Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 28 April 2017 08:23
Kepala ULP Pemprov Riau Bantah Tudingan Keluarga Gubri Pungli Proyek

Jum’at, 28 April 2017 08:22
Bank Riau Kepri Serahkan CSR 6 RKB dan 10 Hektar Tambak di Kabupaten Lingga, Kepri

Jum’at, 28 April 2017 07:48
Tak Sampai Dua Jam, Dua Pedagang Ganja dan Sabu Ditangkap Polisi di Inhil

Jum’at, 28 April 2017 07:46
Ditlantas Polda Riau Gandeng UMRI Seminarkan Keselamatan Lalu-lintas

Kamis, 27 April 2017 22:32
Transaksi Sabu di Rohul, Warga Padang Lawas Sumut Ditangkap Polisi

Kamis, 27 April 2017 22:20
Hingga Juli, NAM Air Hadirkan Promo Spesial

Kamis, 27 April 2017 21:58
Nakhodai PGRI Rohul, Adolf Bastian Upayakan Sejahterakan Nasib Guru

Kamis, 27 April 2017 21:50
Bupati Meranti 'Beri' Uang Rp 2 Miliar dan 5 Unit Ambulance kepada Baznas

Kamis, 27 April 2017 21:10
Bupati Siak Syamsuar Menerima Gelar Kanjeng Raden Tumenggung

Kamis, 27 April 2017 21:00
Walikota Dumai Ajak Wujudkan Kota Pintar, Makmur dan Madani



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 17 Juni 2016 20:26
Diduga Langgar UU,
7 PNS Pemkab Siak Rangkap Jabatan di Perusahaan BUMD dan Bergaji Ganda


Diperkirakan ada tujuh PNS Pemkab Siak yang rangkap jabatan, termasuk Sekdakab T Said Hamzah dan Kepala Bappeda Yan Prana Jaya. Herannya, Kabag Hukum Setdakab Siak mengaku tak tahu hal itu.

Riauterkini-SIAK- Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN), bisakah bekerja maksimal sesuai jam kerjanya ‎apabila ia masih rangkap jabatan di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)? Di ‎Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Siak, 8 orang PNS termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Siak yang masih melakukan rangkap jabatan di lima perusahaan BUMD. Jabatan mereka yakni 6 orang Komisaris dan 2 orang anggota Badan Pengawas.

Data yang diperoleh riauterkini.com, mereka adalah, Sekda Siak T Said Hamzah dan Kepala Bappeda Siak Yan Prana Jaya, rangkap jabatan sebagai Komisaris di PT Bumi Siak Pusako (BSP) sebagai Komisaris.

Selain itu, Kepala DPPKAD Siak Said Arif Fadilah dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Siak Nurmansyah, rangkap jabatan di PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) sebagai Komisaris. Selain itu, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Siak Syafrilenti dan Asisten III Setda Siak Jamaludin, rangkap jabatan di PT Siak Pertambangan Energi (SPE) sebagai Komisaris.

Serta Kepala Disdukcapil Siak Rahmansyah, dan Kepala BPMP2T Hariyanto, rangkap jabatan di PD Sarana Pembangunan Siak (SPS) sebagai Badan Pengawas.

Jumat (17/6/16), keterangan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Siak Jon Efendi, mengungkapkan bahwa dirinya tidak tahu adanya PNS eselon II yang merangkap jabatan di perusahaan BUMD Siak.

"Saya tidak tau, kalau Pak Sekda iya, tapi nantilah saya cari tau dulu dan dibicarakan ke mereka (oknum PNS yang rangkap jabatan di BUMD Siak, red)," ujar Jon.

‎Larangan jelas terdapat dalam Pasal 17 (a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, jelas dikatakan pelaksana dilarang, merangkap komisaris atau organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

"Kalau memang di dalam UU tersebut dinyatakan larangan, maka aturan-aturan kita tidak boleh bertentangan dengan UU tersebut," tambah Kabag Hukum.

‎Dengan rangkap jabatan PNS tersebut di perusahaan BUMD Siak, jelas juga akan mendapatkan gaji ganda yakni gaji PNS nya dan gaji di BUMD tersebut. Tentunya hal ini akan mempengaruhi kinerja dan syarat dengan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang merupakan suatu tindakan yang merugikan negara.

Berbeda di PT Permodalan Siak (Persi), Perusahaan BUMD ini yang bertindak sebagai komisaris yakni pensiunan PNS, terakhir jabatannya adalah Sekda Siak, ia adalah Amzar yang kini menjadi Ketua KONI Siak.***(vila)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
ujang combet
Pak Bupati banyak menerima piagam secara nasional tetapi memimpin kedalam kok masih %@!*k banyak ASN rangkap jabatan dan itu tindakan pidana yang merugikan keuangan daerah. Mungkin dapat piagam karna nyogok kali ya.

rinto
Kalau memang begitu, aparat penegak hukum di daerah tersebut harus cepat bertindak agar tidak terlalu lama terjadi dugaan kerugian negaranya. Bersihkan pak!!


Berita Sosial lainnya..........
- Nakhodai PGRI Rohul, Adolf Bastian Upayakan Sejahterakan Nasib Guru
- Bupati Meranti 'Beri' Uang Rp 2 Miliar dan 5 Unit Ambulance kepada Baznas
- Walikota Dumai Ajak Wujudkan Kota Pintar, Makmur dan Madani
- Pj Bupati Kampar Buka Workshop Tunas Integritas
- Terpilih Sebagai Ketua LAM Rohul, Ini yang akan Dilakukan Zulyadaini
- Ratusan Hektar Sawit Atur Brown di Hutan Lindung Kuansing
- Bupati Kuansing Ikuti Diklatpim


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.81.72.117
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com