Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 24 Agustus 2017 13:44
Kajari Inhil Ancam 'Sekolahkan' Kades yang Selewengkan Dana Desa

Kamis, 24 Agustus 2017 13:31
Curi Kotak Infak, Warga Kampar Babak Belur Dihakimi Warga Intan Jaya, Rohul

Kamis, 24 Agustus 2017 13:15
Gardu Induk Perawang Mulai Operasi, PLN Apresiasi Semua Pihak

Kamis, 24 Agustus 2017 12:48
Bersiap Hadapi Tuntutan, Terdakwa Penista Agama Sampaikan Permohonan Maaf

Kamis, 24 Agustus 2017 11:40
Luncurkan TP4D, Bupati Inhil Pesan Dana Desa Dipergunakan Secara Bertanggung Jawab

Kamis, 24 Agustus 2017 11:30
Dikabarkan Bakal Ikut Pilgubri, Edy Natar Fokus jadi Danrem 031/WB

Kamis, 24 Agustus 2017 11:24
Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi Bantah Lindungi Warung Mesum di Rohil

Kamis, 24 Agustus 2017 11:04
5 JCH Asal Riau Meninggal di Tanah Suci

Kamis, 24 Agustus 2017 10:53
Januari-Agustus, 458 Kasus DBD Terjadi di Pekanbaru

Kamis, 24 Agustus 2017 10:45
Dikantik Pangdam BB, Brigjen TNI Edy Natar Nasution Resmi Komandan Korem 031/WB



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 17 Juni 2016 20:26
Diduga Langgar UU,
7 PNS Pemkab Siak Rangkap Jabatan di Perusahaan BUMD dan Bergaji Ganda


Diperkirakan ada tujuh PNS Pemkab Siak yang rangkap jabatan, termasuk Sekdakab T Said Hamzah dan Kepala Bappeda Yan Prana Jaya. Herannya, Kabag Hukum Setdakab Siak mengaku tak tahu hal itu.

Riauterkini-SIAK- Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN), bisakah bekerja maksimal sesuai jam kerjanya ‎apabila ia masih rangkap jabatan di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)? Di ‎Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Siak, 8 orang PNS termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Siak yang masih melakukan rangkap jabatan di lima perusahaan BUMD. Jabatan mereka yakni 6 orang Komisaris dan 2 orang anggota Badan Pengawas.

Data yang diperoleh riauterkini.com, mereka adalah, Sekda Siak T Said Hamzah dan Kepala Bappeda Siak Yan Prana Jaya, rangkap jabatan sebagai Komisaris di PT Bumi Siak Pusako (BSP) sebagai Komisaris.

Selain itu, Kepala DPPKAD Siak Said Arif Fadilah dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Siak Nurmansyah, rangkap jabatan di PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) sebagai Komisaris. Selain itu, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Siak Syafrilenti dan Asisten III Setda Siak Jamaludin, rangkap jabatan di PT Siak Pertambangan Energi (SPE) sebagai Komisaris.

Serta Kepala Disdukcapil Siak Rahmansyah, dan Kepala BPMP2T Hariyanto, rangkap jabatan di PD Sarana Pembangunan Siak (SPS) sebagai Badan Pengawas.

Jumat (17/6/16), keterangan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Siak Jon Efendi, mengungkapkan bahwa dirinya tidak tahu adanya PNS eselon II yang merangkap jabatan di perusahaan BUMD Siak.

"Saya tidak tau, kalau Pak Sekda iya, tapi nantilah saya cari tau dulu dan dibicarakan ke mereka (oknum PNS yang rangkap jabatan di BUMD Siak, red)," ujar Jon.

‎Larangan jelas terdapat dalam Pasal 17 (a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, jelas dikatakan pelaksana dilarang, merangkap komisaris atau organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

"Kalau memang di dalam UU tersebut dinyatakan larangan, maka aturan-aturan kita tidak boleh bertentangan dengan UU tersebut," tambah Kabag Hukum.

‎Dengan rangkap jabatan PNS tersebut di perusahaan BUMD Siak, jelas juga akan mendapatkan gaji ganda yakni gaji PNS nya dan gaji di BUMD tersebut. Tentunya hal ini akan mempengaruhi kinerja dan syarat dengan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang merupakan suatu tindakan yang merugikan negara.

Berbeda di PT Permodalan Siak (Persi), Perusahaan BUMD ini yang bertindak sebagai komisaris yakni pensiunan PNS, terakhir jabatannya adalah Sekda Siak, ia adalah Amzar yang kini menjadi Ketua KONI Siak.***(vila)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
ujang combet
Pak Bupati banyak menerima piagam secara nasional tetapi memimpin kedalam kok masih %@!*k banyak ASN rangkap jabatan dan itu tindakan pidana yang merugikan keuangan daerah. Mungkin dapat piagam karna nyogok kali ya.

rinto
Kalau memang begitu, aparat penegak hukum di daerah tersebut harus cepat bertindak agar tidak terlalu lama terjadi dugaan kerugian negaranya. Bersihkan pak!!


loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Kajari Inhil Ancam 'Sekolahkan' Kades yang Selewengkan Dana Desa
- Gardu Induk Perawang Mulai Operasi, PLN Apresiasi Semua Pihak
- Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi Bantah Lindungi Warung Mesum di Rohil
- 5 JCH Asal Riau Meninggal di Tanah Suci
- Hari Kedua Pacu Jaur 2017, Sebanyak 97 Jalur Siap Beradu Cepat
- Mendagri Minta RSUD Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Publik
- Antisipasi Penyalahgunaan,
BPKAD Pekanbaru Pasang Stiker di Kendaraan Operasional



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.156.50.71
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com