Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 31 Maret 2017 00:09
Terindikasi Judi, Satreskrim Polres Meranti Tutup Pasar Malam Milik Aheng

Kamis, 30 Maret 2017 20:22
Kades dan Perangkat Desa di Kuansing Minta Naik Gaji

Kamis, 30 Maret 2017 20:17
Polsek Kuantan Mudik, Kuansing Tertibkan Dua PETI

Kamis, 30 Maret 2017 19:37
Embarkasi Haji Riau Masih Dalam Kajian Pusat

Kamis, 30 Maret 2017 18:18
Tidak Quorum, Paripurna Pandangan Umum Fraksi LKPj Gubri 2016 Batal

Kamis, 30 Maret 2017 18:06
Tak Butuh Waktu Lama, Dua Tahanan Polsek Pangkalan Kerinci Kabur Kembali Diciduk

Kamis, 30 Maret 2017 17:43
Bupati Meranti Lantik 59 Pejabat Eselon II dan III

Kamis, 30 Maret 2017 17:38
Jasad Korban Dipotong 13 Bagian,
Polres Bengkalis Tetapkan 3 Tersangka Mutilasi


Kamis, 30 Maret 2017 16:55
DPRD Riau Telah Disposisikan Berkas Dua Cawagubri ke Panlih

Kamis, 30 Maret 2017 16:21
Dugaan Mark Up ADD Tangun,
Enam Saksi Penuhi Panggilan Penyidik Kejari Rohul




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Januari 2017 15:21
Tuntut Hak, Disnaker Bengkalis Mediasi PT RW Parsons dan Karyawannya

Disnaker Bengkalis mediasi pertemuan Puluhan karyawan PT RW Parsons dengan perusahaan. Mereka menuntut pesangon dan uang lembr, jasa dan serta uang perumahan.

Riauterkini - DURI - Kamis (12/1/17) pagi, perwakilan dari Perusahaan Subkontraktor PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), PT Rekind Worley Parsons (RWP) dan sejumlah perwakilan dari puluhan karyawannya menggelar pertemuan dengan dimediasi Bidang PHI, di Kantor Dinas tenaga kerja (Disnaker) Kabupaten Bengkalis, Jalan Pipa Air Bersih (PAB), Kota Duri.

Dalam mediasi tersebut, perwakilan puluhan karyawan tersebut juga didampingi oleh kuasa hukumnya, Marnalom Hutahaean, SH, MH menuntut agar PT RWP segera merealisasikan Pesangon, Uang lembur, jasa dan perumahan, sesuai dengan kontrak kerja.

Dalam mediasi tersebut, adu argumen antara karyawan dan perusahaan tampak alot hingga akhirnya empat orang perwakilan perusahaan yang dikuasakan kepada Djasmier, Yanuar Simanjuntak, Zulhamidi dan Osdimansyah belum menemukan kata sepakat dan kembali akan bertemu pada Jum'at (13/1/17).

" Kami hanya menuntut hak kami terkait pesangon, lembur, Jasa dan perumahan sesuai di perjanjian kontrak kerja dan sebelumnya perusahaan menjanjikan pada awal bulan desember 2016 lalu. Jelas saja sudah melewati batas selama sebulan tujuh hari,"ungkap salah seorang perwakilan karyawan PT RWP, Ranto.

Hal senada juga diungkapkan Kuasa Hukum kurang lebih 65 orang karyawan PT RWP itu, Marnalom Hutahaean, SH MH. Menurutnya, perihal yang dilakukan Perusahaan dengan mengulur - ulur waktu pembayaran sudah masuk keranah pidana. Dimana PT RWP telah menerima pembayaran dari PT Chevron namun hingga kini hak karyawan sama sekali belum dibayarkan.

" Jumlah uang yang belum disalurkan perusahaan sebesar sepuluh Milliar lebih, oleh karena itu kita akan giring terkait masalah hukumnya dan Chevron juga didesak mengontrol Subkontraktornya jika tidak ingin dikatakan bersekongkol,"ancamnya.
Terpisah, Kabid PHI Disnaker Kabupaten Bengkalis, A. Simanjuntak mengatakan saat diteliti ternyata permasalahan ini masih terjadi Bipartit atau antara pihak perusahaan dan karyawannya serta belum mengarah ke Tripartit atau melibatkan pemerintah." Untuk itu kita arahkan dulu melalui perundingan secara kekeluargaan,"tegasnya.***(hen)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Embarkasi Haji Riau Masih Dalam Kajian Pusat
- Hadiri Isra' Mi'raj di Tempuling, Wabup Inhil Ingatkan Jamaah Istiqomah Laksanakan Shalat
- Masa Replanting,
Petani Ukui Rasakan Manfaat Program CSR Bantuan Sapi

- 2016, Sebanyak 27 Pegawai Pemko Pekanbaru Pilih Menjanda dan Menduda
- Rombongan Ibu Negara Beli Oleh-oleh Khas Meranti di Stan Dekranasda
- Tiga Kecamatan di Rohul Dibantu Peningkatan Sarana Air Bersih
- PWI Rohil Agendakan Pelantikan 20 April 2017


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.163.149.225
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com