Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 31 Maret 2017 00:09
Terindikasi Judi, Satreskrim Polres Meranti Tutup Pasar Malam Milik Aheng

Kamis, 30 Maret 2017 20:22
Kades dan Perangkat Desa di Kuansing Minta Naik Gaji

Kamis, 30 Maret 2017 20:17
Polsek Kuantan Mudik, Kuansing Tertibkan Dua PETI

Kamis, 30 Maret 2017 19:37
Embarkasi Haji Riau Masih Dalam Kajian Pusat

Kamis, 30 Maret 2017 18:18
Tidak Quorum, Paripurna Pandangan Umum Fraksi LKPj Gubri 2016 Batal

Kamis, 30 Maret 2017 18:06
Tak Butuh Waktu Lama, Dua Tahanan Polsek Pangkalan Kerinci Kabur Kembali Diciduk

Kamis, 30 Maret 2017 17:43
Bupati Meranti Lantik 59 Pejabat Eselon II dan III

Kamis, 30 Maret 2017 17:38
Jasad Korban Dipotong 13 Bagian,
Polres Bengkalis Tetapkan 3 Tersangka Mutilasi


Kamis, 30 Maret 2017 16:55
DPRD Riau Telah Disposisikan Berkas Dua Cawagubri ke Panlih

Kamis, 30 Maret 2017 16:21
Dugaan Mark Up ADD Tangun,
Enam Saksi Penuhi Panggilan Penyidik Kejari Rohul




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Januari 2017 14:28
KASN Akui Praktek Jual-beli Jabatan Sulit Diungkap

KASN sebut praktik jual beli jabatan adalah merupakan praktek suap, dimana pelaku tidak akan mengaku. Sehingga sangat sulit untuk diungkap.

Riauterkini-JAKARTA- Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Waluyo mengaku pihaknya masih kesulitan mengungkap kasus jual beli jabatan yang kerap terjadi di birokrasi pemerintahan.

"Jual beli jabatan ini kan praktiknya suap, jadi susah diungkap karena mereka tidak akan mengaku," kata Waluyo di Jakarta, Kamis (12/01/17).

Waluyo menyebutkan, satu-satunya cara mencegah praktik tersebut adalah dengan menciptakan birokrasi yang profesional dan mencari pejabat yang berkomitmen melalui proses seleksi yang super ketat.

"Maka penting untuk menguji kompetensinya melalui lembaga yang profesional. Anggota Pansel untuk mewawancara, maka KASN akan mengevaluasi apakah Panselnya ini susah sesuai," jelasnya.

Sementara itu katanya, lembaga KASN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan melainkan hanya sebatas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuannya.

"Kami kan akan merekomendasikan hasil temuan kita, kalau tidak ditanggapi akan dilanjutkan ke presiden," ujarnya.***(jor)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Saber pungli
KPK, kejati, polda... tolong tangkap Muhammad Herwan yang berkantor di kompleks kediaman gubernur Riau gajah mada.. herwan, adik dan isterinya terlibat jual beli jabatan.. data ada pada kami lengkap orang dan jumlah setoran

Pemerhati
Yg ngatur mutasi, gub beserta sanak famili, Baperjakat tak laku. KPID sudah bubar tapi pejabatnya dilantik sbg UPT. UPT baru belum dpt dibentuk krn hrs menunggu aturan lebih lanjut dr PP 18/2016. Ini jelas salah.


Berita Sosial lainnya..........
- Embarkasi Haji Riau Masih Dalam Kajian Pusat
- Hadiri Isra' Mi'raj di Tempuling, Wabup Inhil Ingatkan Jamaah Istiqomah Laksanakan Shalat
- Masa Replanting,
Petani Ukui Rasakan Manfaat Program CSR Bantuan Sapi

- 2016, Sebanyak 27 Pegawai Pemko Pekanbaru Pilih Menjanda dan Menduda
- Rombongan Ibu Negara Beli Oleh-oleh Khas Meranti di Stan Dekranasda
- Tiga Kecamatan di Rohul Dibantu Peningkatan Sarana Air Bersih
- PWI Rohil Agendakan Pelantikan 20 April 2017


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.163.149.225
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com