Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 21 Oktober 2017 07:34
Waka DPRD Riau Bantu Murid Nunggak SPP dan Dikeluarkan Sekolah

Sabtu, 21 Oktober 2017 07:26
Pemuda Ujung Batu, Rohul Taja Turnamen Futsam Peringati Sumpah Pemuda

Jum’at, 20 Oktober 2017 22:12
DPP PDIP Benarkan SK Usung M Harris-Yopi Ariyanto di Pilgubri 2018

Jum’at, 20 Oktober 2017 21:32
Ajak Kawula Muda Malming di Mesjid,
Komunitas Indonesia Tanpa Pacaran Gelar Talkshow Jodis


Jum’at, 20 Oktober 2017 21:25
Leher Terlilit Lakban,
Mayat Pria di Parkiran Bandara SSK II Pekanbaru Gegerkan Warga


Jum’at, 20 Oktober 2017 19:51
Dikepung Seribuan Pendemo, di DPRD Riau Hanya Dua Wakil Rakyat

Jum’at, 20 Oktober 2017 19:43
Enam Ruko dan Rumah Permanen di Ujung Batu Ludes Terbakar

Jum’at, 20 Oktober 2017 19:10
Sejak Januari, Ratusan Guru Honor MA Bengkalis Tidak Terima TP

Jum’at, 20 Oktober 2017 19:05
Peringati Sumpah Pemuda,
Riau Siapkan Deklarasi Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi


Jum’at, 20 Oktober 2017 18:47
Aksi di DPRD Riau, Massa BEM Se-Riau Sempat Sandera Satu Unit Mobil Tanki BBM

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Ahad, 8 Januari 2017 11:12
Pertanyakan Dana Sertifikasi, Guru di Kuansing Gelar Unjuk Rasa Rabu Lusa

Ribuan guru di Kuansing rencanakan aksi ke tiga titik pada Rabu lusa. Para guru mempertanyakan dugaan raibnya dana sertifikasi.

Riauterkini-TELUK KUANTAN - Ribuan guru penerima sertifikasi dan non sertifikasi yang ada di Kuansing akan melakukan aksi demo menuntut hak mereka atas dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) alias dana sertifikasi guru yang empat bulan lamanya belum dibayarkan oleh Pemkab Kuansing. Unjuk rasa tersebut akan dilakukan pada hari, Rabu(11/1/17) mendatang ditiga titik yakni, Kantor DPRD Kuansing, Kantor Bupati Kuansing dan Kantor Polres Kuansing.

Terhentinya pembayaran sertifikasi guru ini karena pemerintahan pusat menghentikan transferan dana sertifikasi kesejumlah daerah di Indonesia termasuk Kuansing. Hal ini berdasarkan surat Sekjen Kemendikbud nomor 33130/A.A1.1/PR/2016. Dalam surat itu dibunyikan, Kemenkeu menghentikan penyaluran atau transfer dana sertifikasi dan non sertifikasi ke beberapa daerah.

Kendatipun pusat menghentikan pengiriman dana tersebut, namun untuk membayar sertifikasi guru Kuansing pada triwulan III dana tersebut sejatinya tersedia di Kas Daerah (Kasda). Sebab menurut penghitungan Kemenkeu, untuk Kuansing ada kelebihan transfer pusat sebesar Rp 64 miliar lebih. Karena itu, untuk triwulan III pemerintah pusat tidak akan mentrasfer dana sertifikasi dan non sertifikasi lagi. Artinya Pemkab Kuansing harus membayar dana sertifikasi dan non sertifikasi triwulan III sebesar Rp35 miliar lebih.

Sementara hingga saat ini Pemkab Kuansing belum juga membayarkan dana sertifikasi tersebut kepada para guru dengan dalih dana itu telah digunakan untuk mendanai kegiatan lain di Dinas Pendidikan. Hal ini sempat dilontarkan oleh Sekda Kuansing, Muharman kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Diakui Muharman, sebagaimana surat Kementrian Keuangan, kabupaten Kuansing sudah terdapat kelebihan dana sertifikasi yang ditransfer pusat dari tahun 2012 hingga tahun 2015, sehingga mereka tidak akan menstransfer dana sertifikasi untuk tri wulan III dan IV tahun anggaran 2016.

Namun kata dia, setelah diverifikasi, sisa dana tersebut selama ini digunakan untuk kegiatan bidang pendidikan seperti bangunan sekolah bukan sektor lain.

" Selama ini tidak bermasalah karena setiap tahun pusat tetap menstransfer dana sertifikasi walau sisanya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan,"ujar Muharman.

Sementara itu, menurut Penasehat Hukum (PH) Forgokip Kuansing, Zubirman, SH, dana sertifikasi itu adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang penggunaannya menurut aturannya tidak bisa digunakan untuk mendanai kegiatan lain apalagi untuk mendanai proyek bangunan sekolah seperti yang diutarakan oleh Sekda Muharman tersebut.

"Menurut aturan dana itu hanya bisa digunakan untuk peruntukannya saja, tak boleh lain," tegas Zubirman.

Lantas, dengan adanya salah aturan tersebut kata Zubirman, pada hari, Jumat (6/1/17) kemarin, perwakilan guru penerima sertifikasi dan didampingi dirinya telah membuat pengaduan ke Polres Kuansing agar kejanggalan ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. "Kemarin sudah kita buat pengaduan ini ke Polres, tentu harapan kami agar segera dipproses," pungkas Zubirman.***(dri)



loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Waka DPRD Riau Bantu Murid Nunggak SPP dan Dikeluarkan Sekolah
- Pemuda Ujung Batu, Rohul Taja Turnamen Futsam Peringati Sumpah Pemuda
- Ajak Kawula Muda Malming di Mesjid,
Komunitas Indonesia Tanpa Pacaran Gelar Talkshow Jodis

- Kepala Berdarah, Kapolresta jadi Korban Demo Anti Jokowi Ricuh
- Percepat Program Smart City,
Firdaus dan Jajarannya Gelar Pertemuan dengan BNI Pusat

- Tuntut Jokowi-JK Mundur, Ratusan Massa Aksi di DPRD Riau
- 2.957 Guru Honor Madrasah di Bengkalis Terima Tambahan Penghasilan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.166.150.10
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com