Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 23 Mei 2017 14:01
Perpisahan di SDN 002 Rambah,
Bupati Rohul: Karena Jasa Guru Saya Bisa Jadi Bupati


Selasa, 23 Mei 2017 13:46
Dua Pekan Operasi Patuh, Polres Bengkalis Tilang 1.653 Pelanggar Lalin

Selasa, 23 Mei 2017 13:27
Motor Ditabrak Truk Boks di Pelalawan, Sepasang Kekasih Tewas Seketika

Selasa, 23 Mei 2017 13:23
Terlibat Pungli, Pegawai Disdukcapil Pekanbaru Mulai Disidang

Selasa, 23 Mei 2017 13:06
Bupati Meranti Lepas Pawai Ta'aruf Sambut Ramadhan 1438 Hijriyah

Selasa, 23 Mei 2017 13:01
Tolak Beri Izin, Dishub Pekanbaru Minta Angkutan Online Stop Operasi

Selasa, 23 Mei 2017 12:58
DMI Rohil Ajak Umat Islam Jadikan Momen Ramadhan Memakmurkan Masjid

Selasa, 23 Mei 2017 12:53
Hari Pertama Priode Kedua, Wako Pekanbaru Pimpin Upacara dan Rapat Tertutup

Selasa, 23 Mei 2017 10:35
Rumah Mantan Lurah Teluk Meranti, Pelalawan Hangus Terbakar

Selasa, 23 Mei 2017 10:33
Assyura Armarosa Praja IPDN Rohil Mayoret Drumcoprs Abdi Praja Jatinangor



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 12 Januari 2017 14:28
KASN Akui Praktek Jual-beli Jabatan Sulit Diungkap

KASN sebut praktik jual beli jabatan adalah merupakan praktek suap, dimana pelaku tidak akan mengaku. Sehingga sangat sulit untuk diungkap.

Riauterkini-JAKARTA- Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Waluyo mengaku pihaknya masih kesulitan mengungkap kasus jual beli jabatan yang kerap terjadi di birokrasi pemerintahan.

"Jual beli jabatan ini kan praktiknya suap, jadi susah diungkap karena mereka tidak akan mengaku," kata Waluyo di Jakarta, Kamis (12/01/17).

Waluyo menyebutkan, satu-satunya cara mencegah praktik tersebut adalah dengan menciptakan birokrasi yang profesional dan mencari pejabat yang berkomitmen melalui proses seleksi yang super ketat.

"Maka penting untuk menguji kompetensinya melalui lembaga yang profesional. Anggota Pansel untuk mewawancara, maka KASN akan mengevaluasi apakah Panselnya ini susah sesuai," jelasnya.

Sementara itu katanya, lembaga KASN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan melainkan hanya sebatas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuannya.

"Kami kan akan merekomendasikan hasil temuan kita, kalau tidak ditanggapi akan dilanjutkan ke presiden," ujarnya.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Saber pungli
KPK, kejati, polda... tolong tangkap Muhammad Herwan yang berkantor di kompleks kediaman gubernur Riau gajah mada.. herwan, adik dan isterinya terlibat jual beli jabatan.. data ada pada kami lengkap orang dan jumlah setoran

Pemerhati
Yg ngatur mutasi, gub beserta sanak famili, Baperjakat tak laku. KPID sudah bubar tapi pejabatnya dilantik sbg UPT. UPT baru belum dpt dibentuk krn hrs menunggu aturan lebih lanjut dr PP 18/2016. Ini jelas salah.


loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Perpisahan di SDN 002 Rambah,
Bupati Rohul: Karena Jasa Guru Saya Bisa Jadi Bupati

- Dua Pekan Operasi Patuh, Polres Bengkalis Tilang 1.653 Pelanggar Lalin
- Bupati Meranti Lepas Pawai Ta'aruf Sambut Ramadhan 1438 Hijriyah
- DMI Rohil Ajak Umat Islam Jadikan Momen Ramadhan Memakmurkan Masjid
- Hari Pertama Priode Kedua, Wako Pekanbaru Pimpin Upacara dan Rapat Tertutup
- Assyura Armarosa Praja IPDN Rohil Mayoret Drumcoprs Abdi Praja Jatinangor
- Tutup MTQ Rambah, Bupati Rohul Ajak Gencarkan Maghrib Mengaji dan Didikan Subuh


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.166.197.230
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com