Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 22 Mei 2018 07:32
Pansus DPRD Riau Panggil Biro Hukum Bahas Draf Ranperda Adat

Senin, 21 Mei 2018 23:12
Bupati Kampar Dukung Seleksi Tim SBAI Garuda Jaya U-16

Senin, 21 Mei 2018 23:08
Ratusan Warga Hadiri Silaturrahmi di Kediaman Wardan

Senin, 21 Mei 2018 23:04
Los Pasar Padang Sawah Kampar Kiri Jadi Tempat Transaksi Narkoba

Senin, 21 Mei 2018 21:50
Silaturahmi Andi Rachman-Wardan di Pulau Burung, Paslon 4 Sudah Programkan Buka Akses Jalan Darat Pelalawan-Inhil

Senin, 21 Mei 2018 21:19
Terkait Pemanggilan 7 ASN, Pengurus MKGR Riau Datangi Kantor Panwaslu Pelalawan

Senin, 21 Mei 2018 20:58
Habibi Hapri Nahkodai PBSI Pelalawan Periode 2018-2022

Senin, 21 Mei 2018 20:54
Ramadhan 2018, Dewan Pastikan Tak Ada Masjid Dapat Bantuan Dana Hibah

Senin, 21 Mei 2018 20:07
Ramadhan 2018, Pasokan Daging Beku Bulog Naik 300 Persen

Senin, 21 Mei 2018 20:03
Ungkap 55 Kg Sabu dan Teladan,
Dua Kapolsek dan 8 Personel Terima Penghargaan Kapolres Bengkalis


loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 8 Januari 2017 11:12
Pertanyakan Dana Sertifikasi, Guru di Kuansing Gelar Unjuk Rasa Rabu Lusa

Ribuan guru di Kuansing rencanakan aksi ke tiga titik pada Rabu lusa. Para guru mempertanyakan dugaan raibnya dana sertifikasi.

Riauterkini-TELUK KUANTAN - Ribuan guru penerima sertifikasi dan non sertifikasi yang ada di Kuansing akan melakukan aksi demo menuntut hak mereka atas dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) alias dana sertifikasi guru yang empat bulan lamanya belum dibayarkan oleh Pemkab Kuansing. Unjuk rasa tersebut akan dilakukan pada hari, Rabu(11/1/17) mendatang ditiga titik yakni, Kantor DPRD Kuansing, Kantor Bupati Kuansing dan Kantor Polres Kuansing.

Terhentinya pembayaran sertifikasi guru ini karena pemerintahan pusat menghentikan transferan dana sertifikasi kesejumlah daerah di Indonesia termasuk Kuansing. Hal ini berdasarkan surat Sekjen Kemendikbud nomor 33130/A.A1.1/PR/2016. Dalam surat itu dibunyikan, Kemenkeu menghentikan penyaluran atau transfer dana sertifikasi dan non sertifikasi ke beberapa daerah.

Kendatipun pusat menghentikan pengiriman dana tersebut, namun untuk membayar sertifikasi guru Kuansing pada triwulan III dana tersebut sejatinya tersedia di Kas Daerah (Kasda). Sebab menurut penghitungan Kemenkeu, untuk Kuansing ada kelebihan transfer pusat sebesar Rp 64 miliar lebih. Karena itu, untuk triwulan III pemerintah pusat tidak akan mentrasfer dana sertifikasi dan non sertifikasi lagi. Artinya Pemkab Kuansing harus membayar dana sertifikasi dan non sertifikasi triwulan III sebesar Rp35 miliar lebih.

Sementara hingga saat ini Pemkab Kuansing belum juga membayarkan dana sertifikasi tersebut kepada para guru dengan dalih dana itu telah digunakan untuk mendanai kegiatan lain di Dinas Pendidikan. Hal ini sempat dilontarkan oleh Sekda Kuansing, Muharman kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Diakui Muharman, sebagaimana surat Kementrian Keuangan, kabupaten Kuansing sudah terdapat kelebihan dana sertifikasi yang ditransfer pusat dari tahun 2012 hingga tahun 2015, sehingga mereka tidak akan menstransfer dana sertifikasi untuk tri wulan III dan IV tahun anggaran 2016.

Namun kata dia, setelah diverifikasi, sisa dana tersebut selama ini digunakan untuk kegiatan bidang pendidikan seperti bangunan sekolah bukan sektor lain.

" Selama ini tidak bermasalah karena setiap tahun pusat tetap menstransfer dana sertifikasi walau sisanya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan,"ujar Muharman.

Sementara itu, menurut Penasehat Hukum (PH) Forgokip Kuansing, Zubirman, SH, dana sertifikasi itu adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang penggunaannya menurut aturannya tidak bisa digunakan untuk mendanai kegiatan lain apalagi untuk mendanai proyek bangunan sekolah seperti yang diutarakan oleh Sekda Muharman tersebut.

"Menurut aturan dana itu hanya bisa digunakan untuk peruntukannya saja, tak boleh lain," tegas Zubirman.

Lantas, dengan adanya salah aturan tersebut kata Zubirman, pada hari, Jumat (6/1/17) kemarin, perwakilan guru penerima sertifikasi dan didampingi dirinya telah membuat pengaduan ke Polres Kuansing agar kejanggalan ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. "Kemarin sudah kita buat pengaduan ini ke Polres, tentu harapan kami agar segera dipproses," pungkas Zubirman.***(dri)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Terkait Pemanggilan 7 ASN, Pengurus MKGR Riau Datangi Kantor Panwaslu Pelalawan
- Ramadhan 2018, Pasokan Daging Beku Bulog Naik 300 Persen
- Ungkap 55 Kg Sabu dan Teladan,
Dua Kapolsek dan 8 Personel Terima Penghargaan Kapolres Bengkalis

- 800 Anak Yatim dan Dhuafa Terima Bantuan Dinsos Bengkalis
- Geram dengan Menag,
Plt Gubri Besok Temui Moeldoko Ceritakan Soal Embarkasi Haji Antara

- Pj Sekdakab Rohul: Melalui Puasa Ramadhan, Tingkatkan Keimanan dan Sabar
- 23 Satpam Masjid Agung Rohul Dirumahkan, Ini Penjelasan Pihak Pengelola
- Bacakan Amanah Menkominfo, Plt Gubri Pimpin Upacara Harkitnas 2018
- BPBD Riau: Status Siaga Darurat Asap Segera Diperpanjang
- Dirapel Dua Bulan, Pemprov Bayarkan Single Salary ASN
- Jembatan Penghubung Desa Tanah Merah dan Kuala Enok Ambruk
- Selama Ramadhan dan Idul Fitri, Pasukan Kuning di Duri Jamin Kebersihan Kota Minyak
- Sidang DKPP Putuskan KPU dan Bawaslu Riau Sesuai Prosedur
- Pemkab Meranti Raih WTP 6 Kali Berturut Turut
- Jangan Kaitkan Teroris dengan Agama apapun,
Semua Agama Mengajarkan Kebaikan dan Kasih Sayang

- Pra TMMD 102, 175 Prajurit TNI Kodim 0303/Bengkalis Dikerahkan Bangun Kampung
- Lagi, 30 Tokoh Masyarakat Panutan Diberangkatkan Umroh oleh Pemkab Kampar
- Usai Sholat Jumat, Tujuh Orang Masuk Islam di Mesjid An-Nur
- 11.583 KK Kurang Mampu di Bengkalis Disubsidi Paket Sembako
- Didampingi Dandim, Bupati Bengkalis Laksanakan Safari Ramadhan Perdana di Duri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com