Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 24 Agustus 2017 13:31
Curi Kotak Infak, Warga Kampar Babak Belur Dihakimi Warga Intan Jaya, Rohul

Kamis, 24 Agustus 2017 13:15
Gardu Induk Perawang Mulai Operasi, PLN Apresiasi Semua Pihak

Kamis, 24 Agustus 2017 12:48
Bersiap Hadapi Tuntutan, Terdakwa Penista Agama Sampaikan Permohonan Maaf

Kamis, 24 Agustus 2017 11:40
Luncurkan TP4D, Bupati Inhil Pesan Dana Desa Dipergunakan Secara Bertanggung Jawab

Kamis, 24 Agustus 2017 11:30
Dikabarkan Bakal Ikut Pilgubri, Edy Natar Fokus jadi Danrem 031/WB

Kamis, 24 Agustus 2017 11:24
Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi Bantah Lindungi Warung Mesum di Rohil

Kamis, 24 Agustus 2017 11:04
5 JCH Asal Riau Meninggal di Tanah Suci

Kamis, 24 Agustus 2017 10:53
Januari-Agustus, 458 Kasus DBD Terjadi di Pekanbaru

Kamis, 24 Agustus 2017 10:45
Dikantik Pangdam BB, Brigjen TNI Edy Natar Nasution Resmi Komandan Korem 031/WB

Kamis, 24 Agustus 2017 10:35
Bupati Kuansing Harap Pemprov dan Pusat Bantu Festival Pacu Jalur



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 30 Maret 2016 13:49
Tersangkut Aturan,
Pemkab Siak Tiadakan Bantuan Bersifat Hibah ke Masyarakat


Malangnya warga miskin di Siak. Dengan alasan aturan pemerintah dan undang-undang, Pemkab Siak tahun ini meniadakan dana hibah kepada mereka.

Riauterkini-SIAK- Masyarakat kurang mampu di Kabupaten Siak, di 2016 ini tidak akan mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak karena terkendala aturan Pemerintah dan Undang-undang. Hanya diharapkan bantuan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada untuk mengurangi beban masyarakat.

Di antara hibah yang terkendala tersebut yakni bantuan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat miskin, yang mana hibah tersebut terkendala aturan yang mengharuskan bantuan tersebut harus diberikan kepada masyarakat yang mempunyai badan hukum yang jelas sesuai aturan.

Selasa (30/3/16), keterangan Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Kadis CKTR) Siak Irving Kahar, bahwa di 2016 ini RLH yang sifatnya hibah ke Masyarakat miskin atau tidak mampu, sementara ditiadakan karena adanya aturan mengharuskan berbadan hukum.

"Sementara ini, untuk RLH ke Masyarakat miskin ditiadakan karena masyarakat penerima bantuan hibah tidak ada badan hukumnya. Sementara dalam aturan perundang-undangan dan peraturan menteri keuangan, penerima harus berbadan hukum," ujar Irving.

Sebagai catatan, di 2015 lalu Pemkab Siak melalui Dinas CKTR telah menyalurkan 180 RLH tipe 36 ke masyarakat miskin yang ada. Dan RLH tersebut telah ditempati oleh penerimanya.

Selain itu, hibah yang terkendala juga ada di Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan. Dimana Dinas Pertanian sudah meniadakan bantuan hibah sejak 2014 lalu, dan Dinas Peternakan meniadakan bantuan hibah di 2016 ini saja.

Bantuan hibah di Dinas Peternakan, diantaranya bibit ikan, sapi. Seluruh bantuan tersebut diberikan ke kelompok yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan hibah, akan tetapi karena adanya aturan harus berbadan hukum maka seluruhnya bantuan hibah ke Masyarakat di tiadakan.

"Saat ini, Dinas Peternakan tidak ada bantuan yang sifatnya hibah ke Masyarakat karena terkendala aturan mengharuskan bantuan hibah ke Masyarakat yang berbadan hukum," ujar Kadis Peternakan Susilawati.***(vila)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Gardu Induk Perawang Mulai Operasi, PLN Apresiasi Semua Pihak
- Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi Bantah Lindungi Warung Mesum di Rohil
- 5 JCH Asal Riau Meninggal di Tanah Suci
- Hari Kedua Pacu Jaur 2017, Sebanyak 97 Jalur Siap Beradu Cepat
- Mendagri Minta RSUD Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Publik
- Antisipasi Penyalahgunaan,
BPKAD Pekanbaru Pasang Stiker di Kendaraan Operasional

- Warga Pekanbaru Protes Ada Tower di Taman Kota


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.156.50.71
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com