Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Senin, 22 Mei 2017 21:35
Dugaan Korupsi Jembatan Pedamaran II, Eks Kepala Bappeda Rohil Ditahan Jaksa

Senin, 22 Mei 2017 21:31
DPRD Minta Rohil Bangkit dari Krisis Keuangan

Senin, 22 Mei 2017 21:05
Menang Voting, Yoserizal Terpilih Jadi Ketua DKR

Senin, 22 Mei 2017 20:58
Mendesak, Pasar Lubuk Jambi Butuh Perbaikan

Senin, 22 Mei 2017 20:02
Ops Patuh Siak 2017 Selesai,
2.649 Pelanggaran Lalu Lintas di Pekanbaru Ditilang


Senin, 22 Mei 2017 19:09
Puluhan Siswa SMP Plus Mutiara Harapan PT RAPP, Kuasai Ruangan Paripurna DPRD Pelalawan

Senin, 22 Mei 2017 19:02
Aziz Zainal Janji Bangun Kampar Sesuai Kebutuhan, Bukan Keinginan

Senin, 22 Mei 2017 18:57
Lima Terduga Koruptor RSS Langgam Pelalawan Segera Diadili

Senin, 22 Mei 2017 18:21
Di Awal Menjabat Kembali,
Bupati Rohul Umumkan Hadirnya Seorang Tamu Istimewa


Senin, 22 Mei 2017 17:40
‎160 Atlet Pecatur Ramaikan Kejurprov Catur di Bengkalis



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 12 Januari 2017 15:21
Tuntut Hak, Disnaker Bengkalis Mediasi PT RW Parsons dan Karyawannya

Disnaker Bengkalis mediasi pertemuan Puluhan karyawan PT RW Parsons dengan perusahaan. Mereka menuntut pesangon dan uang lembr, jasa dan serta uang perumahan.

Riauterkini - DURI - Kamis (12/1/17) pagi, perwakilan dari Perusahaan Subkontraktor PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), PT Rekind Worley Parsons (RWP) dan sejumlah perwakilan dari puluhan karyawannya menggelar pertemuan dengan dimediasi Bidang PHI, di Kantor Dinas tenaga kerja (Disnaker) Kabupaten Bengkalis, Jalan Pipa Air Bersih (PAB), Kota Duri.

Dalam mediasi tersebut, perwakilan puluhan karyawan tersebut juga didampingi oleh kuasa hukumnya, Marnalom Hutahaean, SH, MH menuntut agar PT RWP segera merealisasikan Pesangon, Uang lembur, jasa dan perumahan, sesuai dengan kontrak kerja.

Dalam mediasi tersebut, adu argumen antara karyawan dan perusahaan tampak alot hingga akhirnya empat orang perwakilan perusahaan yang dikuasakan kepada Djasmier, Yanuar Simanjuntak, Zulhamidi dan Osdimansyah belum menemukan kata sepakat dan kembali akan bertemu pada Jum'at (13/1/17).

" Kami hanya menuntut hak kami terkait pesangon, lembur, Jasa dan perumahan sesuai di perjanjian kontrak kerja dan sebelumnya perusahaan menjanjikan pada awal bulan desember 2016 lalu. Jelas saja sudah melewati batas selama sebulan tujuh hari,"ungkap salah seorang perwakilan karyawan PT RWP, Ranto.

Hal senada juga diungkapkan Kuasa Hukum kurang lebih 65 orang karyawan PT RWP itu, Marnalom Hutahaean, SH MH. Menurutnya, perihal yang dilakukan Perusahaan dengan mengulur - ulur waktu pembayaran sudah masuk keranah pidana. Dimana PT RWP telah menerima pembayaran dari PT Chevron namun hingga kini hak karyawan sama sekali belum dibayarkan.

" Jumlah uang yang belum disalurkan perusahaan sebesar sepuluh Milliar lebih, oleh karena itu kita akan giring terkait masalah hukumnya dan Chevron juga didesak mengontrol Subkontraktornya jika tidak ingin dikatakan bersekongkol,"ancamnya.
Terpisah, Kabid PHI Disnaker Kabupaten Bengkalis, A. Simanjuntak mengatakan saat diteliti ternyata permasalahan ini masih terjadi Bipartit atau antara pihak perusahaan dan karyawannya serta belum mengarah ke Tripartit atau melibatkan pemerintah." Untuk itu kita arahkan dulu melalui perundingan secara kekeluargaan,"tegasnya.***(hen)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Sosial lainnya..........
- DPRD Minta Rohil Bangkit dari Krisis Keuangan
- Menang Voting, Yoserizal Terpilih Jadi Ketua DKR
- Pelatihan Penyuluh Pertanian,
Ini Penyebab Produksi Sawit Petani di Riau Masih Rendah

- Pilgubri 2018, Bawaslu Riau Gelar Audiensi Bersama Pemkab Meranti
- Sambut Ramadhan, Kelurahan Kerinci Timur, Pelalawan Gelar Tablik Akbar
- Disperindag Pekanbaru Awasi Peredaran Daging Babi
- 558 Pengurus Kecamatan KNPI Kabupaten Bengkalis Dikukuhkan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.162.203.39
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com