Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 17 Agustus 2017 16:44
Satu Napi Langsung Bebas,
299 Napi Lapas Pasirpangaraian Terima Remisi 17 Agustus 2017


Kamis, 17 Agustus 2017 16:38
Tertangkap Bawa Pistol Rakitan,
Mukmin Arif Ternyata Sudah Rencanakan Perampokan di Pekanbaru


Kamis, 17 Agustus 2017 16:10
Tak Punya Uang dan Terus Didesak Nikah Alasan Pacar Bunuh dan Bakar Ema

Kamis, 17 Agustus 2017 15:32
HUT ke-72 RI , 168 ASN Kampar Terima Satyalancana Karya Satya

Kamis, 17 Agustus 2017 15:20
HUT ke-72 RI di Kabupaten Kampar,
Ririn Nadia Putri Dipercaya Membawa Baki Sang Merah Putih


Kamis, 17 Agustus 2017 15:08
HUT RI di Kepenuhan, Ratusan Pelajar Rohul Arak Bendera Merah Putih Sepanjang 72 Meter

Kamis, 17 Agustus 2017 15:01
Dalam Guyur Hujan,
Upacara Detik-detik Proklamasi di Pelalawan Berlangsung Khidmat


Kamis, 17 Agustus 2017 14:44
Momentum HUT Ke-72 RI , Walikota Dumai Ajak Semua Komponen Kerja Bersama

Kamis, 17 Agustus 2017 14:40
Dipimpin Bupati Wardan,
Peringatan HUT ke-72 RI di Inhil Diwarnai Drama Perjuangan Letda M Boya


Kamis, 17 Agustus 2017 14:36
Tak Percaya Kerja Pemko Dumai,
APLD Laporkan Tumpahan Minyak PT Nagamas ke Pusat




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Ahad, 8 Januari 2017 11:12
Pertanyakan Dana Sertifikasi, Guru di Kuansing Gelar Unjuk Rasa Rabu Lusa

Ribuan guru di Kuansing rencanakan aksi ke tiga titik pada Rabu lusa. Para guru mempertanyakan dugaan raibnya dana sertifikasi.

Riauterkini-TELUK KUANTAN - Ribuan guru penerima sertifikasi dan non sertifikasi yang ada di Kuansing akan melakukan aksi demo menuntut hak mereka atas dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) alias dana sertifikasi guru yang empat bulan lamanya belum dibayarkan oleh Pemkab Kuansing. Unjuk rasa tersebut akan dilakukan pada hari, Rabu(11/1/17) mendatang ditiga titik yakni, Kantor DPRD Kuansing, Kantor Bupati Kuansing dan Kantor Polres Kuansing.

Terhentinya pembayaran sertifikasi guru ini karena pemerintahan pusat menghentikan transferan dana sertifikasi kesejumlah daerah di Indonesia termasuk Kuansing. Hal ini berdasarkan surat Sekjen Kemendikbud nomor 33130/A.A1.1/PR/2016. Dalam surat itu dibunyikan, Kemenkeu menghentikan penyaluran atau transfer dana sertifikasi dan non sertifikasi ke beberapa daerah.

Kendatipun pusat menghentikan pengiriman dana tersebut, namun untuk membayar sertifikasi guru Kuansing pada triwulan III dana tersebut sejatinya tersedia di Kas Daerah (Kasda). Sebab menurut penghitungan Kemenkeu, untuk Kuansing ada kelebihan transfer pusat sebesar Rp 64 miliar lebih. Karena itu, untuk triwulan III pemerintah pusat tidak akan mentrasfer dana sertifikasi dan non sertifikasi lagi. Artinya Pemkab Kuansing harus membayar dana sertifikasi dan non sertifikasi triwulan III sebesar Rp35 miliar lebih.

Sementara hingga saat ini Pemkab Kuansing belum juga membayarkan dana sertifikasi tersebut kepada para guru dengan dalih dana itu telah digunakan untuk mendanai kegiatan lain di Dinas Pendidikan. Hal ini sempat dilontarkan oleh Sekda Kuansing, Muharman kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Diakui Muharman, sebagaimana surat Kementrian Keuangan, kabupaten Kuansing sudah terdapat kelebihan dana sertifikasi yang ditransfer pusat dari tahun 2012 hingga tahun 2015, sehingga mereka tidak akan menstransfer dana sertifikasi untuk tri wulan III dan IV tahun anggaran 2016.

Namun kata dia, setelah diverifikasi, sisa dana tersebut selama ini digunakan untuk kegiatan bidang pendidikan seperti bangunan sekolah bukan sektor lain.

" Selama ini tidak bermasalah karena setiap tahun pusat tetap menstransfer dana sertifikasi walau sisanya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan,"ujar Muharman.

Sementara itu, menurut Penasehat Hukum (PH) Forgokip Kuansing, Zubirman, SH, dana sertifikasi itu adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang penggunaannya menurut aturannya tidak bisa digunakan untuk mendanai kegiatan lain apalagi untuk mendanai proyek bangunan sekolah seperti yang diutarakan oleh Sekda Muharman tersebut.

"Menurut aturan dana itu hanya bisa digunakan untuk peruntukannya saja, tak boleh lain," tegas Zubirman.

Lantas, dengan adanya salah aturan tersebut kata Zubirman, pada hari, Jumat (6/1/17) kemarin, perwakilan guru penerima sertifikasi dan didampingi dirinya telah membuat pengaduan ke Polres Kuansing agar kejanggalan ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. "Kemarin sudah kita buat pengaduan ini ke Polres, tentu harapan kami agar segera dipproses," pungkas Zubirman.***(dri)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Manajer PT
Rancam mambayar pamborong lai. Jale hahaha. Karyawan demo salahkan nan lamo sik asik

Prihatin
Pak Sekda klu tdk tahu tdk usah komentar, bpk Bupati di Kuansing banyak masalah, bpk harus tunjukan Leadershipnya.

Rohom
KANTOR BUPATI KOK TAK DIDEMO, ADA APA YA. POLRES DAN DEWAN KAN TAK BERHAK BAYA SERTIFIKASIM HARUSNUA DITANYA KE KANTOR BUPATI


loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Dalam Guyur Hujan,
Upacara Detik-detik Proklamasi di Pelalawan Berlangsung Khidmat

- Momentum HUT Ke-72 RI , Walikota Dumai Ajak Semua Komponen Kerja Bersama
- Anggota DPRD Riau Husni Tamrin Pimpin Upacara Warga Arbes, Pelalawan
- Upacara HUT ke-72 RI di Kantor Gubri Diawali Drama Mengusir Penjajah dari Riau
- Kuda Lumping dan Gondang Barogong Ramaikan Upacara HUT RI Ke-72 di Kantor Bupati Rohul
- Bupati Meranti Lepas Pawai Obor HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI
- Dewan Kesenian Rokan Hulu Bangkitkan Seni Budaya Daerah Melalui Pesta Rakyat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.162.3.15
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com