Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 19 Pebruari 2017 23:06
Peringati Hari K3 Nasional, PT. Pertamina EP Lirik Inhu Gelar Beragam Kegiatan

Ahad, 19 Pebruari 2017 22:16
Nyaris Terjadi Kontak Fisik,
Kuasa Hukum Kokarda dan KPN Sesalkan Sikap Polres Rohil


Ahad, 19 Pebruari 2017 22:10
Kang Andik Kagumi Keindahan Ekowisata Solop

Ahad, 19 Pebruari 2017 22:07
Budaya K3 Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia

Ahad, 19 Pebruari 2017 19:25
Sebuah Rumah di Duri, Bengkalis Terbakar

Ahad, 19 Pebruari 2017 17:43
Kadis PMPD Rohul: Aplikasi Siskeudes Mudahkan Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Ahad, 19 Pebruari 2017 17:38
Transparansi Pansel Anggota Dewan Pendidikan Rohul Dipertanyakan

Ahad, 19 Pebruari 2017 17:33
Tak Perlu Menunggu RTRW,
Dewan Minta Pembangunan Transmisi Listrik dan Gardu Induk Dilanjutkan


Ahad, 19 Pebruari 2017 16:32
RAPP Gelar Goro di Banjar Benai, Kuansing

Ahad, 19 Pebruari 2017 16:20
Bupati Harris Resmikan Dua Proyek Dermaga di Kuala Kampar



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Januari 2017 14:28
KASN Akui Praktek Jual-beli Jabatan Sulit Diungkap

KASN sebut praktik jual beli jabatan adalah merupakan praktek suap, dimana pelaku tidak akan mengaku. Sehingga sangat sulit untuk diungkap.

Riauterkini-JAKARTA- Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Waluyo mengaku pihaknya masih kesulitan mengungkap kasus jual beli jabatan yang kerap terjadi di birokrasi pemerintahan.

"Jual beli jabatan ini kan praktiknya suap, jadi susah diungkap karena mereka tidak akan mengaku," kata Waluyo di Jakarta, Kamis (12/01/17).

Waluyo menyebutkan, satu-satunya cara mencegah praktik tersebut adalah dengan menciptakan birokrasi yang profesional dan mencari pejabat yang berkomitmen melalui proses seleksi yang super ketat.

"Maka penting untuk menguji kompetensinya melalui lembaga yang profesional. Anggota Pansel untuk mewawancara, maka KASN akan mengevaluasi apakah Panselnya ini susah sesuai," jelasnya.

Sementara itu katanya, lembaga KASN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan melainkan hanya sebatas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuannya.

"Kami kan akan merekomendasikan hasil temuan kita, kalau tidak ditanggapi akan dilanjutkan ke presiden," ujarnya.***(jor)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Saber pungli
KPK, kejati, polda... tolong tangkap Muhammad Herwan yang berkantor di kompleks kediaman gubernur Riau gajah mada.. herwan, adik dan isterinya terlibat jual beli jabatan.. data ada pada kami lengkap orang dan jumlah setoran

Pemerhati
Yg ngatur mutasi, gub beserta sanak famili, Baperjakat tak laku. KPID sudah bubar tapi pejabatnya dilantik sbg UPT. UPT baru belum dpt dibentuk krn hrs menunggu aturan lebih lanjut dr PP 18/2016. Ini jelas salah.


Berita Sosial lainnya..........
- Peringati Hari K3 Nasional, PT. Pertamina EP Lirik Inhu Gelar Beragam Kegiatan
- Kadis PMPD Rohul: Aplikasi Siskeudes Mudahkan Penyusunan Laporan Keuangan Desa
- Transparansi Pansel Anggota Dewan Pendidikan Rohul Dipertanyakan
- Tak Perlu Menunggu RTRW,
Dewan Minta Pembangunan Transmisi Listrik dan Gardu Induk Dilanjutkan

- RAPP Gelar Goro di Banjar Benai, Kuansing
- Bupati Harris Resmikan Dua Proyek Dermaga di Kuala Kampar
- Bupati Harris Salahkan Pemborong,
Satu Paket Proyek Multy Years di Kuala Kampar Hancur



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 50.16.126.107
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com