Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 24 Maret 2017 18:57
Bayi 9 Bulan Nyaris Jadi Korban Penculikan di Dumai

Jum’at, 24 Maret 2017 17:56
Program Desa Bebas Api Rintisan PT RAPP Efektif Cegah Kebakaran

Jum’at, 24 Maret 2017 17:40
Jelang TNI KB Kes 2017, Dandim 0313/ KPR Sidak ke Rohul

Jum’at, 24 Maret 2017 17:31
Di Rokorwil PKS, Gubri Sempat Minta Maaf Pada Instiawati Ayus dan Achmad

Jum’at, 24 Maret 2017 17:13
Plt Bupati Rohul Panen Madu di Desa Pasir Jaya

Jum’at, 24 Maret 2017 17:06
Targetkan Ribuan Bidang, BPN Bengkalis Sosialisasikan PTSL ke Masyarakat Desa

Jum’at, 24 Maret 2017 16:43
Kasus Penistaan Agama, Dewan Minta Kepolisian Ambil Sikap Tegas

Jum’at, 24 Maret 2017 16:29
PT Nusantara Berlian Motor Sandang Dialer Berbintang Lima

Jum’at, 24 Maret 2017 16:26
Jelang Pilgubri 2018,
Sejumlah Balon Datangi Rakorwil PKS


Jum’at, 24 Maret 2017 16:17
Sepanjang Maret, SBT Torehkan 267 SPK



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Januari 2017 14:28
KASN Akui Praktek Jual-beli Jabatan Sulit Diungkap

KASN sebut praktik jual beli jabatan adalah merupakan praktek suap, dimana pelaku tidak akan mengaku. Sehingga sangat sulit untuk diungkap.

Riauterkini-JAKARTA- Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Waluyo mengaku pihaknya masih kesulitan mengungkap kasus jual beli jabatan yang kerap terjadi di birokrasi pemerintahan.

"Jual beli jabatan ini kan praktiknya suap, jadi susah diungkap karena mereka tidak akan mengaku," kata Waluyo di Jakarta, Kamis (12/01/17).

Waluyo menyebutkan, satu-satunya cara mencegah praktik tersebut adalah dengan menciptakan birokrasi yang profesional dan mencari pejabat yang berkomitmen melalui proses seleksi yang super ketat.

"Maka penting untuk menguji kompetensinya melalui lembaga yang profesional. Anggota Pansel untuk mewawancara, maka KASN akan mengevaluasi apakah Panselnya ini susah sesuai," jelasnya.

Sementara itu katanya, lembaga KASN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan melainkan hanya sebatas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuannya.

"Kami kan akan merekomendasikan hasil temuan kita, kalau tidak ditanggapi akan dilanjutkan ke presiden," ujarnya.***(jor)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Saber pungli
KPK, kejati, polda... tolong tangkap Muhammad Herwan yang berkantor di kompleks kediaman gubernur Riau gajah mada.. herwan, adik dan isterinya terlibat jual beli jabatan.. data ada pada kami lengkap orang dan jumlah setoran

Pemerhati
Yg ngatur mutasi, gub beserta sanak famili, Baperjakat tak laku. KPID sudah bubar tapi pejabatnya dilantik sbg UPT. UPT baru belum dpt dibentuk krn hrs menunggu aturan lebih lanjut dr PP 18/2016. Ini jelas salah.


Berita Sosial lainnya..........
- Jelang TNI KB Kes 2017, Dandim 0313/ KPR Sidak ke Rohul
- Targetkan Ribuan Bidang, BPN Bengkalis Sosialisasikan PTSL ke Masyarakat Desa
- PT Nusantara Berlian Motor Sandang Dialer Berbintang Lima
- DPRD Riau Minta Polisi Segera Redam redam Isu Penculikan Anak
- Dicurigai Pencualik Anak, Perempuan Gila di Kuansing Diamankan
- Dandim 0314 Inhil Pantau Panen dan Serapan Gabah dari Petani oleh Bulog
- Diduga Nistakan Islam di Medsos,
Keluarga Sonny Memohon Maaf Kepada Umat Islam



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.197.159.173
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com