Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 24 Mei 2017 19:31
Ratusan OKP Ikuti Rakeda dan Rapimda DPD KNPI Riau

Rabu, 24 Mei 2017 19:27
Dirilis seharga Rp448-552 Jutaan,
All New Honda CR-V Resmi Meluncur di Riau


Rabu, 24 Mei 2017 19:24
Sabtu Pagi Sudah Bersih,
Ratusan PKL di Islamic Center Rohul Dipindahkan ke Purna MTQ


Rabu, 24 Mei 2017 19:21
Janda Beranak Satu di Dumai Tewas Gantung Diri

Rabu, 24 Mei 2017 19:01
Disdikbud Meranti Gelar Seleksi Guru Berprestasi Tingkat TK, SD dan SMP

Rabu, 24 Mei 2017 18:56
Korupsi SPPD Fiktif Dispenda Bengkalis, Empat Terdakwa Dituntut 2 Tahun Penjara

Rabu, 24 Mei 2017 18:49
Aktivis AMP-H Desak Polda Riau Usut Sejumlah Kasus Pengrusakan Lingkungan

Rabu, 24 Mei 2017 18:47
Razia,‎ Tim Yustisi Pemko Pekanbaru Jaring 18 Gepeng

Rabu, 24 Mei 2017 18:03
Hadiri Penobatan, Bupati Kampar Berharap Ninik Mamak Pedomani Tali Bapilin Tigo

Rabu, 24 Mei 2017 17:59
Tak Hanya Seekor, Harimau Masih Berkeliaran di Desa Tanjung Simpang, Inhil



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 12 Januari 2017 14:28
KASN Akui Praktek Jual-beli Jabatan Sulit Diungkap

KASN sebut praktik jual beli jabatan adalah merupakan praktek suap, dimana pelaku tidak akan mengaku. Sehingga sangat sulit untuk diungkap.

Riauterkini-JAKARTA- Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Waluyo mengaku pihaknya masih kesulitan mengungkap kasus jual beli jabatan yang kerap terjadi di birokrasi pemerintahan.

"Jual beli jabatan ini kan praktiknya suap, jadi susah diungkap karena mereka tidak akan mengaku," kata Waluyo di Jakarta, Kamis (12/01/17).

Waluyo menyebutkan, satu-satunya cara mencegah praktik tersebut adalah dengan menciptakan birokrasi yang profesional dan mencari pejabat yang berkomitmen melalui proses seleksi yang super ketat.

"Maka penting untuk menguji kompetensinya melalui lembaga yang profesional. Anggota Pansel untuk mewawancara, maka KASN akan mengevaluasi apakah Panselnya ini susah sesuai," jelasnya.

Sementara itu katanya, lembaga KASN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan melainkan hanya sebatas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuannya.

"Kami kan akan merekomendasikan hasil temuan kita, kalau tidak ditanggapi akan dilanjutkan ke presiden," ujarnya.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Saber pungli
KPK, kejati, polda... tolong tangkap Muhammad Herwan yang berkantor di kompleks kediaman gubernur Riau gajah mada.. herwan, adik dan isterinya terlibat jual beli jabatan.. data ada pada kami lengkap orang dan jumlah setoran

Pemerhati
Yg ngatur mutasi, gub beserta sanak famili, Baperjakat tak laku. KPID sudah bubar tapi pejabatnya dilantik sbg UPT. UPT baru belum dpt dibentuk krn hrs menunggu aturan lebih lanjut dr PP 18/2016. Ini jelas salah.


loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Sabtu Pagi Sudah Bersih,
Ratusan PKL di Islamic Center Rohul Dipindahkan ke Purna MTQ

- Tidak Berizin,
Diahub Pekanbaru: Enam Armada Uber Segera Disidangkan

- Inspektorat Pelalawan Lakukan Dua Metode Cegah Penyimpangan APBD
- Sambut Ramadhan, Tim Yustisi Pemko Pekanbaru Razia Gepeng
- Terima Pendemo,
Asisten I Setdaprov Riau Sebut Bantuan Pendidikan Dianggarkan Lewat Kampus

- Bupati Mursini Buka Musorkab KONI Kuansing 2017
- Syarat Buat Spanduk “Hanya Untuk Non Muslim”
Rumah Makan di Rohil Boleh Buka Selama Ramadhan



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 23.20.157.174
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com