Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 22 Pebruari 2017 20:27
Sepekan Buron, 4 Pembobol Rumah Warga Tandun Ditangkap Polisi Rohul

Rabu, 22 Pebruari 2017 20:19
Siap Maju Pilgubri, Septina Serahkan ke Partai Golkar

Rabu, 22 Pebruari 2017 18:54
Diduga Kangkangi Perpres 4/2015,
Proyek Rusun untuk Anggota Polres Rohul Masih Dikerjakan Rekanan


Rabu, 22 Pebruari 2017 18:46
Balai Gakkum Wilayah II Sumatera Amankan Puluhan Satwa Dilindungi

Rabu, 22 Pebruari 2017 18:15
Hadiri MPTB Rantau Kasai, Plt Bupati Rohul: Pengurus BUMDesa Harus Jujur

Rabu, 22 Pebruari 2017 17:59
Jalani Sidang Disiplin,
5 Personel Polres Meranti Disanksi 'Sel' dan Wajib Ikut Giat Rohani


Rabu, 22 Pebruari 2017 17:45
Dikawal Kapolres Kampar dan Dandim, PSU di TPS 14 Tarai Bangun Berjalan Lancar

Rabu, 22 Pebruari 2017 17:38
Di Tengah Defisit Stok,
Ketua PMI Inhil Apresiasi Donor Darah yang Digelar Kalangan Swasta


Rabu, 22 Pebruari 2017 17:34
Cuaca Terik, 2 Ha Lahan Gambut di Bengkalis Terbakar

Rabu, 22 Pebruari 2017 17:26
Digelar Sabtu Pekan Ini,
Mal SKA Akan Umumkan Pemenang SKA Family Card Tahap I Periode VIII




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 8 Januari 2017 11:12
Pertanyakan Dana Sertifikasi, Guru di Kuansing Gelar Unjuk Rasa Rabu Lusa

Ribuan guru di Kuansing rencanakan aksi ke tiga titik pada Rabu lusa. Para guru mempertanyakan dugaan raibnya dana sertifikasi.

Riauterkini-TELUK KUANTAN - Ribuan guru penerima sertifikasi dan non sertifikasi yang ada di Kuansing akan melakukan aksi demo menuntut hak mereka atas dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) alias dana sertifikasi guru yang empat bulan lamanya belum dibayarkan oleh Pemkab Kuansing. Unjuk rasa tersebut akan dilakukan pada hari, Rabu(11/1/17) mendatang ditiga titik yakni, Kantor DPRD Kuansing, Kantor Bupati Kuansing dan Kantor Polres Kuansing.

Terhentinya pembayaran sertifikasi guru ini karena pemerintahan pusat menghentikan transferan dana sertifikasi kesejumlah daerah di Indonesia termasuk Kuansing. Hal ini berdasarkan surat Sekjen Kemendikbud nomor 33130/A.A1.1/PR/2016. Dalam surat itu dibunyikan, Kemenkeu menghentikan penyaluran atau transfer dana sertifikasi dan non sertifikasi ke beberapa daerah.

Kendatipun pusat menghentikan pengiriman dana tersebut, namun untuk membayar sertifikasi guru Kuansing pada triwulan III dana tersebut sejatinya tersedia di Kas Daerah (Kasda). Sebab menurut penghitungan Kemenkeu, untuk Kuansing ada kelebihan transfer pusat sebesar Rp 64 miliar lebih. Karena itu, untuk triwulan III pemerintah pusat tidak akan mentrasfer dana sertifikasi dan non sertifikasi lagi. Artinya Pemkab Kuansing harus membayar dana sertifikasi dan non sertifikasi triwulan III sebesar Rp35 miliar lebih.

Sementara hingga saat ini Pemkab Kuansing belum juga membayarkan dana sertifikasi tersebut kepada para guru dengan dalih dana itu telah digunakan untuk mendanai kegiatan lain di Dinas Pendidikan. Hal ini sempat dilontarkan oleh Sekda Kuansing, Muharman kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Diakui Muharman, sebagaimana surat Kementrian Keuangan, kabupaten Kuansing sudah terdapat kelebihan dana sertifikasi yang ditransfer pusat dari tahun 2012 hingga tahun 2015, sehingga mereka tidak akan menstransfer dana sertifikasi untuk tri wulan III dan IV tahun anggaran 2016.

Namun kata dia, setelah diverifikasi, sisa dana tersebut selama ini digunakan untuk kegiatan bidang pendidikan seperti bangunan sekolah bukan sektor lain.

" Selama ini tidak bermasalah karena setiap tahun pusat tetap menstransfer dana sertifikasi walau sisanya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan,"ujar Muharman.

Sementara itu, menurut Penasehat Hukum (PH) Forgokip Kuansing, Zubirman, SH, dana sertifikasi itu adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang penggunaannya menurut aturannya tidak bisa digunakan untuk mendanai kegiatan lain apalagi untuk mendanai proyek bangunan sekolah seperti yang diutarakan oleh Sekda Muharman tersebut.

"Menurut aturan dana itu hanya bisa digunakan untuk peruntukannya saja, tak boleh lain," tegas Zubirman.

Lantas, dengan adanya salah aturan tersebut kata Zubirman, pada hari, Jumat (6/1/17) kemarin, perwakilan guru penerima sertifikasi dan didampingi dirinya telah membuat pengaduan ke Polres Kuansing agar kejanggalan ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. "Kemarin sudah kita buat pengaduan ini ke Polres, tentu harapan kami agar segera dipproses," pungkas Zubirman.***(dri)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Manajer PT
Rancam mambayar pamborong lai. Jale hahaha. Karyawan demo salahkan nan lamo sik asik

Prihatin
Pak Sekda klu tdk tahu tdk usah komentar, bpk Bupati di Kuansing banyak masalah, bpk harus tunjukan Leadershipnya.

Rohom
KANTOR BUPATI KOK TAK DIDEMO, ADA APA YA. POLRES DAN DEWAN KAN TAK BERHAK BAYA SERTIFIKASIM HARUSNUA DITANYA KE KANTOR BUPATI


Berita Sosial lainnya..........
- Di Tengah Defisit Stok,
Ketua PMI Inhil Apresiasi Donor Darah yang Digelar Kalangan Swasta

- TNI dan PPL di Rohul Diajak Ikut Awasi Dana Upsus dan Pupuk Bantuan
- Resmi Dilantik, IPKB Riau Siap Beri Edukasi Masyarakat Melalui Pemberitaan
- Besok, Gubri Serahkan 146 Unit Rumah untuk Masyarakat Inhil
- Pekan Ini Harga TBS Sawit Kembali Turun
- Panwas Rekomendasikan PSU di Tarai Bangun,
Pleno KPU Kampar Ditunda Hingga Kamis Lusa

- Bersama Komunitas Korban Laka Lantas,
Polres Inhil Gelar Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas di Sekolah



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.204.172.174
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com