Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 24 Januari 2017 07:57
Gerai Dallas Fried Chiken Pangkalankerinci Terbakar

Selasa, 24 Januari 2017 07:39
Mendagri Sebut Anggaran Pencegahan Karhutla Rawan Dikorupsi

Selasa, 24 Januari 2017 07:23
TP PKK Inhil Ajak Budidayakan Cabe dan Sayur di Pekarangan Rumah

Selasa, 24 Januari 2017 07:20
Komisi A DPRD Riau Umumkan 5 Komisioner KI Terpilih

Selasa, 24 Januari 2017 07:16
Hadiri Pelantikan Satma dan Srikandi PP Inhil, Bupati Ajak Cegah Anak-anak dari Ngelem

Senin, 23 Januari 2017 23:54
Diduga Langgar Zona Kampanye,
Acara Silaturrahmi Cawako Firdaus Dibubarkan Panwas


Senin, 23 Januari 2017 21:48
Pelaku Penipuan Bermotif Tipu Daya Ditangkap di Rohil

Senin, 23 Januari 2017 21:41
Hendak Transaksi Narkoba, Warga Rohil Ditangkap

Senin, 23 Januari 2017 20:21
Minggu Ketiga Januari, DBD di Pekanbaru Terjadi 29 Kasus

Senin, 23 Januari 2017 20:17
Cabuli Anak di Bawah Umur, Pedofil di Rohil Ditangkap



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Januari 2017 14:28
KASN Akui Praktek Jual-beli Jabatan Sulit Diungkap

KASN sebut praktik jual beli jabatan adalah merupakan praktek suap, dimana pelaku tidak akan mengaku. Sehingga sangat sulit untuk diungkap.

Riauterkini-JAKARTA- Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Waluyo mengaku pihaknya masih kesulitan mengungkap kasus jual beli jabatan yang kerap terjadi di birokrasi pemerintahan.

"Jual beli jabatan ini kan praktiknya suap, jadi susah diungkap karena mereka tidak akan mengaku," kata Waluyo di Jakarta, Kamis (12/01/17).

Waluyo menyebutkan, satu-satunya cara mencegah praktik tersebut adalah dengan menciptakan birokrasi yang profesional dan mencari pejabat yang berkomitmen melalui proses seleksi yang super ketat.

"Maka penting untuk menguji kompetensinya melalui lembaga yang profesional. Anggota Pansel untuk mewawancara, maka KASN akan mengevaluasi apakah Panselnya ini susah sesuai," jelasnya.

Sementara itu katanya, lembaga KASN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan melainkan hanya sebatas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuannya.

"Kami kan akan merekomendasikan hasil temuan kita, kalau tidak ditanggapi akan dilanjutkan ke presiden," ujarnya.***(jor)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Saber pungli
KPK, kejati, polda... tolong tangkap Muhammad Herwan yang berkantor di kompleks kediaman gubernur Riau gajah mada.. herwan, adik dan isterinya terlibat jual beli jabatan.. data ada pada kami lengkap orang dan jumlah setoran

Pemerhati
Yg ngatur mutasi, gub beserta sanak famili, Baperjakat tak laku. KPID sudah bubar tapi pejabatnya dilantik sbg UPT. UPT baru belum dpt dibentuk krn hrs menunggu aturan lebih lanjut dr PP 18/2016. Ini jelas salah.


Berita Sosial lainnya..........
- Hadiri Pelantikan Satma dan Srikandi PP Inhil, Bupati Ajak Cegah Anak-anak dari Ngelem
- Minggu Ketiga Januari, DBD di Pekanbaru Terjadi 29 Kasus
- Hadiri Pengarahan Presiden,
Gubri Bertekat Riau Harus Bebas Asap

- Bangun Rigid Jalan Lingkar,
Pemkab Pelalawan Peroleh DAK Rp 29 Miliar

- Sekdaprov Riau Perintahkan Kegiatan OPD Dijalankan Awal Februari
- Pemko Pekanbaru Minta PLN Laporkan Seluruh Pekerja Asing
- Bupati Inhil Lantik 22 Pejabat Administrator dan 37 Pejabat Pengawas


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.146.139.201
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com