Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 30 April 2017 12:06
Gubri Buka Acara Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Inhil

Ahad, 30 April 2017 10:05
Pasrah pada DPW PAN, Jon Erizal Belum Punya Sikap Soal Pilgubri 2018

Ahad, 30 April 2017 09:25
DPD PAN Meranti Berharap Irwan Nasir Maju Pilgubri 2018

Ahad, 30 April 2017 09:13
Dua Ditembak, Polresta Pekanbaru Ringkus Trio Perampok Alat Berat

Sabtu, 29 April 2017 21:33
Ratusan Personel Brimob Riau Di-BKO-kan di PT Freeport Papua

Sabtu, 29 April 2017 21:17
MAN 2 Model Raih Juara Umum Bunkasai 10 UR

Sabtu, 29 April 2017 20:09
Sosialisasi 10 Program Pokok, Ketua PKK Meranti Roadshow ke Pulau-pulau

Sabtu, 29 April 2017 20:06
Diduga Cabuli Dua Murid SD, Seorang Petani di Rohul Dipolisikan

Sabtu, 29 April 2017 19:59
Dihadapan Para Menteri,
Said Hasyim Minta Perhatian Lebih untuk Meranti


Sabtu, 29 April 2017 19:39
Dinilai tidak Meriah,
Anak Kemenakan Protes Pelaksanaan Musda IV LAM Rohul




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 8 Januari 2017 11:12
Pertanyakan Dana Sertifikasi, Guru di Kuansing Gelar Unjuk Rasa Rabu Lusa

Ribuan guru di Kuansing rencanakan aksi ke tiga titik pada Rabu lusa. Para guru mempertanyakan dugaan raibnya dana sertifikasi.

Riauterkini-TELUK KUANTAN - Ribuan guru penerima sertifikasi dan non sertifikasi yang ada di Kuansing akan melakukan aksi demo menuntut hak mereka atas dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) alias dana sertifikasi guru yang empat bulan lamanya belum dibayarkan oleh Pemkab Kuansing. Unjuk rasa tersebut akan dilakukan pada hari, Rabu(11/1/17) mendatang ditiga titik yakni, Kantor DPRD Kuansing, Kantor Bupati Kuansing dan Kantor Polres Kuansing.

Terhentinya pembayaran sertifikasi guru ini karena pemerintahan pusat menghentikan transferan dana sertifikasi kesejumlah daerah di Indonesia termasuk Kuansing. Hal ini berdasarkan surat Sekjen Kemendikbud nomor 33130/A.A1.1/PR/2016. Dalam surat itu dibunyikan, Kemenkeu menghentikan penyaluran atau transfer dana sertifikasi dan non sertifikasi ke beberapa daerah.

Kendatipun pusat menghentikan pengiriman dana tersebut, namun untuk membayar sertifikasi guru Kuansing pada triwulan III dana tersebut sejatinya tersedia di Kas Daerah (Kasda). Sebab menurut penghitungan Kemenkeu, untuk Kuansing ada kelebihan transfer pusat sebesar Rp 64 miliar lebih. Karena itu, untuk triwulan III pemerintah pusat tidak akan mentrasfer dana sertifikasi dan non sertifikasi lagi. Artinya Pemkab Kuansing harus membayar dana sertifikasi dan non sertifikasi triwulan III sebesar Rp35 miliar lebih.

Sementara hingga saat ini Pemkab Kuansing belum juga membayarkan dana sertifikasi tersebut kepada para guru dengan dalih dana itu telah digunakan untuk mendanai kegiatan lain di Dinas Pendidikan. Hal ini sempat dilontarkan oleh Sekda Kuansing, Muharman kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Diakui Muharman, sebagaimana surat Kementrian Keuangan, kabupaten Kuansing sudah terdapat kelebihan dana sertifikasi yang ditransfer pusat dari tahun 2012 hingga tahun 2015, sehingga mereka tidak akan menstransfer dana sertifikasi untuk tri wulan III dan IV tahun anggaran 2016.

Namun kata dia, setelah diverifikasi, sisa dana tersebut selama ini digunakan untuk kegiatan bidang pendidikan seperti bangunan sekolah bukan sektor lain.

" Selama ini tidak bermasalah karena setiap tahun pusat tetap menstransfer dana sertifikasi walau sisanya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan,"ujar Muharman.

Sementara itu, menurut Penasehat Hukum (PH) Forgokip Kuansing, Zubirman, SH, dana sertifikasi itu adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang penggunaannya menurut aturannya tidak bisa digunakan untuk mendanai kegiatan lain apalagi untuk mendanai proyek bangunan sekolah seperti yang diutarakan oleh Sekda Muharman tersebut.

"Menurut aturan dana itu hanya bisa digunakan untuk peruntukannya saja, tak boleh lain," tegas Zubirman.

Lantas, dengan adanya salah aturan tersebut kata Zubirman, pada hari, Jumat (6/1/17) kemarin, perwakilan guru penerima sertifikasi dan didampingi dirinya telah membuat pengaduan ke Polres Kuansing agar kejanggalan ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. "Kemarin sudah kita buat pengaduan ini ke Polres, tentu harapan kami agar segera dipproses," pungkas Zubirman.***(dri)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Manajer PT
Rancam mambayar pamborong lai. Jale hahaha. Karyawan demo salahkan nan lamo sik asik

Prihatin
Pak Sekda klu tdk tahu tdk usah komentar, bpk Bupati di Kuansing banyak masalah, bpk harus tunjukan Leadershipnya.

Rohom
KANTOR BUPATI KOK TAK DIDEMO, ADA APA YA. POLRES DAN DEWAN KAN TAK BERHAK BAYA SERTIFIKASIM HARUSNUA DITANYA KE KANTOR BUPATI


Berita Sosial lainnya..........
- Gubri Buka Acara Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Inhil
- Sosialisasi 10 Program Pokok, Ketua PKK Meranti Roadshow ke Pulau-pulau
- Dihadapan Para Menteri,
Said Hasyim Minta Perhatian Lebih untuk Meranti

- Dinilai tidak Meriah,
Anak Kemenakan Protes Pelaksanaan Musda IV LAM Rohul

- Paling Disukai Pengunjung,
Meriahkan HUT ke-42 TMII, Riau Pamerkan Kuliner Sempolit

- Kunjungi Binaan CD RAPP, Istri Kapolda Riau Terpesona Batik Bono
- Dibuka Danlanud RSN, Geyar Dirgantara 2017 Diawali Lomba Mewarnai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.161.75.128
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com