Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 24 Juni 2017 21:46
Berupaya Kabur, Provokator Kaburnya Napi Sialang Bungkuk Di-"dor"

Sabtu, 24 Juni 2017 21:09
Polda Tempatkan 20 Sniper di Jalur Mudik

Sabtu, 24 Juni 2017 20:21
Polres Inhil Tangkap Spesialis Curat Sarang Walet

Sabtu, 24 Juni 2017 16:58
Polda Ringkus Provokator Kaburnya Ratusan Napi Sialang Bungkuk

Sabtu, 24 Juni 2017 16:15
Seorang Buruh PT Bina Duta Laksana, Tewas Tertimbun Gambut di Gaung, Inhil

Sabtu, 24 Juni 2017 14:53
Kendaraan di Basement Hotel Grand Central Belum Bisa Dievakuasi

Sabtu, 24 Juni 2017 14:18
Menjambret, Dua Pemuda Sebaya di Duri Ditangkap Polisi

Sabtu, 24 Juni 2017 14:12
Pelayanan PLN Kian Buruk,
Ketua Komisi I DPRD Pelalawan Berkirim Pesan Instagram ke Presiden Jokowi


Sabtu, 24 Juni 2017 13:41
PLN WRKR Usahakan Tak Ada Pemadaman di Hari Lebaran

Sabtu, 24 Juni 2017 11:40
Kecelakaan Maut Diselidiki, Polisi Stop Operasi Roller Coaster Transmart Pekanbaru



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 11 Januari 2017 18:07
Temui Massa G3M,
Sekda Nyatakan Warga Miskin Tetap Dapat Diakomodir dengan BPJS


Sekdakab Inhil menegaskan bahwa warga kurang mampu masih bisa diakomodir berobat dengan BPJS. Hal itu disampaikannya pada massa G3M yang menggelar aksi demo.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir H Said Syarifuddin menyebutkan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke BPJS merupakan program Pemerintah Pusat dan memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten.

Jawaban ini disampaikannya menerima massa Gerakan Membela Masyarakat Miskin (G3M) yang mempertanyakan masalah penghentian program Jamkesda dan pengintegrasian program Jamkesda ke BPJS di Kabupaten Inhil, Rabu (11/1/17).

Saat menemui massa G3M, Sekda didampingi Asisten I Sekda Inhil Afrizal, Kepala BPJS Inhil Yessi Rahimi, Syaiful Kelana dari Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Kesehatan Ridwan.

Sekda menjelaskan, bahwa terintegrasinya Jamkesda ke BPJS adalah program Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah tidak bisa menolaknya.

"Kita menjalankan kebijakan harus sesuai aturan. Tidak ada bedanya BPJS dan Jamkesda, rasanya lebih untung BPJS," jawab Sekda.

Diharapkan, bagi masyarakat yang miskin agar mendaftar mulai saat ini, jangan menunggu sakit.

"Jika memang benar ada masyarakat miskin yg belum terdaftar, silahkan daftar ke Dinsos," ingatnya.

Saat itu, Sekda sempat mengajak perwakilan pengunjuk rasa untuk berdiskusi agar permasalahan tersebut tidak bias dan pengunjuk rasa pun dapat menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat luas.

Namun, saat itu pengunjuk rasa tidak bersedia dan mereka membubarkan diri sekira pukul 12.30 WIB setelah mendengarkan penjelasan dari pihak BPJS, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Inhil.***(mar).




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Sempena Hari Bhayangkara ke-71 Polres Inhu Gelar Bakti Sosial
- Sebut Terbaik, Wakapolda Riau Kunjungi Pospam Lebaran 2017 di Duri
- Pastikan Arus Mudik Aman, Gubri dan Kapolda Tinjau Posko Lebaran
- Gubri Ajak Walikota Pekanbaru Geliatkan Pariwisata
- Gubri Berharap RJ jadi Inspirasi Umat Memakmurkan Masjid
- Minta Dibayarkan Gaji dan THR, Karyawan PT Asia Citra di Rohil Unjuk Rasa
- Dilengkapi Wi-fi Gratis, Besok Gubri Resmikan Dua RTH


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.162.76.55
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com