Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 28 Juni 2017 21:14
Respon Keluhan Masyarakat Reteh,
Tahun Ini, Pemkab Inhil Lakukan Penimbunan Ruas Jalan Pulau Kijang


Rabu, 28 Juni 2017 19:50
Pengunjung Membludak,
Sabhara Polresta Pekanbaru Amankan Suasana Kunjungan Lebaran di Lapas


Rabu, 28 Juni 2017 19:47
Puncak Arus Mudik Besok Malam,
9 Tewas di Jalan Raya Riau Selama Operasi Ramadniya 2017


Rabu, 28 Juni 2017 17:47
Halal Bihalal di Rumah Bakal Csgubri Achmad Penuh Sesak

Rabu, 28 Juni 2017 14:57
Libur Idul Fitri 1438H, Wisatawan di Siak Dihibur Air Mancur "Joget"

Rabu, 28 Juni 2017 14:47
Ozcar Riau Ramaikan Wisata Kuliner di Pekanbaru

Rabu, 28 Juni 2017 14:43
Polda Riau Cek Jalan Lintas Riau-Sumbar

Rabu, 28 Juni 2017 14:36
Dua Sepeda Motor Adu Kambing, Akibatkan Satu Pengendara Tewas

Rabu, 28 Juni 2017 14:32
Miliki Sabu, Pemuda Pengangguran di Duri Ditangkap Polisi

Rabu, 28 Juni 2017 08:05
Mayat Tanpa Indentitas Ditemukan di Sungai Indragiri Rengat, Inhu



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 12 Januari 2017 14:28
KASN Akui Praktek Jual-beli Jabatan Sulit Diungkap

KASN sebut praktik jual beli jabatan adalah merupakan praktek suap, dimana pelaku tidak akan mengaku. Sehingga sangat sulit untuk diungkap.

Riauterkini-JAKARTA- Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Waluyo mengaku pihaknya masih kesulitan mengungkap kasus jual beli jabatan yang kerap terjadi di birokrasi pemerintahan.

"Jual beli jabatan ini kan praktiknya suap, jadi susah diungkap karena mereka tidak akan mengaku," kata Waluyo di Jakarta, Kamis (12/01/17).

Waluyo menyebutkan, satu-satunya cara mencegah praktik tersebut adalah dengan menciptakan birokrasi yang profesional dan mencari pejabat yang berkomitmen melalui proses seleksi yang super ketat.

"Maka penting untuk menguji kompetensinya melalui lembaga yang profesional. Anggota Pansel untuk mewawancara, maka KASN akan mengevaluasi apakah Panselnya ini susah sesuai," jelasnya.

Sementara itu katanya, lembaga KASN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan melainkan hanya sebatas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuannya.

"Kami kan akan merekomendasikan hasil temuan kita, kalau tidak ditanggapi akan dilanjutkan ke presiden," ujarnya.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Saber pungli
KPK, kejati, polda... tolong tangkap Muhammad Herwan yang berkantor di kompleks kediaman gubernur Riau gajah mada.. herwan, adik dan isterinya terlibat jual beli jabatan.. data ada pada kami lengkap orang dan jumlah setoran

Pemerhati
Yg ngatur mutasi, gub beserta sanak famili, Baperjakat tak laku. KPID sudah bubar tapi pejabatnya dilantik sbg UPT. UPT baru belum dpt dibentuk krn hrs menunggu aturan lebih lanjut dr PP 18/2016. Ini jelas salah.


loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Pengunjung Membludak,
Sabhara Polresta Pekanbaru Amankan Suasana Kunjungan Lebaran di Lapas

- Halal Bihalal di Rumah Bakal Csgubri Achmad Penuh Sesak
- Libur Idul Fitri 1438H, Wisatawan di Siak Dihibur Air Mancur "Joget"
- H+3 Lebaran, Diperkirakan 10.000 Pengunjung Padati Pantai Solop Inhil
- Balon Gubri Harris Buka Kejuaraan Motorcross di Tapung, Kampar
- 6 Rumah Rusak,
Longsor Kembali Terjadi di Kuala Enok, Inhil

- Mayat Tanpa Identitas di Desa Kuala Sebatu Ternyata Warga Tembilahan, Inhil


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.198.148.176
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com