Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 17 Agustus 2017 16:44
Satu Napi Langsung Bebas,
299 Napi Lapas Pasirpangaraian Terima Remisi 17 Agustus 2017


Kamis, 17 Agustus 2017 16:38
Tertangkap Bawa Pistol Rakitan,
Mukmin Arif Ternyata Sudah Rencanakan Perampokan di Pekanbaru


Kamis, 17 Agustus 2017 16:10
Tak Punya Uang dan Terus Didesak Nikah Alasan Pacar Bunuh dan Bakar Ema

Kamis, 17 Agustus 2017 15:32
HUT ke-72 RI , 168 ASN Kampar Terima Satyalancana Karya Satya

Kamis, 17 Agustus 2017 15:20
HUT ke-72 RI di Kabupaten Kampar,
Ririn Nadia Putri Dipercaya Membawa Baki Sang Merah Putih


Kamis, 17 Agustus 2017 15:08
HUT RI di Kepenuhan, Ratusan Pelajar Rohul Arak Bendera Merah Putih Sepanjang 72 Meter

Kamis, 17 Agustus 2017 15:01
Dalam Guyur Hujan,
Upacara Detik-detik Proklamasi di Pelalawan Berlangsung Khidmat


Kamis, 17 Agustus 2017 14:44
Momentum HUT Ke-72 RI , Walikota Dumai Ajak Semua Komponen Kerja Bersama

Kamis, 17 Agustus 2017 14:40
Dipimpin Bupati Wardan,
Peringatan HUT ke-72 RI di Inhil Diwarnai Drama Perjuangan Letda M Boya


Kamis, 17 Agustus 2017 14:36
Tak Percaya Kerja Pemko Dumai,
APLD Laporkan Tumpahan Minyak PT Nagamas ke Pusat




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 12 Januari 2017 14:28
KASN Akui Praktek Jual-beli Jabatan Sulit Diungkap

KASN sebut praktik jual beli jabatan adalah merupakan praktek suap, dimana pelaku tidak akan mengaku. Sehingga sangat sulit untuk diungkap.

Riauterkini-JAKARTA- Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Waluyo mengaku pihaknya masih kesulitan mengungkap kasus jual beli jabatan yang kerap terjadi di birokrasi pemerintahan.

"Jual beli jabatan ini kan praktiknya suap, jadi susah diungkap karena mereka tidak akan mengaku," kata Waluyo di Jakarta, Kamis (12/01/17).

Waluyo menyebutkan, satu-satunya cara mencegah praktik tersebut adalah dengan menciptakan birokrasi yang profesional dan mencari pejabat yang berkomitmen melalui proses seleksi yang super ketat.

"Maka penting untuk menguji kompetensinya melalui lembaga yang profesional. Anggota Pansel untuk mewawancara, maka KASN akan mengevaluasi apakah Panselnya ini susah sesuai," jelasnya.

Sementara itu katanya, lembaga KASN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan melainkan hanya sebatas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuannya.

"Kami kan akan merekomendasikan hasil temuan kita, kalau tidak ditanggapi akan dilanjutkan ke presiden," ujarnya.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Saber pungli
KPK, kejati, polda... tolong tangkap Muhammad Herwan yang berkantor di kompleks kediaman gubernur Riau gajah mada.. herwan, adik dan isterinya terlibat jual beli jabatan.. data ada pada kami lengkap orang dan jumlah setoran

Pemerhati
Yg ngatur mutasi, gub beserta sanak famili, Baperjakat tak laku. KPID sudah bubar tapi pejabatnya dilantik sbg UPT. UPT baru belum dpt dibentuk krn hrs menunggu aturan lebih lanjut dr PP 18/2016. Ini jelas salah.


loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Dalam Guyur Hujan,
Upacara Detik-detik Proklamasi di Pelalawan Berlangsung Khidmat

- Momentum HUT Ke-72 RI , Walikota Dumai Ajak Semua Komponen Kerja Bersama
- Anggota DPRD Riau Husni Tamrin Pimpin Upacara Warga Arbes, Pelalawan
- Upacara HUT ke-72 RI di Kantor Gubri Diawali Drama Mengusir Penjajah dari Riau
- Kuda Lumping dan Gondang Barogong Ramaikan Upacara HUT RI Ke-72 di Kantor Bupati Rohul
- Bupati Meranti Lepas Pawai Obor HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI
- Dewan Kesenian Rokan Hulu Bangkitkan Seni Budaya Daerah Melalui Pesta Rakyat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.162.3.15
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com