Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 18 Januari 2017 14:21
Polemik Wagubri, Dewan Mengaku Hanya Bisa Menunggu

Rabu, 18 Januari 2017 14:17
Dewan Minta Pemkab Kuansing Kerjakan Kembali Tenaga Honorer

Rabu, 18 Januari 2017 14:12
Pemuda Ansor dan Banser Meranti Segera Gelar Diklat

Rabu, 18 Januari 2017 14:04
Ketua LAK: Lembaga Adat Jangan Diseret Keranah Politik

Rabu, 18 Januari 2017 13:52
Pengacara Tak Hadir,
Sidang Perdana Ketua DPRD Bengkalis Ditunda


Rabu, 18 Januari 2017 13:49
Lihat Dampak Perkebunan Sawit,
Empat Pemkab di Papua Barat Kunjungi Inhil


Rabu, 18 Januari 2017 13:38
11 Personel Polres Meranti Positf Narkoba

Rabu, 18 Januari 2017 13:27
Lewat "Halo Kick",
‎ Telkomsel Berikan Benefit Premium bagi Pelanggan Kartu Halo


Rabu, 18 Januari 2017 13:03
Bermodal Mesin Las, Komplotan Maling Tower Seluler Dibekuk Polres Pelalawan

Rabu, 18 Januari 2017 13:01
Meski Disegel Pemkab Inhil, Warga Kerintang Sebut PT IP Tetap Beroperasi



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 11 Januari 2017 18:07
Temui Massa G3M,
Sekda Nyatakan Warga Miskin Tetap Dapat Diakomodir dengan BPJS


Sekdakab Inhil menegaskan bahwa warga kurang mampu masih bisa diakomodir berobat dengan BPJS. Hal itu disampaikannya pada massa G3M yang menggelar aksi demo.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir H Said Syarifuddin menyebutkan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke BPJS merupakan program Pemerintah Pusat dan memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten.

Jawaban ini disampaikannya menerima massa Gerakan Membela Masyarakat Miskin (G3M) yang mempertanyakan masalah penghentian program Jamkesda dan pengintegrasian program Jamkesda ke BPJS di Kabupaten Inhil, Rabu (11/1/17).

Saat menemui massa G3M, Sekda didampingi Asisten I Sekda Inhil Afrizal, Kepala BPJS Inhil Yessi Rahimi, Syaiful Kelana dari Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Kesehatan Ridwan.

Sekda menjelaskan, bahwa terintegrasinya Jamkesda ke BPJS adalah program Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah tidak bisa menolaknya.

"Kita menjalankan kebijakan harus sesuai aturan. Tidak ada bedanya BPJS dan Jamkesda, rasanya lebih untung BPJS," jawab Sekda.

Diharapkan, bagi masyarakat yang miskin agar mendaftar mulai saat ini, jangan menunggu sakit.

"Jika memang benar ada masyarakat miskin yg belum terdaftar, silahkan daftar ke Dinsos," ingatnya.

Saat itu, Sekda sempat mengajak perwakilan pengunjuk rasa untuk berdiskusi agar permasalahan tersebut tidak bias dan pengunjuk rasa pun dapat menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat luas.

Namun, saat itu pengunjuk rasa tidak bersedia dan mereka membubarkan diri sekira pukul 12.30 WIB setelah mendengarkan penjelasan dari pihak BPJS, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Inhil.***(mar).





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Pemuda Ansor dan Banser Meranti Segera Gelar Diklat
- Ketua LAK: Lembaga Adat Jangan Diseret Keranah Politik
- Lihat Dampak Perkebunan Sawit,
Empat Pemkab di Papua Barat Kunjungi Inhil

- Kelompok Tani Hidroponik Binaan LAZNas Chevron Rumbai Panen Perdana
- Jalan Penghubung Kini Mulus, Warga Tiga Kecamatan di Inhil Bersuka Cita
- Kalangan di Bengkalis Nilai Integrasi Jamkesmasda ke JKN Harus Jelas
- Polres Bengkalis Terima 18 Unit kendaraan Operasional Baru


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.205.13.200
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com