Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 25 Pebruari 2017 22:17
Pemilik Kabur ke Malaysia, Polres Dumai Sita 3 Kilogram Sabu

Sabtu, 25 Pebruari 2017 20:29
Polsek Gaung, Inhil Tangkap Seorang Penjual Sabu

Sabtu, 25 Pebruari 2017 20:24
Jual Belikan Ganja, Dua Warga Desa Tibawan Ditangkap Polisi Rohul

Sabtu, 25 Pebruari 2017 20:22
Pileg 2019, Quota Anggota DPR RI Dapil Riau Direncanakan Bertambah

Sabtu, 25 Pebruari 2017 20:19
Pulang Bawa Sepeda Motor,
Betty Sunargo Menangkan Hadiah SKA Family Card Tahap I Periode VIII


Sabtu, 25 Pebruari 2017 18:28
Sita 241 Paket Sabu, Polresta Pekanbaru Borgol 4 Pengedar Narkoba dari Kampung Dalam

Sabtu, 25 Pebruari 2017 18:18
Gubri Serahkan Alat Damkar,
Legislator Ini Harapkan Bantuan Pemprov Bermanfaat bagi Warga Inhil


Sabtu, 25 Pebruari 2017 16:54
Kebakaran Rumah di Tembilahan, Seorang Warga Melepuh

Sabtu, 25 Pebruari 2017 16:51
KAHMI Riau Taja Dialog Publik Meneropong RUU Pemilu

Sabtu, 25 Pebruari 2017 16:47
Pemkab Inhil Serahkan Bantuan Korban Kebakaran di Sungai Beringin, Tembilahan



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Januari 2017 14:28
KASN Akui Praktek Jual-beli Jabatan Sulit Diungkap

KASN sebut praktik jual beli jabatan adalah merupakan praktek suap, dimana pelaku tidak akan mengaku. Sehingga sangat sulit untuk diungkap.

Riauterkini-JAKARTA- Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Waluyo mengaku pihaknya masih kesulitan mengungkap kasus jual beli jabatan yang kerap terjadi di birokrasi pemerintahan.

"Jual beli jabatan ini kan praktiknya suap, jadi susah diungkap karena mereka tidak akan mengaku," kata Waluyo di Jakarta, Kamis (12/01/17).

Waluyo menyebutkan, satu-satunya cara mencegah praktik tersebut adalah dengan menciptakan birokrasi yang profesional dan mencari pejabat yang berkomitmen melalui proses seleksi yang super ketat.

"Maka penting untuk menguji kompetensinya melalui lembaga yang profesional. Anggota Pansel untuk mewawancara, maka KASN akan mengevaluasi apakah Panselnya ini susah sesuai," jelasnya.

Sementara itu katanya, lembaga KASN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan melainkan hanya sebatas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuannya.

"Kami kan akan merekomendasikan hasil temuan kita, kalau tidak ditanggapi akan dilanjutkan ke presiden," ujarnya.***(jor)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Saber pungli
KPK, kejati, polda... tolong tangkap Muhammad Herwan yang berkantor di kompleks kediaman gubernur Riau gajah mada.. herwan, adik dan isterinya terlibat jual beli jabatan.. data ada pada kami lengkap orang dan jumlah setoran

Pemerhati
Yg ngatur mutasi, gub beserta sanak famili, Baperjakat tak laku. KPID sudah bubar tapi pejabatnya dilantik sbg UPT. UPT baru belum dpt dibentuk krn hrs menunggu aturan lebih lanjut dr PP 18/2016. Ini jelas salah.


Berita Sosial lainnya..........
- Pemkab Inhil Serahkan Bantuan Korban Kebakaran di Sungai Beringin, Tembilahan
- Babikamtibmas Titian Antui Polsek Pinggir Buka Rumah Pintar
- Gubri Bakal Terima Gelar Kehormatan Datuk Setia Amanah dari LAM Riau
- Dianggap Melecehkan,
Puluhan Warga Sakai Tutup Akses ke Water Park Hutahaean Group di Duri

- Tidak Diusulkan dalam Musrenbang,
LPMK Duri, Bengkalis Sepakat Tolak Pembangunan Siluman

- Prof DR. Hj. Irda Fidrianny Apt,
Putri Riau Dikukuhkan Jadi Guru Besar di ITB, Bandung

- Gubri Buka Bimtek Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.163.164.67
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com