Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 23 Agustus 2017 22:30
Bupati Kampar Teken MoU dengan BPK Riau

Rabu, 23 Agustus 2017 20:07
REI Riau Baru Bangun 58 Persen dari Target

Rabu, 23 Agustus 2017 19:42
Sempat Divideokan Warga,
Kecelakaan Mengerikan dengan Kondisi Korban Terpotong Terjadi di Pelalawan


Rabu, 23 Agustus 2017 19:38
Harga TBS Sawit Riau Pekan Ini Naik

Rabu, 23 Agustus 2017 19:15
3 Pengurus DPD dan 7 PK KNPI Inhu Diberhentikan

Rabu, 23 Agustus 2017 19:11
Mendagri Minta RSUD Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Publik

Rabu, 23 Agustus 2017 19:10
Pengembangan Kasus di Pergudangan Angkasa II, Tiga Perampok Bersenpi Ditangkap di Palembang

Rabu, 23 Agustus 2017 17:12
Antisipasi Penyalahgunaan,
BPKAD Pekanbaru Pasang Stiker di Kendaraan Operasional


Rabu, 23 Agustus 2017 16:57
Warga Pekanbaru Protes Ada Tower di Taman Kota

Rabu, 23 Agustus 2017 16:52
Lakukan Penelitian di Inhil,
Bupati Paparkan Potensi daerah Kepada Mahasiswa Universitas Kobe Jepang




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 11 Januari 2017 18:07
Temui Massa G3M,
Sekda Nyatakan Warga Miskin Tetap Dapat Diakomodir dengan BPJS


Sekdakab Inhil menegaskan bahwa warga kurang mampu masih bisa diakomodir berobat dengan BPJS. Hal itu disampaikannya pada massa G3M yang menggelar aksi demo.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir H Said Syarifuddin menyebutkan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke BPJS merupakan program Pemerintah Pusat dan memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten.

Jawaban ini disampaikannya menerima massa Gerakan Membela Masyarakat Miskin (G3M) yang mempertanyakan masalah penghentian program Jamkesda dan pengintegrasian program Jamkesda ke BPJS di Kabupaten Inhil, Rabu (11/1/17).

Saat menemui massa G3M, Sekda didampingi Asisten I Sekda Inhil Afrizal, Kepala BPJS Inhil Yessi Rahimi, Syaiful Kelana dari Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Kesehatan Ridwan.

Sekda menjelaskan, bahwa terintegrasinya Jamkesda ke BPJS adalah program Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah tidak bisa menolaknya.

"Kita menjalankan kebijakan harus sesuai aturan. Tidak ada bedanya BPJS dan Jamkesda, rasanya lebih untung BPJS," jawab Sekda.

Diharapkan, bagi masyarakat yang miskin agar mendaftar mulai saat ini, jangan menunggu sakit.

"Jika memang benar ada masyarakat miskin yg belum terdaftar, silahkan daftar ke Dinsos," ingatnya.

Saat itu, Sekda sempat mengajak perwakilan pengunjuk rasa untuk berdiskusi agar permasalahan tersebut tidak bias dan pengunjuk rasa pun dapat menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat luas.

Namun, saat itu pengunjuk rasa tidak bersedia dan mereka membubarkan diri sekira pukul 12.30 WIB setelah mendengarkan penjelasan dari pihak BPJS, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Inhil.***(mar).




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Mendagri Minta RSUD Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Publik
- Antisipasi Penyalahgunaan,
BPKAD Pekanbaru Pasang Stiker di Kendaraan Operasional

- Warga Pekanbaru Protes Ada Tower di Taman Kota
- Baru Selesai Renovasi, Plafon Ruang Kerja Kadis Budparpora Bengkalis Runtuh
- ‎Mediasi Tak Membuahkan Hasil,
Massa FSPTI Kampar dan Karyawan PTPN V Kebun Tandun Nyaris Bentrok

- Ketua PP Bengkalis Minta Anggota Kompak Jalankan Amanah Organisasi
- Pasca Lulus Akreditasi, RSUD Mandau Laksanakan Visitasi Surveyor Perdana


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.159.71.232
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com