hibah yang terkendala tersebut yakni bantuan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat miskin, yang mana hibah tersebut terkendala aturan yang mengharuskan bantuan tersebut harus diberikan kepada masyarakat yang mempunyai badan hukum yang jelas sesuai aturan.

Selasa (30/3/16), keterangan Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Kadis CKTR) Siak Irving Kahar, bahwa di 2016 ini RLH yang sifatnya hibah ke Masyarakat miskin atau tidak mampu, sementara ditiadakan karena adanya aturan mengharuskan berbadan hukum.

"Sementara ini, untuk RLH ke Masyarakat miskin ditiadakan karena masyarakat penerima bantuan hibah tidak ada badan hukumnya. Sementara dalam aturan perundang-undangan dan peraturan menteri keuangan, penerima harus berbadan hukum," ujar Irving.

Sebagai catatan, di 2015 lalu Pemkab Siak melalui Dinas CKTR telah menyalurkan 180 RLH tipe 36 ke masyarakat miskin yang ada. Dan RLH tersebut telah ditempati oleh penerimanya.

Selain itu, hibah yang terkendala juga ada di Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan. Dimana Dinas Pertanian sudah meniadakan bantuan hibah sejak 2014 lalu, dan Dinas Peternakan meniadakan bantuan hibah di 2016 ini saja.

Bantuan hibah di Dinas Peternakan, diantaranya bibit ikan, sapi. Seluruh bantuan tersebut diberikan ke kelompok yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan hibah, akan tetapi karena adanya aturan harus berbadan hukum maka seluruhnya bantuan hibah ke Masyarakat di tiadakan.

"Saat ini, Dinas Peternakan tidak ada bantuan yang sifatnya hibah ke Masyarakat karena terkendala aturan mengharuskan bantuan hibah ke Masyarakat yang berbadan hukum," ujar Kadis Peternakan Susilawati.***(vila)



loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Targetkan Kursi 30 Persen di Empat Dapil,
‎DPC Partai Hanura Rohul Daftarkan Partai ke KPU

- Bupati Pelalawan Buka Raker, Camat, Kades, dan Ketua BPD
- Tanoto Scholars Alumni di Riau Beri Donasi Ratusan Buku
- Gubri Sebut Pertumbuhan Kedatangan Pariwisata di Riau Nomor Dua Nasional
- Siswa Hafizh Berpeluang
Polres dan Pemkab Rohul Teken MoU Penerimaan Anggota Polri Jalur Prestasi

- 30 Prajurit Kodim 0313/KPR Naik Pangkat,
4 Diantaranya Babinsa Koramil 02 Rambah Rohul

- Antisipasi Kelangkaan Gas Melon,
Disperindag Pekanbaru Minta Camat Jangan Asal Ajukan Rekomendasi Pangkalan



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.225.20.73
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com