Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 21 Agustus 2017 20:42
Dilantik Ketum DPP, Wartawan Riauterkinicom Resmi Pimpin DPD IWO Siak

Senin, 21 Agustus 2017 20:15
Sekretaris KPU  Lantik 3 Pejabat Eselon III

Senin, 21 Agustus 2017 19:43
Sempurnakan Draf RTRW Riau, Seluruh Fraksi Sepakati Waktu Sepekan

Senin, 21 Agustus 2017 19:27
Bengkalis Bertekad Pertahankan Juara Umum Porprov Riau 2017

Senin, 21 Agustus 2017 19:24
Gubri Resmikan Mulainya Pembangunan Spam Durolis Resmi Dimulai

Senin, 21 Agustus 2017 19:14
Sampaikan Aspirasi, Seratusan Warga Gerak Datangi DPRD Bengkalis

Senin, 21 Agustus 2017 17:14
Buka Muskab IV PMI,
Bupati Inhil Minta Kebiasaan Donor Darah Ditumbuhkan di Masyarakat


Senin, 21 Agustus 2017 17:03
Pelantikan Kades Serentak di Bengkalis Dibagi Empat Lokasi

Senin, 21 Agustus 2017 16:35
Bupati dan Wabup Rohul Buka Pawai Taaruf Pembukaan MTQ XVII Tingkat Kabupaten

Senin, 21 Agustus 2017 16:24
Pilgubri 2018, Firdaus Ambil Formulir Penjaringann Partai Hanura



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 12 Januari 2017 14:28
KASN Akui Praktek Jual-beli Jabatan Sulit Diungkap

KASN sebut praktik jual beli jabatan adalah merupakan praktek suap, dimana pelaku tidak akan mengaku. Sehingga sangat sulit untuk diungkap.

Riauterkini-JAKARTA- Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Waluyo mengaku pihaknya masih kesulitan mengungkap kasus jual beli jabatan yang kerap terjadi di birokrasi pemerintahan.

"Jual beli jabatan ini kan praktiknya suap, jadi susah diungkap karena mereka tidak akan mengaku," kata Waluyo di Jakarta, Kamis (12/01/17).

Waluyo menyebutkan, satu-satunya cara mencegah praktik tersebut adalah dengan menciptakan birokrasi yang profesional dan mencari pejabat yang berkomitmen melalui proses seleksi yang super ketat.

"Maka penting untuk menguji kompetensinya melalui lembaga yang profesional. Anggota Pansel untuk mewawancara, maka KASN akan mengevaluasi apakah Panselnya ini susah sesuai," jelasnya.

Sementara itu katanya, lembaga KASN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan melainkan hanya sebatas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuannya.

"Kami kan akan merekomendasikan hasil temuan kita, kalau tidak ditanggapi akan dilanjutkan ke presiden," ujarnya.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Saber pungli
KPK, kejati, polda... tolong tangkap Muhammad Herwan yang berkantor di kompleks kediaman gubernur Riau gajah mada.. herwan, adik dan isterinya terlibat jual beli jabatan.. data ada pada kami lengkap orang dan jumlah setoran

Pemerhati
Yg ngatur mutasi, gub beserta sanak famili, Baperjakat tak laku. KPID sudah bubar tapi pejabatnya dilantik sbg UPT. UPT baru belum dpt dibentuk krn hrs menunggu aturan lebih lanjut dr PP 18/2016. Ini jelas salah.


loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Dilantik Ketum DPP, Wartawan Riauterkinicom Resmi Pimpin DPD IWO Siak
- Sekretaris KPU  Lantik 3 Pejabat Eselon III
- Sampaikan Aspirasi, Seratusan Warga Gerak Datangi DPRD Bengkalis
- Pelantikan Kades Serentak di Bengkalis Dibagi Empat Lokasi
- Plt Sekda Sebut Banyak 'Bocor' Potensi PAD Parkir
- Bupati Harris Dilantik Sebagai Datuk Setia Amanah
- Dibanding Konvensional, Warga Pekanbaru Sebut Angkutan Lebih Mudah dan Murah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.92.186.20
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com