Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 20 Januari 2017 16:30
Sepanjang Januari 2017, Honda PCX Ditawarkan dengan Berbagai Bonus Spesial

Jum’at, 20 Januari 2017 16:27
Bupati Inhil Senang, Jamaah Shalat Subuh di Masjid Makin Bertambah

Jum’at, 20 Januari 2017 15:45
Kamis Nanti Edwar Sanger Dilantik Jadi Pj Walikota Pekanbaru

Jum’at, 20 Januari 2017 15:15
Pekerjakan Naker China Ilegal, Komisi D DPRD Riau Anggap PLN Sudah Buat Kesalahan

Jum’at, 20 Januari 2017 15:01
Marugame Udon and Tempura,
Hadir Ramaikan Ragam Kuliner Japanese di Pekanbaru


Jum’at, 20 Januari 2017 14:39
Polsek KSKP Tembilahan Limpahkan Kasus Kepabeanan ke Bea dan Cukai Tembilahan

Jum’at, 20 Januari 2017 14:37
Kepala UPT DKP Bantah Kedekatan Honorer Z Dengan Bupati Bengkalis

Jum’at, 20 Januari 2017 14:33
Bupati Bengkalis Hadiri Paripurna ke-37 TMMD di Jakarta

Jum’at, 20 Januari 2017 14:29
Revisi RPJMD Riau 2014-2019 Masukkan Sejumlah Pembangunan Perkantoran di Kabupaten/Kota

Jum’at, 20 Januari 2017 14:25
Pencuri Sepeda Motor Milik Petani Rohil Akhirnya Ditangkap



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Januari 2017 14:28
KASN Akui Praktek Jual-beli Jabatan Sulit Diungkap

KASN sebut praktik jual beli jabatan adalah merupakan praktek suap, dimana pelaku tidak akan mengaku. Sehingga sangat sulit untuk diungkap.

Riauterkini-JAKARTA- Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Waluyo mengaku pihaknya masih kesulitan mengungkap kasus jual beli jabatan yang kerap terjadi di birokrasi pemerintahan.

"Jual beli jabatan ini kan praktiknya suap, jadi susah diungkap karena mereka tidak akan mengaku," kata Waluyo di Jakarta, Kamis (12/01/17).

Waluyo menyebutkan, satu-satunya cara mencegah praktik tersebut adalah dengan menciptakan birokrasi yang profesional dan mencari pejabat yang berkomitmen melalui proses seleksi yang super ketat.

"Maka penting untuk menguji kompetensinya melalui lembaga yang profesional. Anggota Pansel untuk mewawancara, maka KASN akan mengevaluasi apakah Panselnya ini susah sesuai," jelasnya.

Sementara itu katanya, lembaga KASN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan melainkan hanya sebatas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuannya.

"Kami kan akan merekomendasikan hasil temuan kita, kalau tidak ditanggapi akan dilanjutkan ke presiden," ujarnya.***(jor)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Saber pungli
KPK, kejati, polda... tolong tangkap Muhammad Herwan yang berkantor di kompleks kediaman gubernur Riau gajah mada.. herwan, adik dan isterinya terlibat jual beli jabatan.. data ada pada kami lengkap orang dan jumlah setoran

Pemerhati
Yg ngatur mutasi, gub beserta sanak famili, Baperjakat tak laku. KPID sudah bubar tapi pejabatnya dilantik sbg UPT. UPT baru belum dpt dibentuk krn hrs menunggu aturan lebih lanjut dr PP 18/2016. Ini jelas salah.


Berita Sosial lainnya..........
- Bupati Inhil Senang, Jamaah Shalat Subuh di Masjid Makin Bertambah
- Jalan Tambal Sulam di Siak Rusak Lagi, Dinas PU Riau Surati PT Hasrat Tata Jaya
- PLN Akan Pasang Jaringan Baru di Tiga Desa Terisolir di Rohul
- Belum Diresmikan, Gedung Baru PN Pasirpangaraian Sudah Difungsikan
- Tak Bawa Data Lengkap,
Hearing Komisi A DPRD Riau dengan BKD Diundur

- Diduga Praktek Maksiat,
Satpol PP Pelalawan Razia Sejumlah Salon dan Panti Pijat

-


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.204.104.49
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com