Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 27 Mei 2017 19:46
Diduga Curi Motor Tetangga, Dua Warga Kabun Diciduk Polisi dari Rumahnya

Sabtu, 27 Mei 2017 17:41
Seorang Mantan Anggota Polri Ditemukan Tewas Bunuh Diri di Tapung

Sabtu, 27 Mei 2017 17:35
4 Kawanan Maling Motor di 12 Masjid Ditangkap Polsek Bukitraya

Sabtu, 27 Mei 2017 17:00
RSUD Mandau Tegaskan Anak Hasil Persalinan tak Ditanggung BPJS

Sabtu, 27 Mei 2017 16:56
Bupati Ajak Alumni Universitas Riau Bersama Membangun Inhil

Sabtu, 27 Mei 2017 16:54
Plt Kepala Bapepeda Kuansing Tutup Usia di RS Awal Bros

Sabtu, 27 Mei 2017 13:50
Komisi I DPRD Inhil Tinjau Lahan Sengketa di Kecamatan Kemuning

Sabtu, 27 Mei 2017 08:02
Awali Tarawih di Masjid Raya An-Nur, Gubri Ajak Hidupkan Keindahan Ramadhan

Sabtu, 27 Mei 2017 08:00
Polres Kampar Kerahkan 140 Personil Jaga Tradisi Balmau Kasai

Sabtu, 27 Mei 2017 07:58
Ketua PP Perbasi Beri Coathing Clinic pada Para Atlit Basket Kampar



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 11 Januari 2017 18:07
Temui Massa G3M,
Sekda Nyatakan Warga Miskin Tetap Dapat Diakomodir dengan BPJS


Sekdakab Inhil menegaskan bahwa warga kurang mampu masih bisa diakomodir berobat dengan BPJS. Hal itu disampaikannya pada massa G3M yang menggelar aksi demo.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir H Said Syarifuddin menyebutkan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke BPJS merupakan program Pemerintah Pusat dan memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten.

Jawaban ini disampaikannya menerima massa Gerakan Membela Masyarakat Miskin (G3M) yang mempertanyakan masalah penghentian program Jamkesda dan pengintegrasian program Jamkesda ke BPJS di Kabupaten Inhil, Rabu (11/1/17).

Saat menemui massa G3M, Sekda didampingi Asisten I Sekda Inhil Afrizal, Kepala BPJS Inhil Yessi Rahimi, Syaiful Kelana dari Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Kesehatan Ridwan.

Sekda menjelaskan, bahwa terintegrasinya Jamkesda ke BPJS adalah program Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah tidak bisa menolaknya.

"Kita menjalankan kebijakan harus sesuai aturan. Tidak ada bedanya BPJS dan Jamkesda, rasanya lebih untung BPJS," jawab Sekda.

Diharapkan, bagi masyarakat yang miskin agar mendaftar mulai saat ini, jangan menunggu sakit.

"Jika memang benar ada masyarakat miskin yg belum terdaftar, silahkan daftar ke Dinsos," ingatnya.

Saat itu, Sekda sempat mengajak perwakilan pengunjuk rasa untuk berdiskusi agar permasalahan tersebut tidak bias dan pengunjuk rasa pun dapat menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat luas.

Namun, saat itu pengunjuk rasa tidak bersedia dan mereka membubarkan diri sekira pukul 12.30 WIB setelah mendengarkan penjelasan dari pihak BPJS, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Inhil.***(mar).




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Sosial lainnya..........
- RSUD Mandau Tegaskan Anak Hasil Persalinan tak Ditanggung BPJS
- Plt Kepala Bapepeda Kuansing Tutup Usia di RS Awal Bros
- Awali Tarawih di Masjid Raya An-Nur, Gubri Ajak Hidupkan Keindahan Ramadhan
- Dibuka Gubri, Masyarakat Kampar Tumpah Ruah Ikuti Bali mau Kasai
- Ramadhan, RSUD Mandau Tanpa Perubahan Layanan
- Anak Harimau Temuan Warga Bukit Batu, Bengkalis Mati
- Perampok Satroni Rumah Warga Sekip Hilir Rengat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.81.47.168
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com