Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 17 Oktober 2017 07:28
Pendataran Ditutup, KPU Beri Waktu 1x24 Parpol Lengkapi Berkas

Selasa, 17 Oktober 2017 07:20
Daftarkan Partai ke KPU, Pengurus PAN Rohul Kompak Pakai Tanjak Biru

Selasa, 17 Oktober 2017 07:15
Bupati Inhil Adakan Pertemuan Bisnis Dengan Investor Asal Malaysia

Selasa, 17 Oktober 2017 07:12
‎DPC Partai Demokrat Mendaftar ke KPU 1 Jam Sebelum Injury Time

Senin, 16 Oktober 2017 22:13
4 Hektar Kebun Sawit di Desa Pauh Rohul Hangus Terbakar

Senin, 16 Oktober 2017 22:08
DPRD dan Pemkab Bengkalis Teken MoU KUPA PPAS APBD Perubahan 2017

Senin, 16 Oktober 2017 21:37
Bupati Rohil Minta Pemprov dan Pusat Bantu Kembangkan Pulau Jemur

Senin, 16 Oktober 2017 21:32
KPU Inhu Terima Pendaftaran Partai Demokrat

Senin, 16 Oktober 2017 21:09
Diduga Akan Menjual Sabu-sabu,
Polres Siak Tangkap Seorang Pemuda Warga Dayun


Senin, 16 Oktober 2017 20:17
43 Orang Terjaring Operasi Bina Kesuma Siak 2017

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 17 Juni 2016 20:26
Diduga Langgar UU,
7 PNS Pemkab Siak Rangkap Jabatan di Perusahaan BUMD dan Bergaji Ganda


Diperkirakan ada tujuh PNS Pemkab Siak yang rangkap jabatan, termasuk Sekdakab T Said Hamzah dan Kepala Bappeda Yan Prana Jaya. Herannya, Kabag Hukum Setdakab Siak mengaku tak tahu hal itu.

Riauterkini-SIAK- Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN), bisakah bekerja maksimal sesuai jam kerjanya ‎apabila ia masih rangkap jabatan di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)? Di ‎Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Siak, 8 orang PNS termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Siak yang masih melakukan rangkap jabatan di lima perusahaan BUMD. Jabatan mereka yakni 6 orang Komisaris dan 2 orang anggota Badan Pengawas.

Data yang diperoleh riauterkini.com, mereka adalah, Sekda Siak T Said Hamzah dan Kepala Bappeda Siak Yan Prana Jaya, rangkap jabatan sebagai Komisaris di PT Bumi Siak Pusako (BSP) sebagai Komisaris.

Selain itu, Kepala DPPKAD Siak Said Arif Fadilah dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Siak Nurmansyah, rangkap jabatan di PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) sebagai Komisaris. Selain itu, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Siak Syafrilenti dan Asisten III Setda Siak Jamaludin, rangkap jabatan di PT Siak Pertambangan Energi (SPE) sebagai Komisaris.

Serta Kepala Disdukcapil Siak Rahmansyah, dan Kepala BPMP2T Hariyanto, rangkap jabatan di PD Sarana Pembangunan Siak (SPS) sebagai Badan Pengawas.

Jumat (17/6/16), keterangan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Siak Jon Efendi, mengungkapkan bahwa dirinya tidak tahu adanya PNS eselon II yang merangkap jabatan di perusahaan BUMD Siak.

"Saya tidak tau, kalau Pak Sekda iya, tapi nantilah saya cari tau dulu dan dibicarakan ke mereka (oknum PNS yang rangkap jabatan di BUMD Siak, red)," ujar Jon.

‎Larangan jelas terdapat dalam Pasal 17 (a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, jelas dikatakan pelaksana dilarang, merangkap komisaris atau organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

"Kalau memang di dalam UU tersebut dinyatakan larangan, maka aturan-aturan kita tidak boleh bertentangan dengan UU tersebut," tambah Kabag Hukum.

‎Dengan rangkap jabatan PNS tersebut di perusahaan BUMD Siak, jelas juga akan mendapatkan gaji ganda yakni gaji PNS nya dan gaji di BUMD tersebut. Tentunya hal ini akan mempengaruhi kinerja dan syarat dengan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang merupakan suatu tindakan yang merugikan negara.

Berbeda di PT Permodalan Siak (Persi), Perusahaan BUMD ini yang bertindak sebagai komisaris yakni pensiunan PNS, terakhir jabatannya adalah Sekda Siak, ia adalah Amzar yang kini menjadi Ketua KONI Siak.***(vila)



loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Targetkan Kursi 30 Persen di Empat Dapil,
‎DPC Partai Hanura Rohul Daftarkan Partai ke KPU

- Bupati Pelalawan Buka Raker, Camat, Kades, dan Ketua BPD
- Tanoto Scholars Alumni di Riau Beri Donasi Ratusan Buku
- Gubri Sebut Pertumbuhan Kedatangan Pariwisata di Riau Nomor Dua Nasional
- Siswa Hafizh Berpeluang
Polres dan Pemkab Rohul Teken MoU Penerimaan Anggota Polri Jalur Prestasi

- 30 Prajurit Kodim 0313/KPR Naik Pangkat,
4 Diantaranya Babinsa Koramil 02 Rambah Rohul

- Antisipasi Kelangkaan Gas Melon,
Disperindag Pekanbaru Minta Camat Jangan Asal Ajukan Rekomendasi Pangkalan



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.225.20.73
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com