Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 April 2017 22:29
Ditabrak Bus Medan Jaya, Rumah dan Mobil Warga Kuansing Rusak

Rabu, 26 April 2017 21:27
Jufri Nahkodai DPK HKTI Pelalawan Periode 2017-2022

Rabu, 26 April 2017 19:49
Gubri Kenalkan Istrinya Ditengah Masyarakat Transmigrasi di Kampar

Rabu, 26 April 2017 19:13
Gubri Tanam Jagung di Bina Baru, Kampar

Rabu, 26 April 2017 19:09
Terpilih Sebagai Wagubri,
Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Atasi Sering Diundurnya Paripurna


Rabu, 26 April 2017 19:05
Wawako Dumai Hadiri Musrenbangnas 2017 di Jakarta

Rabu, 26 April 2017 18:58
Angkut Kayu Ilegal, Dua Pemilik Kayu Divonis Separo Tuntutan Jaksa

Rabu, 26 April 2017 18:56
ARDB Tolak Proyek Pipa Gas PGN di Dumai

Rabu, 26 April 2017 18:25
PLN akan Ganti Rugi Konsinyasi 24 Titik Tapak Tower di Dumai dan Rohil

Rabu, 26 April 2017 18:21
Tak Dihadiri PT Safari Riau,
Mediasi Warga Terantang Tuntut Haknya Belum Berhasil




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 11 Januari 2017 18:07
Temui Massa G3M,
Sekda Nyatakan Warga Miskin Tetap Dapat Diakomodir dengan BPJS


Sekdakab Inhil menegaskan bahwa warga kurang mampu masih bisa diakomodir berobat dengan BPJS. Hal itu disampaikannya pada massa G3M yang menggelar aksi demo.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir H Said Syarifuddin menyebutkan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke BPJS merupakan program Pemerintah Pusat dan memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten.

Jawaban ini disampaikannya menerima massa Gerakan Membela Masyarakat Miskin (G3M) yang mempertanyakan masalah penghentian program Jamkesda dan pengintegrasian program Jamkesda ke BPJS di Kabupaten Inhil, Rabu (11/1/17).

Saat menemui massa G3M, Sekda didampingi Asisten I Sekda Inhil Afrizal, Kepala BPJS Inhil Yessi Rahimi, Syaiful Kelana dari Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Kesehatan Ridwan.

Sekda menjelaskan, bahwa terintegrasinya Jamkesda ke BPJS adalah program Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah tidak bisa menolaknya.

"Kita menjalankan kebijakan harus sesuai aturan. Tidak ada bedanya BPJS dan Jamkesda, rasanya lebih untung BPJS," jawab Sekda.

Diharapkan, bagi masyarakat yang miskin agar mendaftar mulai saat ini, jangan menunggu sakit.

"Jika memang benar ada masyarakat miskin yg belum terdaftar, silahkan daftar ke Dinsos," ingatnya.

Saat itu, Sekda sempat mengajak perwakilan pengunjuk rasa untuk berdiskusi agar permasalahan tersebut tidak bias dan pengunjuk rasa pun dapat menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat luas.

Namun, saat itu pengunjuk rasa tidak bersedia dan mereka membubarkan diri sekira pukul 12.30 WIB setelah mendengarkan penjelasan dari pihak BPJS, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Inhil.***(mar).





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Jufri Nahkodai DPK HKTI Pelalawan Periode 2017-2022
- Gubri Kenalkan Istrinya Ditengah Masyarakat Transmigrasi di Kampar
- Gubri Tanam Jagung di Bina Baru, Kampar
- Wawako Dumai Hadiri Musrenbangnas 2017 di Jakarta
- ARDB Tolak Proyek Pipa Gas PGN di Dumai
- PLN akan Ganti Rugi Konsinyasi 24 Titik Tapak Tower di Dumai dan Rohil
- Tak Dihadiri PT Safari Riau,
Mediasi Warga Terantang Tuntut Haknya Belum Berhasil



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 107.22.46.59
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com