Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 14 Desember 2017 21:20
Expo Karya Pendidikan Tahun 2017, Bupati Inhil Sesalkan Minim Peran Serta SMA Negeri

Kamis, 14 Desember 2017 21:14
Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur

Kamis, 14 Desember 2017 21:07
Dugaan Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Mangkir, Kejari Bakal Ajukan Surat Pencekalan Mantan Kadishub Meranti


Kamis, 14 Desember 2017 20:58
Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau

Kamis, 14 Desember 2017 20:49
Jadi 'Sarang Hantu', Dewan Datangi Ambulan Tua Milik Pemkab Bengkalis di Duri

Kamis, 14 Desember 2017 20:07
Waka DPRD Dumai Masih Komit Bangun Lingkungan Dapilnya

Kamis, 14 Desember 2017 20:03
Upaya Meningkatkan PAD, Bapenda Rohul Mutakhirkan NJOP

Kamis, 14 Desember 2017 20:03
Kalap Temannya Kehilangan Anjing, Simatupang Menusuk 8 Orang di Kandis

Kamis, 14 Desember 2017 19:22
Berkunjung ke RAPP, Duta Besar Kanada Borong Kerajinan Tenun dan Batik Riau

Kamis, 14 Desember 2017 18:36
BPBP Siapkan Rp 400 Miliar untuk Replanting Sawit

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 17 Juni 2016 20:26
Diduga Langgar UU,
7 PNS Pemkab Siak Rangkap Jabatan di Perusahaan BUMD dan Bergaji Ganda


Diperkirakan ada tujuh PNS Pemkab Siak yang rangkap jabatan, termasuk Sekdakab T Said Hamzah dan Kepala Bappeda Yan Prana Jaya. Herannya, Kabag Hukum Setdakab Siak mengaku tak tahu hal itu.

Riauterkini-SIAK- Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN), bisakah bekerja maksimal sesuai jam kerjanya ‎apabila ia masih rangkap jabatan di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)? Di ‎Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Siak, 8 orang PNS termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Siak yang masih melakukan rangkap jabatan di lima perusahaan BUMD. Jabatan mereka yakni 6 orang Komisaris dan 2 orang anggota Badan Pengawas.

Data yang diperoleh riauterkini.com, mereka adalah, Sekda Siak T Said Hamzah dan Kepala Bappeda Siak Yan Prana Jaya, rangkap jabatan sebagai Komisaris di PT Bumi Siak Pusako (BSP) sebagai Komisaris.

Selain itu, Kepala DPPKAD Siak Said Arif Fadilah dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Siak Nurmansyah, rangkap jabatan di PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) sebagai Komisaris. Selain itu, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Siak Syafrilenti dan Asisten III Setda Siak Jamaludin, rangkap jabatan di PT Siak Pertambangan Energi (SPE) sebagai Komisaris.

Serta Kepala Disdukcapil Siak Rahmansyah, dan Kepala BPMP2T Hariyanto, rangkap jabatan di PD Sarana Pembangunan Siak (SPS) sebagai Badan Pengawas.

Jumat (17/6/16), keterangan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Siak Jon Efendi, mengungkapkan bahwa dirinya tidak tahu adanya PNS eselon II yang merangkap jabatan di perusahaan BUMD Siak.

"Saya tidak tau, kalau Pak Sekda iya, tapi nantilah saya cari tau dulu dan dibicarakan ke mereka (oknum PNS yang rangkap jabatan di BUMD Siak, red)," ujar Jon.

‎Larangan jelas terdapat dalam Pasal 17 (a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, jelas dikatakan pelaksana dilarang, merangkap komisaris atau organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

"Kalau memang di dalam UU tersebut dinyatakan larangan, maka aturan-aturan kita tidak boleh bertentangan dengan UU tersebut," tambah Kabag Hukum.

‎Dengan rangkap jabatan PNS tersebut di perusahaan BUMD Siak, jelas juga akan mendapatkan gaji ganda yakni gaji PNS nya dan gaji di BUMD tersebut. Tentunya hal ini akan mempengaruhi kinerja dan syarat dengan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang merupakan suatu tindakan yang merugikan negara.

Berbeda di PT Permodalan Siak (Persi), Perusahaan BUMD ini yang bertindak sebagai komisaris yakni pensiunan PNS, terakhir jabatannya adalah Sekda Siak, ia adalah Amzar yang kini menjadi Ketua KONI Siak.***(vila)



Berita Sosial lainnya..........
- Dugaan Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Mangkir, Kejari Bakal Ajukan Surat Pencekalan Mantan Kadishub Meranti

- Jadi 'Sarang Hantu', Dewan Datangi Ambulan Tua Milik Pemkab Bengkalis di Duri
- Waka DPRD Dumai Masih Komit Bangun Lingkungan Dapilnya
- Upaya Meningkatkan PAD, Bapenda Rohul Mutakhirkan NJOP
- Berkunjung ke RAPP, Duta Besar Kanada Borong Kerajinan Tenun dan Batik Riau
- BPBP Siapkan Rp 400 Miliar untuk Replanting Sawit
- Sambut Hari Ibu, IWARA RAPP Adakan Seminar KDRT
- Evaluasi Akreditasi, Dirjen Badilum MA RI Tinjau PN Bengkalis
- Wakil Bupati Kuansing 'Sentil' Dinas Pertanian dan Pariwisata
- Percepatan Menuju Smart City Madani,
Walikota Pekanbaru Evaluasi Seluruh OPD

- Dukung Dakwah Fitrah Madani,
PKK dan BKMT Meranti Serahkan Bantuan untuk Kaum Du'afa dan Mu'alaf

- Beri Pengobatan Gratis,
Wabup Meranti dan Tim Dokter Spesialis Sambangi Rumah Pasien

- Batal Tampil di Kuansing,
Gubri Undang Penari SMPN 4 Kuantan Mudik ke Pekanbaru Isi Acara Malam Tahun Baru

- Diserahkan MenPAN RB,
Polresta Pekanbaru Dapat Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi

- Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkalis Dimutasi
- 482 ASN Masuki Masa Pensiun Tahun Ini
- Rapat Forkopimda, Wakil Walikota Pekanbaru Bahas Lima Masalah "Hot"
- Badilum MA Resmikan PTSP PN Pekanbaru
- MUI Riau Taja Seminar Penyamaan Persepsi tentang Pemberdayaan Guru Agama
- Kapolres Inhil Pesankan Personelnya Lakukan Tugas dengan Humanis dan Tegas


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.163.209.109
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com